Viral

Dea Arranoya anak mantan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues dr H Nevirizal minta maaf secara terbuka setelah sejumlah unggahannya viral di media sosial.

Konten yang dipermasalahkan memperlihatkan gaya hidup mewah, perjalanan ke luar negeri hingga deretan jeriken yang disebut berisi bahan bakar minyak (BBM).

Permohonan maaf itu disampaikan melalui surat terbuka tertanggal 22 Juli 2026 yang ditandatangani di Banda Aceh. Dea mengakui tindakannya memamerkan gaya hidup di media sosial tidak bijak dan berpotensi melukai perasaan masyarakat.

“Melalui surat terbuka ini, saya Dea Arranoya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya atas tindakan serta konten yang pernah saya unggah di media sosial. Saya menyadari bahwa beberapa waktu lalu telah melakukan perbuatan flexing atau memamerkan gaya hidup yang tidak bijak,” tulis Dea dikutip Jumat (22/7/2026).

Dia menyadari unggahan tersebut muncul ketika banyak masyarakat sedang menghadapi situasi ekonomi sulit. Menurutnya, konten tersebut telah menciptakan persepsi keliru dan kegaduhan yang tidak memberikan dampak positif bagi publik.

Salah satu unggahan yang paling banyak dibicarakan memperlihatkan deretan jeriken berisi BBM. Dea menjelaskan bahwa konten tersebut diunggah pada 9 Desember 2025.

“Saya mengaku salah dan sama sekali tidak mencari pembenaran atas tindakan yang telah saya lakukan. Unggahan-unggahan tersebut adalah murni kelalaian, ketidakdewasaan, dan kurang bijaksananya saya dalam memanfaatkan media sosial,” tulisnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Dea mengaku telah menghapus konten yang dinilai tidak pantas dari seluruh platform media sosialnya. Dia juga berjanji melakukan introspeksi dan memperbaiki caranya berinteraksi di ruang publik.

“Dengan adanya kejadian ini, saya benar-benar terpukul dan sangat menyesal. Ke depannya, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan akan berusaha menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bijaksana, dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar,” tulisnya.

Dea berharap masyarakat membuka pintu maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dia menegaskan surat tersebut dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Polemik itu turut berdampak kepada ayah Dea, dr H Nevirizal. Dia mengajukan pengunduran diri dari jabatan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues terhitung sejak Kamis (23/7/2026).

Surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Wakil Bupati Gayo Lues H Maliki di Blangkejeren karena bupati sedang menjalankan tugas di luar daerah. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyatakan surat tersebut akan dipelajari dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Nevirizal juga meminta maaf kepada pimpinan, rekan kerja dan masyarakat Kabupaten Gayo Lues atas kegaduhan yang muncul akibat unggahan anggota keluarganya

Dea Anak Pejabat Gayo Lues yang Viral Flexing Minta Maaf, Akui Salah dan Hapus Unggahan

# Aceh # Viral

Portal Andalas -

Dea Anak Pejabat Gayo Lues yang Viral Flexing Minta Maaf, Akui Salah dan Hapus Unggahan

Dea Arranoya anak mantan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten I Sekretariat Daerah Kabu...

_____________

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menahan penggiat media sosial (medsos) Ali Ridhok alias Babe Aldo terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan video yang diterima Inilah.com, Babe Aldo dijemput penyidik pada Rabu (22/7/2026) malam. Saat dibawa menuju Markas Polda Kalsel, ia tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye bertuliskan 'Tahanan' dengan kedua tangan terikat kabel ties.

Dalam rekaman tersebut, Babe Aldo tidak banyak berbicara. Ia hanya melempar senyum tipis sebelum masuk ke mobil penyidik untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan Direktur Utama PT Air Minum Sanggam (PDAM) Balangan Arie Widodo dan seorang aparatur sipil negara (ASN), Rizky Amalia.

Sebelum dilaporkan, Babe Aldo diketahui beberapa kali mengunggah konten yang mengkritisi pengelolaan PDAM Balangan. Ia mempertanyakan proses pengangkatan Arie Widodo sebagai direktur, penggunaan dana penyertaan modal, hingga berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan distribusi air bersih.

