liputansembilan 
Presiden Prabowo Subianto membuat langkah besar yang langsung bikin heboh panggung politik nasional. Dalam waktu bersamaan, ia memberikan **abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong** alias Tom Lembong, dan **amnesti kepada Hasto Kristiyanto**, Sekjen PDIP. Kebijakan ini pun memicu banyak reaksi dari berbagai pihak, mulai dari pengamat politik hingga rival politik.
Tom Lembong sebelumnya merupakan mantan Menteri Perdagangan yang dijatuhi vonis 4,5 tahun dalam kasus impor gula. Namun, setelah usulan abolisi dari Kementerian Hukum diterima DPR, Presiden Prabowo siap meneken Keppres yang akan menghentikan seluruh proses hukum terhadap Tom.
Surpres dan Restu DPR: Langkah Resmi Prabowo
Surat Presiden Nomor R43/Pres/07/2025 yang dikirim ke DPR menjadi dasar resmi dari pemberian abolisi kepada Tom Lembong. DPR pun telah menyatakan sepakat memberi pertimbangan dan persetujuan. Hal serupa juga terjadi untuk amnesti yang diberikan pada Hasto Kristiyanto, berdasarkan surat Presiden Nomor R42/Pres/07/2025.
Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dengan pemberian abolisi, maka secara otomatis seluruh proses hukum yang sedang berjalan terhadap Tom Lembong akan dihentikan. Ini artinya, Tom tak lagi menjalani proses banding, dan segera bebas dari jeratan hukum.
Pengamat Politik: Ini Bukan Sekadar Ampunan
Langkah Prabowo ini tak luput dari sorotan pengamat politik. CEO dan Direktur Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai ada tiga poin penting dari keputusan ini.
Pertama, ini merupakan strategi konsolidasi politik dari Prabowo. Ia ingin merangkul semua kekuatan, termasuk lawan-lawan politik lama seperti pendukung Jokowi atau kubu Anies Baswedan. Menurut Pangi, ini merupakan ciri khas dari "mazhab konsolidasi" Prabowo yang ingin mengakomodasi semua pihak.
Amnesti politik ini juga dinilai sebagai strategi jitu untuk "menaklukkan" PDIP dan kubu Anies, dengan cara yang tidak frontal, namun sangat efektif secara politik. Pangi bahkan menyebut langkah ini sebagai "jenius" dan menyiratkan bahwa peran Wakil Ketua DPR Dasco turut menentukan arah kekuatan Prabowo.
Kedua, Pangi menilai bahwa kasus hukum Hasto dan Tom lebih kental dengan unsur politik ketimbang hukum murni. Ia menilai dakwaan yang menjerat keduanya sarat dengan kepentingan politik dan lemah secara substansi pidana.
Ketiga, keputusan ini dinilai sebagai pukulan telak terhadap kekuatan politik Joko Widodo. Mengingat baik Hasto maupun Tom kerap berseberangan dengan Jokowi, ampunan dari Prabowo justru memberi mereka "napas baru" dan memperlemah pengaruh politik Jokowi.
Anies Baswedan Tanggapi: "Kami Tunggu Respons Tom"
Tak lama setelah keputusan abolisi diumumkan, Anies Baswedan muncul di Lapas Cipinang untuk menjenguk Tom Lembong. Menurut Anies, ini adalah kabar baik bagi Tom dan keluarganya, namun ia memilih untuk mendengar langsung dari Tom soal apakah abolisi tersebut akan diterima atau ditolak secara pribadi maupun hukum.
"Saya akan ketemu dulu dengan Pak Tom Lembong. Pendapat Pak Tom yang lebih penting," ujar Anies. Ia juga menyebutkan bahwa setelah bertemu langsung, langkah-langkah hukum akan dibicarakan lebih lanjut dengan tim kuasa hukum.
Sebagai informasi, Tom Lembong merupakan bagian dari tim sukses Anies saat Pilpres 2024 melawan pasangan Prabowo-Gibran. Maka, posisi Tom cukup strategis dan simbolis dalam percaturan politik pasca pemilu.
Nama Jokowi Diseret dalam Kasus Tom Lembong
Menariknya, dalam persidangan kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut disebut-sebut. Kuasa hukum Tom, Zaid Mushafi, menyatakan bahwa kebijakan impor gula yang dilakukan Tom pada tahun 2015 merupakan pelaksanaan dari operasi pasar yang diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi saat itu.
"Operasi pasar ini perintah Presiden. Tolong turunkan seluruh kebutuhan pangan di level masyarakat," jelas Zaid. Saat itu, stok gula nasional sangat terbatas, sementara harga pangan melonjak tinggi. Maka, impor menjadi solusi tak terelakkan.
Jokowi sendiri saat ditanya soal ini menegaskan bahwa semua kebijakan strategis negara memang berada di tangan Presiden. Namun, untuk urusan teknis, pelaksanaannya ada di tangan kementerian. "Teknisnya ya di kementerian. Tapi arah kebijakan itu tetap dari Presiden," ujarnya di Solo.
Strategi atau Simbol Rekonsiliasi?
Langkah Prabowo memberikan abolisi dan amnesti di awal masa pemerintahannya menunjukkan arah baru dalam gaya kepemimpinan. Banyak yang melihat ini sebagai bentuk rekonsiliasi nasional, namun tak sedikit juga yang menilai ini sebagai langkah politik super strategis.
Apakah ini akan menciptakan harmoni atau justru memicu ketegangan baru, waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti, Prabowo telah menunjukkan bahwa dia bukan sekadar Presiden yang ingin "lanjut program", tapi juga mengubah lanskap kekuatan politik dari dalam.
_____________
