# Ekonomi
# Viral
Kemenhaj Ungkap Banyak Jamaah Haji yang Terjebak Utang
Kementerian Haji dan Umrah menemukan bahwa banyak jamaah haji yang terjerat utang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Haji d...
_____________
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendoakan agar Roy Suryo dan Dokter Tifa segera pulih setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Gibran juga mengajak masyarakat untuk mendoakan yang terbaik bagi keduanya.
“Karena kemarin saya dengan beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih," kata Gibran di Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026).
Ia pun mengajak masyarakat turut mendoakan Roy Suryo dan Dokter Tifa agar diberikan yang terbaik.
“Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa," sambung dia.
Sebelumnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap polisi pada Jumat (19/6/2026). Penangkapan tersebut terkait kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Saat ditangkap, keduanya menjalani cek kesehatan terlebih dahulu. Berdasarkan rekomendasi dokter, keduanya diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit.
Meski begitu, kuasa hukum Roy dan Tifa, Refly Harun menegaskan bahwa perawatan tersebut bukan permintaan pribadi, melainkan merupakan rekomendasi dokter.
"Bahwa baik Dokter Tifa maupun Mas Roy Suryo, atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri ya, rekomendasi dokter, itu dilakukan treatment rawat inap," ujar Refly di RS Polri
# Nasional
# Viral
Portal Andalas -
Gibran Doakan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Semoga Segera Sembuh
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendoakan agar Roy Suryo dan Dokter Tifa segera pulih setelah menjalani perawatan di Rumah...
_____________
Partai Demokrat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat berhak mengetahui secara jelas arah dan posisi politik setiap partai. Kejelasan sikap dinilai penting agar publik tidak mengalami kebingungan dalam menilai peran dan konsistensi sebuah partai politik.
Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, termasuk dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sejumlah partai lain terkait posisi politik PDI Perjuangan, Partai Demokrat menilai bahwa penegasan sikap politik perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut partai berlambang mercy tersebut, publik berhak mengetahui apakah PDIP memilih menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan tidak ada persoalan dengan pilihan politik apa pun yang diambil oleh PDIP. Baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, merupakan pilihan yang sah dan terhormat dalam kehidupan demokrasi.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (21/6).
Ia menilai, pengalaman politik menunjukkan bahwa sikap yang tegas dan konsisten akan membantu masyarakat memahami arah perjuangan sebuah partai. Selain itu, kejelasan posisi juga memudahkan publik menilai kesesuaian antara pernyataan dan tindakan politik yang dilakukan.
Sebagai contoh, Demokrat mengingatkan bahwa partainya pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka.
“Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” tegasnya.
Demokrat juga menyampaikan penghormatan terhadap pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya menyebut PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai.
Meski demikian, Demokrat berpandangan bahwa pernyataan tersebut perlu diwujudkan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.
“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi," ujarnya.
Menurutnya, demokrasi yang kuat membutuhkan pembagian peran yang tegas antara partai yang menjadi bagian dari pemerintahan dan partai yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai oposisi atau penyeimbang.
Herzaky menegaskan, tidak ada persoalan bagi partai politik untuk mendukung pemerintah maupun mengambil posisi di luar pemerintahan. Namun, masyarakat perlu mengetahui secara pasti posisi yang dipilih agar tidak terjadi kebingungan dalam menilai sikap politik yang ditunjukkan.
"Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," cetusnya.
Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat memperjelas sekaligus menjalankan sikap politiknya secara konsisten. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada publik dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: PDIP Kritik Gibran Ajak 5 Mahasiswa Keliling Indonesia Timur: Pecah Belah Gerakan Secara Sistematis
“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," pungkasnya
# Nasional
# Polhukam
Portal Andalas -
Demokrat Singgung Sikap Politik PDIP: Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Posisi Abu-Abu
Partai Demokrat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat berhak mengetahui secara jelas arah dan posisi po...
_____________
Spanyol berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor telak 4-0 dalam laga kedua grup H Piala Dunia 2026 di Atlanta, Minggu (21/6) waktu setempat.
Spanyol mengejutkan Arab Saudi dengan torehan tiga gol cepat dalam 24 menit awal. Lamine Yamal mengawali pesta gol tersebut disusul sepasang gol dari Mikel Oyarzabal.
Lamine Yamal mencetak gol pertama di menit ke-10. Ia memaksimalkan umpan datar yang dilepaskan oleh Mikel Oyarzabal ke arah tiang jauh.
Setelah itu, giliran Oyarzabal mencetak dua gol dalam kurun waktu empat menit. Gol pertama ia cetak di menit ke-21. Ia mendapat bola dari Aymeric Laporte dan mencetak gol lewat tembakan dari jarak dekat.
Tiga menit berselang, Oyarzabal bisa memaksimalkan umpan sundulan dari Dani Olmo. Tanpa kesulitan berarti, Oyarzabal menaklukkan Mohammed Al Owais lewat tembakan dari jarak dekat.
Setelah unggul tiga gol di babak pertama, Luis de la Fuente memutuskan menarik keluar Lamine Yamal dan Oyarzabal untuk diganti Ferran Torres dan Yeremy Pino. Oyarzabal dan Lamine Yamal diistirahatkan dan pemain pengganti diberi kesempatan tampil.
Pergantian itu tak berpengaruh banyak pada kekuatan Spanyol. La Furia Roja bisa mencetak gol keempat di menit ke-49. Tendangan Marc Cucurella membentur Hassan Al Tombakti sehingga menghasilkan gol bunuh diri.
Keunggulan yang cukup besar itu membuat de la Fuente memberi kesempatan bermain untuk Mikel Merino dan Nico Williams di pertengahan babak kedua. Spanyol pun terus berusaha menjaga intensitas serangan mereka ke gawang Arab Saudi.
Pada masa injury time, Ferran Torres bisa membobol gawang Arab Saudi usai memanfaatkan umpan matang dari Pedro Porro. Namun gol tersebut dianulir usai pantauan VAR.
Skor 4-0 untuk Spanyol jadi hasil akhir laga ini.
Susunan Pemain
Spanyol (4-1-2-3)
Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri (Fabian Ruiz 70), Lamine Yamal (Yeremi Pino 46), Dani Olmo (Mikel Merino 61), Alex Baena (Nico Williams 61), Mikel Oyarzabal (Ferran Torres 46)
Arab Saudi (5-3-2)
Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri (Alaa Alhaji 60), Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari (Khalid Al Ghannam 90), Abdullah Al-Khaibari (Mohammed Kano 46), Musab Al-Juwayr (Abudllah Al Hamddan 46); Feras Al-Buraikan (Saleh Abu Al Shamat 60), Salem Al-Dawsari
# Olahraga
Portal Andalas -
Hasil Piala Dunia 2026: Spanyol Ngamuk, Menang Telak atas Arab Saudi
Spanyol berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor telak 4-0 dalam laga kedua grup H Piala Dunia 2026 di Atlanta, Minggu (21/6)...
_____________
Upaya penangguhan penahanan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terus diupayakan oleh tim kuasa hukum. Sebanyak 50 tokoh disebut siap memberikan jaminan untuk mendukung permohonan tersebut, dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, saat mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (20/6). Menurutnya, dukungan dari berbagai tokoh telah dikumpulkan sebagai bagian dari upaya hukum yang akan ditempuh.
"Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy," kata Khozinudin.
Khozinudin menjelaskan, pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Langkah tersebut direncanakan bersamaan dengan proses pelimpahan berkas perkara dan tersangka atau tahap dua.
Ia menegaskan, pengajuan penangguhan penahanan merupakan ikhtiar hukum yang sedang dipersiapkan oleh tim penasihat hukum.
"Kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan penahanan," tegasnya.
