Internasional

Wartawan India Bongkar Pengalaman Mencekam di Israel, Bunker Disebut Tak Menyelamatkan Nyawa

# Internasional

LPT9 -

Wartawan India Bongkar Pengalaman Mencekam di Israel, Bunker Disebut Tak Menyelamatkan Nyawa

Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan pengakuan seorang jurnalis asal India mengenai kondisi keamanan di Israel saat ...

_____________

Bocoran Intelijen AS: Rusia Diduga Bantu Iran Bidik Pasukan Amerika

# Internasional

LPT9 -

Bocoran Intelijen AS: Rusia Diduga Bantu Iran Bidik Pasukan Amerika

Keterlibatan Rusia dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai menjadi sorotan setelah muncul laporan intelijen yang menyebut Mo...

_____________

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak setelah serangan bertubi-tubi dilaporkan menghantam wilayah Iran pada Sabtu, 28 Februari waktu setempat. Serangan itu disebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Situasi langsung berubah drastis ketika Teheran merespons dengan menggempur pangkalan militer AS di berbagai titik Timur Tengah dan meluncurkan rudal balistik serta drone ke wilayah Israel.

Di tengah eskalasi terbaru ini, memori lama soal tragedi kelam hubungan AS-Iran kembali mencuat. Sejarah mencatat bagaimana ketegangan kedua negara pernah berujung pada insiden memilukan yang mengguncang dunia penerbangan sipil internasional.

Peristiwa itu terjadi pada 3 Juli 1988. Kapal perang Amerika Serikat, USS Vincennes, mendeteksi objek di radar saat berpatroli di Selat Hormuz. Komandannya, Kapten William C. Rogers III, mengira objek tersebut adalah jet tempur F-14 Iran yang dinilai mengancam. Tanpa verifikasi tambahan, dua rudal diluncurkan.

Belakangan terungkap, sasaran itu bukan pesawat militer. Yang ditembak jatuh adalah Iran Air Penerbangan 655, pesawat komersial jenis Airbus A300 yang tengah menempuh rute rutin dari Bandar Abbas menuju Dubai. Pesawat tersebut berada di jalur penerbangan sipil resmi dan membawa 290 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Tak satu pun selamat.

Puing-puing pesawat ditemukan berserakan di perairan Selat Hormuz setelah otoritas Iran kehilangan kontak. Dunia internasional bereaksi keras. Pemerintah Iran menuduh AS melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional karena menembak jatuh pesawat sipil. Namun pada awalnya, Pentagon bersikeras bahwa target yang ditembak adalah pesawat tempur.

Seiring tekanan global, pihak AS mengakui terjadi kesalahan identifikasi. Ketua Kepala Staf Gabungan saat itu, Laksamana William J. Crowe Jr., menyampaikan penyesalan, tetapi tidak ada permintaan maaf resmi. Presiden AS kala itu, Ronald Reagan, justru membela awak kapal dan menyebut tindakan tersebut sebagai upaya bela diri di tengah situasi konflik kawasan.

Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada 1992, Washington sepakat membayar kompensasi sebesar 61,8 juta dolar AS kepada keluarga korban, tanpa pengakuan kesalahan hukum. Hingga kini, tragedi Iran Air 655 tetap menjadi simbol fatalnya kesalahan militer yang merenggut ratusan nyawa sipil dan memperdalam luka dalam hubungan kedua negara.

AS Pernah Salah Tembak 290 Warga Sipil, Kini Iran Balas Serangan?

# Internasional

LPT9 -

AS Pernah Salah Tembak 290 Warga Sipil, Kini Iran Balas Serangan?

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak setelah serangan bertubi-tubi dilaporkan menghantam wilayah Iran pada Sabtu,...

_____________

Enam perwira senior Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA dilaporkan tewas dalam serangan yang dikaitkan dengan Iran di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Laporan tersebut pertama kali disiarkan kantor berita Tasnim pada Senin 2 Maret 2026. Dalam pemberitaan itu disebutkan dua agen CIA lainnya mengalami luka akibat serangan yang menargetkan ibu kota UEA tersebut.

Kabar ini langsung memicu sorotan karena hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat terkait klaim tewasnya para perwira intelijen itu. Informasi yang beredar masih bersumber dari media Iran, sementara Washington memilih irit bicara.

Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim serangan yang mereka lancarkan ke sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah telah menewaskan dan melukai sedikitnya 560 personel militer Amerika. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut fasilitas militer AS di Bahrain dihantam dua rudal balistik. Mereka juga mengklaim pangkalan lain terus digempur tanpa henti.

Iran dilaporkan menggempur instalasi militer AS yang tersebar di Bahrain, Qatar, Irak, UEA, dan Kuwait. IRGC bahkan menyatakan empat serangan drone yang diarahkan ke pangkalan angkatan laut AS di Bahrain menyebabkan kerusakan serius pada pusat komando dan fasilitas dukungan militer.

Serangan juga disebut menyasar pangkalan Ali Al Salem di Kuwait hingga mengganggu operasionalnya, serta tiga objek lain di pangkalan Mohammed Al Ahmad. Rangkaian klaim ini memperlihatkan eskalasi besar dalam ketegangan kawasan yang sebelumnya sudah memanas.

Misi Tetap Iran untuk PBB turut mengeluarkan pernyataan keras. Mereka menegaskan Amerika Serikat tidak akan pernah mampu menundukkan Republik Islam Iran. Dalam pernyataan itu disebutkan impian pemerintah AS yang dianggap bermusuhan untuk memaksa Iran tunduk tidak akan pernah terwujud.

Sementara itu, Departemen Pertahanan AS atau Pentagon memberikan versi berbeda. Washington hanya mengakui tiga tentaranya tewas dalam serangan balasan Iran, dan menyebut mereka sebagai korban pertama sejak eskalasi dimulai pada 28 Februari 2026. Komando Pusat AS atau Centcom menyatakan beberapa personel lain mengalami luka ringan akibat pecahan peluru dan gegar otak, namun operasi tempur utama disebut masih terus berjalan.

Perbedaan angka korban antara klaim Iran dan pengakuan AS menimbulkan tanda tanya besar. Publik internasional kini menunggu klarifikasi lebih lanjut di tengah situasi yang terus berkembang dan berpotensi memicu dampak lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Enam Perwira CIA Tewas di Abu Dhabi, Benarkah Serangan Iran Tembus Jantung UEA?

# Headline # Internasional

LPT9 -

Enam Perwira CIA Tewas di Abu Dhabi, Benarkah Serangan Iran Tembus Jantung UEA?

Enam perwira senior Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA dilaporkan tewas dalam serangan yang dikaitkan dengan Iran di Abu Dha...

_____________

Bandara Internasional Dubai di Uni Emirat Arab mendadak berubah menjadi lokasi kepanikan setelah dilaporkan menjadi sasaran serangan drone yang dikaitkan dengan Iran. Rekaman yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sejumlah bagian bandara mengalami kerusakan. Para calon penumpang tampak berlarian, sebagian berteriak dan berusaha mencari perlindungan ketika situasi mendadak mencekam.

Akun X @clashreport mengunggah video yang memperlihatkan kondisi terkini bandara pasca insiden. Dalam tayangan itu terlihat serpihan material berserakan di beberapa titik. Aktivitas penerbangan dilaporkan terganggu sementara petugas keamanan dan tim darurat bergerak cepat mengamankan area.

Laporan Al Jazeera menyebutkan sedikitnya empat orang mengalami luka akibat serangan tersebut. Otoritas Bandara Dubai segera mengaktifkan prosedur tanggap darurat dan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memastikan keamanan penumpang serta staf. Belum ada keterangan resmi terkait sejauh mana operasional bandara terdampak.

Serangan ini disebut terjadi di tengah eskalasi konflik kawasan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dilaporkan tidak hanya melancarkan aksi balasan terhadap Israel, tetapi juga menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Ketegangan regional pun meningkat tajam dalam hitungan jam.

Ledakan pertama kali dilaporkan terdengar di Bahrain. Pemerintah setempat mengonfirmasi bahwa markas Armada ke-5 Angkatan Laut Amerika Serikat menjadi target rudal Iran. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Bahrain telah mengeluarkan peringatan darurat dan meminta warga segera menuju lokasi aman terdekat.

