liputansembilan 
Kontroversi besar kembali mengguncang dunia maya pada 26 Agustus 2025, ketika dugaan penyalahgunaan label pada nampan makan program nasional mencuat. Sebuah unggahan dari akun X bernama @Outstandjing pada Senin pagi, 25 Agustus, memicu gelombang diskusi setelah menyebut nampan makan yang dipakai dalam program pemerintah ternyata diproduksi di China, bukan Indonesia seperti tercantum pada label "Made in Indonesia."
Unggahan ini bukan sekadar tuduhan asal. Ia menyinggung penggunaan bahan stainless steel 201, material yang dikenal lebih murah tetapi berisiko tinggi saat digunakan sebagai wadah makanan. Di China sendiri, penggunaan stainless steel 201 untuk peralatan makan sudah lama dilarang karena mudah melepaskan logam berbahaya, terutama ketika bersentuhan dengan makanan asam. Para ahli kesehatan yang dikutip dalam thread tersebut menegaskan bahwa standar internasional merekomendasikan stainless steel 304 atau 316 untuk kebutuhan pangan, karena sifatnya lebih tahan korosi dan aman.
Foto yang beredar memperlihatkan proses produksi nampan di sebuah pabrik di Zhejiang, lengkap dengan alat uji bahan. Salah satu foto menunjukkan nampan bertuliskan "Program Makmurkan Bergizi Sejahtera" dengan label "Made in Indonesia." Namun, dokumen pendukung yang dipublikasikan justru melacak asal produk tersebut ke perusahaan bernama Stainless Steel (Yangzhou) Technology Co., Ltd. Temuan ini semakin menguatkan dugaan adanya praktik relabeling produk impor menjadi buatan lokal.
Yang mengejutkan publik adalah klaim bahwa dalam proses produksinya digunakan minyak babi sebagai pelumas. Menurut @fahrisalam, minyak hewani seperti lemak babi sering dipakai dalam industri logam karena efektif sebagai fluida pemotong. Namun, untuk produk yang bersentuhan langsung dengan makanan, praktik ini jelas melanggar standar keamanan pangan dan menabrak norma halal di Indonesia. Tidak heran isu ini menimbulkan reaksi keras dari warganet, mengingat 87% penduduk Indonesia beragama Islam.
Isu harga juga ikut menyulut kemarahan. Dalam tangkapan layar yang beredar, nampan tersebut dijual di e-katalog pengadaan pemerintah dengan harga Rp108.000 per unit. Publik mempertanyakan bagaimana produk berkualitas rendah dengan bahan kontroversial bisa masuk dalam sistem pengadaan resmi. Bagi sebagian netizen, ini adalah indikasi adanya praktik korupsi pengadaan atau setidaknya lemahnya pengawasan di birokrasi.
Respons netizen di X beragam namun sebagian besar bernada kritis. Akun @Julpaaa10 menekankan bahwa stainless steel 304 seharusnya dijadikan standar untuk peralatan makan. Sementara itu, @kang_gopud menyuarakan keresahan masyarakat awam yang kesulitan membedakan mutu bahan hanya dari penampilan fisik produk. Ada pula yang skeptis, seperti @tuanputriitay, yang beranggapan pasar memang dipenuhi nampan dengan berbagai komposisi, mulai dari stainless 201 hingga produk yang menggunakan minyak hewani, sehingga konsumen sulit memastikan mana yang benar-benar aman.
Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga kini belum merilis pernyataan resmi. Namun, menurut data daring, stainless steel 201 memang tidak direkomendasikan FDA (Food and Drug Administration) untuk kontak langsung dengan makanan karena risiko kontaminasi logam berat seperti nikel dan timbal. Jika tuduhan ini terbukti benar, dampaknya bukan hanya masalah teknis, melainkan ancaman serius bagi kesehatan jutaan anak yang memakai nampan tersebut dalam program makan bergizi gratis.
Tidak hanya aspek kesehatan yang dipersoalkan, isu perdagangan internasional juga ikut terseret. Aturan WTO menekankan bahwa penandaan asal produk harus jelas dan akurat untuk menjaga persaingan yang sehat. Jika terbukti nampan tersebut diimpor dari China namun dijual dengan label Indonesia, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai praktik perdagangan ilegal. Hal itu berpotensi merugikan produsen lokal yang kalah bersaing karena praktik curang seperti relabeling.
Saat ini, publik menuntut agar pemerintah segera bertindak. Mulai dari penelusuran asal-usul produk, investigasi penggunaan minyak babi, hingga audit sistem pengadaan negara. Banyak pihak menilai bahwa jika masalah ini dibiarkan, bukan hanya kesehatan anak-anak yang terancam, tetapi juga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat maupun dunia internasional.
Kontroversi nampan ini jelas menggambarkan bagaimana satu komponen kecil dalam program besar bisa memicu gejolak besar. Di tengah sorotan publik, pemerintah dituntut untuk segera memberikan klarifikasi dan solusi. Apakah program makan bergizi gratis masih bisa dipercaya, ataukah skandal ini akan menjadi noda permanen dalam catatan kebijakan nasional? Waktu yang akan menjawab.
_____________
