Komisi VII DPR Bidik Tiga Gili di NTB Untuk Geser Ketimpangan Arus Wisatawan

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong penguatan destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya kawasan Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan, sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Menurutnya, wisatawan asing yang selama ini banyak mengenal Bali perlu diarahkan untuk turut mengunjungi destinasi wisata unggulan di NTB.

Ia menilai kawasan Gili memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan mancanegara dan berpotensi menjadi destinasi alternatif yang dapat memperluas sebaran kunjungan wisatawan di luar Bali. “Jadi sebetulnya kita tahu bahwa tempat Gili Meno ini dan juga Gili Air dan Gili Trawangan itu adalah tempat favorit sekarang, yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara,” ujar Saleh saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Gili Meno, Lombok, NTB.

Menurut Saleh, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan Gili menjadi momentum yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi NTB sebagai salah satu tujuan wisata internasional. Terlebih, saat musim panas di Eropa, terjadi peningkatan mobilitas wisatawan mancanegara yang dapat menjadi peluang bagi destinasi wisata di Indonesia.

“Jadi karena ini menjadi tempat favorit dan sekarang sedang musim summer di Eropa dan karena itu banyak dari turis-turis mancanegara yang datang ke sini, maka tentu kita ingin tahu lebih jauh bagaimana kunjungan wisatawan mancanegara itu ketika mereka datang ke sini,” jelasnya.

Dalam konteks pemerataan wisatawan, Saleh menilai Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan destinasi yang selama ini sudah sangat populer, seperti Bali. Destinasi lain yang memiliki daya tarik kuat juga perlu diperkenalkan secara lebih luas kepada wisatawan mancanegara sehingga manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah lain.

“sehingga wisatawan yang datang dari luar negeri tidak hanya kenal Bali saja atau tempat-tempat yang sudah sangat populer yang lainnya, seperti katakanlah Labuan Bajo misalnya. Jadi mereka nanti kita mungkin arahkan ke sini,” katanya.

Ia menegaskan, upaya mengarahkan wisatawan dari Bali ke destinasi wisata di NTB membutuhkan dukungan kebijakan dan pengelolaan yang baik. Karena itu, dalam kunjungan kerja tersebut Komisi VII DPR RI turut menyerap berbagai aspirasi pemerintah daerah mengenai program yang perlu diperkuat, kebutuhan anggaran, serta regulasi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata.

“Dan karena itulah kita menampung aspirasi, masukan dan juga hal-hal yang ingin dilakukan dan dibenahi oleh pemerintah kita. Mulai dari program kerjanya, penganggarannya sampai regulasinya,” ungkap Saleh.

Komisi VII DPR RI, lanjut Saleh, juga mendengarkan berbagai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk dari Wakil Bupati Lombok Barat. Aspirasi tersebut menjadi bahan bagi Komisi VII DPR RI untuk melihat langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Kita dengar semua apa yang ingin mereka lakukan dan apa yang sudah mereka lakukan dan kira-kira ke depan apa yang mendesak dibutuhkan oleh mereka yang bisa dibantu oleh Komisi Tujuh,” tuturnya.

Saleh mengapresiasi tren peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan tersebut. Ia menilai pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa Gili Meno dan kawasan Gili lainnya memiliki daya tarik yang mampu bersaing dengan destinasi wisata internasional yang sudah lebih dahulu dikenal. “Alhamdulillah tadi kita merasa senang karena tingkat kunjungan wisatawan mancanegara semakin hari semakin baik. Nah ini tentu kan kabar baik kita,” katanya.

Bahkan, Saleh menyebut tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut telah mencapai sekitar 1,4 juta orang per tahun. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi pariwisata NTB untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah sekaligus membuka peluang pemerataan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. “Dan ini tingkat kunjungannya kan sudah sampai 1,4 juta setahun. Itu kan berarti besar. Jadi ini potensi yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kerekonomian masyarakat,” pungkas Saleh.

