liputansembilan 
Isu anggaran pendidikan kembali memantik perdebatan publik setelah pemerintah diminta untuk menata ulang fokus belanja pendidikan yang mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sejak lama, angka ini dianggap sebagai amanat konstitusi yang wajib dijalankan untuk memastikan hak warga negara atas pendidikan yang layak. Namun, realitanya, sebagian besar dana justru mengalir ke program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang walaupun terdengar positif, dinilai tidak sepenuhnya menjawab tantangan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 mengumumkan kenaikan anggaran pendidikan menjadi Rp 757,8 triliun, naik sekitar 4,63 persen dibanding tahun sebelumnya. Kabar ini awalnya disambut dengan optimisme karena diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran serta kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, di balik angka fantastis itu, hampir setengahnya ternyata dialokasikan untuk membiayai MBG. Dengan kata lain, sekitar Rp 335 triliun digunakan untuk membiayai program makan gratis bagi siswa sekolah, meninggalkan ruang sempit bagi agenda prioritas lain yang justru lebih krusial.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan, menyampaikan kritik tajam terhadap postur RAPBN 2026. Menurutnya, arah kebijakan tersebut masih belum tepat sasaran. Ia menekankan bahwa masalah paling mendesak adalah rendahnya mutu pembelajaran serta kualitas hidup guru. Dua hal ini seharusnya menjadi titik berat, sebab tanpa pembenahan serius, dunia pendidikan Indonesia akan terus tertinggal meskipun memiliki anggaran jumbo. Pandangan ini semakin menguat ketika dibandingkan dengan kondisi di lapangan, di mana guru masih berjuang dengan gaji minim dan keterbatasan fasilitas sekolah.
Satriwan juga menyoroti bahwa pola serupa sudah terlihat dalam APBN 2025. Menurutnya, alokasi untuk pendidikan dasar dan menengah, termasuk PAUD, masih jauh dari proporsional. Padahal, pada level inilah fondasi kualitas sumber daya manusia Indonesia dibentuk. Jika dasar tidak kuat, sulit berharap generasi berikutnya mampu bersaing dalam era global. Ia menegaskan, "kami menyesalkan anggaran pendidikan 20 persen sebagai mandatory spending justru lebih banyak dialirkan ke kementerian yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan pengelolaan pendidikan." Kritik tersebut membuka pertanyaan besar: apakah belanja pendidikan selama ini benar-benar berpihak pada siswa dan guru?
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, juga menggarisbawahi persoalan serupa. Ia menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan fokus serius terhadap pembenahan pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan anak usia dini. Alokasi untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hanya sekitar Rp 33,5 triliun atau setara 4,6 persen dari total anggaran pendidikan APBN 2025. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan dana besar yang tersedot untuk MBG. Perbandingan ini, menurut Zanatul, ibarat langit dan bumi, menunjukkan ketidakseimbangan prioritas yang bisa berimplikasi panjang pada masa depan pendidikan nasional.
Masalahnya, menurut P2G, alokasi dana untuk MBG sebenarnya tidak memiliki landasan eksplisit dalam konstitusi. Program ini memang baik dalam konteks gizi siswa, tetapi tidak secara langsung terkait dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dengan kata lain, dana MBG tidak seharusnya diambil dari jatah 20 persen anggaran pendidikan, melainkan dari pos anggaran lain yang lebih sesuai. "Anggaran MBG memang tidak secara eksplisit diperintahkan oleh konstitusi, berbeda dengan anggaran pendidikan yang jelas diatur," tegas Zanatul.
Dalam konteks lebih luas, persoalan ini mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan publik: antara memenuhi kebutuhan jangka pendek dan membangun fondasi jangka panjang. Pemberian makan gratis tentu saja memberi dampak langsung pada siswa, terutama dari keluarga kurang mampu. Namun, jika guru tetap bergaji rendah, fasilitas sekolah rusak, dan kualitas pembelajaran rendah, maka dampak jangka panjangnya bisa lebih merugikan. P2G menegaskan bahwa seharusnya pemerintah mengutamakan perbaikan mutu pendidikan sejak dini, termasuk dengan memperkuat kualitas PAUD serta memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.
Bila dilihat dari perspektif masyarakat, tentu saja program makan gratis memiliki daya tarik politik yang kuat. Banyak orang tua merasa terbantu, dan siswa mendapatkan gizi tambahan. Namun, persoalannya, apakah hal tersebut cukup untuk menjawab kebutuhan nyata dunia pendidikan? Tanpa perbaikan kurikulum, peningkatan pelatihan guru, dan pengadaan sarana belajar yang memadai, Indonesia bisa terjebak dalam siklus jangka pendek yang mengabaikan masa depan. Kritik dari kalangan pendidik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap MBG, melainkan seruan agar pemerintah lebih adil dan proporsional dalam menyalurkan dana pendidikan.
Ke depan, perdebatan mengenai anggaran pendidikan sepertinya akan terus berlanjut. Dengan jumlah yang begitu besar, anggaran ini memang menggoda banyak kepentingan. Yang paling penting adalah memastikan agar setiap rupiah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekadar memenuhi program populis. Tanpa perbaikan fokus, cita-cita membangun generasi emas 2045 bisa terancam hanya menjadi slogan. Seperti yang ditegaskan banyak pihak, harapan terbesar publik tetaplah agar anggaran 20 persen untuk pendidikan tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni memastikan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pembelajaran berkualitas. Dan pada akhirnya, masyarakat akan menilai apakah prioritas pemerintah benar-benar sejalan dengan kebutuhan nyata pendidikan, atau sekadar agenda politik jangka pendek. Inilah ujian nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan bangsa.
_____________
