liputansembilan
Ads
Tapi, jangan buru-buru percaya soal selebaran atau flyer lowongan kerja pegawai kopdes yang bertebaran di media sosial. Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus, menegaskan bahwa informasi itu hoaks. Pemerintah belum membuka rekrutmen karyawan untuk kopdes saat ini.
“Fokusnya sekarang masih di legalisasi dan pembentukan struktur koperasi lewat musyawarah desa khusus. Pengurusnya dulu yang dilatih, baru nanti mereka sendiri yang merekrut karyawan kalau waktunya sudah pas,” ujar Panel saat ditemui di Jakarta.
Program kopdes ini sekarang lagi berada di fase awal. Jadi, belum saatnya bicara soal gaji dan posisi kerja di dalamnya. Pemerintah memilih hati-hati, supaya pembangunan fondasi koperasi benar-benar kokoh sebelum beroperasi.
Setelah semua legalitas kelar, langkah selanjutnya adalah uji coba. Pemerintah akan menjalankan skema piloting koperasi di 80 titik seluruh Indonesia. Harapannya, tiap kabupaten atau kota bisa punya dua hingga tiga koperasi percontohan. Lokasi ini akan jadi semacam “laboratorium” buat belajar bareng soal pengelolaan, pelayanan, dan dampak ekonomi koperasi.
Nantinya, fase operasional akan mencakup keputusan-keputusan penting, kayak pemilihan skema pendanaan, pembelian aset (kantor dan gudang), hingga mekanisme kredit. Di sinilah, keterlibatan pemerintah daerah, bupati, dan wali kota dianggap krusial untuk mendampingi setiap koperasi desa di wilayah mereka.
Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menambahkan bahwa partisipasi warga sangat menentukan kesuksesan koperasi ini. “Kalau desanya punya 4.000 penduduk, ya minimal 2.000 orang harus jadi anggota koperasi,” kata Budi dalam konferensi pers.
Kehadiran anggota yang masif ini bukan cuma demi kuota. Partisipasi tersebut jadi salah satu syarat untuk bisa mengakses pendanaan. Artinya, makin aktif warganya bergabung dan berkontribusi, makin besar potensi mereka mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah.
Budi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajemen keuangan yang rapi, dan rekam jejak keuangan pengurus yang bersih. Semua ini bakal dipantau lewat Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK (SLIK OJK).
Jadi buat warga desa yang masih mikir dua kali buat bergabung, mungkin saatnya mulai mempertimbangkan. Siapa tahu dalam beberapa bulan ke depan, kopdes ini beneran jadi solusi ekonomi lokal—ngasih akses barang pokok murah, bantuan pupuk langsung, bahkan lapangan kerja baru.
_____________