Portal Andalas - Selasa, 11 Agustus 2026

Komisi VII DPR Bidik Tiga Gili di NTB Untuk Geser Ketimpangan Arus Wisatawan

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong penguatan destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya kawasan Gili Me...

Read more »

_____________

Perkumpulan Alumni GMNI Indonesia Raya NTB Berharap Gus Gudfan Arif Berharap Bisa Nahkodai PBNU Untuk Kemaslahatan Bangsa

Menjelang muktamar NU ke-35 di Jombang, Perkumpulan Alumni GMNI Indonesia Raya Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap agar Gus Gudfan Arif bisa terpilih sebagai ketua umum PBNU dan menahkodai organisasi islam terbesar di Indonesia tersebut sekaligus membawa kemajuan organisasi dan bangsa menuju keadaan yang lebih baik.

“NU adalah salah satu pilar penjaga NKRI, oleh karenanya kami berharap dan berdoa semoga Gus Gudfan dapat terpilih sebagai ketua umum yang dapat membawa organisasi dan bangsa ke era kemajuan”, kata Amilan Harja, ketua umum Perkumpulan Alumni GMNI Indonesia Raya Wilayah NTB.

Amilan menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu NU diguncang oleh persoalan internal, padahal bangsa ini juga sedang diuji akibat adanya peristiwa geopolitik internasional dan problem lainnya, maka NU sebagai salah satu penjaga pilar bangsa diharapkan bisa solid dan membawa kemaslahatan bangsa pada millennium kedepan.

“Pada dinamika yang sedang terjadi di NU, sosok Gus Gudfan adalah figur yang bisa diterima semua pihak, apalagi kapasitas dan kemampuannya luar biasa. Ini belum lagi secara garis keturunan, Gus Gudfan adalah keturunan dari Sunan Drajat dan Sunan Giri yang merupakan tokoh penyebar islam di Indonesia”, terang Amilan

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa waktu ini ada dinamika yang cukup keras ditubuh NU, yaitu antara kubu Ketua Umum Gus Yahya dan kubu Sekjen yaitu Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul

“ditengah dinamika dan ambisi masing-masing kubu, maka Gus Gudfan yang tidak berambisi ini semoga ditakdirkan menjadi nahkoda NU kedepan, agar organisasi semakin kuat dan semakin mampu dalam menjaga Indonesia serta membawa kemaslahatan bangsa”, pungkasnya

Portal Andalas -

Perkumpulan Alumni GMNI Indonesia Raya NTB Berharap Gus Gudfan Arif Berharap Bisa Nahkodai PBNU Untuk Kemaslahatan Bangsa

Menjelang muktamar NU ke-35 di Jombang, Perkumpulan Alumni GMNI Indonesia Raya Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap agar Gus Gudfan Arif bisa...

Read more »

_____________

Eks BIN Beberkan Potensi Adanya Gejolak Agustus 2026: Masuk Fase Krisis, Tinggal Tunggu Pemicu!

Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Raja Asa mengungkapkan pandangannya mengenai kondisi nasional yang disebut mulai masuk ke fase krisis.

Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi berbagai tekanan di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah perbincangan bersama Abraham Samad yang membahas dinamika situasi Indonesia menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Abraham Samad menyinggung bahwa bulan Agustus kerap dikaitkan dengan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, mulai dari momentum 17 Agustus hingga sejumlah kejadian yang pernah memicu gejolak sosial.

Sri Raja Asa menilai munculnya berbagai isu yang berkembang di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang sedang dirasakan publik saat ini.

Menurut Sri Raja Asa, Indonesia tidak lagi berada pada tahap menuju krisis, melainkan telah memasuki kondisi krisis yang ditandai oleh berbagai indikator di sejumlah sektor.

"Kalau orang bertanya, apakah Indonesia akan memasuki masa krisis? Itu salah, Indonesia SUDAH krisis, sudah mengalami krisis," ujar Sri Raja Asa, dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Ia mengaku mengidentifikasi sedikitnya lima bidang yang mengalami tekanan secara bersamaan, yakni legitimasi hukum, ekonomi, politik, kohesi sosial, dan perang narasi.