PDAM Balangan sendiri sebelumnya menjadi sorotan publik karena layanan distribusi air bersih dinilai belum optimal.

Selain isu PDAM, Babe Aldo juga mengangkat konten mengenai gaya hidup mewah seorang ASN bernama Rizky Amalia. Dalam unggahannya, ia turut menyinggung dugaan kunjungan ASN yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan tersebut ke Lapas Karang

Hingga berita ini ditulis, Polda Kalsel belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan maupun status hukum terbaru Babe Aldo setelah menjalani pemeriksaan lanjutan.

Hormati Proses Hukum

Di sisi lain, Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Selatan, Fery Setiadi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang tengah ditangani Polda Kalsel terkait dugaan kasus yang menyeret nama Babe Aldo.

Fery menegaskan, setiap perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum harus diberikan ruang untuk diproses sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya tekanan, intervensi, maupun penghakiman dari publik.

“Kita memahami bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlakuan yang adil. Karena itu, mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menghakimi siapa pun sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum,” tutur Fery.

Selanjutnya ia menyebukan penyidik memiliki kewenangan serta tahapan prosedural yang harus dijalankan dalam mengungkap suatu perkara. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tetap tenang, menjaga situasi yang kondusif, dan memberikan kepercayaan kepada penyidik agar dapat bekerja secara profesional, objektif, transparan, serta berlandaskan fakta hukum.

Lebih Bijak dalam Bermedia Sosial

Fery juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi derasnya arus informasi, khususnya di media sosial. Menurutnya, opini, asumsi, hingga informasi yang belum terverifikasi berpotensi menggiring persepsi publik dan dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum.

“Masyarakat jangan sampai ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Hal tersebut dapat merugikan semua pihak, baik pelapor maupun pihak yang sedang menjalani proses hukum. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem peradilan di Indonesia,” kata dia.

Lebih jauh Fery menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan semakin meningkat apabila setiap penanganan perkara dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, serta didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya percaya dan optimistis Polda Kalsel mampu menangani perkara ini secara independen berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan, bukan karena tekanan opini publik ataupun kepentingan pihak tertentu. Mari kita bersama-sama mengawal proses hukum ini dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan asas praduga tak bersalah,” ujarnya menambahkan.

Diduga Cemarkan Nama Baik Orang, Pegiat Medsos Babeh Aldo Ditahan dan Jadi Tersangka

# Viral

Portal Andalas -

Diduga Cemarkan Nama Baik Orang, Pegiat Medsos Babeh Aldo Ditahan dan Jadi Tersangka

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menahan penggiat media sosial (med...

_____________

Penyidikan tiga kasus besar oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, semakin membuka tabir adanya perang tanding antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penyidikan kasus korupsi menyangkut tata kelola batu bara di PLN, dugaan korupsi asuransi Asabri dan Jiwasraya, serta dugaan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI seolah menjadi ajang "balas dendam" Polri atas penyidikan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret perwira tinggi Polri.

Rivalitas itu makin terasa kental, lantaran dari informasi yang diterima redaksi AFU.ID, Kamis (9/7/2026) telah beredar sebuah surat di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) yang berasal dari bidang profesi dan pengamanan (Propam). Isinya berupa petunjuk dari pimpinan agar tidak ada lagi personil/anggota polri yang menghadiri panggilan oleh Kejaksaan Negeri diwilayah hukumnya, tanpa prosedur pendampingan yang sah.

Isi surat itu juga menyinggung soal Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang dikelola pribadi oleh anggota Polri dan keluarganya baik yang berdinas di Polda Jateng maupun di Polda lainnya. Dalam surat itu ditegaskan, agar jika terkait pemeriksaan SPPG dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) agar dilaporkan juga kepada Kabidpropam termasuk materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kejaksaan.

Surat tersebut juga menekankan agar kepolisian di daerah sampai tingkat polsek memperketat pengamanan. Di situ disebutkan agar ruang pelayanan publik Polri di masing-masing satuan kerja (satker) agar wajib dijaga oleh Provost. "Pastikan tidak ada tempat pelayanan publik Polri yang dilakukan OTT oleh orang-orang yang tidak berkepentingan!" demikian dikutip dari surat tersebut.