Meski demikian, Khozinudin tidak merinci seluruh nama yang telah memberikan dukungan. Namun, ia mengungkapkan beberapa tokoh yang telah menyatakan kesediaannya.
Terdapat nama mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno.
Terpisah, Din Syamsuddin membenarkan kesiapannya untuk menjadi penjamin bagi Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam proses pengajuan penangguhan penahanan.
"Saya bersedia menjadi penjamin mereka agar tak ditahan," ujarnya.
Din menilai, penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa terkesan dipaksakan. Ia menegaskan, perkara yang sedang berjalan seharusnya dapat diselesaikan melalui pembuktian terkait keaslian ijazah yang dipersoalkan.
Ia berpandangan, substansi persoalan seharusnya difokuskan pada pembuktian dokumen yang dipermasalahkan, bukan pada langkah penahanan terhadap pihak yang mengajukan gugatan atau mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut.
"Logikanya kasus tersebut diselesaikan dengan membuktikan bahwa ijazah tersebut benar-benar asli dan kedua penggugat dapat dipersalahkan. Bukan sebaliknya, kedua penggugat disalahkan dan mau ditahan," pungkasnya
# Peristiwa
# Polhukam
# Viral
Portal Andalas -
Minggu, 21 Juni 2026
50 Tokoh Disebut Siap jadi Penjamin Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Termasuk Din Syamsuddin
Upaya penangguhan penahanan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terus diupayakan oleh tim...
_____________
Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyatakan perang terbuka terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan setelah kliennya ditangkap penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah palsu.
Ahmad menilai penangkapan tersebut sarat kepentingan pelapor dan bukan semata-mata upaya penegakan hukum.
"Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo," kata Ahmad Khozinudin di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).
Kuasa hukum menyebut penangkapan Roy Suryo merupakan tindakan yang tidak diperlukan karena kliennya selama ini dinilai kooperatif dalam menjalani proses hukum. Menurutnya, tim kuasa hukum sebenarnya telah bersiap menghadiri proses tahap dua apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap.
"Kalau targetnya adalah untuk menghadirkan klien kami untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan, mudah sekali. Ada dua mekanisme. Mekanisme pertama bisa menghubungi lewat kami. Mekanisme kedua bisa mengajukan surat panggilan langsung," kata Ahmad.
Ia pun menuding penangkapan Roy Suryo tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Ahmad lantas menyebut tindakan penyidik sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.
"Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Notodiprojo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad mengaitkan penangkapan tersebut dengan Jokowi serta pihak pelapor dalam perkara tersebut. Ia bahkan menyampaikan pernyataan yang bernada konfrontatif kepada kubu Jokowi.
"Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan?" ujar Ahmad
# Nasional
# Polhukam
Portal Andalas -
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Ahmad Khozinudin: Perang Terbuka Melawan Jokowi!
Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyatakan perang terbuka terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disamp...
_____________
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengkritik penangkapan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Menurutnya, penahanan keduanya terkesan dipaksakan.
"Berita penahanan dua orang penggugat keaslian ijazah mantan Prediden Jokowi, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma terkesan dipaksakan dan Polri tampak tidak adil, tapi berpihak," kata Din saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).
Menurutnya, persoalan itu bisa diselesaikan dengan membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Dia menilai, penahanan Roy dan Tifa merupakan bentuk kezaliman.
"Ini sungguh merupakan kezaliman yang nyata," ujar Din.
Din sendiri siap untuk menjadi penjamin kedua tersangka agar tidak ditahan Polda Metro Jaya.
"Saya bersedia menjadi penjamin kedua mereka agar tak ditahan," katanya.
Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan, penangkapan tersebut dilakukan untuk kebutuhan pelimpahan tersangka dan barang bukti.
"Upaya hukum yang kami lakukan adalah bagian dari rangkaian pelaksanaan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada JPU," kata Iman di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).
Iman menegaskan, dalam pelimpahan tersangka dan barang bukti ini, penyidik juga memeriksa kesehatan para tersangka.
"Sehingga dapat dipastikan mengenai kesehatan jasmani dan rohani para tersangka," ujar Iman.
# Polhukam
Portal Andalas -
Din Syamsuddin Kecam Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Kezaliman yang Nyata
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengkritik penangkapan dua tersangka kasus tudingan ijazah pa...
_____________
Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Jokowi menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.
"Kita ikuti proses hukumnya yang ada, sampai nanti di sidang pengadilan, nanti pengadilan yang putuskan," kata Jokowi di Solo, Jumat (19/6).
Ia juga memastikan akan hadir secara langsung apabila perkara tersebut memasuki tahap persidangan. Jokowi menyatakan, siap untuk menunjukkan dokumen ijzah asli yang selama ini menjadi perdebatan.
"Saya hadir langsung di persidangan, saya akan bawa ijazah aslinya, dan ijazah masih di Polda," tegasnya.
Sebelumnya, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma, pada Jumat pagi (19/6). Informasi itu disampaikan oleh penasihat hukum Roy Suryo Petrus Selestinus kepada awak media.
”Hari ini, Jum'at 19 Juni 2026, pada sekira pukul 07.00, klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat info Tifauzia Tyassuma juga turut ditangkap,” kata Petrus.
Atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Petrus menyatakan bahwa kliennya tidak seharusnya ditangkap lewat upaya paksa. Mengingat selama ini Roy Suryo telah bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik dan selalu melakukan wajib lapor.
”Kami menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap klien kami,” ujarnya.
Kalau pun penangkapan tersebut terkait dengan kasus Ijazah Jokowi yang sudah sampai tahap kedua dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Petrus memandang kliennya bisa dipanggil lewat surat seperti biasa.
"Bukan dengan upaya paksa (represif) melalui proses penangkapan," sesalnya.
Menurut Petrus, penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa menegaskan bahwa proses hukum terhadap kliennya tidak berjalan sesuai norma dan etika. Dia menyebut, polisi bertindak atas kepentingan politik Jokowi. Penangkapan tersebut juga dinilai telah menunjukkan ada kekuatan politik di balik kasus tersebut.
"Penangkapan ini, justru mengkonfirmasi ada kekuatan politik yang mengintervensi hukum sehingga cara-cara yang beradab dalam menegakkan hukum melalui pemanggilan ditinggalkan dan beralih menempuh cara tak beradab, represif dan intimidatif dengan melakukan penangkapan," pungkasnya
# Nasional
# Polhukam
Portal Andalas -
Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli usai Penangkapan Roy Suryo dan Dr Tifa
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa oleh Polda Metro Jaya, ...
_____________
Massa aksi dari berbagai elemen kampus dan organisasi menegaskan tidak akan masuk ke dalam Gedung DPR untuk beraudiensi dengan anggota dewan. Sebaliknya, mereka menuntut pimpinan DPR turun langsung menemui demonstran di luar kompleks parlemen.
Sikap itu disampaikan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026.
"Bukan cara kita yang masuk ke dalam, tapi kewajiban mereka untuk menemui kami," tegas Putra.
Menurutnya, anggota DPR merupakan wakil rakyat yang seharusnya datang menemui masyarakat ketika menyampaikan aspirasi. Putra bahkan menegaskan bahwa rakyat adalah pihak yang memberikan mandat kepada para wakil rakyat yang kini duduk di parlemen.
"Kami adalah tuan mereka, mereka adalah pembantu kami. Berarti tuan tidak perlu menunggu pembantu, pembantu yang harus menemui tuannya," ujarnya.
Selain mahasiswa Trisakti, demo ini juga diikuti Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), mahasiswa Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta sejumlah elemen mahasiswa lainnya.
Pantauan i>RMOL hingga pukul 17.20 WIB, ribuan mahasiswa masih memadati Jalan Gatot Subroto tepat di depan kompleks parlemen.