Menurutnya, tekanan tersebut saling berkaitan dan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah apabila tidak segera ditangani.

Ekonomi Dinilai Menjadi Keluhan Utama Masyarakat

Dalam paparannya, Sri Raja Asa menilai persoalan ekonomi menjadi isu yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menyoroti berbagai indikator seperti meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahnya daya beli, berkurangnya jumlah masyarakat kelas menengah, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, persoalan ekonomi jauh lebih mudah memicu keresahan publik dibandingkan isu politik yang sifatnya lebih elitis.

"Masyarakat mungkin tidak terlalu mengikuti isu politik tertentu, tetapi ketika harga kebutuhan pokok naik dan biaya hidup semakin berat, dampaknya langsung dirasakan," ujar Sri Raja Isa.

Selain ekonomi, Sri Raja Asa juga menyoroti persoalan penegakan hukum.

Ia berpendapat berbagai kasus yang menjadi perhatian publik berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Menurutnya, apabila kepercayaan publik terus menurun, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lembaga hukum, tetapi juga dapat memengaruhi legitimasi negara secara keseluruhan.

Pemerintah Dinilai Terlalu Percaya Diri?

Dalam analisisnya, Sri Raja Asa menilai pemerintah perlu lebih memperhatikan persepsi masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan.

Ia beranggapan stabilitas kelembagaan belum tentu mencerminkan tingginya legitimasi di mata publik.

Menurutnya, pembentukan berbagai satuan tugas maupun kebijakan pemerintah perlu diiringi implementasi yang mampu menjawab persoalan masyarakat secara nyata.

Sri Raja Asa menyebut kondisi masyarakat saat ini telah memasuki fase yang ia sebut sebagai fase kegelisahan.

Menurutnya, berbagai persoalan yang menumpuk berpotensi menjadi akumulasi ketidakpuasan apabila tidak memperoleh solusi.

Ia menilai situasi tersebut masih membutuhkan faktor pemicu tertentu agar berkembang menjadi gejolak yang lebih besar.

Gerakan Mahasiswa Ikut Disinggung

Dalam kesempatan itu, Sri Raja Asa juga menyoroti dinamika gerakan mahasiswa.

Ia berpendapat hingga saat ini belum terlihat adanya figur sentral yang mampu menyatukan berbagai gerakan tersebut.

Selain itu, ia menilai masih terdapat berbagai dinamika internal yang membuat gerakan mahasiswa belum sepenuhnya solid.

Meski demikian, ia menegaskan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi disebutnya sudah mulai terlihat di berbagai daerah.

Prediksi Raja Isa Jika Persoalan Tidak Segera Diatasi

Menjelang akhir diskusi, Abraham Samad menanyakan kemungkinan perkembangan situasi apabila berbagai persoalan tersebut tidak segera mendapatkan solusi.

Menjawab pertanyaan tersebut, Sri Raja Asa menyampaikan pandangannya bahwa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat memunculkan berbagai bentuk tuntutan perubahan.

Pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi narasumber dalam sebuah wawancara dan bukan merupakan fakta yang telah dipastikan akan terjadi.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan prediksi mengenai potensi gejolak sebagaimana disampaikan dalam diskusi tersebut.

Portal Andalas - Minggu, 09 Agustus 2026

Eks BIN Beberkan Potensi Adanya Gejolak Agustus 2026: Masuk Fase Krisis, Tinggal Tunggu Pemicu!

Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Raja Asa mengungkapkan pandangannya mengenai kondisi nasional yang disebut mula...

Read more »

_____________

Mengenal Benjamin Thomas Sigar, Kakek Buyut Prabowo dari Minahasa

Presiden Prabowo Subianto dikenal berasal dari keluarga yang memiliki jejak panjang dalam sejarah Indonesia. Kakeknya dari garis ayah, Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, dikenal sebagai salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) sekaligus tokoh perekonomian nasional.