Surat itu juga menegaskan, agar masyarakat yang ingin mendatangi pelayanan publik Polri wajib didata dan meninggalkan KTP serta diberikan tanda pengenal/tamu. Surat itu juga mengimbau agar di setiap tempat pelayanan publik diterapkan One Gate System dan lengkapi dengan CCTV.

"Tekankan kepada personil/anggota yang bertugas diruang pelayanan publik Polri agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun!" demikian dikutip di akhir surat tersebut. Sebaliknya dari sisi Kejaksaan Agung, juga beredar surat yang ditandatangani Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sarjono Turin S.H., M.H. Isi suratnya juga mencerminkan adanya situasi darurat di internal Kejaksaan Agung.

Surat benomor: B-1699/D.1/Ds.2/07/2026 itu berisi agenda zoom meeting terkait mitigasi dan konsolidasi serta koordinasi potensi AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan). Surat tersebut ditujukan kepada para kepala kejaksaan tinggi dan jajarannya di seluruh Indonesia.

Surat itu sendiri diterbitkan menindaklanjuti petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen terkait adanya ancaman terhadap Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam surat tersebut, zoom meeting akan dilaksanakan pada Kamis (9/7/2026) dimulai pukul 10.00.

Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting pernah mengungkapkan, rivalitas Kejaksaan Agung dan Polri ini tak terlepas dari rivalitas politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Alasannya, kata Selamat Ginting, kedua lembaga hukum yang disebutkan terakhir itu, masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Jokowi. KPK dan Polri kini dipersepsikan sebagai kaki tangan Presiden ke-7 Jokowi, terutama karena seleksi pimpinan KPK terakhir dilakukan di era pemerintahan Jokowi.

"Publik menilai, KPK dan Polri masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan mantan presiden. Maka tak mengherankan jika Presiden Prabowo kini lebih memilih Kejaksaan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi," ujar Ginting beberapa waktu lalu.

Ketegangan antara dua lembaga penegak hukum ini sendiri memang banyak yang mengaitkan dengan "dendam" Polri akibat penetapan tersangka atas Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN periode 2025-2026. Kabarnya penetapan seorang perwira tinggi aktif Polri sebagai tersangka tepat di Hari Bhayangkara 1 Juli 2026 lalu ini dianggap sebagai "penghinaan" atas Polri.

Terlebih, pada peringatan HUT Bhayangkara ke-80 itu, Presiden Prabowo Subianto justru memuji Polri terkait pengelolaan SPPG. Prabowo mengapresiasi peran Polri dalam mendukung program MBG lewat pembangunan lebih dari 1.000 SPPG.

Prabowo bahkan memuji, SPPG yang dibangun Polri adalah dapur MBG yang terbaik. "Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri," tegas Prabowo.

Nyatanya, saat bersamaan ada perwira tinggi Polri yang justru jadi tersangka dengan tuduhan "makelar" ompreng MBG. Terkait masalah itu, pihak Polri sendiri kepada publik menegaskan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. "Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Menurut dia, Polri senantiasa bersikap tegas sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku dan berkomitmen tidak ada impunitas terhadap setiap individu personel Polri yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Tetapi yang tersurat di publik memang tak menegaskan apa yang tersirat di internal kedua lembaga tersebut

Beredar Surat Petunjuk ke Anggota Polri Soal Penyidikan SPPG, Merasa Ada Ancaman, Kejaksaan Juga Edarkan Surat Konsolidasi

# Polhukam # Viral

Portal Andalas -

Beredar Surat Petunjuk ke Anggota Polri Soal Penyidikan SPPG, Merasa Ada Ancaman, Kejaksaan Juga Edarkan Surat Konsolidasi

Penyidikan tiga kasus besar oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda M...

_____________

Heboh di media sosial muncul kabar mengenai sebuah akun Instagram bernama Cabinet Couture yang kini diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Akun dengan username @cabinetcouture_idn tersebut sebelumnya dikenal cukup aktif mengunggah konten seputar gaya berpakaian dan barang mewah milik para pejabat.

Konten yang dibagikan akun ini banyak menyoroti penampilan sejumlah tokoh publik di Indonesia.