Akibat membludaknya massa aksi, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi terpaksa ditutup dan dialihkan. Sejumlah personel kepolisian juga terlihat berjaga dan membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi demonstrasi.
# Nasional
# Polhukam
Portal Andalas -
Sabtu, 20 Juni 2026
Tolak Audiensi di Gedung DPR, Mahasiswa: Kami Tuan Mereka!
Massa aksi dari berbagai elemen kampus dan organisasi menegaskan tidak akan masuk ke dalam Gedung DPR untuk beraudiensi dengan a...
_____________
Unggahan akun X @TheEagle_BEN menuduh Muhammad Herindra sebagai pihak di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Tuduhan tersebut disebarkan tanpa data, sumber, ataupun bukti yang dapat diverifikasi.
JAKARTA — Sebuah unggahan di media sosial X menyebarkan narasi hoaks dan bermuatan fitnah dengan menyeret nama Kepala Badan Intelijen Negara, Muhammad Herindra, dalam kontroversi konferensi pers yang mengatasnamakan Aliansi BEM Bersatu.
Unggahan tersebut disebarkan oleh akun bernama BEN IXEL dengan nama pengguna @TheEagle_BEN pada 17 Juni 2026. Akun itu menampilkan foto Muhammad Herindra disertai tulisan:
“ADA NAMA HERINDRA OTAK DIBALIK KONFERENSI PERS PALSU ALIANSI BEM BERSATU.”
Unggahan dapat dilihat melalui tautan berikut:
https://x.com/theeagle_ben/status/2067121640954339458
Dalam unggahannya, akun tersebut langsung menuduh Muhammad Herindra sebagai “otak” di balik kegiatan tersebut. Namun, tidak ada dokumen, rekaman komunikasi, keterangan saksi, kronologi, sumber informasi, ataupun bukti lain yang disertakan untuk mendukung tuduhan tersebut.
Narasi itu dapat dikategorikan sebagai informasi palsu atau hoaks karena menyajikan sebuah tuduhan serius seolah-olah merupakan fakta, padahal tidak didukung bukti yang dapat diperiksa secara terbuka. Unggahan tersebut juga bermuatan fitnah, dalam pengertian sebagai tuduhan tanpa dasar yang berpotensi merusak kehormatan, reputasi, dan nama baik pihak yang disebutkan. Penyebutan ini merupakan penilaian terhadap karakter isi unggahan, bukan kesimpulan hukum dari pengadilan.
Kontroversi mengenai Aliansi BEM Bersatu memang mencuat setelah kelompok tersebut menggelar konferensi pers pada 16 Juni 2026. Dalam kegiatan itu, mereka menyampaikan sejumlah tuduhan mengenai dugaan keterlibatan aktor politik dalam aksi mahasiswa terkait Program Makan Bergizi Gratis.
Setelah konferensi pers berlangsung, sejumlah organisasi mahasiswa dan pihak kampus menyampaikan klarifikasi. Beberapa di antaranya membantah pernah mengirimkan delegasi, memberikan mandat, atau memiliki pengurus dengan nama sebagaimana dicantumkan dalam daftar peserta konferensi pers tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan keterwakilan pihak yang mengatasnamakan Aliansi BEM Bersatu.
Namun, kontroversi mengenai identitas peserta ataupun keabsahan konferensi pers tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh Muhammad Herindra maupun BIN sebagai pihak yang mengatur kegiatan itu. Kecurigaan, asumsi, dan perdebatan di media sosial bukanlah bukti keterlibatan seseorang.
Berdasarkan penelusuran terhadap informasi terbuka hingga berita ini disusun, tidak ditemukan bukti kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Muhammad Herindra berada di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Dengan demikian, tuduhan akun @TheEagle_BEN merupakan klaim sepihak yang tidak terverifikasi dan tidak layak diperlakukan sebagai fakta.
Cara penyampaian narasi tersebut juga menunjukkan pola pembentukan opini yang menyesatkan. Foto seorang pejabat ditampilkan bersama kalimat tuduhan yang tegas, tetapi tidak disertai penjelasan mengenai asal informasi maupun proses verifikasinya. Pola semacam ini berpotensi membuat pengguna media sosial mempercayai tuduhan hanya karena disampaikan secara berulang dan menggunakan kalimat yang provokatif.
Penyebaran informasi palsu dengan mencatut nama pejabat negara bukan hanya berpotensi merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memperkeruh perdebatan publik.
Masyarakat perlu berhati-hati saat menerima ataupun menyebarluaskan tuduhan di media sosial. Setiap informasi yang menyebut seseorang sebagai dalang atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa harus didukung bukti, sumber yang jelas, serta konfirmasi dari pihak terkait.
Pemilik akun @TheEagle_BEN juga perlu menjelaskan dasar tuduhannya dan memberikan bukti yang dapat diuji secara terbuka. Tanpa bukti tersebut, unggahan itu tidak lebih dari narasi hoaks dan tuduhan bermuatan fitnah yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
# Nasional
# Viral
Portal Andalas -
Jumat, 19 Juni 2026
Narasi Tanpa Bukti Seret Kepala BIN dalam Kontroversi Konferensi Pers BEM Bersatu
Unggahan akun X @TheEagle_BEN menuduh Muhammad Herindra sebagai pihak di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Tuduhan ters...
_____________
Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di pintu gerbang Pancasila DPR RI memanas, Senin (15/6) sore. Mahasiswa mulai melakukan aksi pembakaran di belakang gedung DPR/MPR ini.
Pantauan JawaPos.com di lokasi, ratusan mahasiswa yang menggelar aksi berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cirendeu dan Universitas Pamulang (Unpam).
Mereka mulai melakukan pembakaran sejumlah atribut demo hingga cone jalan. Mahasiswa meminta agar anggota DPR menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka. Mahasiswa pun mulai mencoba merobohkan pagar gedung DPR/MPR RI.
"Jika mereka mau audiensi biarkan mereka keluar. Sepakat kawan-kawan. Kita tunggu agar perwakilan DPR segera menemui massa aksi," ujar salah seorang orator dengan pengeras suara.
Mahasiswa lainnya, juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi ladang korupsi. Saat ini sudah 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi MBG.
Yakni mantan kepala BGN Dadan Hindayana, mantan wakil kepala BGN Lodewyk Pusung, dan mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya. Selain itu, dua tersangka lain juga sudah ditetapkan. Yakni orang dekat Sony Sonjaya bernama Asep Yusuf Somantri dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.
"Korupsi dimana mana. Kepala BGN dan lainnya korupsi. Kita kembali hari ini bukan karena kita tidak ada aktivitas untuk dijalani. Tapi ada yang lebih penting yaitu keadilan sosial yang selalu dikhianati," ujar salah seorang mahasiswa.
Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Diketahui, puluham ribu anak-anak telah keracunan MBG di sejumlah daerah.
"Program makan bergizi gratis ini banyak anak-anak yang keracunan. Bagaimana adanya payung hukum yang bisa mengawasi SPPG atau dapur MBG ini," sambungnya.
Diketahui, ratusan mahasiswa datang mulai datang sekitar pukul 14.00 WIB sambil membawa spanduk dengan berbagai tuntutan.
Beberapa tulisan yang ditulis di antaranya:
"REFORMASI JILID II"
"Makan Bikin Goblok"
"INDONESIA DARURAT"
"Ibu Pertiwi Memanggil"
Seluruh mahasiswa tetap menyuarakan aksi aspirasi mereka di bawah kondisi cuaca yang tampak mendung, pasca hujan. Sesekali sejumlah mahasiswa mencoba merobohkan pagar dengan menggoyangkan dan menendangnya. Adapula yang mencoba melempari samoah botol minuman ke area dalam gedung DPR/MPR.
"Kita minta Prabowo Gibran mundur karena gagal memimpin Indonesia," ujar salah seorang mahasiswa.
