Imam Besar Front Persaudaraan Islam, Habib Rizieq Shihab, menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, mafia, dan oligarki ketika menyampaikan ceramah pada gelaran Reuni Akbar 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam penyampaiannya, Habib Rizieq menegaskan bahwa seluruh ormas Islam memiliki sikap tegas memandang pelaku korupsi dan jaringan mafia sebagai musuh bersama. Ia menuturkan, sekalipun ada oknum aparat yang membekingi para pelaku, umat akan tetap berada di barisan terdepan melawan praktik yang merusak bangsa tersebut. Pesan ini disampaikan untuk mendorong pemerintah konsisten dengan janji-janji yang sebelumnya sudah dideklarasikan. Seruan Habib Rizieq pun ramai diperbincangkan di berbagai kanal informasi, termasuk diskusi ihwal pemberantasan korupsi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memang pernah menegaskan komitmennya memberantas korupsi melalui pendekatan modern dan terukur. Dalam pidato perdana pada Sidang Paripurna MPR RI usai pelantikan dirinya sebagai Presiden RI periode 2024–2029, Prabowo menyampaikan bahwa perbaikan sistem, digitalisasi layanan, dan penegakan hukum yang tegas merupakan kunci mengurangi angka korupsi secara signifikan. Ia percaya bahwa reformasi struktural akan menutup celah praktik pungli maupun penyalahgunaan kewenangan. Komitmen tersebut mendapat apresiasi publik, terutama pada aspek modernisasi tata kelola pemerintahan yang selama ini didorong oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi. Pidato tersebut juga menjadi titik penting dalam perjalanan agenda reformasi birokrasi serta upaya memperkuat integritas pejabat negara.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa budaya antikorupsi harus dimulai dari para pemimpin. Ia mengutip pepatah, "Jika ikan membusuk, busuknya mulai dari kepala," sebagai simbol bahwa keteladanan menjadi kunci utama dalam membentuk pemerintahan yang bersih. Menurutnya, setiap pejabat dari seluruh tingkatan wajib menampilkan integritas tinggi sehingga mampu menjadi contoh bagi bawahannya. Prabowo memandang bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari etika kepemimpinan, selain penguatan sistem dan hukum yang berlaku. Dengan langkah ini, pemerintah berharap tercipta tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik mafia yang merugikan masyarakat luas. Harapan tersebut juga sejalan dengan aspirasi publik yang menuntut pemerintahan bersih, baik pada sektor pengelolaan anggaran, pelayanan publik, hingga upaya digitalisasi untuk mencegah celah kecurangan. Agenda ini turut menjadi perhatian para pengamat pemerintahan, khususnya dalam konteks good governance.
_____________
liputansembilan