liputansembilan
Viral di berbagai media sosial, pernyataan mengejutkan dari Hashim Djojohadikusumo langsung menyedot perhatian publik. Ketua Dewan Gerakan Kristiani Indonesia Raya itu secara tegas menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki lahan sawit, bahkan satu hektare pun. Pernyataan tersebut sontak menjadi perbincangan hangat karena selama ini isu kepemilikan kebun sawit kerap muncul sebagai bahan serangan politik.
Klarifikasi itu disampaikan Hashim saat perayaan HUT ke-17 Gekira yang digelar di Nusantara Ballroom NT Tower, Jakarta, Minggu (21/12/2025). Di hadapan kader dan tamu undangan, Hashim dengan nada lugas membantah seluruh rumor yang selama ini beredar luas. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun lahan sawit di Sumatera maupun wilayah lain di Indonesia yang dimiliki Prabowo.
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah para hadirin. Hashim menilai isu yang berkembang selama ini hanyalah fitnah politik yang dibangun secara sistematis untuk merusak reputasi Presiden. Ia menduga narasi tersebut sengaja dihembuskan seiring langkah pemerintah yang semakin serius melakukan penertiban lahan dan pembenahan tata kelola sawit serta sektor sumber daya alam.
Menurut Hashim, ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu dengan kebijakan pemerintah yang menertibkan konsesi bermasalah dan memperbaiki sistem pengelolaan kehutanan dan perkebunan. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan upaya menggiring opini publik melalui isu kepemilikan lahan yang tidak berdasar.
Tak butuh waktu lama, potongan video pernyataan Hashim menyebar luas di TikTok, Instagram, dan X. Warganet pun ramai bereaksi. Sebagian mengaku terkejut, sementara lainnya mulai mempertanyakan ulang informasi yang selama ini mereka yakini terkait isu kepemilikan sawit Prabowo.
Hashim menegaskan bahwa klarifikasi ini bukan sekadar bantahan spontan, melainkan fakta yang dapat diverifikasi. Ia menilai publik perlu dibekali informasi akurat agar tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, isu yang keliru berpotensi mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan agenda besar di sektor sumber daya alam.
Ramainya pernyataan ini kembali membuka diskusi tentang pentingnya literasi informasi di era digital. Banyak pengamat menilai klarifikasi terbuka seperti ini krusial untuk meluruskan opini publik sekaligus memastikan kebijakan pemerintah berjalan tanpa dibayangi isu yang tidak berdasar.
_____________