Massa mahasiswa menegaskan akan tetap bertahan di lokasi dan melanjutkan orasi secara bergantian sampai ada perwakilan pihak berwenang yang menemui mereka untuk menanggapi tuntutan "Reformasi Jilid II" tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan pengawalan yang ketat. Di dalam area gedung terlihat polisi membuat barisan penjagaan.
# Nasional
Portal Andalas -
Senin, 15 Juni 2026
Demo Mahasiswa di DPR Memanas: Mulai Lakukan Aksi Pembakaran
Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di pintu gerbang Pancasila DPR RI memanas, Senin (15/6) sore. Mahasiswa mulai melakukan aksi ...
_____________
Harga minyak turun pada awal pembukaan perdagangan di Asia pada Senin (15/6/2026), setelah Pakistan selaku mediator mengumumkan akhir dari perang Amerika Serikat (AS) dan Iran yang kemudian segera disusul dibukanya Selat Hormuz oleh iran dan AS mencabut blokade maritim. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan acara penandatanganan MoU akan digelar pada Jumat (19/6/2026) di Genewa, Swiss.
Seperti dilaporkan BBC, minyak brent, yang menjadi tolok ukur standar minyak global diperdagangkan 3,8 persen lebih rendah di angka 84,02 dolar AS per barel, sementara minyak yang diperdagangkan AS turun 4,1 persen ke angka 81,40 dolar AS per barel.
Tak lama setelah pengumumkan oleh PM Pakistan, Presiden AS Donald Trump lewat akun Truth Social juga mengatakan bahwa "minyak akan mengalir". Trump menjamin Selat Hormuz akan segera dibuka dan blokade maritim AS akan dicabut.
Pasar energi global mengalami volatilitas pada beberapa bulan terakhir selama konflik antara AS dan Iran. Harga minyak dunia kerap melonjak sebagai respons atas perkembangan perang kedua negara. Sebelum perang pecah pada 28 Februari, harga minyak brent berada di angka 70 dolar AS per barel dan pernah meroket hingga 120 dolar AS per barel pada masa perang.
Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi pada Senin (15/6/2026) pagi mengatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara Iran dan Amerika Serikat (AS) telah difinalisasi dan akan resmi ditandatangani pada Jumat (19/6/2026). Menurut laporan Mehr News dilansir Anadolu, penandatanganan MoU akan digelar di Genewa, Swiss.
Menurutnya, pencabutan blokade maritim akan mulai dilaksanakan pada Ahad malam waktu AS. Gharibabadi menggambarkan MoU sebagai hasil tidak hanya dari diplomasi tapi juga pencapaian militer Iran selama konflik berlangsung.
"Musuh yang melancarkan serangan gagal di semua tujuan jahatnya, dan Republik Islam mencapai kemenangan besar dalam perang," ujarnya.
Dia menambahkan, bahwa Iran telah menambahkan semua posisi-posisi kuncinya dan teks penuh dari MoU akan dipublikasikan setelah resmi ditandatangani. Menurut Gharibabadi, pejabat Iran juga akan menjelasakan beragam dimensi dan pencapaian dari itu melalui publik figur sebelum acara penandatanganan MoU.
Presiden AS Donald Trump pun sudah mengonfirmasi bahwa kesepakatan dengan Iran telah sepenuhnya tercapai dan mengumumkan pembukaan Selat Hormuz bersamaan dengan pencabutan blokade maritim AS.
"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran sekarang komplet," kata Trump lewat unggahan di Truth Social.
Dia menambahkan bahwa dia telah mengautorisasi "pembukaan Selat Hormuz tanpa tol" bersamaan dengan "pencabutan segera" blokade maritim AS.
# Ekonomi
# Internasional
Portal Andalas -
Harga Minyak Langsung Turun Usai AS-Iran Capai Kesepakatan Damai
Harga minyak turun pada awal pembukaan perdagangan di Asia pada Senin (15/6/2026), setelah Pakistan selaku mediator mengumumkan ...
_____________
Tindakan tidak terpuji dilakukan dua oknum lurah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kedua pejabat pemerintah tersebut nyaris menjadi sasaran amukan massa setelah dipergoki warga sedang menggelar pesta minuman keras (miras) dan memesan wanita panggilan (open BO). Ironisnya, aksi itu dilakukan kedua lurah di dalam Kantor Kelurahan Poasia, Jumat (12/6/2026) malam.
Kedua oknum pejabat tersebut diketahui bernama Zakir Muhammadong (Lurah Poasia) dan Rachmat Aboe Kasim (Lurah Talia). Polisi yang menerima laporan segera tiba di lokasi kejadian untuk mengamankan kedua lurah dari kepungan warga yang telanjur emosi.
Peristiwa memalukan ini bermula saat Lurah Poasia, Zakir Muhammadong, meminta seorang pria untuk mencarikan dua wanita yang bisa menemani mereka minum miras sekaligus berhubungan badan. Dua wanita yang masing-masing berinisial CIS (21) dan ANI (18) kemudian datang ke lokasi setelah dipesan melalui aplikasi hijau, MiChat.
Namun, sesampainya di Kantor Kelurahan Poasia, situasi justru memanas. Kedua wanita tersebut terlibat adu mulut dan pertengkaran hebat dengan Lurah Poasia. Pemicunya, kedua wanita itu meminta uang bayaran di muka sebesar Rp700.000 per orang atau total Rp1,4 juta sebelum memberikan pelayanan.
Permintaan tersebut ditolak oleh Lurah Poasia yang saat itu hanya memberikan uang sebesar Rp200.000. Pertengkaran yang makin sengit dan berisik di dalam kantor kelurahan akhirnya memancing perhatian warga sekitar.
Mendengar adanya keributan di aset fasilitas negara pada malam hari, warga yang kesal langsung berbondong-bondong mendatangi dan mengepung Kantor Kelurahan Poasia.
Emosi massa memuncak setelah mengetahui bahwa kantor pemerintah tersebut dijadikan tempat pesta miras dan prostitusi.
Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau, membenarkan adanya insiden penggerebekan tersebut. Pihaknya bergerak cepat meredam situasi di lapangan agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri oleh massa
# Viral
Portal Andalas -
Minggu, 14 Juni 2026
Parah! 2 Lurah di Kendari Pesta Miras dan Open BO di Kantor Kelurahan
Tindakan tidak terpuji dilakukan dua oknum lurah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kedua pejabat pemerintah tersebut ...
_____________
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie meminta Presiden Prabowo Subianto membuka ruang lebih luas untuk menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan tokoh-tokoh senior yang berpengalaman dalam pemerintahan. Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan kompleks yang membutuhkan pemikiran matang, sehingga Presiden tidak boleh hanya bergantung pada lingkaran sempit di sekitarnya.
Hal tersebut disampaikan Connie saat membahas arah pemerintahan Prabowo beberapa bulan setelah menjabat sebagai Presiden. Connie secara terbuka menyinggung posisi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dianggapnya terlalu dominan dalam lingkaran kekuasaan Presiden.
“Yang Pak Prabowo mesti denger sekarang, coba suruh Teddy libur dulu ke mana nggak tahu saya, ke kutub kek, ke Afrika ke mana gua nggak ngertilah suruh dia ngapain. Jangan ada dulu Teddy,” kata Connie, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun Podcast, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Connie, Presiden perlu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan orang-orang yang telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola negara.
“Dia duduk dengan semua orang-orang terdekat dia yang betul-betul sudah punya asam garam, yang matang,” ujarnya.
Connie kemudian menyebut beberapa tokoh yang menurutnya layak didengar oleh Presiden.
“Dengarkan Pak Dasco, dengarkan Pak Sjafrie, dengarkanlah semua orang, nggak cuma Pak Dasco sama Pak Sjafrie ya, yang lain-lain-lain. Tapi dengarkan orang-orang ini termasuk dengarkan akademisi,” katanya.
