liputansembilan
Indonesia disebut menempati posisi kedua sebagai negara yang paling rentan terhadap penipuan di dunia berdasarkan laporan Global Fraud Index 2025 yang dirilis perusahaan keamanan siber internasional. Temuan ini langsung memicu perbincangan luas karena menggambarkan tingginya risiko masyarakat Indonesia menjadi korban berbagai modus kejahatan digital.
Dalam laporan tersebut, Indonesia memperoleh skor 6,53 dari skala 10 dan berada di peringkat 111 dari 112 negara yang disurvei. Angka ini menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik penipuan, mulai dari jual-beli online palsu, phishing, social engineering, investasi bodong, hingga pinjaman online fiktif yang kerap menjerat korban dengan bunga mencekik.
Para pengamat menilai kondisi ini sebagai dampak dari pertumbuhan digitalisasi yang melesat cepat tanpa diimbangi kesiapan sistem perlindungan dan literasi keamanan. Fenomena ini bahkan disebut sebagai "paradoks digitalisasi", di mana kemajuan teknologi tidak sepenuhnya diiringi kesiapan regulasi, pengawasan, dan edukasi publik.
Tingginya angka laporan kasus penipuan menjadi indikator nyata. Setiap tahun, ratusan ribu laporan masuk dengan total kerugian mencapai triliunan rupiah. Modus kejahatan pun semakin canggih, memanfaatkan data pribadi, manipulasi psikologis, dan celah keamanan sistem yang belum sepenuhnya tertutup.
Faktor lain yang dinilai berkontribusi adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak pengguna internet yang belum memahami risiko keamanan siber, termasuk cara mengenali tautan berbahaya, akun palsu, atau skema investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Di sisi lain, pelaku kejahatan terus berinovasi mengikuti tren teknologi.
Penegakan hukum juga menjadi sorotan. Meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasi dan pengawasan dinilai belum optimal. Kelembagaan yang mendukung perlindungan data serta koordinasi lintas sektor masih menghadapi tantangan. Ketimpangan keamanan sistem di sektor publik dan swasta turut memperlebar celah eksploitasi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang kesiapan ekosistem digital Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar dan transaksi daring yang terus meningkat, ancaman penipuan berpotensi makin meluas jika tidak diimbangi penguatan sistem keamanan dan edukasi publik secara masif.
Meski laporan tersebut menjadi alarm keras, sebagian pihak menilai peringkat bukan satu-satunya tolok ukur. Yang lebih penting adalah langkah konkret untuk menekan angka kejahatan digital dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
_____________
