liputansembilan
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai Presiden Prabowo Subianto keliru menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Menurutnya, keputusan tersebut tidak mencerminkan semangat keadilan dan sejarah bangsa. Andreas menilai, pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi publik yang sejak awal menolak pemberian gelar tersebut. "Banyak rakyat Indonesia menolak gelar pahlawan bagi Soeharto, tapi pemerintah seperti tuli dan mengabaikan," ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Andreas menegaskan, proses penentuan gelar pahlawan nasional seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat sipil, sejarawan, dan akademisi agar memiliki legitimasi sosial yang kuat. "Setiap nama yang diangkat harus melalui verifikasi dokumenter, telaah akademik, serta uji publik. Dengan begitu, penghargaan ini benar-benar mencerminkan kehendak kolektif bangsa," tuturnya. Ia menilai langkah yang diambil pemerintah saat ini justru memperlihatkan pendekatan elitis dan simbolik, tanpa mempertimbangkan sensitivitas publik terhadap sejarah masa lalu.
Menurut Andreas, bila tahapan seleksi diabaikan, gelar pahlawan nasional kepada Soeharto terkesan politis dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Ia mengingatkan agar gelar kehormatan tersebut tidak dijadikan alat kepentingan politik jangka pendek. "Pahlawan nasional bukan semata gelar, tapi simbol moral bangsa yang seharusnya mewakili perlawanan terhadap kemiskinan, ketimpangan sosial, dan korupsi," tegasnya.
Andreas menambahkan, sosok pahlawan nasional seharusnya menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam melawan tantangan bangsa masa kini. Ia mempertanyakan apakah kepemimpinan Soeharto semasa Orde Baru merepresentasikan nilai-nilai perjuangan tersebut. "Menjadi pahlawan nasional bukan hanya karena jasa masa lalu, tetapi karena mampu menjaga moralitas dan keadilan dalam kepemimpinannya," tambahnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh, termasuk Soeharto. Nama lainnya antara lain Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, Sarwo Edhie Wibowo, Mochtar Kusumaatmadja, Rahmah El Yunusiyyah, Muhammad Kholil, Muhammad Salahuddin, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah.
Penganugerahan kepada Soeharto memunculkan gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutifnya, Usman Hamid, menilai pemerintah abai terhadap rekam jejak kelam Soeharto selama memimpin. "Rezim Soeharto terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM berat, mulai dari tragedi 1965-1966 hingga penembakan misterius 1980-an," ujarnya. Usman menegaskan bahwa negara seharusnya mengusut kasus-kasus tersebut, bukan justru memuliakan pelaku. "Tolak segala bentuk manipulasi sejarah dan glorifikasi pelanggar HAM," tegasnya.
_____________