Ia menilai saat ini muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa akses terhadap Presiden semakin terbatas. Bahkan, menurut Connie, berkembang pandangan di media sosial yang menilai sosok Teddy memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemerintahan.
“Semua akses ke beliau tuh ditutup. Jadi the real president tuh adalah Teddy. Orang udah sampai... bukan saya nyimpulin nih, kalau saya baca sosial media kan udah kayak begitu,” ujarnya.
Lebih jauh, Connie menilai Presiden perlu kembali mengedepankan proses diskusi dan kajian dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Ia juga mengkritik pandangan yang menganggap kekuatan negara hanya ditentukan oleh militer dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Kekuatan tuh di pikiran. Ini udah hilang di Pak Prabowo sekarang. Seolah kekuatan tuh di besi, di senjata, di alutsista, di alpalhankam. No, kekuatan negara itu kekuatan bangsa itu di pikirannya. Makanya lahir peradaban kan,” kata Connie.
Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan bangsa lahir dari gagasan dan pemikiran yang kuat, bukan semata-mata dari kekuatan fisik. Karena itu, Connie berharap Presiden dapat lebih banyak menyerap pandangan dari berbagai elemen masyarakat sebelum menentukan arah kebijakan negara.
# Nasional
# Polhukam
Portal Andalas -
Saran Connie ke Prabowo: Suruh Teddy Libur Dulu, ke Kutub Kek, Dengarkan Pak Dasco - Pak Sjafrie
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie meminta Presiden Prabowo Subianto membuka ruang lebih luas untuk menerima masukan dar...
_____________
Sebuah foto yang menunjukkan Presiden AS Donald Trump sedang bertemu dan berbincang dengan tiga figur misterius berpenampilan mirip manusia tengah menjadi viral di media sosial. Netizen pun dibuat bingung dan bertanya-tanya.
Gambar tersebut memperlihatkan Trump berdiri bersama ketiga individu tersebut sambil membahas sesuatu yang tampak penting. Figur-figur itu terlihat tinggi, berambut pirang platinum, dan mengenakan seragam merah yang mirip dengan seragam Redcoat Inggris.
Tak lama setelah diunggah, foto ini langsung meledak di internet dan memicu berbagai pertanyaan serta teori konspirasi di kalangan pengguna media sosial.
Salah satu pengguna menulis: “Foto bocor Presiden Trump bertemu dengan figur tak dikenal sedang viral, orang-orang berusaha mencari tahu siapa mereka.”
Pengguna lain berkomentar: “Apakah ada yang punya informasi lebih lanjut tentang orang-orang kadal (lizard people) yang bertemu Donald Trump di Gedung Putih hari ini?”
Beberapa netizen berspekulasi bahwa figur-figur tersebut bukan manusia, melainkan berasal dari luar angkasa karena penampilan mereka yang tidak biasa. Satu komentar menyebutkan: “Intelijen AS & para whistleblower mengklaim AS telah memulihkan 4 jenis tubuh alien berbeda dari UFO yang jatuh, salah satunya adalah jenis Nordic yang mirip manusia ini.”
Foto lain yang juga viral menunjukkan figur-figur yang sama bersama Presiden China Xi Jinping, sehingga semakin memanaskan diskusi di dunia maya.
Sementara itu, sebagian pengguna menganggapnya sebagai hiburan dan mengubahnya menjadi meme viral. Ada yang mengatakan figur tersebut mirip Targaryen dari Game of Thrones atau vampir dari Twilight. Salah satu komentar lucu berbunyi: “Trump sedang menyegel kesepakatan dengan Volturi yang mengenakan jubah merah? Bahkan vampir Twilight tahu dia adalah dealmaker terbaik! Siapa yang akan berkilau selanjutnya?”
Peter Girnus di X (Twitter) menulis: “Versi resmi adalah mereka delegasi perdagangan Norwegia. Secara teknis benar, karena mereka Nordic dan ada perdagangan. Tapi mereka juga setinggi 2,1 meter, telepati, dan tiba di halaman selatan tanpa kendaraan.”
Apa Sebenarnya Kebenaran di Balik Foto Viral Ini?
Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan konfirmasi resmi mengenai keaslian foto yang beredar.
Banyak yang menduga foto ini dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI), karena di era sekarang sangat mudah membuat gambar aneh dan misterius seperti ini.
Menurut salah satu pengguna media sosial, figur-figur tersebut adalah anggota King's Guard Norwegia. Ia mengklaim foto tersebut pernah diterbitkan oleh banyak media pada 15 Mei 2018 saat kunjungan Raja Harald V dan Ratu Sonja dari Norwegia ke Gedung Putih.
Ketika ditanya kepada Grok, chatbot ini juga menyebutnya sebagai “klip hoax buatan AI”.
# Internasional
# Viral
Portal Andalas -
Sabtu, 13 Juni 2026
Foto Donald Trump bersama Figur Misterius Viral, Picu Berbagai Teori Konspirasi
Sebuah foto yang menunjukkan Presiden AS Donald Trump sedang bertemu dan berbincang dengan tiga figur misterius berpenampilan mi...
_____________
Ucapan terima kasih dari mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya kepada Nanik S Deyang yang kini menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana usai dijebloskan ke dalam sel Kejagung, mulai terkuak.
"Pak Sony merasa difitnah oleh ibu (Nanik S Deyang) itu dan Pak Sony bilang dia bukannya bersih-bersih amat, justru banyak permasalahan dari dirinya,” kata kuasa hukum Sony Sonjaya, Elza Syarief saat berbincang dengan wartawan senior Don Bosco Selamun dalam Youtube tutur tv, dikutip Sabtu 13 Juni 2026.
Diketahui, saat tiga pimpinan BGN berurusan dengan Kejagung terkait tata Kelola MBG, Nanik S Deyang yang juga petinggi BGN justru mendapat jabatan baru.
“Itu orang benar-benar deh, itu tukang fitnah. Padahal dia itu yang pemain, pemainnya dari bawah sampai itu. Kan yang main tuh dia orang,” kata Elza menirukan jawaban Sony Sonjaya saat ditanya alasan menulis surat kepada Nanik S Deyang.
Elza melanjutkan, dalam pengakuannya, Sony hanya berupaya melakukan percepatan perluasan SPPG sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto.
"Harusnya dia (Nanik S Deyang) nggak perlu menjelekkan orang lain, minta saja jabatan (ke Presiden Prabowo)," kata Elza.
Sony Sonjaya diketahui mengunggah foto secarik kertas berisi tulisan tangan melalui akun Instagram pribadinya
Melalui akun pribadinya @sonysonjayabd, Sonny mengunggah foto secarik kertas berisi tulisan tangan ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban Nanik serta ungkapan terima kasih atas “hadiah” yang disebut diberikan kepada Sony.
Foto itu diunggah bertepatan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung.
# Nasional
# Polhukam
Portal Andalas -
Sony Sonjaya Serang Nanik S Deyang: Dia Nggak Bersih-bersih Amat!
Ucapan terima kasih dari mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya kepada Nanik S Deyang yang kini menjabat seb...
_____________
Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat memasuki fase yang semakin berbahaya. Iran secara resmi mengumumkan penutupan Selat Hormuz tanpa batas waktu yang ditentukan, sekaligus memperingatkan bahwa kapal tanker maupun kapal komersial yang melintas dapat dianggap sebagai target.
Keputusan ini muncul setelah serangan terbaru Amerika Serikat ke sejumlah target militer Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan terhadap fasilitas militer AS di kawasan Teluk.
Mengapa Selat Hormuz begitu penting? Karena hampir 20 persen pasokan energi dunia melewati jalur laut strategis ini. Jika penutupan berlangsung lama, dampaknya bisa memicu lonjakan harga minyak, kenaikan biaya logistik, hingga tekanan inflasi global.
