Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Dalam agenda diskusi bertajuk Aksi Nyata Untuk Bumi Lestari di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, ia menuturkan belasungkawa atas korban yang meninggal dunia serta ribuan warga yang terdampak. Bahlil menegaskan bahwa seluruh pihak perlu memperbanyak doa dan memberikan dukungan moral bagi masyarakat di daerah bencana, termasuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang kini menghadapi situasi darurat.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil berbicara jujur tentang masa lalunya sebagai pengusaha di bidang kayu dan pertambangan. Ia mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral karena kegiatan usahanya dahulu erat kaitannya dengan penebangan pohon dan aktivitas ekstraktif. Pengalaman itulah yang menjadi refleksi baginya bahwa tata kelola sektor sumber daya alam yang tidak baik dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang dampaknya kini dirasakan masyarakat. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa buruknya pengelolaan pertambangan dan perkebunan sering kali berujung pada penggundulan hutan, longsor, dan banjir seperti yang terjadi di banyak daerah rawan bencana di Sumatera.
Sejak dipercaya memimpin Kementerian ESDM, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya berkomitmen melakukan penataan total terhadap pengelolaan pertambangan nasional. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan penambangan harus berorientasi pada keberlanjutan, termasuk memperketat regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, kegiatan eksplorasi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengancam keselamatan masyarakat di sekitar kawasan tambang. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mewajibkan perusahaan pertambangan menjaminkan biaya reklamasi sebelum memulai aktivitasnya. Kebijakan tersebut dirancang agar tidak ada lagi kawasan hutan yang ditinggalkan rusak setelah kegiatan tambang selesai.
Bahlil mengakui aturan tersebut menimbulkan protes dari sejumlah pengusaha. Namun, ia menegaskan bahwa negara harus tetap memegang kendali atas pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, era ketika dunia usaha bisa mengatur negara sudah berakhir. Ia menekankan perlunya keseimbangan: negara tidak boleh sewenang-wenang, tetapi pengusaha juga harus mengikuti aturan demi menjaga keberlanjutan lingkungan. Usai acara, saat ditanya mengenai dugaan peran tambang ilegal sebagai pemicu bencana, Bahlil memastikan pihaknya akan memeriksa secara menyeluruh penyebab yang ditudingkan.
Sementara itu, data terbaru menunjukkan betapa masif dampak bencana di Sumatera. Di Aceh, banjir melanda 16 kabupaten/kota dan memaksa lebih dari 20.700 warga mengungsi. Di Sumatera Utara, 12 kabupaten/kota terdampak dengan 43 korban meninggal dan puluhan masih dalam pencarian. Adapun di Sumatera Barat, bencana menelan 12 korban jiwa dan berdampak pada sekitar 12.000 warga, sehingga pemerintah provinsi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari.
_____________
liputansembilan