liputansembilan
Empat Pulau Aceh Diserahkan ke Sumut? Ini Kata Pengamat Politik
Keputusan terbaru dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali bikin heboh. Pasalnya, melalui Surat Keputusan (SK) yang baru saja dirilis, empat pulau yang selama ini diyakini sebagai bagian dari Aceh, kini secara administratif diserahkan ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini tentu langsung memicu berbagai reaksi keras dari masyarakat dan tokoh Aceh.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Yang menarik, secara geografis, keempat pulau tersebut hanya berjarak sekitar 4,7 km dari pantai Aceh, sedangkan jaraknya ke Sumut mencapai 22 km. Wajar saja jika masyarakat Aceh merasa aneh dan keberatan dengan keputusan ini.
Analisa Politik: Potensi Konflik Sosial-Politik
Jamiluddin Ritonga, analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, menilai keputusan ini sangat berpotensi memicu kegaduhan nasional, khususnya di wilayah Aceh. "Bagi masyarakat Aceh, dari sisi historis, sosiologis, psikologis, hingga politis, keempat pulau itu sudah menjadi bagian dari wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD)," tegas Jamiluddin seperti dilansir RMOL, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, selama ini secara de facto dan de jure, keempat pulau itu telah dikelola dan dianggap bagian dari Aceh. Oleh karena itu, ketika SK Mendagri memutuskan untuk mengalihkan secara hukum ke Sumut, reaksi keras dari masyarakat Aceh bukan hal mengejutkan. "Ini menyentuh urat nadi identitas daerah mereka," tambahnya.
Isu Separatisme Bisa Bangkit Lagi?
Yang lebih mengkhawatirkan, kata Jamiluddin, keputusan ini bisa menjadi pemicu munculnya kembali gerakan separatisme di Aceh. Meski konflik bersenjata di Aceh sudah reda sejak perjanjian damai tahun 2005, namun luka dan potensi ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat masih ada. "Peluang masyarakat Aceh akan marah terhadap Pusat sangat besar," katanya.
Bahkan, ia menyebut keputusan ini bisa dijadikan amunisi baru bagi para elite Aceh yang masih menyimpan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. "Mereka kini punya isu baru yang bisa digunakan untuk membakar semangat masyarakat, memprovokasi ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat, dan memperbesar keinginan untuk lepas dari Indonesia," ujar Jamiluddin dengan nada serius.
Geografis vs Administratif: Di Mana Letak Logikanya?
Dari sisi logika wilayah, keempat pulau itu jelas lebih dekat ke Aceh dibandingkan Sumut. Hanya sekitar 4,7 km dari pantai Aceh, sementara jarak ke wilayah Sumatera Utara mencapai 22 km. Secara visual pun, peta menunjukkan bahwa pulau-pulau ini secara geografis lebih 'nyambung' ke NAD. Jadi, wajar jika masyarakat merasa heran—kenapa mendadak dianggap milik provinsi lain?
Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan: Apakah keputusan ini didasarkan pada data teknis terbaru, atau ada faktor politis yang menyertainya? Belum ada penjelasan resmi yang detail dari pihak Kemendagri mengenai dasar keputusan tersebut. Tapi publik, terutama warga Aceh, sudah terlanjur merasa kecolongan.
Reaksi Warga dan Tokoh Aceh
Di berbagai forum komunitas online dan media sosial, reaksi warga Aceh cukup keras. Banyak yang mempertanyakan urgensi dan logika dari keputusan tersebut. Ada juga yang menilai ini sebagai bentuk ketidakadilan dan pengabaian terhadap kedaulatan daerah.
Tokoh-tokoh masyarakat setempat pun mulai angkat bicara. Beberapa menyatakan akan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi jika perlu, atau bahkan melibatkan perundingan ulang dengan pemerintah pusat. "Kalau ini tidak dijelaskan secara transparan, bisa-bisa menyulut konflik horizontal," kata salah satu tokoh adat Aceh di media lokal.
Respons Pemerintah Pusat Masih Minim
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang merinci alasan di balik keluarnya Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025. Biasanya, perubahan batas wilayah membutuhkan kajian panjang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, ahli geospasial, hingga masyarakat adat. Jika prosesnya tidak transparan, maka potensi konflik terbuka lebar.
Sebagai contoh, beberapa daerah di Indonesia pernah mengalami gesekan terkait klaim wilayah administratif, namun biasanya bisa diselesaikan dengan mediasi dan pendekatan partisipatif. Apakah pendekatan itu juga dilakukan dalam kasus ini? Masyarakat Aceh berharap jawabannya "ya", bukan sebaliknya.
Butuh Dialog Terbuka, Bukan Keputusan Sepihak
Dalam situasi seperti ini, dialog terbuka menjadi solusi utama. Pemerintah pusat perlu memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik Aceh—bukan hanya soal alasan keputusan, tapi juga mekanisme yang digunakan. Jangan sampai terkesan ada keputusan sepihak yang mengabaikan aspirasi lokal.
Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang bijak, maka kegaduhan politik bisa berubah menjadi ketegangan sosial yang lebih luas. Apalagi Aceh memiliki sejarah panjang soal kedaulatan dan otonomi khusus yang harus dihargai dalam setiap pengambilan kebijakan.
Kesimpulan: Saatnya Pemerintah Mendengar
Keputusan Mendagri yang menyerahkan empat pulau dari Aceh ke Sumut bukan sekadar urusan administratif biasa. Ini menyangkut identitas, harga diri, dan sejarah panjang wilayah yang punya catatan sendiri dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tanpa pendekatan yang bijak, adil, dan transparan, potensi konflik bisa jadi sangat nyata.
Pemerintah perlu segera memberi klarifikasi dan membuka ruang dialog. Jangan tunggu sampai gejolak sosial dan politik kembali mengancam stabilitas nasional. Ini bukan sekadar soal peta—ini tentang kepercayaan rakyat terhadap negaranya.
_____________