# Internasional
Portal Andalas -
Jumat, 12 Juni 2026
Iran Tutup Selat Hormuz, Kapal Lewat Auto Ditembak!
Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat memasuki fase yang semakin berbahaya. Iran secara resmi mengumumkan penutupan Selat H...
_____________
Lebih dari 20 nama pejabat diisukan terseret kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis (MBG), termasuk Patris Rumbayan.
Isu tersebut beredar usai Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (GBN), Sony Sonjaya menyebut nama-nama pejabat hingga penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi program MBG.
Puluhan nama yang terserat dalam dugaan kasus itu bahkan telah disampaikan Sony Sonjaya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
"Sudah kita sampaikan ke penyidik, sudah ada di BAP" ujar kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti kepada media.
Krisna Murti juga menyampaikan tidak menutup kemungkinan daftar nama-nama tersebut akan bertambah pada pemeriksaan lanjutan.
"Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. legislatif. Ada 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," sambungnya.
Di tengah rumor ini, muncul daftar nama-nama yang diklaim berkaitan dengan dugaan korupsi MBG.
Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Patris Rumbayan, ibu kandung Sekertaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Patris Rumbayan diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBB bersama puluhan nama lainnya.
Lantas siapa sebenarnya Teddy Indra Wijaya? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Sosok Patris Rumbayan
Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan merupakan ibunda Teddy Indra Wijaya, mantan ajudan Prabowo yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet atau Seskab.
Patris Rumbayan juga menjadi pendamping Mayor Teddy Indra Wijaya ketika dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih di Istana Negara, pada Senin 21 Oktober 2024.
Melansir dari berbagai sumber, Patris Rumbayan adalah seorang perempuan belatarbelakang militer dengan pangkat terakhirnya Letnan Kolonel. Diketahui, saat ini dirinya masih aktif dan belum pensiun dari dunia militer.
Sementara itu, suaminya bernama Kolonel Inf. (Purn) Giyono lebih dulu pensiun.
Ibu Patris seringkali terlihat dalam berbagai momen penting Mas Teddy.
Mulai dari saat pelantikannya sebagai Sekretaris Kabinet, hingga saat menerima penghargaan Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo.
# Nasional
# Viral
Portal Andalas -
Sosok Patris Rumbayan Ibu Seskab Teddy Disebut Sony Sonjaya Terlibat Dugaan Korupsi MBG
Lebih dari 20 nama pejabat diisukan terseret kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis (MBG), termasuk Patris Rumbayan. ...
_____________
Meski mengapresiasi berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri mengingatkan bahwa persoalan illegal fishing masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, penguatan kapal modern nasional dan pengawasan laut yang lebih intensif menjadi kunci untuk menghentikan pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia.
Menurut Rokhmin, berbagai program besar yang saat ini dijalankan KKP, seperti Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pengembangan tambak udang terintegrasi, perlu diimbangi dengan upaya yang lebih serius dalam menangani praktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.
“Permasalahan struktural di sektor kelautan dan perikanan yang belum begitu tersentuh adalah illegal fishing. Sampai sekarang ternyata masih marak,” ujarnya usai mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rokhmin mengusulkan penerapan dua strategi secara bersamaan. Pertama, memperkuat kehadiran nelayan nasional di wilayah-wilayah perairan yang selama ini rawan pencurian ikan oleh kapal asing, seperti Natuna, Laut Arafura, kawasan perbatasan dengan Filipina, hingga perairan Pasifik.
Ia menjelaskan, jumlah kapal perikanan modern Indonesia masih sangat terbatas. Dari sekitar 800 ribu kapal perikanan yang dimiliki Indonesia, kapal berukuran di atas 30 gross ton hanya sekitar 3.600 unit. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya aktivitas kapal asing di sejumlah wilayah perairan Indonesia.
Karena itu, Rokhmin meminta agar program pengadaan kapal modern yang didukung skema pinjaman lunak dari Inggris dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang selama ini menjadi sasaran pencurian ikan, bukan ke daerah yang sudah mengalami tekanan penangkapan berlebih (overfishing).
“Jangan lagi menggelontorkan kapal-kapal ikan modern ke daerah yang sudah overfishing. Justru harus dimanfaatkan untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini dicuri kapal asing,” tegasnya.
Strategi kedua, lanjut Rokhmin, adalah memperkuat penegakan hukum di laut melalui peningkatan kapasitas pengawasan. Ia menilai alokasi operasi pengawasan yang saat ini tersedia masih jauh dari memadai untuk mengawal luasnya wilayah perairan Indonesia.
Menurutnya, pengawasan laut harus berjalan beriringan dengan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan jumlah kapal modern, pelatihan nelayan, serta pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di wilayah perbatasan.
Selain menyoroti illegal fishing, Rokhmin juga mengingatkan pentingnya memastikan keberhasilan program tambak udang terintegrasi yang tengah dikembangkan pemerintah, termasuk di Kebumen dan Waingapu. Ia berharap program tersebut mampu meningkatkan produktivitas sektor budidaya tanpa mengabaikan kebutuhan tambak rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung produksi nasional.
Dalam kesempatan itu, Rokhmin turut menekankan besarnya potensi ekonomi biru Indonesia, khususnya melalui pemanfaatan blue carbon. Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang sangat besar karena menguasai sekitar 30 persen kawasan mangrove dunia, yang memiliki kemampuan menyerap karbon jauh lebih tinggi dibandingkan hutan daratan.
Selain mangrove, Indonesia juga memiliki potensi besar dari terumbu karang, padang lamun, hingga pengembangan rumput laut dan mikroalga yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan sekaligus mendukung upaya penyerapan karbon.
“Indonesia memiliki potensi blue carbon terbesar di dunia. Ini harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kelautan karena tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim,” pungkasnya
# Nasional
# Polhukam
Portal Andalas -
Penangkapan Ikan Ilegal Harus Diatasi Pengawasan Ketat Kapal Modern
Meski mengapresiasi berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri mengingatk...
_____________
Dalam rangka bulan Bung karno, para seniman surabaya mengadakan pameran seni rupa dengan thema “Vivere Peri Coloso” yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 – 19 Juni bertempat di galeri Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Balai Pemuda, Jalan Gubernur Suryo nomor 15 Surabaya.
Pameran yang dibuka Hari Jumat (12/6/2026) pukul 16.00 WIB ini akan menampilkan berbagai karya dari para dedengkot seni, seperti Asri Nugroho, Andi Prayitno, Bagas Karunia Putra, dan masih banyak lagi karya dari para seniman berbakat.lainnya
Masyarakat yang mendapatkan undangan berharap agar pameran lukisan ini dapat berlangsung sukses dan bisa memantik karya karya seni baru lain dari para seniman di Surabaya
Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Kaliasin Surabaya, Hendra Winarno berharap agar pameran ini sukses dan tidak ada hambatan dan gangguan dari pemerintah kota (Pemkot) Surabaya
"Janganlah Pemkot Surabaya dan Walikota Eri Cahyadi, merasa bahwa mereka paling berhak menentukan, siapa yang boleh berkegiatan kesenian dan kebudayaan dan orang yang tidak ditunjuk oleh pemkot Surabaya tidak boleh berkegiatan seni dan budaya?. Masa sih siapa saja boleh disebut seniman, budayawan dan siapa saja yang boleh berkegiatan seni dan budaya itu diatur dan ditentukan oleh Walikota?, katanya
Harapan ini adalah karena beberapa waktu lalu para pegawai pemkot Surabaya merampas berbagai benda seni milik para seniman, seperti perangkat lengkap gamelan, dan berbagai peralatan seni lainnya dari sekretarian dan galeri DKS, lalu dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Dan tidak mau bertanggungjawab jika berbagai alat dan karya seni milik para seniman itu rusak dan tidak mau mengembalikannya.