Situasi siaga juga terjadi di Qatar. Pemerintah mengirim notifikasi darurat ke ponsel warga, menyarankan agar masyarakat tidak keluar rumah dan tetap berada di tempat terlindung. Imbauan khusus juga diberikan agar warga menjauh dari instalasi militer. Kementerian Pertahanan Qatar menyatakan satu rudal Iran berhasil dicegat menggunakan sistem pertahanan Patriot sebelum mencapai target.

Di Uni Emirat Arab, ledakan keras turut dilaporkan terdengar di Abu Dhabi. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai sasaran ledakan tersebut. Sementara itu di Kuwait, sirene peringatan serangan udara diaktifkan di berbagai wilayah sebagai langkah antisipasi.

Rangkaian insiden ini memicu gelombang reaksi di media sosial. Warganet ramai membagikan video dan spekulasi terkait dampak serta kemungkinan eskalasi lanjutan. Otoritas di masing-masing negara masih terus memantau perkembangan dan memperketat pengamanan di sejumlah titik strategis.

Bandara Dubai Porak Poranda Diserang Drone Iran, Penumpang Panik Berlarian

# Internasional # Viral

LPT9 -

Bandara Dubai Porak Poranda Diserang Drone Iran, Penumpang Panik Berlarian

Bandara Internasional Dubai di Uni Emirat Arab mendadak berubah menjadi lokasi kepanikan setelah dilaporkan menjadi sasaran serangan dro...

_____________

Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan Anwar Abbas angkat suara terkait memanasnya konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ia menilai situasi tersebut menuntut respons tegas dari kekuatan besar dunia, khususnya China dan Rusia, agar tidak membiarkan dominasi Washington berlangsung tanpa penyeimbang.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada 1 Maret 2026, Anwar menyebut sudah saatnya Beijing dan Moskow secara terbuka menunjukkan keberpihakan kepada negara-negara yang dinilai berada dalam tekanan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Menurutnya, jika dua kekuatan global itu hanya bersikap pasif, maka AS akan semakin leluasa bertindak terhadap negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya.

Ia bahkan menyarankan langkah konkret berupa pengerahan armada militer China dan Rusia ke kawasan Teluk sebagai sinyal pencegahan. Kehadiran kekuatan militer tersebut diyakini dapat membuat Amerika Serikat mempertimbangkan ulang setiap langkah agresif terhadap Iran.

Anwar juga menilai Amerika Serikat akan berhitung matang sebelum terlibat dalam konflik jangka panjang. Ia mengingatkan pengalaman militer AS di Vietnam dan Afghanistan sebagai contoh bahwa keunggulan teknologi persenjataan tidak selalu menjamin kemenangan.

Menurutnya, semangat perlawanan yang kuat dan daya tahan jangka panjang bisa menjadi faktor penentu dalam konflik bersenjata. Ia berpendapat Iran memiliki karakter kepemimpinan dan solidaritas nasional yang tidak mudah dipatahkan, sehingga potensi perang berkepanjangan akan menjadi pertimbangan serius bagi Washington.

Lebih lanjut, Anwar memandang Iran perlu memperkuat posisi tawar militernya agar tidak terus berada dalam tekanan. Ia menilai kolaborasi strategis antara Iran, China, dan Rusia dapat menciptakan keseimbangan kekuatan baru di panggung global.

Bagi Anwar, dunia membutuhkan tatanan internasional yang lebih stabil tanpa aksi sepihak, bombardir, atau ancaman terhadap kedaulatan negara. Ia menegaskan pentingnya kehadiran kekuatan penyeimbang demi mencegah konflik meluas dan menjaga stabilitas kawasan.

Anwar Abbas Desak China-Rusia Turun Tangan Hadapi AS!

# Headline # Internasional

LPT9 -

Anwar Abbas Desak China-Rusia Turun Tangan Hadapi AS!

Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan Anwar Abbas angkat suara terkait memanasnya konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat d...

_____________

Iran mengumumkan pembentukan dewan kepemimpinan sementara setelah Pemimpin Tertinggi, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel. Struktur kepemimpinan darurat ini dibentuk sesuai ketentuan konstitusi Iran untuk menjamin kesinambungan pemerintahan hingga pemimpin baru ditetapkan.

Berdasarkan aturan yang berlaku, apabila pemimpin tertinggi tidak lagi menjabat, maka tanggung jawab negara akan diambil alih oleh dewan yang terdiri dari presiden, kepala peradilan, dan seorang ulama senior dari Dewan Penjaga. Dewan ini bertugas menjalankan fungsi kepemimpinan hingga Majelis Ahli yang beranggotakan 88 orang memilih pengganti tetap.