Beberapa di antaranya mencakup Menteri, anggota DPR RI, hingga anggota DPRD yang pernah menjadi sorotan.

Tidak hanya itu, akun tersebut juga sempat membahas gaya hidup istri pejabat dan bahkan Wakil Presiden.

Karena kontennya yang sensitif dan viral, akun ini berhasil menarik perhatian luas warganet di berbagai platform media sosial.

Perbincangan publik pun semakin ramai hingga membuat akun tersebut sering disebut dalam berbagai diskusi online.

Namun kini, keberadaan akun @cabinetcouture_idn sudah tidak lagi bisa diakses seperti sebelumnya.

Saat dilakukan penelusuran oleh TribunnewsBogor.com, akun tersebut tidak lagi muncul di pencarian Instagram.

Sebagai gantinya, muncul keterangan resmi terkait pembatasan akses akun tersebut.

"Account not available in Indonesia. This is because we complied with a legal request from KOMDIGI to restrict this content. Log in to continue. (Akun tidak tersedia di Indonesia. Hal ini karena kami mematuhi permintaan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) untuk membatasi akses terhadap konten ini. Masuk (login) untuk melanjutkan),"

Keterangan tersebut menandakan adanya tindakan pembatasan akses berdasarkan permintaan hukum dari otoritas terkait.

Meski sudah diblokir, perbincangan mengenai akun tersebut masih terus berlanjut di media sosial.

Kasus ini kembali memicu perhatian publik terkait isu transparansi dan konten yang beredar di platform digital.

Tanggapan pemilik akun

Sadar akunnya diblokir Komdigi, pemilik akun Cabinet Couture tak gentar.

Ia kembali membuat akun serupa bernama @cabinetcouture_season2.

Dalam unggahan terbarunya, akun tersebut mengaku tidak akan takut dengan pemblokiran yang dilakukan mendadak oleh Komdigi.

Hal itulah yang membuat pemilik akun Cabinet Couture membuat akun baru dengan gaya postingan yang sama.

"Kami ada dan berlipat ganda, shaay~~

Kemarin dibredel Komgigi dengan legal request-nya. Keren. Kami sudah lapor @safenetvoice juga, mudah-mudahan akun @cabinetcouture_idn kembali bisa diakses warga," tulis akun @cabinetcouture_season2.

Semenjak akunnya diblokir, akun Cabinet Couture tak hilang arah.

Ia pun membuat akun baru dan memosting terkait pejabat-pejabat bergaya hidup mewah.

Pejabat yang turut dibongkar kemewahannya oleh akun tersebut adalah Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid Ansyah.

Di unggahan pertamanya, akun tersebut membagikan informasi soal tas mewah yang dikenakan Meutya Hafid.

Ada tiga tas yang dipakai Meutya Hafid dalam berbagai momen, berikut adalah rinciannya:

Tas Bottega Veneta Jodie seharga Rp56 juta

Tas Hermes Lindy 30 in Noir (black) seharga Rp100 juta - Rp180 juta

Tas Blue Gucci GG Marmont Matelasse Velvet Belt Bag seharga Rp10 juta - Rp13,5 juta

Akun tersebut juga membagikan barang mewah yang dikenakan Wakil Menteri Komdigi Nezar patria.

Yakni saat Nezar mengenakan sepatu seharga Rp3 juta dan jam tangan Apple Watch senilai Rp14,6 juta.

Selanjutnya, akun tersebut juga membocorkan perhiasan dan aksesoris yang dikenakan istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Selvi Ananda.

Dalam sebuah acara, Selvie tampak mengenakan dua gelang Cartier LOVE Bracelet Classic Model seharga Rp130 juta dan Cartier Juste unclou bracelet senilai Rp90 juta.

Selvi juga tampak mengenakan jam tangan Rolex Datejust 41 seharga Rp304 juta.

Dalam unggahan terbarunya, akun tersebut juga mengunggah jam tangan mewah yang dikenakan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Mukhtarudin yakni senilai Rp1,9 miliar.

Hingga kini belum ada klarifikasi dari Komdigi terkait alasannya memblokir akun @cabinetcouture_idn.