Akibatnya murid, remaja dan anak-anak yang biasa berlatih gamelan, tari dan lain lain kegiatan seni disana, tidak bisa berlatih lagi, karena peralatannya dirampas dan diambili oleh pegawai pemkot Surabaya
Selain itu Pemkot Surabaya juga mengusir para seniman dan budayawan dari Balai Pemuda, sebuah tempat yang sudah menjadi ajang kegiatan para seniman dan budayawan Surabaya sejak puluhan tahun yang lalu.
Setelah itu Walikota Surabaya membuat SK dan mengangkat personil yang boleh disebut seniman dan budayawan dan hanya mereka yang diangkat oleh Walikota yang boleh berkegiatan seni dan budaya di Balai Pemuda Surabaya.
"Dulu di Surabaya ada grup wayang orang, ketoprak, ludruk dll, para seniman itu juga diusir dari tempatnya berkegiatan, lalu dibentuk lembaga baru dan hanya personil yang ditunjuk oleh pemkot Surabaya ini yang boleh mengurusi wayang orang, ketoprak, ludruk dll. Akibatnya pertunjukan rutin wayang orang, ketoprak, ludruk yang bisa dinikmati warga sekarang sudah hilang, sekarang tindakan sewenang-wenang ini diulangi lagi" terangnya.
Menurutnya, jika Eri Cahyadi memang berambisi jadi Gubernur dan ingin menggaet suara, janganlah lalu seolah-olah lalu sok ke arab-araban dan membunuh budaya lokal, seperti misalnya mempromosikan Surabaya sebagai kota Santri, padahal Surabaya itu sudah lama menyandang julukan sebagai kota pahlawan, lalu dalam pidato menyebut kata ibu diganti jadi umi, lalu kata bapak diganti jadi ab, panggilan antum, ana dan sebagainya.
Sebagaimana diketahui akhir-akhir ini memang gencar adanya promosi, spanduk, flyer dan lain sebagainya, yang mengkampanyekan Eri Cahyadi sebagai calon Gubernur Jawa Timur periode mendatang.
"janganlah lalu mau mencoba monopoli siapa saja seniman, budayawan dan siapa saja yang boleh berkegiatan seni itu adalah personil yang diangkat dan diberi SK oleh Walikota. Ingat wayang orang, ketoprak, ludruk dan lain-lain sekarang nyaris punah dari kota Surabaya, karena masyarakat sudah tidak bisa lagi mencari pertunjukan rutin dari kesenian tersebut ditempat yang dahulu selalu ada pertunjukan rutin hampir setiap hari. Janganlah diulangi untuk membunuh seni dan menindas para seniman hanya karena ambisi kekuasaan" pungkasnya
# Gaya Hidup
# Surabaya
Portal Andalas -
Pameran Lukisan Thema "VIvere Peri Coloso" di Galeri Dewan Kesenian Surabaya, 12 - 19 Juni 2026
Dalam rangka bulan Bung karno, para seniman surabaya mengadakan pameran seni rupa dengan thema “Vivere Peri Coloso” yang akan dilaksanakan ...
_____________
Majelis Etik Ombudsman RI mengungkapkan Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto sempat mengarahkan jajarannya untuk tidak 'menyentuh' program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie menyayangkan arahan tersebut. Menurut Jimly meskipun MBG merupakan program nasional yang sangat penting, namun tetap harus diawasi oleh ORI.
"Ini kan kurang ajar. Lah, buktinya ini sekarang pimpinan MBG ditangkap jadi tersangka, itu artinya ada masalah dalam tata kelola," ujar Jimly dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Maka dari itu, ia menegaskan ORI ke depannya tidak boleh lepas melakukan pengawasan hanya karena ada program unggulan pemerintah.
Jimly menjelaskan arahan Hery tersebut diungkapkan oleh beberapa staf Ombudsman kepada pihaknya dalam pemeriksaan.
Dia menekankan sebagai lembaga pengawas pelayanan publik independen, ORI harus tetap mengawasi seluruh program pemerintah, tak terkecuali program prioritas nasional.
Dirinya tak menampik bahwa MBG merupakan program mulia dan merupakan ide yang bagus, tetapi implementasinya harus tetap diawasi dan jangan sampai dibiarkan begitu saja.
"Itu lah ciri budaya kerja kita di birokrasi feodal. Gara-gara ada program nasional, tiba-tiba presiden kita sangat semangat, akhirnya nggak pada berani, mingkem semua, nggak berani mengawasi. Tidak boleh begitu," tuturnya.
Adapun Majelis Etik telah menjatuhkan sanksi kepada Hery berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) lantaran terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku Insan Ombudsman Republik Indonesia.
Pelanggaran dimaksud berupa keberpihakan, adanya motif atau kesengajaan, perbuatan berulang, serta memiliki dampak negatif terhadap unit kerja, lembaga/organisasi, negara, dan publik atas pelanggaran yang dilakukan.
Hal tersebut antara lain terkait dengan penetapan Hery Susanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Hery melakukan dugaan tindak pidana ini saat sedang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.
"Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan, dan lain-lain," katanya di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (16/4).
Dalam kasus itu, Hery diduga menerima uang suap senilai Rp1,5 miliar dari perusahaan PT TSHI, yang bermula ketika PT TSHI memiliki permasalahan penghitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) oleh Kementerian Kehutanan.
Kemudian, PT TSHI mencari jalan keluar dengan kongkalikong bersama Hery Susanto selaku Komisioner Ombudsman RI pada saat itu. Untuk melaksanakan hal tersebut, ujar dia, Hery menerima sejumlah uang dari LKM yang merupakan Direktur PT TSHI.
# Nasional
# Polhukam
Portal Andalas -
Selasa, 09 Juni 2026
Ketua Ombudsman Nonaktif Arahkan Jajarannya Agar tak 'Sentuh' Program MBG, Jimly: Ini Kan Kurang Ajar!
Majelis Etik Ombudsman RI mengungkapkan Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto sempat mengarahkan jajarannya untuk tidak '...
_____________
Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menghadap ke Istana Kepresidenan.
Kedua tokoh ekonomi tersebut terpantau tiba di Kompleks Istana secara bersamaan sekitar pukul 15.30 WIB. Pemanggilan Chatib Basri semakin memanaskan isu reshuffle menteri keuangan dan Gubernur BI.
Kendati demikian, baik Luhut maupun Chatib memilih untuk bersikap tertutup dan enggan membeberkan secara detail mengenai poin-poin yang akan dibahas bersama Kepala Negara.
Meski irit bicara, Chatib Basri mengonfirmasi bahwa kedatangannya sore itu murni untuk memenuhi undangan langsung dari Presiden.
Selain agenda pemanggilan tokoh ekonomi, pada hari yang sama Presiden Prabowo juga melangsungkan rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, guna membahas perkembangan program perumahan nasional.
Sektor hubungan luar negeri juga menjadi fokus utama Istana dalam dua hari terakhir. Pada Selasa siang, Presiden Prabowo menerima dokumen kredensial atau surat kepercayaan dari para duta besar negara sahabat di Istana Merdeka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lingkungan pers, terdapat sembilan duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan mereka hari ini.
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri di Istana?
Di tengah pemanggilan Chatib Basri dan Luhut ke Istana, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa berada di Gedung Parlemen untuk menghadiri Rapat Paripurna DPR RI.
Menkeu Purbaya tengah memaparkan draf awal arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027, dengan mematok target defisit anggaran pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Postur makro fiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen PDB," urai Purbaya di hadapan anggota dewan, Selasa.