Mengutip laporan CNN, dewan tersebut dipimpin oleh Ayatollah Alireza Arafi (67), Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i.

Alireza Arafi dikenal sebagai ulama berpengaruh yang memiliki kedekatan dengan Khamenei. Ia saat ini menjabat sebagai wakil ketua Majelis Ahli dan pernah menjadi anggota Dewan Penjaga, lembaga penting yang berwenang menyaring calon dalam pemilu serta meninjau undang-undang yang disahkan parlemen.

Situasi politik Iran memanas menyusul pernyataan keras sejumlah pejabat tinggi. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, Ali Larijani, menyatakan sumpah balas dendam terhadap Amerika Serikat. Ia menyebut serangan tersebut sebagai tindakan yang "menusuk jantung rakyat Iran" dan berjanji respons militer akan jauh lebih kuat.

Presiden Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa pembalasan dianggap sebagai hak sekaligus kewajiban yang sah bagi negaranya. Pernyataan-pernyataan tersebut memicu kekhawatiran meningkatnya eskalasi konflik di kawasan.

Pembentukan dewan kepemimpinan sementara ini menjadi langkah konstitusional penting untuk menjaga stabilitas internal di tengah situasi genting. Sementara itu, dunia internasional menyoroti perkembangan tersebut dengan cermat, mengingat dampaknya berpotensi meluas terhadap dinamika geopolitik Timur Tengah.

Khamenei Tewas, Iran Bentuk Dewan Darurat dan Sumpah Balas Dendam!

# Internasional

LPT9 -

Khamenei Tewas, Iran Bentuk Dewan Darurat dan Sumpah Balas Dendam!

Iran mengumumkan pembentukan dewan kepemimpinan sementara setelah Pemimpin Tertinggi, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan yang...

_____________

Mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menghadiri ajang internasional Bloomberg New Economy Forum yang digelar di India pada 20 Februari 2026. Kehadirannya menjadi sorotan, baik di forum global maupun di media sosial dalam negeri.

Jokowi tiba di India sehari sebelumnya dan disambut Duta Besar RI untuk India, Ina Hagniningtyas. Dalam sejumlah unggahan yang beredar, ia terlihat mengikuti agenda private breakfast bersama peserta forum sebelum sesi diskusi utama dimulai.

Dalam forum tersebut, Jokowi tampil mengenakan jas abu-abu dipadukan dengan peci hitam khasnya. Ia turut ambil bagian dalam diskusi dan menyampaikan pandangannya menggunakan bahasa Inggris.

Acara yang diinisiasi oleh Bloomberg itu membahas berbagai isu strategis ekonomi global, termasuk topik kedaulatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Jokowi duduk di antara anchor Bloomberg, Haslinda Amin, serta Editorial Director Bloomberg New Economy, Erik Schatzker.

Di hadapannya tampak sejumlah tokoh internasional, di antaranya mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Menteri Perkeretaapian serta Elektronik dan Teknologi Informasi India Ashwini Vaishnaw, serta CEO dan President FedEx Rajesh Subramaniam.

Kehadiran Jokowi di forum tersebut memicu beragam komentar dari warganet. Sebagian mempertanyakan keberangkatannya ke luar negeri di tengah isu hukum yang ramai diperbincangkan di dalam negeri. Ada pula yang menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi di panggung global pasca tak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Komentar-komentar bernada kritik ramai bermunculan di media sosial, menyoroti waktu dan konteks kehadirannya di forum internasional. Namun di sisi lain, pendukungnya menilai partisipasi dalam forum ekonomi global menunjukkan bahwa Jokowi masih diperhitungkan dalam percaturan isu ekonomi dan teknologi dunia.

Forum Bloomberg New Economy sendiri dikenal sebagai ajang diskusi para pemimpin dunia, pelaku industri, dan pengambil kebijakan untuk membahas tantangan ekonomi masa depan, termasuk transformasi digital dan pengembangan AI yang kini menjadi isu strategis lintas negara.

Jokowi ke India Bicara AI, tapi ke Persidangan Tak Berani

# Headline # Internasional

LPT9 -

Jokowi ke India Bicara AI, tapi ke Persidangan Tak Berani

Mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menghadiri ajang internasional Bloomberg New Economy Forum yang digelar di India pada 20 F...

