liputansembilan.com
Ads
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku *"Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)"* di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
Polemik ijazah Jokowi telah menjadi sorotan selama beberapa tahun terakhir, dan kembali mencuat setelah gugatan perdata yang menyeret nama-nama pejabat UGM terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman.
"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak? Ya kok susah amat ya. Kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya'," ujar Megawati dengan nada santai namun menyindir.
Pernyataan ini sontak menjadi perhatian publik, mengingat Megawati adalah pemimpin partai politik yang mengusung Jokowi sejak Pilpres 2014 dan 2019. Sikapnya yang cenderung netral ini dianggap sebagian pihak sebagai bentuk tekanan moral agar kontroversi tersebut segera dituntaskan.
Megawati dan Pengalaman dengan Akademisi
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menceritakan pengalamannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, di mana ia sering kali harus berinteraksi dengan para peneliti dan akademisi dari berbagai latar belakang ilmu. Ia mengaku merasa "pusing" menghadapi para ilmuwan yang, menurutnya, kerap berpikir terlalu luas dan tidak membumi.
"Saya pusing ya ngurusi orang pintar-pintar. Waktu pertama kali ketemu pasti pikiran mereka itu wah suka melayang-layang. Jadi saya juga mesti memperkenalkan dong," kata Megawati disambut tawa hadirin.
Megawati kemudian menyebut bahwa dirinya sudah memperoleh berbagai gelar profesor dan doktor honoris causa dari dalam dan luar negeri. Ia memastikan seluruh gelar tersebut sah dan diperoleh secara legal.
"Saya punya bukti. Kata orang profesor saya 3, lalu doktor honoris causa saya 11, masih nunggu lagi 4. Saya juga heran, kok bisa ya?" ujarnya sembari tersenyum.
Gelar akademik Megawati sebelumnya juga pernah menjadi perbincangan. Namun, sejauh ini tidak pernah menimbulkan polemik hukum atau gugatan publik seperti yang dialami oleh Jokowi.
Gugatan Ijazah Jokowi Berlanjut ke Pengadilan
Sementara itu, polemik mengenai keaslian ijazah Presiden kini memasuki babak baru setelah gugatan hukum di Pengadilan Negeri Sleman terdaftar dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn tertanggal 5 Mei 2025. Gugatan tersebut diajukan oleh Ir. Komardin terhadap sejumlah pihak di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pihak tergugat antara lain adalah Rektor UGM, keempat Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta Ir. Kasmudjo selaku pembimbing akademik Jokowi.
Sidang ijazah Jokowi di PN Sleman menjadi salah satu perkara hukum yang paling menyita perhatian media dalam beberapa pekan terakhir.
Kasmudjo mengaku belum siap menghadapi proses pengadilan. "Saya belum pernah menghadapi macam-macam proses seperti ini," ujarnya, namun menegaskan bahwa ia sudah menyerahkan segala urusan ke pihak Fakultas.
"Sudah saya serahkan ke Fakultas Kehutanan. Dekan Pak Sigit bilang nanti semua dijawab dari fakultas," jelasnya.
Megawati Dorong Transparansi
Megawati menyarankan transparansi sebagai solusi untuk meredakan kegaduhan publik. Ia menilai bahwa dalam era digital dan keterbukaan informasi, pejabat publik seharusnya bisa lebih terbuka.
Transparansi dokumen publik seperti ijazah sering menjadi tolok ukur integritas dalam demokrasi modern.
Banyak kalangan menilai bahwa penyelesaian polemik ini bisa dilakukan secara sederhana jika Presiden Jokowi bersedia menunjukkan dokumen asli pendidikan yang bersangkutan, atau jika pihak UGM memberikan penjelasan terbuka secara kelembagaan.
Namun hingga saat ini, baik Istana maupun UGM belum memberikan pernyataan resmi menanggapi gugatan terbaru tersebut.
### Isu Ijazah dan Politisasi
Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden bukan hal baru di Indonesia. Isu semacam ini kerap muncul menjelang momentum politik. Dalam banyak kasus, tudingan seperti ini digunakan sebagai alat politik untuk mendiskreditkan lawan.
Namun, sejumlah pihak mengingatkan bahwa bila tidak ditangani dengan baik, polemik ini bisa merusak kredibilitas lembaga pendidikan dan negara.
"Ini bukan hanya soal pribadi, tapi menyangkut kredibilitas lembaga dan legitimasi pemimpin. Maka harus diselesaikan secara tuntas dan terbuka," kata seorang pengamat politik.
Politisasi ijazah menjadi fenomena yang makin sering muncul seiring meningkatnya penggunaan media sosial untuk menyebar isu-isu sensasional.
_____________