Diblokir Komdigi, Akun Cabinet Couture Makin Gencar Spill Barang Mewah Pejabat, Meutya Hafid Kena

# Internet # Viral

Portal Andalas -

Diblokir Komdigi, Akun Cabinet Couture Makin Gencar Spill Barang Mewah Pejabat, Meutya Hafid Kena

Heboh di media sosial muncul kabar mengenai sebuah akun Instagram bernama Cabinet Couture yang kini diblokir oleh Kementerian Ko...

_____________

Kabar mengenai aktivis Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang juga pentolan FPI, Novel Bamukmin, yang disebut-sebut menjadi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (HIN) ramai diperbincangkan di media sosial pada Selasa (30/6/2026). Informasi tersebut menarik perhatian publik setelah beredar luas melalui berbagai unggahan di platform digital. Namun, hingga informasi ini ditulis, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi kabar tersebut dari Kementerian BUMN maupun PT Hotel Indonesia Natour.

Apalagi, website Injourney kompak menghapus artikel atau informasi manajemen maupun direksinya. Ini juga yang membuat banyak pihak yang makin penasaran ada apa di balik itu semua?

Munculnya isu tersebut langsung memicu beragam respons masyarakat. Selain mempertanyakan kebenaran informasi yang beredar, publik juga menyoroti latar belakang Novel Bamukmin yang selama ini lebih dikenal sebagai tokoh organisasi kemasyarakatan dan aktivis dibandingkan sosok yang berkecimpung di dunia korporasi.

Apabila nantinya informasi tersebut benar, penunjukan itu dipandang akan menjadi salah satu isu yang menyita perhatian karena menyangkut susunan komisaris di salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di sektor perhotelan dan pariwisata. Namun untuk saat ini, status informasi tersebut masih menunggu kepastian dari pihak yang berwenang.

Dalam berbagai unggahan yang beredar, nama lengkap Novel Chaidir Hasan Bamukmin disebut sebagai sosok yang dikabarkan mengisi posisi komisaris PT Hotel Indonesia Natour. Meski demikian, hingga kini situs resmi perusahaan maupun kanal resmi InJourney belum memuat informasi mengenai perubahan susunan komisaris sebagaimana disebutkan dalam isu yang beredar.

Sosok Novel Bamukmin

Novel Bamukmin lahir di Jakarta pada 15 Desember 1972. Namanya dikenal luas melalui aktivitasnya dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan selama bertahun-tahun.

Di lingkungan Front Pembela Islam (FPI), Novel pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta. Jabatan tersebut berakhir setelah dirinya diberhentikan dari posisi tersebut pada 8 Februari 2017.

Setelah itu, ia tetap aktif dalam berbagai aktivitas organisasi. Novel kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh di Persaudaraan Alumni 212. Dalam organisasi tersebut, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum sekaligus Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas).

Keaktifannya di PA 212 membuat namanya kerap muncul dalam berbagai pemberitaan nasional, terutama terkait isu sosial, keagamaan, maupun berbagai agenda aksi massa.

Aktif di Bidang Advokasi

Selain aktif dalam organisasi kemasyarakatan, Novel juga tercatat sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis.

Dalam kapasitas tersebut, ia terlibat dalam berbagai kegiatan pendampingan hukum terhadap ulama maupun aktivis yang menghadapi persoalan hukum.

Keterlibatan di bidang advokasi tersebut menjadi salah satu aktivitas yang cukup melekat dengan dirinya selama beberapa tahun terakhir.

Pernah Menjadi Sorotan Saat Persidangan Ahok

Nama Novel Bamukmin juga sempat menjadi perhatian publik ketika hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pada persidangan tersebut sempat terjadi kesalahan administratif dalam penulisan tempat kerja lama Novel pada berita acara pemeriksaan (BAP). Nama Pizza Hut tertulis sebagai “Fitsa Hats”.

Kesalahan penulisan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di media sosial dan ramai dijadikan bahan candaan oleh warganet pada saat itu.

Latar Belakang Pekerjaan

Sebelum dikenal sebagai aktivis, Novel mengaku pernah bekerja di jaringan restoran cepat saji Pizza Hut.

Ia juga pernah bekerja di perusahaan milik seorang pengusaha keturunan Tionghoa non-Muslim.

