Soenarko: Hanya Prabowo yang Tahu Jawaban Pasti
Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), memberikan pandangannya terkait dinamika ini. Dalam wawancara eksklusif bersama Refly Harun yang diunggah di kanal YouTube bertajuk *"Blak-blakan Bange! X-Danjen Kopassus Soenarko: Luhut Pembohong & Penjilat!"* pada 13 Mei 2025, Soenarko menyampaikan bahwa hanya Prabowo yang mengetahui alasan di balik keputusannya tetap melibatkan Luhut. Namun, ia menyisipkan pandangan pribadi yang membuka ruang analisis menarik bagi publik.
Soenarko menilai bahwa bisa jadi ada "kartu truf" atau informasi penting yang dimiliki Luhut, sehingga membuat Prabowo tak berkutik. "Kalau menurut saya, ini menunjukkan sisi kelemahan pribadi dan kepemimpinan Prabowo. Bisa jadi ada masalah pribadi yang diketahui Luhut dan digunakan sebagai tekanan," kata Soenarko. Politik Indonesia memang tak jarang menghadirkan dinamika semacam ini, di mana kekuasaan sering kali dijalankan melalui pengaruh-pengaruh tak terlihat secara langsung.
Prabowo Dinilai Masih Tunduk Pada Jokowi
Soenarko kemudian menyoroti bahwa Prabowo belum menunjukkan sikap sebagai pemimpin yang independen. Ia menilai bahwa meskipun kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo masih terlihat mau diatur oleh mantan presiden Joko Widodo. "Saya pernah katakan bahwa Prabowo itu baik sebagai manusia, namun lemah sebagai pemimpin. Sekarang dia sudah menjadi presiden, tapi masih tampak dikendalikan oleh bekas presiden," ungkapnya dalam diskusi tersebut.
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa ada dinamika kekuasaan yang belum sepenuhnya berubah, bahkan setelah pergantian kepemimpinan nasional. Dalam pandangan Soenarko, Prabowo belum memperlihatkan karakteristik pemimpin yang tegas dan berdiri di atas kakinya sendiri, sesuatu yang seharusnya menjadi syarat utama bagi kepala negara. Bahkan, publik kini mulai mempertanyakan apakah Prabowo mampu menjalankan visi dan misi Prabowo secara mandiri, tanpa intervensi pihak lain.
Kartu Truf di Tangan Luhut?
Lebih jauh lagi, Soenarko menduga bahwa ada informasi sensitif yang dimiliki oleh kelompok Jokowi dan Luhut yang bisa digunakan untuk menekan Prabowo. Hal ini, menurutnya, bisa menjadi alasan mengapa Prabowo terlihat "tersandera" dalam menjalankan kepemimpinannya. "Ada kemungkinan bahwa kelompok Jokowi Cs, termasuk Luhut, memegang rahasia atau informasi penting yang bisa membahayakan Prabowo jika dibuka ke publik," ucap Soenarko.
Pandangan ini menguatkan anggapan bahwa politik kekuasaan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh kekuatan di balik layar. Dalam konteks ini, koalisi politik bukan hanya persoalan pembagian kekuasaan, tetapi juga sarat akan negosiasi, tekanan, dan bahkan ancaman yang tidak kasat mata. Jika benar demikian, maka posisi Prabowo sebagai presiden belum sepenuhnya bebas dari pengaruh masa lalu.
Spekulasi Soenarko dan Kesan Tersanderanya Prabowo
Soenarko menyampaikan bahwa sulit untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Namun, ia menilai bahwa banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Prabowo tidak bisa sepenuhnya mengambil keputusan sendiri. "Masalahnya apa, wah mungkin kita harus rembug dengan banyak orang, tapi terlihatlah banyak hal yang sehingga membuat Prabowo tersandera," tuturnya menutup pernyataan dalam video tersebut.
Tentu saja, pendapat Soenarko ini masih bersifat spekulatif. Namun, pendapat dari seorang mantan jenderal yang cukup mengenal dinamika militer dan politik dalam negeri tetap memiliki bobot tersendiri. Terlebih, jika kita menilik sejarah hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Luhut, maka kita akan melihat benang merah panjang yang rumit, dengan berbagai kepentingan dan intrik yang menyertainya. Dalam politik Indonesia, politik balas budi dan kompromi sering menjadi bagian yang tidak terhindarkan.
Kesimpulan: Politik Kekuasaan dan Bayang-Bayang Masa Lalu
Kisah ini menunjukkan bahwa dalam dunia politik, yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Luhut Binsar Panjaitan yang dulu mengkritik Prabowo, kini kembali dilibatkan dalam pemerintahan. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa mungkin ada kesepakatan politik atau tekanan tertentu yang membuat Prabowo harus "mengakomodasi" kehadiran Luhut.
Apapun motif sebenarnya, publik berharap bahwa kepemimpinan Prabowo mampu membawa arah yang lebih mandiri dan tegas, tanpa harus tunduk pada tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Transparansi, integritas, dan keberanian menjadi kunci penting dalam menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Dalam era digital ini, publik memiliki akses lebih luas untuk memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal transparansi kepemimpinan.
_____________