Namun, tak banyak yang mengetahui dari garis ibu, Prabowo juga memiliki leluhur yang tercatat dalam sejarah, yakni Benjamin Thomas Sigar (1790-1879), tokoh Minahasa yang pernah memimpin Pasukan Tulungan (Hulptroepen) pada masa Perang Jawa.

Benjamin merupakan kakek buyut dari pihak ibu Prabowo. Dikutip dari jurnal “Dalam Bayang-bayang Maskulinitas: Studi Kasus Branding Politik Prabowo Subianto” karya Wahyu Triyogo dan kawan-kawan., ibunda Prabowo, Dora Marie Sigar, merupakan keturunan dari tokoh Minahasa bernama Benjamin Thomas Sigar. 

Mengutip dari ANTARA, Dora lahir dan besar di Langowan, Sulawesi Utara. Ayahnya, Frederik Sigar, merupakan pejabat pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Keresidenan Manado.  

Dalam buku “Sejarah dan Kebudayaan Minahasa” karya Jessy Wenas dijelaskan, pemerintah kolonial Belanda meminta bantuan prajurit Minahasa untuk mengirim pasukan ke Pulau Jawa pada masa Perang Jawa (1825–1830).

Pasukan tersebut dikenal sebagai Pasukan Tulungan atau bantuan. Pembentukannya ditandai dengan penandatanganan kontrak pada 23 Desember 1827 antara perwakilan Minahasa, yakni Abraham Dotulong dan J. Kawilarang, dengan Letnan A. Voges dari pihak Belanda.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Minahasa mengirimkan 1.421 personel yang dipimpin Mayoor Tololiu Dotulong. 

Benjamin Thomas Sigar ditunjuk sebagai salah satu kapitein atau kapten pasukan yang mewakili wilayah Langowan. Selain Benjamin, terdapat pula Rotinsulu dari Tonsea dan Polingkalim dari Tondano yang memimpin pasukan di wilayah masing-masing.

Pasukan Tulungan diberangkatkan ke Pulau Jawa pada 29 Maret 1829. Dilansir dari laman National Geographic, sejarawan Peter Carey menjelaskan, pasukan tersebut terlibat dalam pertempuran di Siluk, sebelah barat Yogyakarta, pada 17 September 1829. 

Mereka juga mengikuti operasi militer di Jawa hingga menjelang perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock di Magelang pada 1830. Namun, perundingan tersebut berakhir dengan penangkapan Diponegoro oleh pemerintah kolonial Belanda.

Setelah Perang Jawa selesai, mereka kembali ke Minahasa pada tahun berikutnya, dan para pemimpin Pasukan Tulungan kembali menduduki jabatan kepala walak--pemimpin wilayah adat di Minahasa--di wilayah masing-masing. 

Pada 1830, pemerintah Hindia Belanda mereorganisasi sistem pemerintahan di Minahasa, dengan mengubah istilah kepala walak menjadi Hukum Besar, wakilnya menjadi Hukum Kedua, dan kepala desa menjadi Hukum Tua. 

Mengutip ANTARA, Benjamin Sigar juga pernah menjabat sebagai Hukum Besar dengan pangkat Mayor di Langowan. Ia hidup sezaman dengan pendeta Johann Gottlieb Schwarz yang menyebarkan agama kristen di tanah Minahasa.

Portal Andalas - Minggu, 26 Juli 2026

Mengenal Benjamin Thomas Sigar, Kakek Buyut Prabowo dari Minahasa

Presiden Prabowo Subianto dikenal berasal dari keluarga yang memiliki jejak panjang dalam sejarah Indonesia. Kakeknya dari garis...

Read more »

_____________

Prabowo: Empat Kali Kalah Pilpres, Saya Tak Ganggu Pemimpin Terpilih

Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak pernah mengganggu pemimpin yang terpilih meski empat kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden (pilpres).

Menurutnya, menghormati hasil demokrasi merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga stabilitas negara.

"Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat. Empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Prabowo mengatakan sikap tersebut diambil karena RI telah memilih demokrasi sebagai sistem bernegara. Karena itu, menurut dia, setiap hasil pemilihan umum harus dihormati meski tidak selalu sesuai dengan harapan semua pihak.

