liputansembilan
Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belakangan mengkritik kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sarat kepentingan politik. Founder Citra Institute, Yusak Farchan, melihat protes PDIP terhadap masuknya anggaran MBG ke dalam pos pendidikan pada APBN 2026 sebagai bentuk inkonsistensi sikap politik.
Menurut Yusak, apabila sejak awal PDIP memang menolak program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, seharusnya penolakan dilakukan secara tegas sejak tahap perencanaan. Ia menilai posisi "oposisi setengah hati" justru memperlihatkan kebingungan strategi politik partai berlambang banteng tersebut.
Yusak menekankan bahwa pengesahan APBN 2026, termasuk alokasi anggaran pendidikan yang memuat program MBG, telah melalui pembahasan bersama pemerintah dan DPR. Proses tersebut juga melibatkan Badan Anggaran DPR sebelum akhirnya disepakati. Karena itu, ia mempertanyakan alasan PDIP baru menyuarakan keberatan ketika program mulai berjalan.
Bagi Yusak, dinamika ini tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi elektoral menuju Pemilu 2029. Ia menduga PDIP mulai membaca potensi penguatan posisi Prabowo apabila program MBG berjalan sukses dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Secara politik, keberhasilan program sosial berskala nasional berpotensi mendongkrak citra dan elektabilitas presiden petahana.
Ia bahkan menilai kekhawatiran atas kemungkinan Prabowo melanggengkan kekuasaan hingga dua periode bisa menjadi faktor di balik perubahan sikap tersebut. Jika elektabilitas Prabowo terus meningkat, peta persaingan menuju 2029 bisa semakin berat bagi PDIP.
Yusak menambahkan, dalam politik, persepsi publik terhadap konsistensi sangat menentukan. Ketika sebuah partai terlihat mendukung dalam proses legislasi tetapi kemudian mengkritik implementasi, publik bisa menilai ada agenda tersembunyi di balik sikap tersebut.
Program MBG sendiri sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan generasi muda. Dengan masuknya anggaran program ke dalam pos pendidikan, pemerintah berargumen bahwa kebijakan tersebut memiliki dimensi strategis jangka panjang.
Kontroversi ini memperlihatkan bahwa perdebatan kebijakan tidak semata soal teknis anggaran, tetapi juga pertarungan narasi dan positioning politik menjelang kontestasi berikutnya.
_____________
