Dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (24/6), Yassierli mengatakan bahwa ketegangan global ini bisa menekan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kalau ekonomi dunia melemah, permintaan terhadap produk ekspor bisa ikut turun, yang ujung-ujungnya berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor tertentu.
Menaker menekankan bahwa pemerintah sudah menyusun langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. Salah satu andalan utamanya adalah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang sejak awal 2025 telah disiapkan untuk memberikan manfaat lebih kepada para pekerja yang terdampak PHK. Program ini mencakup bantuan tunai, pelatihan ulang, hingga fasilitasi untuk mengakses lowongan kerja baru.
Langkah lainnya adalah memperkuat koordinasi lintas instansi, baik dengan Dinas Ketenagakerjaan daerah maupun kementerian dan lembaga lain. Tujuannya agar respons pemerintah terhadap perubahan kondisi ekonomi global bisa lebih terkoordinasi dan cepat. "Ujung-ujungnya kan semua efeknya masuk ke Kemnaker, jadi kita harus siap duluan," ujar Yassierli.
Kekhawatiran soal PHK ini bukan isapan jempol belaka. Menurut data yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, total jumlah pekerja yang terkena PHK dari akhir Mei hingga minggu pertama Juni 2025 sudah mendekati angka 30 ribu orang.
Namun, angka tersebut masih dalam proses validasi. Indah menjelaskan bahwa saat ini pendataan difokuskan di Barenbang (Badan Perencanaan dan Pengembangan) dan Pusdatik (Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan). Tujuannya adalah untuk menyinkronkan data antara laporan daerah dan klaim JKP, agar tidak terjadi perbedaan informasi.
Validasi ini penting, karena menurut Indah, "kita enggak mau hanya mengandalkan klaim atau laporan mentah saja. Harus dicek betul, supaya informasi yang diberikan ke publik juga benar-benar akurat."
Kondisi saat ini memang belum dalam status darurat, tapi banyak pihak mulai waspada. Industri padat karya, seperti tekstil, elektronik, dan otomotif, adalah yang paling rentan jika permintaan ekspor mulai melambat. Pemerintah pun berharap dunia usaha tidak langsung panik mengambil langkah efisiensi, tapi mau berdialog untuk mencari solusi bersama.
Di sisi lain, para pekerja diminta tetap waspada dan aktif mengikuti informasi terkait hak-hak ketenagakerjaan mereka. Termasuk memanfaatkan program JKP jika sewaktu-waktu terkena dampaknya.
Kita semua tentu berharap konflik Iran-Israel tidak meluas dan berlarut-larut, karena efek domino yang ditimbulkannya bisa sangat besar. Mulai dari ekonomi global yang terguncang, hingga ancaman PHK massal di berbagai negara, termasuk Indonesia.
_____________