_____________

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati transfer data lintas negara untuk kepentingan bisnis sebagai bagian dari Agreement on Reciprocal Tariff (ART) kedua negara. Kesepakatan tersebut diumumkan dalam pernyataan resmi di Washington pada 20 Februari 2026.

Airlangga menegaskan bahwa mekanisme transfer data tetap mengacu pada regulasi perlindungan data konsumen yang berlaku di Indonesia. Pemerintah AS disebut akan menyetarakan standar perlindungan data konsumen sebagaimana yang diterapkan di Indonesia, sehingga kerja sama ini diklaim tidak mengabaikan aspek keamanan dan hak individu.

Butir kesepakatan tersebut juga tercantum dalam dokumen yang dipublikasikan pemerintahan Donald Trump, khususnya dalam Pakta 3 bertema Perdagangan Digital dan Teknologi. Pada poin tersebut, Indonesia mendorong peningkatan aktivitas perdagangan digital dan siap memfasilitasi produk serta layanan digital asal AS masuk ke pasar domestik. Pemerintah Indonesia juga menyetujui prinsip non-diskriminasi terhadap produk dan layanan digital dari AS.

Selain pengaturan arus data lintas batas, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama dalam mengantisipasi serangan siber. Namun, dalam kesepakatan itu pula tercantum bahwa AS meminta adanya komunikasi terlebih dahulu apabila Indonesia hendak membuat perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain, dengan alasan potensi ancaman terhadap kepentingan esensialnya.

Klausul transfer data sebelumnya sempat menuai kritik karena dinilai berpotensi berbenturan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan prinsip kedaulatan data. Pihak Istana menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi pengelolaan perdagangan. Airlangga memastikan transfer data dilakukan berdasarkan protokol ketat, persetujuan individu, serta tata kelola yang terukur.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga menyatakan kerja sama ini mengikuti praktik terbaik global. Ia menilai pengakuan "adequate data protection under Indonesia's law" dari pihak AS justru memperkuat posisi hukum Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negara di ranah digital internasional.

Di sisi lain, pakar keamanan siber Pratama Persadha sebelumnya mengingatkan potensi berkurangnya kontrol atas data strategis nasional jika mekanisme pengawasan tidak ketat dan transparan. Ia menilai UU PDP memang membuka ruang transfer data ke luar negeri, asalkan negara penerima memiliki tingkat perlindungan setara atau lebih tinggi. Peran lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang masih menunggu pembentukan resmi dinilai krusial dalam memastikan standar keamanan tetap terjaga.

Kesepakatan Airlangga di Washington Tuai Sorotan, Data WNI Mengalir ke AS?

# Headline # Internasional

LPT9 -

Kesepakatan Airlangga di Washington Tuai Sorotan, Data WNI Mengalir ke AS?

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati transfer data lintas ne...

_____________

Umat Islam di berbagai belahan dunia bersiap menyambut Ramadan 1447 Hijriah, dengan mayoritas negara diperkirakan memulai puasa pada Kamis, 19 Februari 2026. Meski begitu, seperti tahun-tahun sebelumnya, perbedaan awal Ramadan tetap terjadi akibat metode penentuan hilal yang beragam.

Berdasarkan prediksi para pakar astronomi, peluang terlihatnya hilal pada Selasa, 17 Februari 2026, sangat kecil di sebagian besar wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Secara astronomis, posisi bulan dinilai belum memenuhi kriteria visibilitas, bahkan di beberapa negara bulan diperkirakan terbenam lebih dulu sebelum matahari. Kondisi tersebut membuat pemantauan visual hampir mustahil dilakukan.

Di Uni Emirat Arab, Departemen Urusan Agama Islam dan Amal Dubai memperkirakan Ramadan dimulai pada 19 Februari, meski keputusan resmi tetap menunggu hasil rukyatul hilal. Oman menjadi negara Teluk pertama yang memastikan awal Ramadan jatuh pada tanggal tersebut setelah menyatakan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari.

Turki juga telah lebih dulu menetapkan 19 Februari sebagai awal Ramadan berdasarkan perhitungan astronomi. Negara ini memang menggunakan metode hisab sebagai dasar resmi penentuan kalender Hijriah. Pendekatan serupa diambil Singapura yang menyatakan hilal tidak mungkin terlihat karena bulan terbenam sebelum matahari pada hari pengamatan.