Ia menilai kegaduhan yang terus berulang setiap kali pemilu justru akan menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh, habis tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita?" ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa RI terdiri dari masyarakat dengan latar belakang suku, agama, profesi, pengalaman, hingga pandangan yang beragam.

Meski demikian, ia beranggapan seluruh anak bangsa yang mencintai Indonesia semestinya dapat mencari titik temu di tengah perbedaan tersebut.

Menurut Prabowo, pelajaran sejarah menunjukkan bangsa yang mampu bekerja sama cenderung lebih mudah bangkit dan berkembang. Sebaliknya, negara yang terus berkonflik akan sulit mencapai potensi terbaiknya.

"Dari apa yang saya pelajari dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitenya bisa kerja sama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitenya selalu tidak bisa kerja sama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya," kata dia.

Untuk menggambarkan pandangannya, Prabowo menyinggung sejumlah konflik yang masih berlangsung di berbagai kawasan dunia, mulai dari Ukraina, Gaza, Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Afghanistan, Myanmar, hingga konflik antara Thailand dan Kamboja.

Menurut dia, berbagai konflik tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan para elite untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas sebuah negara.

"Di tengah ini semua kuncinya adalah antara lain elite yang tidak bisa kerja sama," ujarnya.

Prabowo juga mengatakan seluruh kemampuan dan kepemimpinan yang dimiliki para elite seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling lemah.

"Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah?" kata Prabowo.

Ia menambahkan setiap orang berhak memiliki pandangan yang berbeda.

Namun, menurutnya, permusuhan, anarki, dan saling mencaci bukan jalan yang produktif ketika negara lain terus berupaya mengejar kesejahteraan dan kemajuan ekonomi.

Portal Andalas - Sabtu, 27 Juni 2026

Prabowo: Empat Kali Kalah Pilpres, Saya Tak Ganggu Pemimpin Terpilih

Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak pernah mengganggu pemimpin yang terpilih meski empat kali mengalami kekalahan dalam pemi...

Read more »

_____________

Viral Guru Honorer Digaji Rp 414 Ribu, P2G Singgung MBG Gunakan Anggaran Pendidikan

Viralnya kisah guru honorer bernama Ijah yang berhenti mengajar setelah 40 tahun mengabdi dengan gaji terakhir Rp 414 ribu memicu sorotan terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai rendahnya kesejahteraan guru tidak lepas dari alokasi anggaran pendidikan yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan kasus yang dialami Ijah bukanlah kejadian tunggal. Menurutnya, banyak guru honorer, guru non-ASN, hingga PPPK paruh waktu yang masih menerima penghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan.

"Bagaimana guru bisa sejahtera kalau anggaran untuk kesejahteraan guru diambil untuk MBG," kata Satriwan kepada JawaPos.com, Jumat (26/6).

Oleh karena itu, Satriwan menyebut bahwa P2G telah menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 22 Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Satriwan, P2G memandang anggaran pendidikan semestinya digunakan untuk kepentingan pendidikan secara langsung, termasuk peningkatan kesejahteraan guru.

"P2G melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena kami memandang anggaran pendidikan itu tidak boleh dipakai untuk MBG," tegasnya.

P2G menyoroti besarnya alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang mencapai Rp 769 triliun. Dari jumlah tersebut, menurut Satriwan, hampir Rp 268 triliun atau mendekati 30 persen digunakan untuk program MBG.

Ia menilai, kondisi tersebut membuat persoalan kesejahteraan guru belum menjadi prioritas, padahal masih banyak tenaga pendidik yang menerima gaji sangat rendah.

Sebelumnya, publik di media sosial dihebohkan dengan video seorang guru honorer bernama Ijah yang memperlihatkan amplop berisi gaji terakhirnya sebesar Rp414 ribu. Guru tersebut memutuskan berhenti mengajar pada Juni 2026 setelah mengabdi selama 40 tahun.

