liputansembilan
Pernyataan Menteri Dalam Negeri terkait bantuan kemanusiaan dari Malaysia bagi korban banjir Sumatra memicu perhatian publik. Isu tersebut mencuat setelah Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menyampaikan tanggapan tertulis mengenai pernyataan Mendagri Tito Karnavian. Ray menilai perbandingan bantuan negara tetangga dengan kewajiban pemerintah terhadap warganya berpotensi menimbulkan tafsir yang tidak tepat dalam konteks hubungan antarnegara.
Dalam keterangannya, Ray menekankan bahwa bantuan kemanusiaan bersifat sukarela dan tidak dapat disamakan dengan kewajiban negara. Menurutnya, membandingkan nilai bantuan asing dengan anggaran pemerintah berisiko mengaburkan perbedaan mendasar antara empati sukarela dan tanggung jawab konstitusional. Ia juga menyoroti bahwa setiap pernyataan pejabat publik, khususnya Menteri Dalam Negeri, dapat dipersepsikan sebagai sikap resmi negara di mata internasional.
Ray menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam situasi bencana alam bersifat wajib, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar korban, penyediaan tempat tinggal sementara, serta pemulihan pascabencana. Sementara itu, bantuan dari negara lain atau pihak swasta merupakan bentuk solidaritas yang dinilai dari kerelaannya, bukan dari besar kecilnya nilai. Ia menyampaikan bahwa pencampuran dua konteks tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik dan berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan penjelasan mengenai bantuan yang direncanakan oleh pengusaha Malaysia berupa obat-obatan untuk korban banjir di Aceh. Berdasarkan penilaian pemerintah, nilai bantuan tersebut disebut tidak mencapai Rp1 miliar. Tito menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki anggaran dan sumber daya yang jauh lebih besar untuk penanganan bencana, serta telah mengerahkan dukungan dalam skala yang lebih luas.
Menurut Mendagri, penjelasan mengenai kapasitas negara penting disampaikan agar tidak muncul persepsi bahwa pemerintah tidak hadir secara optimal. Ia menambahkan bahwa penanganan bencana oleh negara dilakukan secara menyeluruh melalui anggaran nasional dan koordinasi lintas lembaga. Hingga kini, pernyataan dan tanggapan tersebut masih menjadi bahan diskusi publik, dengan harapan adanya komunikasi yang tetap menjaga kejelasan peran negara sekaligus menghormati solidaritas internasional.
_____________