Rancangan rentang defisit tersebut dibangun di atas estimasi pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB, serta alokasi belanja negara di angka 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Untuk memenuhi target dan menjaga keberlanjutan fiskal tersebut, Kementerian Keuangan menggarisbawahi sejumlah strategi utama:
Sistem Pajak Adaptif & Big Data: Memperkuat sistem perpajakan agar fleksibel terhadap pergeseran struktur ekonomi, serta memanfaatkan teknologi analisis data besar (big data) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak.
Insentif Fiskal Selektif: Tetap menyediakan stimulus atau insentif pajak secara terukur untuk sektor-sektor industri strategis yang bernilai tambah tinggi.
Reformasi PNBP: Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (SDA) lewat tata kelola yang transparan, inovasi layanan publik, penguatan penegakan hukum, serta penagihan piutang negara secara agresif.
Efisiensi & Refocusing: Mengarahkan anggaran belanja agar lebih produktif dan tepat sasaran melalui pemangkasan program yang tidak esensial.
Sinergi Pusat-Daerah: Memperketat harmonisasi alokasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dampak pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
# Bisnis
# Keuangan
Portal Andalas -
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Presiden Prabowo Subianto secara khusus memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama ekonom seni...
_____________
Pekerja seks komersial (PSK) biasa menjadi pekerjaan informal. Namun, di Belgia hal ini menjadi pekerjaan formal yang dilindungi undang-undang.
Kebijakan baru ini memberi PSK akses setara dengan pekerja kantoran, mulai dari kontrak kerja, asuransi, cuti sakit dan liburan, tunjangan keluarga, hingga manfaat pensiun, menurut laporan NPR News.
Aturan tersebut juga menegaskan hak-hak dasar PSK selama bekerja. Mereka berhak menolak klien, menetapkan syarat kerja sendiri, dan menghentikan aktivitas kapanpun diperlukan. Regulasi ini sekaligus mempersempit ruang gerak pihak yang mengatasnamakan mucikari dan kerap melakukan kekerasan atau eksploitasi.
"Pada 2022, anggota parlemen Belgia memilih untuk mendeskriminalisasi pekerjaan seks dan mempersempit definisi mucikari agar pekerja seks tidak kesulitan menemukan bankir, perusahaan asuransi, pengemudi, atau akuntan," ujar Serikat Pekerja Seks Belgia (UTSOPI), dikutip Minggu (7/12/2025).
Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan standar ketat bagi pengusaha di sektor ini. Mereka wajib memiliki izin resmi dan lulus pemeriksaan latar belakang, termasuk tidak pernah terlibat kasus kekerasan seksual, perdagangan manusia, atau penipuan.
Selain itu, tempat usaha pun harus memenuhi standar kebersihan, keamanan, menyediakan tombol panik, dan pengusaha dilarang memecat PSK yang menolak klien atau aktivitas tertentu.
Baca:Trump Tiba-Tiba Incar Harta Iran, Negosiasi Damai Terancam Buyar
Kebijakan ini disambut antusias para pekerja seks yang menilai aturan baru membawa perlindungan nyata.
"Belgia yang sangat bangga saat ini," ujar Mel Meliciousss dari UTSOPI melalui akun Instagram-nya. "Orang-orang yang sudah bekerja di industri ini akan jauh lebih terlindungi, dan mereka yang baru masuk pun akan tahu hak-haknya."
# Internasional
# Sosial
Portal Andalas -
Sah! PSK Resmi Jadi Pekerja Formal, Dapat Asuransi hingga Pesangon
Pekerja seks komersial (PSK) biasa menjadi pekerjaan informal. Namun, di Belgia hal ini menjadi pekerjaan formal yang dilindungi...
_____________
Pengacara Sony Sonjaya, Elza Syarief, mengatakan total ada lebih dari 30 orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sony merupakan salah satu tersangka kasus tersebut. Sebelum ditangkap, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara itu, tersangka lainnya yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
Elza menuturkan informasi yang diperolehnya tersebut berasal dari Sony.
Dia juga menjelaskan seluruh nama tersebut berada di ponsel milik Sony yang kini disita oleh Kejagung.
"(Orang yang terlibat) 26 nama dan lain-lain jadi lebih. Tapi lebih karena untuk mengetahui semua, perlu ada datanya di handphone di mana handphone itu disita oleh penyidik," katanya dikutip dari YouTube tvOne, Sabtu (6/6/2026).
Elza juga mengungkapkan nantinya seluruh nama yang diklaim terlibat dalam kasus korupsi MBG tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
Dia mengatakan nama-nama yang diklaim terlibat adalah tokoh besar. Namun, dia enggan untuk menjelaskan orang yang dimaksud.
"Kami sudah minta untuk BAP-nya mem-backup keterangannya (Sony). Ada chatting ada di situ, ada di handphone-nya (Sony)," katanya.
Elza berharap orang-orang yang dimaksud diperiksa oleh penyidik Kejagung untuk dimintai keterangannya.
Dia mengatakan ketika mereka diperiksa, akan diketahui titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga dijualbelikan dan pelaku yang menjualbelikan.
Ia mengakui bahwa orang yang mengawasi dan akses masuk ke sistem terkait pengajuan pembangunan SPPG adalah Sony.
Namun, lantaran permintaan yang begitu masif, akhirnya situs untuk pendaftaran SPPG ditutup.
"Sehingga, siapa yang menginginkan itu (kuota SPPG), masuk dalam proses itu dan animonya kan banyak dan sangat berlebihan, akhirnya ditutuplah itu," ujarnya.
Elza mengatakan setelah itu, akun pribadi milik Dadan dan Sony dibuka untuk memenuhi permintaan lainnya.
Meskipun permintaan begitu masif, dia menuturkan banyak pihak yang mengajukan tidak memenuhi syarat. Salah satunya terkait biaya pembangunan SPP yang mencapai miliaran rupiah.
Selain itu, sambungnya, ada kendala lain yakni permintaan dari Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan percepatan terkait pembangunan SPPG.
"Sebenarnya sudah full. Ada titik-titik yang belum terpenuhi. Tapi karena kesulitan ya karena kan MBG itu dapurnya kan sampai Rp1,5-2 miliar. Nggak semua orang punya dan Presiden ada permintaan percepatan," katanya.
Elza menuturkan akhirnya Sony menunjuk pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk membangun SPPG.
Namun, menurut Elza, pihak-pihak tersebut justru tidak membangun dapur MBG tetapi diduga memperjualbelikannya. Sehingga, dia menilai permasalahan jual beli titik tidak diketahui secara langsung oleh Sony.
Baca juga: Manuver Sony Sonjaya Ajukan Jadi Justice Collaborator, Siap Nyanyi Bongkar Keterlibatan Tokoh Lain
Dia menyebut kliennya baru mengetahui adanya praktik semacam itu setelah mendapat laporan.
"Ternyata banyak yang minta banyak terkait titiknya. Ternyata setelah dapat laporan Pak Sony, titik-titik itu tidak dibangun (dapur) MBG, tapi dijualbelikan. Mungkin itu masalahnya," katanya.
Elza mengeklaim Sony tidak pernah terlibat langsung dalam praktik jual beli titik-titik SPPG.
Hal itu membuat Sony mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).
"Dia tidak mau semuanya ditimpakan ke dia karena dia merasa tidak terlibat dalam jual beli titik. Semuanya sepertinya kesalahan ditimpakan kepada klien saya dan dia ingin membuka ini agar bisa mengetahui siapa yang melakukan ini," katanya.
# Polhukam
Portal Andalas -
Minggu, 07 Juni 2026
Kuasa Hukum: Sony Sonjaya Sebut Ada 26 Orang Terlibat Korupsi MBG, Data Ada di Ponselnya
Pengacara Sony Sonjaya, Elza Syarief, mengatakan total ada lebih dari 30 orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kel...
_____________