Australia pun mengumumkan awal Ramadan pada 19 Februari. Dewan Fatwa Australia menegaskan keputusan itu diambil setelah konsultasi dan kajian astronomis. Di kota-kota seperti Sydney dan Perth, posisi bulan dinilai tidak memungkinkan untuk menetapkan awal bulan pada malam sebelumnya.

Di Eropa, Dewan Agama Islam Prancis mengonfirmasi awal puasa juga jatuh pada 19 Februari. Perhitungan astronomi menunjukkan konjungsi bulan baru terjadi pada Selasa siang waktu Paris, sehingga awal Ramadan ditetapkan sehari setelahnya.

Namun tidak semua negara mengikuti pola tersebut. Pakistan diperkirakan akan memulai Ramadan lebih awal, yakni pada Rabu, 18 Februari. Departemen Meteorologi Pakistan menyebut peluang terlihatnya hilal pada Selasa sore cukup besar, sehingga awal bulan bisa ditetapkan lebih cepat dibanding negara lain. Meski demikian, keputusan akhir tetap menunggu pengumuman resmi otoritas setempat.

Perbedaan ini kembali menegaskan dinamika penentuan kalender Hijriah yang dipengaruhi metode rukyat dan hisab. Meski tanggal bisa berbeda satu hari, semangat menyambut Ramadan tetap sama di seluruh dunia.

Timur Tengah dan Asia Tenggara Kompak 19 Februari, Pakistan Beda Sendiri

# Headline # Internasional

LPT9 -

Timur Tengah dan Asia Tenggara Kompak 19 Februari, Pakistan Beda Sendiri

Umat Islam di berbagai belahan dunia bersiap menyambut Ramadan 1447 Hijriah, dengan mayoritas negara diperkirakan memulai puasa pada Kam...

_____________

Kebijakan pendidikan tinggi di China kembali mencuri perhatian dunia setelah muncul laporan bahwa mahasiswa doktoral kini bisa meraih gelar PhD tanpa harus menulis disertasi setebal ratusan halaman. Alih-alih fokus pada karya tulis akademik yang panjang dan sering kali hanya berakhir di rak perpustakaan, sistem baru ini mendorong mahasiswa menciptakan produk nyata yang bisa langsung dimanfaatkan.

Laporan yang ramai dibahas menyebut pemerintah China mulai lelah dengan tradisi disertasi panjang yang dinilai kurang berdampak langsung pada masyarakat dan industri. Selama ini, banyak riset doktoral dianggap terlalu teoritis, sulit diakses publik, dan jarang diterapkan secara konkret. Karena itu, pendekatan baru diarahkan pada inovasi berbasis produk dan solusi praktis.

Dalam skema ini, mahasiswa doktoral dapat memperoleh gelar jika berhasil mengembangkan produk, teknologi, atau inovasi yang terbukti memiliki nilai guna dan potensi komersial. Artinya, keberhasilan tidak lagi semata diukur dari jumlah halaman dan sitasi ilmiah, tetapi dari dampak nyata terhadap dunia usaha dan kebutuhan sosial.

Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari strategi besar China memperkuat daya saing teknologi dan industri dalam jangka panjang. Negara itu memang dikenal agresif mendorong riset terapan, terutama di bidang kecerdasan buatan, energi, manufaktur canggih, dan bioteknologi. Perubahan standar kelulusan doktoral ini dinilai sejalan dengan ambisi tersebut.

Namun, wacana ini juga memicu perdebatan. Sebagian kalangan akademisi khawatir penghapusan disertasi tradisional bisa menggerus kedalaman kajian ilmiah dan melemahkan fondasi teoritis. Mereka menilai riset dasar tetap penting sebagai pijakan inovasi jangka panjang. Tanpa landasan teori yang kuat, produk mungkin cepat lahir, tetapi berisiko kurang kokoh secara ilmiah.

Di sisi lain, banyak pihak memuji langkah ini sebagai terobosan berani. Model pendidikan doktoral yang lebih aplikatif dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara kampus dan industri. Mahasiswa tidak lagi sekadar menghasilkan dokumen akademik, melainkan prototipe, paten, atau sistem yang bisa langsung diuji di pasar.

