liputansembilan
Ads
Dengan suntikan dana fantastis sebesar Rp121 triliun dari APBN 2025, Hashim mengatakan pemerintah sangat menyadari risiko penyelewengan dana. Ia menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap korupsi menjadi prioritas utama, mengingat besarnya anggaran yang dikelola dalam program tersebut.
"Kita sangat-sangat waspada terhadap korupsi karena ini menyangkut uang yang besar sekali. Tapi itu sudah kita wanti-wanti. Pak Prabowo sudah wanti-wanti. Kita harus kawal program makanan bergizi gratis ini," ujar Hashim tegas saat meresmikan Prasasti Center for Policy Studies di Djakarta Theatre XXI, Senin (30/6/2025).
Yang menarik, Hashim juga mengaku menerima laporan dugaan korupsi MBG hampir setiap hari. Menurutnya, laporan-laporan itu terutama datang dari dalam lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pelaksana utama program MBG. "Kalau ada info soal korupsi, saya langsung hubungi pimpinan BGN, minta periksa, minta dikaji," ucapnya.
Pernyataan ini menandai langkah yang cukup berani, apalagi mengingat peran BGN yang sangat vital dalam menyukseskan program MBG. Hashim secara terbuka mengajak masyarakat agar tidak ragu untuk ikut melaporkan bila menemukan praktik-praktik curang di lapangan. “Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melihat kejadian korupsi, jangan ragu-ragu. Harus dilaporkan,” tambahnya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu simbol kepedulian pemerintah terhadap gizi anak-anak Indonesia. Namun, dengan anggaran jumbo yang disediakan, risiko korupsi memang tak bisa dianggap remeh. Hashim pun menegaskan, pengawasan tidak bisa hanya dari atas. Partisipasi publik sangat dibutuhkan agar program ini tidak berubah menjadi lahan bancakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Ia juga menegaskan kembali bahwa semangat antikorupsi adalah komitmen pribadi Presiden Prabowo. "Prioritas dari Pak Prabowo adalah kita harus membasmi, berantas korupsi di bumi Indonesia. Ini tantangan besar, tapi harus dimulai dan sudah dimulai," katanya.
Sejauh ini, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan dalam APBN edisi Mei 2025, anggaran yang telah terserap untuk program MBG mencapai Rp4,4 triliun per 12 Juni 2025. Angka ini melonjak jauh dibandingkan awal Januari 2025 yang hanya Rp45,1 miliar. Lonjakan tersebut menunjukkan betapa cepatnya dana mengalir, dan tentu saja memperbesar potensi penyimpangan jika tak diawasi ketat.
Pernyataan Hashim ini bisa jadi sinyal bahwa pemerintah memang mulai lebih terbuka terhadap potensi kebocoran anggaran. Namun, publik tentu berharap agar transparansi ini juga disertai dengan tindakan nyata—bukan sekadar peringatan di depan mikrofon.
_____________