Kasus itu, menurut P2G, menggambarkan realitas yang dialami banyak guru honorer di berbagai daerah. Organisasi tersebut mencatat masih terdapat guru PPPK paruh waktu yang menerima gaji Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan, bahkan ada yang hanya memperoleh Rp 139 ribu.

Satriwan mengatakan P2G berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan. Sidang putusan perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang.

"Nah, kami berharap kami bisa menang. Itu upaya yang kami lakukan sebagai organisasi guru," pungkasnya

Portal Andalas - Jumat, 26 Juni 2026

Viral Guru Honorer Digaji Rp 414 Ribu, P2G Singgung MBG Gunakan Anggaran Pendidikan

Viralnya kisah guru honorer bernama Ijah yang berhenti mengajar setelah 40 tahun mengabdi dengan gaji terakhir Rp 414 ribu memic...

Read more »

_____________

Fraksi Gerindra Bantah Budi Djiwandono Minta Awasi Pergerakan Gibran

Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah kabar ada rapat khusus yang isinya permintaan agar mengawasi pergerakan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Rapat khusus itu disebut dipimpin Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Budi Djiwandono.

Fraksi Gerindra di DPR menyebut kabar yang masif beredar di media sosial bahwa Budi memerintahkan hal tersebut tidaklah benar.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menegaskan dirinya selalu mengikuti rapat-rapat fraksi yang dipimpin Budi Djiwandono. Dan, klaimnya, tidak ada perintah awasi pergerakan Gibran.

"Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra. Dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut," kata Bambang, Selasa (23/6) dikutip dari detikcom.

Bambang mengungkapkan perintah yang disampaikan Pimpinan Fraksi Gerindra kepada seluruh anggotanya adalah memantau kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Juga, memastikan program pemerintah berjalan dan sampai di masyarakat.

"Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR, agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya" sebut dia.

Bambang pun menegaskan partainya mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Gerindra selalu men-support pemerintahan Prabowo-Gibran, dan hubungan kedua sangat baik. Ini gosip tidak benar, dan cenderung dan mengadu domba," tegas Bambang.

Sebagai informasi, Budi Djiwandono adalah keponakan Prabowo.

Portal Andalas - Kamis, 25 Juni 2026

Fraksi Gerindra Bantah Budi Djiwandono Minta Awasi Pergerakan Gibran

Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah kabar ada rapat khusus yang isinya permintaan agar mengawasi pergerakan Wapres RI Gibran...

Read more »

_____________

Nyanyian Sony Sanjaya soal Dugaan Korupsi MBG Makin Panjang, 41 Nama Terseret, Begini Tanggapan BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait 41 nama yang disebut mantan Wakil Kepala BGN sekaligus tersangka Sony Sanjaya dalam pemeriksaan dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jubir BGN Dian Islamiati Fatwa mengatakan, BGN menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sehingga, BGN tidak inggin berkomentar banyak terkait proses penyidikan.

"BGN menghormati kewenangan Kejaksaan Agung dan tidak akan memberikan komentar atas materi yang menjadi bagian dari penyidikan," kata Dian kepada JawaPos.com, Selasa (23/6).

Dian menegaskan, apabila terdapat informasi, temuan, atau kebutuhan klarifikasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, BGN akan mendukung dan bekerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.

"Di luar itu, kami tidak dalam posisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai nama-nama yang disebut dalam proses hukum maupun langkah-langkah yang menjadi bagian dari penanganan perkara oleh aparat penegak hukum," ungkapnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Sony Sanjaya, Krisna Murni mengungkapkan penyidik Kejagung kembali menanyakan terkait daftar nama yang pernah disebut kliennya terkait pengajuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langganan koran digital

Di mana sebelumnya, Sony menyebut terdapat 26 nama. Namun, setelah serangkain pemeriksaan oleh penyidik, Krisna menyebut jumlah tersebut bertambah hingga 41 nama.