Perubahan ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa dunia pendidikan tinggi tengah mengalami transformasi global. Di era persaingan teknologi yang ketat, negara-negara berlomba menciptakan inovator, bukan hanya penulis jurnal. China tampaknya ingin memastikan setiap riset doktoral berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian teknologi nasional.

Meski demikian, detail implementasi kebijakan ini masih menjadi perhatian. Publik bertanya-tanya apakah model baru tersebut akan berlaku untuk semua bidang studi atau hanya sektor tertentu yang berorientasi teknologi dan industri.

Tak Perlu Disertasi 100 Halaman, China Ubah Cara Raih Gelar PhD

# Internasional # Pendidikan

LPT9 -

Tak Perlu Disertasi 100 Halaman, China Ubah Cara Raih Gelar PhD

Kebijakan pendidikan tinggi di China kembali mencuri perhatian dunia setelah muncul laporan bahwa mahasiswa doktoral kini bisa meraih ge...

_____________

Misteri kematian Jeffrey Epstein kembali memantik kemarahan dan kecurigaan publik setelah muncul temuan baru dari dokumen yang dirilis akhir pekan ini. Di antara jutaan berkas yang dibuka ke publik, terselip sebuah surat pernyataan yang mengonfirmasi kematian Epstein dengan tanggal yang justru lebih awal dari waktu resmi kematiannya.

Surat tersebut diketahui diterbitkan oleh kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Manhattan dengan tanggal 9 Agustus 2019. Padahal, menurut versi resmi, Epstein disebut meninggal dunia akibat bunuh diri pada 10 Agustus 2019 sekitar pukul 6.30 pagi di dalam sel tahanannya. Selisih waktu inilah yang langsung memicu tanda tanya besar dan memperpanjang deretan kejanggalan dalam kasus ini.

Epstein sendiri diketahui meninggal saat berada dalam tahanan di Pusat Koreksional Metropolitan, Manhattan, hanya beberapa waktu sebelum persidangan kasus perdagangan seks yang menyeret namanya digelar. Saat jasadnya ditemukan, ia dilaporkan berada dalam posisi tidur meringkuk di dalam sel, sebuah detail yang sejak awal sudah memicu perdebatan.

Yang membuat situasi makin rumit, dokumen yang kini beredar menunjukkan adanya dua versi surat pernyataan Kejaksaan AS yang sama-sama bertanggal 9 Agustus 2019. Kedua surat tersebut memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan pernyataan resmi yang selama ini dijadikan rujukan publik. Tidak ada keterangan bahwa Epstein ditemukan dalam kondisi bunuh diri, sebagaimana yang kemudian diumumkan secara resmi keesokan harinya.

Dalam dua surat bertanggal 9 Agustus itu, Epstein hanya disebut "ditemukan tidak responsif di dalam sel" dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Tidak ada penjelasan soal gantung diri, tidak ada detail penyebab kematian, dan tidak ada narasi bunuh diri seperti yang diumumkan setelahnya. Perbedaan redaksi ini memicu spekulasi bahwa informasi soal kematian Epstein mengalami perubahan signifikan dalam waktu singkat.

Sementara itu, versi resmi menyebutkan seorang petugas menemukan Epstein tidak merespons pada Sabtu pagi, 10 Agustus 2019. Beberapa hari kemudian, pemeriksa medis Kota New York menyatakan kematiannya disebabkan oleh bunuh diri dengan cara gantung diri. Pernyataan inilah yang hingga kini menjadi versi resmi negara.

Namun, kematian Epstein memang sejak awal tidak pernah sepi dari kontroversi. Ia meninggal tepat saat publik dan para korban menunggu persidangan besar yang berpotensi membongkar jaringan kekuasaan, uang, dan nama-nama berpengaruh. Kondisi sel, kamera pengawas yang tidak berfungsi, hingga kelalaian petugas, semuanya sudah lama menjadi bahan kecurigaan.

Munculnya dokumen bertanggal lebih awal ini kembali menyiram bensin ke api teori konspirasi. Bagi banyak pihak, perbedaan tanggal dan redaksi tersebut bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya diungkap ke publik. Hingga kini, kematian Epstein tetap menjadi salah satu misteri paling gelap dalam sejarah kriminal modern.