liputansembilan
Memasuki sekitar 15 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinamika demokrasi Indonesia memperlihatkan corak yang berbeda dibanding periode sebelumnya. Dominasi koalisi besar di parlemen menghadirkan stabilitas politik yang relatif kuat, terutama dalam proses legislasi. Namun, situasi ini juga memunculkan kritik publik karena sejumlah kebijakan dinilai kurang merefleksikan aspirasi masyarakat luas pemerintahan Prabowo demokrasi Indonesia koalisi besar.
Dalam satu tahun terakhir, suasana di DPR RI cenderung berjalan tenang tanpa gejolak internal yang signifikan. Minimnya konflik terbuka antarfaksi membuat aktivitas legislasi berlangsung lebih lancar. Sejumlah pengamat menilai kondisi ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil pengelolaan politik yang terstruktur dari pimpinan dewan, sehingga para legislator berada dalam situasi yang relatif nyaman DPR RI legislasi stabilitas politik.
Salah satu figur yang disebut paling berpengaruh di Senayan adalah Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Perannya dinilai sangat sentral dalam menentukan arah pembahasan kebijakan strategis. Di ruang publik, ia bahkan kerap dijuluki "Don Dasco", merujuk pada kemampuannya mengorkestrasi dukungan mayoritas anggota dewan dalam meloloskan berbagai regulasi penting Sufmi Dasco Ahmad Partai Gerindra politik Senayan.
Laporan utama Majalah Tempo edisi Maret 2025 mengungkap adanya jaringan politik solid yang berada di bawah pengaruh Dasco. Dalam laporan tersebut muncul istilah Kabinda dan Adidas. Kabinda atau Kader Binaan Dasco merujuk pada kader, sebagian besar dari Gerindra, yang menempati posisi strategis di Alat Kelengkapan Dewan. Sementara Adidas atau Anak Didik Dasco menggambarkan jaringan lintas partai yang konsisten mendukung arah politiknya Majalah Tempo Kabinda Adidas politik.
Jaringan tersebut tersebar di berbagai komisi, panitia kerja, hingga Badan Legislasi DPR RI. Mengutip pembahasan Podcast Bocor Alus Politik, Baleg kini digambarkan seperti pabrik undang-undang yang bekerja nyaris tanpa hambatan sepanjang 2025. Model kepemimpinan ini membuat proses pembahasan RUU berlangsung cepat, meski efektivitasnya tetap menjadi perhatian publik menjelang 2026 terkait fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat Baleg DPR RUU kontrol demokrasi.
_____________