"Nah di situlah makanya berkembang menjadi 41 nama gitu loh. Berkembang menjadi 41 nama dari 26," ungkapnya

Portal Andalas - Rabu, 24 Juni 2026

Nyanyian Sony Sanjaya soal Dugaan Korupsi MBG Makin Panjang, 41 Nama Terseret, Begini Tanggapan BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait 41 nama yang disebut mantan Wakil Kepala BGN sekaligus tersangka Sony Sanjaya dalam...

Read more »

_____________

Gibran Doakan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Semoga Segera Sembuh

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendoakan agar Roy Suryo dan Dokter Tifa segera pulih setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Gibran juga mengajak masyarakat untuk mendoakan yang terbaik bagi keduanya.

“Karena kemarin saya dengan beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih," kata Gibran di Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026). 

Ia pun mengajak masyarakat turut mendoakan Roy Suryo dan Dokter Tifa agar diberikan yang terbaik.

“Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa," sambung dia.

Sebelumnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap polisi pada Jumat (19/6/2026). Penangkapan tersebut terkait kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Saat ditangkap, keduanya menjalani cek kesehatan terlebih dahulu. Berdasarkan rekomendasi dokter, keduanya diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit.

Meski begitu, kuasa hukum Roy dan Tifa, Refly Harun menegaskan bahwa perawatan tersebut bukan permintaan pribadi, melainkan merupakan rekomendasi dokter.

"Bahwa baik Dokter Tifa maupun Mas Roy Suryo, atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri ya, rekomendasi dokter, itu dilakukan treatment rawat inap," ujar Refly di RS Polri

Portal Andalas - Senin, 22 Juni 2026

Gibran Doakan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Semoga Segera Sembuh

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendoakan agar Roy Suryo dan Dokter Tifa segera pulih setelah menjalani perawatan di Rumah...

Read more »

_____________

Demokrat Singgung Sikap Politik PDIP: Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Posisi Abu-Abu

Partai Demokrat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat berhak mengetahui secara jelas arah dan posisi politik setiap partai. Kejelasan sikap dinilai penting agar publik tidak mengalami kebingungan dalam menilai peran dan konsistensi sebuah partai politik.

Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, termasuk dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sejumlah partai lain terkait posisi politik PDI Perjuangan, Partai Demokrat menilai bahwa penegasan sikap politik perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut partai berlambang mercy tersebut, publik berhak mengetahui apakah PDIP memilih menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan tidak ada persoalan dengan pilihan politik apa pun yang diambil oleh PDIP. Baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, merupakan pilihan yang sah dan terhormat dalam kehidupan demokrasi.

“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (21/6).

Ia menilai, pengalaman politik menunjukkan bahwa sikap yang tegas dan konsisten akan membantu masyarakat memahami arah perjuangan sebuah partai. Selain itu, kejelasan posisi juga memudahkan publik menilai kesesuaian antara pernyataan dan tindakan politik yang dilakukan.

Sebagai contoh, Demokrat mengingatkan bahwa partainya pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka.

“Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” tegasnya.

Demokrat juga menyampaikan penghormatan terhadap pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya menyebut PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai.

Meski demikian, Demokrat berpandangan bahwa pernyataan tersebut perlu diwujudkan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi," ujarnya.

Menurutnya, demokrasi yang kuat membutuhkan pembagian peran yang tegas antara partai yang menjadi bagian dari pemerintahan dan partai yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai oposisi atau penyeimbang.

Herzaky menegaskan, tidak ada persoalan bagi partai politik untuk mendukung pemerintah maupun mengambil posisi di luar pemerintahan. Namun, masyarakat perlu mengetahui secara pasti posisi yang dipilih agar tidak terjadi kebingungan dalam menilai sikap politik yang ditunjukkan.

"Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," cetusnya.

Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat memperjelas sekaligus menjalankan sikap politiknya secara konsisten. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada publik dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: PDIP Kritik Gibran Ajak 5 Mahasiswa Keliling Indonesia Timur: Pecah Belah Gerakan Secara Sistematis

“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," pungkasnya

Portal Andalas -

Demokrat Singgung Sikap Politik PDIP: Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Posisi Abu-Abu

Partai Demokrat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat berhak mengetahui secara jelas arah dan posisi po...

