liputansembilan
Ads
Dari hasil pertemuan tersebut, dihasilkan 10 kesimpulan penting yang menyoroti bagaimana seharusnya program Koperasi Desa Merah Putih dijalankan. Salah satu poin utama adalah soal pendekatan yang digunakan dalam implementasinya. DPR menegaskan bahwa program ini tak boleh hanya memakai metode top-down atau satu arah dari atas ke bawah.
Harus Tumbuh dari Masyarakat, Bukan Sekadar Proyek Pemerintah
Salah satu poin yang paling ditekankan adalah bahwa program ini bukan sekadar proyek dari pemerintah pusat. DPR menekankan pentingnya pendekatan yang partisipatif, melibatkan warga desa secara langsung sejak awal proses.
"Komisi VI DPR meminta Kementerian Koperasi untuk memastikan bahwa pendekatannya bukan top-down semata, tetapi mengedepankan edukasi, penguatan kapasitas, dan partisipasi aktif masyarakat," demikian bunyi salah satu simpulan rapat.
Dengan kata lain, warga desa bukan hanya objek dari program, tapi harus menjadi pelaku utama yang merasa memiliki koperasi mereka sendiri. Mereka lah yang nanti menjalankan, mengembangkan, dan mengambil manfaatnya. Gagasan ini sejalan dengan semangat koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.
Jumlah Bukan Segalanya: Kualitas Lebih Penting
Poin menarik lainnya dari hasil rapat adalah soal tolak ukur keberhasilan. DPR secara tegas meminta agar keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya dinilai dari banyaknya koperasi yang terbentuk.
"Kesuksesan program tidak boleh diukur hanya dari kuantitas. Lebih penting adalah seberapa jauh koperasi ini berhasil memberdayakan masyarakat desa secara nyata," lanjut DPR.
Hal ini penting, karena seringkali dalam program-program pemerintah sebelumnya, capaian hanya dilihat dari angka. Padahal, koperasi yang berjalan mandiri dan memberikan dampak langsung jauh lebih bermakna daripada koperasi yang hanya berdiri di atas kertas.
Isu Dualisme Dekopin Juga Jadi Perhatian
Selain bahas teknis program koperasi desa, Komisi VI juga menyoroti masalah internal dalam tubuh koperasi nasional. Ya, persoalan dualisme di Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) kembali mencuat.
Selama beberapa tahun terakhir, dualisme kepemimpinan Dekopin menjadi ganjalan serius yang menghambat laju gerakan koperasi. Dua kubu yang saling mengklaim keabsahan membuat banyak koperasi di daerah bingung harus tunduk kepada siapa.
DPR dalam rapat kali ini mendesak Kementerian Koperasi untuk segera menyelesaikan konflik tersebut. "Kemenkop harus ambil langkah konkret, termasuk rekonsiliasi, agar Dekopin kembali bersatu dan solid," tegas anggota dewan.
Anggaran Harus Naik, Kemenkop Harus Jadi Prioritas
Komisi VI juga menyentil soal anggaran yang selama ini dialokasikan ke Kementerian Koperasi. Menurut mereka, kalau pemerintah serius ingin mendorong ekonomi berbasis desa, maka anggaran untuk Kemenkop harus dinaikkan secara signifikan.
"Komisi VI DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran dan menjadikan Kementerian Koperasi sebagai prioritas nasional di periode 2024-2029," bunyi simpulan rapat lainnya.
Dengan anggaran yang lebih besar, program seperti Koperasi Desa Merah Putih bisa dijalankan lebih masif, merata ke seluruh pelosok negeri, dan tak berhenti hanya di Jawa atau kota-kota besar.
Koperasi Desa, Bukan Sekadar Formalitas
Program koperasi berbasis desa ini memang memiliki potensi besar untuk mengubah wajah ekonomi lokal. Tapi tentu saja, semua itu hanya bisa terwujud jika benar-benar dijalankan dengan pendekatan yang berorientasi pada masyarakat.
Banyak contoh kegagalan program pemerintah sebelumnya karena terlalu birokratis dan tidak menyentuh akar permasalahan. Maka dari itu, semangat koperasi yang tumbuh dari bawah harus dijaga. Koperasi tidak boleh hanya dijadikan alat politik atau alat formalitas demi pencitraan.
DPR dan Kemenkop: Sepakat Bergerak Bersama
Untungnya, dalam rapat kerja kali ini, terlihat adanya kesepahaman antara Komisi VI dan Kementerian Koperasi. Menteri Budi Arie menyambut baik masukan dan saran dari anggota dewan, dan berjanji akan menindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih menyentuh masyarakat.
Kerja sama lintas lembaga seperti ini memang dibutuhkan. Karena keberhasilan program semacam Koperasi Desa Merah Putih tak bisa hanya ditopang oleh satu institusi saja. Harus ada sinergi antara pusat dan daerah, eksekutif dan legislatif, serta masyarakat sebagai pelaku utama.
Momentum Baru untuk Ekonomi Rakyat
Kalau program ini bisa dijalankan dengan baik, maka Indonesia bisa melihat kebangkitan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Bukan sekadar bantuan sosial sesaat, tapi sistem ekonomi yang kokoh dan dikelola oleh rakyat sendiri.
Dari desa, Indonesia bisa bangkit. Dan koperasi bisa jadi kendaraan utamanya.
Kesimpulan: Harapan Baru untuk Desa
Program Koperasi Desa Merah Putih bisa jadi titik balik bagi pemberdayaan ekonomi desa. Tapi perlu dicatat: semua itu butuh pendekatan yang tepat, bukan sekadar formalitas birokratis.
Dengan dukungan dari DPR dan komitmen dari Kementerian Koperasi, serta pelibatan masyarakat yang maksimal, program ini bisa jadi salah satu tonggak penting dalam membangun ekonomi dari akar rumput.
_____________