Menurut kisah yang pernah disampaikannya, hubungan profesional tersebut berjalan baik. Bahkan pemilik perusahaan disebut pernah membantu membiayai keberangkatan ibadah hajinya ke Makkah.

Riwayat Pendidikan

Riwayat pendidikan Novel dimulai dari SD Negeri 05 Pagi Karet Tengsin yang diselesaikannya pada 1985.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP PGRI 17 Jakarta hingga lulus pada 1988.

Setelah itu, Novel menempuh pendidikan di STM Negeri 1 Jakarta dan lulus pada 1992.

Jenjang pendidikan tinggi ditempuh melalui Diploma III di Politeknik Trisula Darma Jakarta yang diselesaikan pada 1995.

Ia juga pernah menempuh pendidikan di Akademi Attahiriyah Jakarta sebelum akhirnya meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Attahiriyah Jakarta pada 2013.

Latar belakang pendidikan tersebut menjadi salah satu bekal yang mendukung aktivitasnya di bidang advokasi hukum keagamaan.

Pernah Bergabung dengan Partai Bulan Bintang

Di luar aktivitas organisasi, Novel juga sempat memasuki dunia politik praktis.

Ia tercatat pernah menjadi kader Partai Bulan Bintang (PBB) pada periode 2018 hingga 2019.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya membawa aspirasi yang selama ini diperjuangkannya ke dalam jalur politik formal.

Dalam perjalanan politiknya, Novel juga pernah menyampaikan bahwa Alumni 212 pada prinsipnya bersedia memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo pada Pemilu apabila sejumlah catatan yang mereka ajukan dipenuhi.

READ Jadi Komisaris Pertamina Retail, Ini Jejak Ginka BISON dan Dugaan Massa Bayaran Versi KPF

Pernyataan tersebut kala itu sempat menjadi perhatian publik karena dinilai berbeda dengan persepsi sebagian masyarakat terhadap posisi politik kelompok tersebut.

Hingga kini, kabar mengenai Novel Bamukmin yang disebut menjadi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour masih belum memperoleh konfirmasi resmi.

Belum ada pengumuman dari Kementerian BUMN, PT Hotel Indonesia Natour maupun InJourney yang memastikan perubahan susunan komisaris sebagaimana informasi yang beredar di media sosial.

Karena itu, status informasi tersebut masih perlu menunggu pernyataan resmi dari pihak yang berwenang. Publik diimbau mencermati perkembangan informasi melalui sumber resmi agar memperoleh kepastian mengenai kebenaran kabar tersebut.

Dengan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu pengangkatan pejabat di lingkungan BUMN, dinamika mengenai kabar ini diperkirakan masih akan terus menjadi perbincangan hingga terdapat pengumuman resmi yang menjelaskan apakah informasi tersebut benar atau tidak.

Pentolan FPI Novel Bamukmin Jadi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour, Begini Rekam Jejaknya

# Internet # Viral

Portal Andalas -

Pentolan FPI Novel Bamukmin Jadi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour, Begini Rekam Jejaknya

Kabar mengenai aktivis Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang juga pentolan FPI, Novel Bamukmin, yang disebut-sebut menjadi Komisaris...

_____________

Kemenhaj Ungkap Banyak Jamaah Haji yang Terjebak Utang

# Ekonomi # Viral

Portal Andalas -

Kemenhaj Ungkap Banyak Jamaah Haji yang Terjebak Utang

Kementerian Haji dan Umrah menemukan bahwa banyak jamaah haji yang terjerat utang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Haji d...

_____________

Gibran Doakan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Semoga Segera Sembuh

# Nasional # Viral

Portal Andalas -

Gibran Doakan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Semoga Segera Sembuh

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendoakan agar Roy Suryo dan Dokter Tifa segera pulih setelah menjalani perawatan di Rumah...

_____________

Upaya penangguhan penahanan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terus diupayakan oleh tim kuasa hukum. Sebanyak 50 tokoh disebut siap memberikan jaminan untuk mendukung permohonan tersebut, dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, saat mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (20/6). Menurutnya, dukungan dari berbagai tokoh telah dikumpulkan sebagai bagian dari upaya hukum yang akan ditempuh.

"Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy," kata Khozinudin.

Khozinudin menjelaskan, pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Langkah tersebut direncanakan bersamaan dengan proses pelimpahan berkas perkara dan tersangka atau tahap dua.

Ia menegaskan, pengajuan penangguhan penahanan merupakan ikhtiar hukum yang sedang dipersiapkan oleh tim penasihat hukum.

"Kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan penahanan," tegasnya.

Meski demikian, Khozinudin tidak merinci seluruh nama yang telah memberikan dukungan. Namun, ia mengungkapkan beberapa tokoh yang telah menyatakan kesediaannya.

Terdapat nama mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno.

Terpisah, Din Syamsuddin membenarkan kesiapannya untuk menjadi penjamin bagi Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam proses pengajuan penangguhan penahanan.

"Saya bersedia menjadi penjamin mereka agar tak ditahan," ujarnya.

Din menilai, penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa terkesan dipaksakan. Ia menegaskan, perkara yang sedang berjalan seharusnya dapat diselesaikan melalui pembuktian terkait keaslian ijazah yang dipersoalkan.

Ia berpandangan, substansi persoalan seharusnya difokuskan pada pembuktian dokumen yang dipermasalahkan, bukan pada langkah penahanan terhadap pihak yang mengajukan gugatan atau mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut.

"Logikanya kasus tersebut diselesaikan dengan membuktikan bahwa ijazah tersebut benar-benar asli dan kedua penggugat dapat dipersalahkan. Bukan sebaliknya, kedua penggugat disalahkan dan mau ditahan," pungkasnya

50 Tokoh Disebut Siap jadi Penjamin Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Termasuk Din Syamsuddin

# Peristiwa # Polhukam # Viral

Portal Andalas -

50 Tokoh Disebut Siap jadi Penjamin Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Termasuk Din Syamsuddin

Upaya penangguhan penahanan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terus diupayakan oleh tim...

_____________

Unggahan akun X @TheEagle_BEN menuduh Muhammad Herindra sebagai pihak di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Tuduhan tersebut disebarkan tanpa data, sumber, ataupun bukti yang dapat diverifikasi.

JAKARTA — Sebuah unggahan di media sosial X menyebarkan narasi hoaks dan bermuatan fitnah dengan menyeret nama Kepala Badan Intelijen Negara, Muhammad Herindra, dalam kontroversi konferensi pers yang mengatasnamakan Aliansi BEM Bersatu.

Unggahan tersebut disebarkan oleh akun bernama BEN IXEL dengan nama pengguna @TheEagle_BEN pada 17 Juni 2026. Akun itu menampilkan foto Muhammad Herindra disertai tulisan:

“ADA NAMA HERINDRA OTAK DIBALIK KONFERENSI PERS PALSU ALIANSI BEM BERSATU.”

Unggahan dapat dilihat melalui tautan berikut:

https://x.com/theeagle_ben/status/2067121640954339458

Dalam unggahannya, akun tersebut langsung menuduh Muhammad Herindra sebagai “otak” di balik kegiatan tersebut. Namun, tidak ada dokumen, rekaman komunikasi, keterangan saksi, kronologi, sumber informasi, ataupun bukti lain yang disertakan untuk mendukung tuduhan tersebut.

Narasi itu dapat dikategorikan sebagai informasi palsu atau hoaks karena menyajikan sebuah tuduhan serius seolah-olah merupakan fakta, padahal tidak didukung bukti yang dapat diperiksa secara terbuka. Unggahan tersebut juga bermuatan fitnah, dalam pengertian sebagai tuduhan tanpa dasar yang berpotensi merusak kehormatan, reputasi, dan nama baik pihak yang disebutkan. Penyebutan ini merupakan penilaian terhadap karakter isi unggahan, bukan kesimpulan hukum dari pengadilan.

Kontroversi mengenai Aliansi BEM Bersatu memang mencuat setelah kelompok tersebut menggelar konferensi pers pada 16 Juni 2026. Dalam kegiatan itu, mereka menyampaikan sejumlah tuduhan mengenai dugaan keterlibatan aktor politik dalam aksi mahasiswa terkait Program Makan Bergizi Gratis.

