liputansembilan
Ads
Menurut Jamiluddin, ada indikasi kuat bahwa Prabowo secara pribadi tidak setuju terhadap keputusan mutasi yang akan memindahkan Letjen Kunto dari jabatannya. Prabowo tampaknya menginginkan agar Kunto tetap berada di posisi strategisnya, karena peran dan eksistensinya dinilai masih sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan kesinambungan komando di tubuh TNI. Jamiluddin menyampaikan, "Secara politis, Presiden tampaknya tidak menghendaki terjadinya pergantian jabatan tersebut. Ia masih menginginkan agar Kunto tetap memegang jabatan sebagai Pangkogabwilhan I."
Ia menambahkan bahwa sikap tegas dan keputusan pembatalan mutasi ini menunjukkan karakter kepemimpinan Prabowo yang kuat dan berani mengambil posisi dalam isu-isu penting. "Hal ini tentu membawa rasa lega, karena Prabowo memperlihatkan kapasitasnya sebagai pemimpin sejati. Ketegasan seperti inilah yang selama ini diharapkan oleh masyarakat luas dari dirinya," ujarnya lebih lanjut.
Jamiluddin juga menyinggung bahwa keputusan mutasi terhadap Kunto sebelumnya menimbulkan dugaan adanya unsur politik di baliknya. Ia tidak menampik bahwa mutasi tersebut bisa dikaitkan dengan dinamika politik yang muncul setelah deklarasi dari Forum Purnawirawan TNI-Polri, yang secara terbuka menyuarakan tuntutan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi ini mendapat perhatian luas karena salah satu tokoh penting dalam forum tersebut adalah Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang juga ayah kandung dari Letjen Kunto.
Lebih jauh lagi, Jamiluddin menyoroti fakta bahwa perwira tinggi yang direncanakan untuk menggantikan posisi Kunto adalah Laksamana Muda Hersam, seorang tokoh militer yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Joko Widodo, karena pernah menjadi ajudan pribadi Jokowi. Jokowi sendiri merupakan ayah dari Gibran Rakabuming, yang saat ini menjadi sorotan publik akibat berbagai isu politik, termasuk tudingan dinasti politik. Dalam konteks ini, Jamiluddin melihat bahwa waktu pengumuman mutasi yang sangat dekat dengan deklarasi forum purnawirawan memperkuat asumsi bahwa keputusan mutasi sangat mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik.
"Fakta-fakta tersebut memperkuat pandangan bahwa keputusan untuk mengganti posisi Kunto Arief bukan semata-mata atas dasar profesionalitas militer, melainkan sarat dengan kepentingan politik tertentu. Apalagi, muncul dugaan bahwa Presiden Jokowi masih memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam tubuh TNI, dan hal ini tercermin dari pemilihan pengganti Kunto yang memiliki latar belakang dekat dengan Jokowi," terang Jamiluddin.
Menurutnya, faktor-faktor politik inilah yang kemudian mendorong terjadinya pembatalan terhadap keputusan mutasi tersebut. Ia menduga bahwa Prabowo tidak menyetujui langkah tersebut dan mungkin telah melakukan intervensi langsung agar Kunto tidak digeser dari posisinya. "Tidak tertutup kemungkinan bahwa Prabowo sendiri yang secara langsung meminta kepada Panglima TNI untuk membatalkan mutasi tersebut dan mengembalikan posisi Kunto," katanya menambahkan.
Diketahui sebelumnya, TNI melalui surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang ditandatangani pada 29 April 2025, mengumumkan adanya mutasi terhadap 237 perwira tinggi, termasuk di dalamnya tujuh perwira yang akan mengalami pergantian posisi, salah satunya Letjen Kunto. Namun hanya berselang satu hari, pada 30 April 2025, TNI kembali mengeluarkan surat keputusan baru bernomor Kep/554.a/IV/2025 yang menyatakan pembatalan terhadap mutasi tujuh orang perwira tinggi, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menyatakan bahwa pembatalan mutasi murni dilandasi pertimbangan organisasi dan kebutuhan operasional di lapangan. Menurut Kristomei, beberapa perwira yang direncanakan untuk dimutasi ternyata masih sangat dibutuhkan di posisinya saat ini karena berbagai tugas penting yang harus segera diselesaikan. Ia menegaskan bahwa pembatalan ini tidak berhubungan dengan faktor-faktor eksternal, apalagi urusan politik.
"Dalam proses evaluasi lebih lanjut, kami melihat bahwa sejumlah perwira yang sebelumnya dijadwalkan untuk bergeser ternyata masih dibutuhkan di pos mereka masing-masing karena tanggung jawab strategis yang belum dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, mutasi terhadap mereka untuk sementara dibatalkan," jelas Kristomei pada hari Jumat, 2 Mei 2025.
Ia juga secara tegas membantah adanya kaitan antara pembatalan mutasi dengan deklarasi forum purnawirawan ataupun dengan keterlibatan pribadi Try Sutrisno, ayah dari Letjen Kunto. "Saya ingin menekankan bahwa keputusan mutasi ini sepenuhnya berlandaskan pada kebutuhan internal organisasi TNI. Tidak ada campur tangan atau pengaruh dari luar institusi militer. Mutasi dan pembatalannya dilakukan sesuai dengan prinsip profesionalitas dan kebutuhan nyata organisasi saat ini," ujar Kristomei.
Lebih lanjut, Kristomei menjelaskan bahwa organisasi militer memiliki pertimbangan yang sangat kompleks dalam mengambil keputusan mutasi. Perpindahan seorang perwira tinggi tidak hanya menyangkut aspek administratif, tapi juga menyangkut kontinuitas komando, efektivitas pelaksanaan tugas, serta kesiapan pasukan di lapangan. Oleh sebab itu, ketika muncul dinamika atau perubahan situasi yang signifikan, keputusan yang sudah dibuat sebelumnya bisa saja direvisi sesuai dengan kebutuhan terbaru.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan keluarga Letjen Kunto dalam dinamika politik sipil tidak akan mempengaruhi keputusan organisasi militer. "Kami pastikan bahwa tidak ada pertimbangan yang berkaitan dengan hubungan keluarga, termasuk fakta bahwa ayah Letjen Kunto adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam forum purnawirawan. Ini adalah murni keputusan internal kami," tegasnya.
Meski demikian, di tengah berbagai bantahan resmi dari pihak TNI, publik tetap berspekulasi mengenai adanya dinamika kekuasaan di balik layar yang memengaruhi keputusan tersebut. Fakta bahwa Prabowo semakin menunjukkan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan strategis di sektor pertahanan memberikan kesan bahwa masa transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo tidak hanya berlangsung di ruang sipil, tetapi juga mulai terasa di lingkungan militer. Hal ini bisa menjadi awal dari restrukturisasi kekuatan dan kepemimpinan dalam tubuh TNI yang akan lebih selaras dengan visi dan arah kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan.
_____________
