liputansembilan
Sebuah unggahan dari akun media internasional memicu perdebatan setelah menyebut Indonesia memberikan konsesi proyek panas bumi di Halmahera kepada PT Ormat Geothermal Indonesia, yang dikaitkan dengan sistem ekonomi Israel. Narasi tersebut menyoroti dugaan kontradiksi antara sikap politik Indonesia yang konsisten membela Palestina dengan kebijakan pemberian izin proyek energi terbarukan tersebut.
Dalam unggahan itu disebutkan bahwa proyek Telaga Ranu di Halmahera diberikan oleh Kementerian Energi pada 8 Januari 2026 sebagai bagian dari rencana Net Zero Emissions 2060. Proyek panas bumi tersebut dinilai strategis dalam memperkuat bauran energi bersih nasional dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Namun kritik muncul karena PT Ormat Geothermal Indonesia disebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan global yang berbasis di Israel. Hal ini kemudian ditafsirkan sebagian pihak sebagai potensi inkonsistensi politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait dukungan terhadap perjuangan Palestina.
Isu ini pun berkembang cepat di media sosial. Sebagian warganet mempertanyakan apakah pemerintah telah mempertimbangkan implikasi geopolitik sebelum menyetujui proyek tersebut. Ada pula yang menilai bahwa kerja sama bisnis dan posisi politik luar negeri seharusnya dipisahkan, terutama dalam konteks energi dan investasi.
Di sisi lain, proyek panas bumi di Halmahera juga menjadi sorotan dari aspek lingkungan. Wilayah tersebut dikenal memiliki kawasan hutan yang sensitif secara ekologis. Kritik menyebut pengembangan energi terbarukan tetap harus memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang, bukan sekadar mengejar target transisi energi.
Pemerintah sendiri mendorong pengembangan panas bumi sebagai salah satu solusi strategis menuju dekarbonisasi. Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, sehingga pemanfaatannya dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang secara khusus menanggapi narasi yang beredar terkait aspek politik proyek tersebut. Namun perdebatan terus berlangsung, mempertemukan dua isu besar sekaligus: komitmen politik luar negeri dan kebutuhan transisi energi.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana kebijakan energi yang bersifat teknis dapat dengan cepat berubah menjadi perdebatan geopolitik dan moral di ruang publik. Publik kini menunggu klarifikasi lebih lanjut agar isu ini tidak berkembang liar tanpa penjelasan yang utuh.
_____________