Read more »

_____________

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Ahmad Khozinudin: Perang Terbuka Melawan Jokowi!

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyatakan perang terbuka terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan setelah kliennya ditangkap penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah palsu.

Ahmad menilai penangkapan tersebut sarat kepentingan pelapor dan bukan semata-mata upaya penegakan hukum.

"Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo," kata Ahmad Khozinudin di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Kuasa hukum menyebut penangkapan Roy Suryo merupakan tindakan yang tidak diperlukan karena kliennya selama ini dinilai kooperatif dalam menjalani proses hukum. Menurutnya, tim kuasa hukum sebenarnya telah bersiap menghadiri proses tahap dua apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap.

"Kalau targetnya adalah untuk menghadirkan klien kami untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan, mudah sekali. Ada dua mekanisme. Mekanisme pertama bisa menghubungi lewat kami. Mekanisme kedua bisa mengajukan surat panggilan langsung," kata Ahmad.

Ia pun menuding penangkapan Roy Suryo tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Ahmad lantas menyebut tindakan penyidik sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

"Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Notodiprojo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad mengaitkan penangkapan tersebut dengan Jokowi serta pihak pelapor dalam perkara tersebut. Ia bahkan menyampaikan pernyataan yang bernada konfrontatif kepada kubu Jokowi.

"Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan?" ujar Ahmad

Portal Andalas - Minggu, 21 Juni 2026

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Ahmad Khozinudin: Perang Terbuka Melawan Jokowi!

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyatakan perang terbuka terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disamp...

Read more »

_____________

Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli usai Penangkapan Roy Suryo dan Dr Tifa

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa oleh Polda Metro Jaya, terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu yang menyeret namanya.

Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Jokowi menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kita ikuti proses hukumnya yang ada, sampai nanti di sidang pengadilan, nanti pengadilan yang putuskan," kata Jokowi di Solo, Jumat (19/6).

Ia juga memastikan akan hadir secara langsung apabila perkara tersebut memasuki tahap persidangan. Jokowi menyatakan, siap untuk menunjukkan dokumen ijzah asli yang selama ini menjadi perdebatan.

"Saya hadir langsung di persidangan, saya akan bawa ijazah aslinya, dan ijazah masih di Polda," tegasnya.

Sebelumnya, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma, pada Jumat pagi (19/6). Informasi itu disampaikan oleh penasihat hukum Roy Suryo Petrus Selestinus kepada awak media.

”Hari ini, Jum'at 19 Juni 2026, pada sekira pukul 07.00, klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat info Tifauzia Tyassuma juga turut ditangkap,” kata Petrus.

Atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Petrus menyatakan bahwa kliennya tidak seharusnya ditangkap lewat upaya paksa. Mengingat selama ini Roy Suryo telah bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik dan selalu melakukan wajib lapor.

”Kami menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap klien kami,” ujarnya.

Kalau pun penangkapan tersebut terkait dengan kasus Ijazah Jokowi yang sudah sampai tahap kedua dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Petrus memandang kliennya bisa dipanggil lewat surat seperti biasa.

"Bukan dengan upaya paksa (represif) melalui proses penangkapan," sesalnya.

Menurut Petrus, penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa menegaskan bahwa proses hukum terhadap kliennya tidak berjalan sesuai norma dan etika. Dia menyebut, polisi bertindak atas kepentingan politik Jokowi. Penangkapan tersebut juga dinilai telah menunjukkan ada kekuatan politik di balik kasus tersebut.

"Penangkapan ini, justru mengkonfirmasi ada kekuatan politik yang mengintervensi hukum sehingga cara-cara yang beradab dalam menegakkan hukum melalui pemanggilan ditinggalkan dan beralih menempuh cara tak beradab, represif dan intimidatif dengan melakukan penangkapan," pungkasnya

Portal Andalas -

Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli usai Penangkapan Roy Suryo dan Dr Tifa

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa oleh Polda Metro Jaya, ...

Read more »

_____________