Setelah konferensi pers berlangsung, sejumlah organisasi mahasiswa dan pihak kampus menyampaikan klarifikasi. Beberapa di antaranya membantah pernah mengirimkan delegasi, memberikan mandat, atau memiliki pengurus dengan nama sebagaimana dicantumkan dalam daftar peserta konferensi pers tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan keterwakilan pihak yang mengatasnamakan Aliansi BEM Bersatu.

Namun, kontroversi mengenai identitas peserta ataupun keabsahan konferensi pers tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh Muhammad Herindra maupun BIN sebagai pihak yang mengatur kegiatan itu. Kecurigaan, asumsi, dan perdebatan di media sosial bukanlah bukti keterlibatan seseorang.

Berdasarkan penelusuran terhadap informasi terbuka hingga berita ini disusun, tidak ditemukan bukti kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Muhammad Herindra berada di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Dengan demikian, tuduhan akun @TheEagle_BEN merupakan klaim sepihak yang tidak terverifikasi dan tidak layak diperlakukan sebagai fakta.

Cara penyampaian narasi tersebut juga menunjukkan pola pembentukan opini yang menyesatkan. Foto seorang pejabat ditampilkan bersama kalimat tuduhan yang tegas, tetapi tidak disertai penjelasan mengenai asal informasi maupun proses verifikasinya. Pola semacam ini berpotensi membuat pengguna media sosial mempercayai tuduhan hanya karena disampaikan secara berulang dan menggunakan kalimat yang provokatif.

Penyebaran informasi palsu dengan mencatut nama pejabat negara bukan hanya berpotensi merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memperkeruh perdebatan publik.

Masyarakat perlu berhati-hati saat menerima ataupun menyebarluaskan tuduhan di media sosial. Setiap informasi yang menyebut seseorang sebagai dalang atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa harus didukung bukti, sumber yang jelas, serta konfirmasi dari pihak terkait.

Pemilik akun @TheEagle_BEN juga perlu menjelaskan dasar tuduhannya dan memberikan bukti yang dapat diuji secara terbuka. Tanpa bukti tersebut, unggahan itu tidak lebih dari narasi hoaks dan tuduhan bermuatan fitnah yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Narasi Tanpa Bukti Seret Kepala BIN dalam Kontroversi Konferensi Pers BEM Bersatu

# Nasional # Viral

Portal Andalas -

Narasi Tanpa Bukti Seret Kepala BIN dalam Kontroversi Konferensi Pers BEM Bersatu

Unggahan akun X @TheEagle_BEN menuduh Muhammad Herindra sebagai pihak di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Tuduhan ters...

_____________

Parah! 2 Lurah di Kendari Pesta Miras dan Open BO di Kantor Kelurahan

# Viral

Portal Andalas -

Parah! 2 Lurah di Kendari Pesta Miras dan Open BO di Kantor Kelurahan

Tindakan tidak terpuji dilakukan dua oknum lurah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kedua pejabat pemerintah tersebut ...

_____________

Menu Atas

Header Menu

Liputan Sembilan: Viral

Dea Anak Pejabat Gayo Lues yang Viral Flexing Minta Maaf, Akui Salah dan Hapus Unggahan

Diduga Cemarkan Nama Baik Orang, Pegiat Medsos Babeh Aldo Ditahan dan Jadi Tersangka

Beredar Surat Petunjuk ke Anggota Polri Soal Penyidikan SPPG, Merasa Ada Ancaman, Kejaksaan Juga Edarkan Surat Konsolidasi

Diblokir Komdigi, Akun Cabinet Couture Makin Gencar Spill Barang Mewah Pejabat, Meutya Hafid Kena

Pentolan FPI Novel Bamukmin Jadi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour, Begini Rekam Jejaknya

Kemenhaj Ungkap Banyak Jamaah Haji yang Terjebak Utang

Gibran Doakan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Semoga Segera Sembuh

50 Tokoh Disebut Siap jadi Penjamin Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Termasuk Din Syamsuddin

Narasi Tanpa Bukti Seret Kepala BIN dalam Kontroversi Konferensi Pers BEM Bersatu

Parah! 2 Lurah di Kendari Pesta Miras dan Open BO di Kantor Kelurahan