liputansembilan
Ads
Viralnya kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Medan rupanya berbuntut panjang. Setelah menjerat beberapa pejabat termasuk orang dekat Wali Kota Medan, Bobby Nasution, publik makin terbuka matanya soal kekuatan suara warga. Ternyata, semua bermula dari laporan warga Medan soal jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Dan dari situ, KPK masuk, menelusuri, hingga akhirnya OTT dilakukan.
Melihat itu, warga Jambi pun mulai bersuara. Di media sosial, muncul desakan agar KPK juga menoleh ke daerah mereka. Bukan tanpa alasan, warga Jambi menilai ada banyak persoalan di provinsi mereka yang pantas jadi perhatian lembaga antirasuah. Salah satu yang paling sering disebut adalah dugaan korupsi dana pembangunan Islamic Center, yang sudah lama dikeluhkan masyarakat tapi tak juga ada kejelasan hukum.
Di Twitter dan Facebook, tagar-tagar seperti #TangkapAlHaris dan #KPKKeJambi mulai bermunculan. Nama Gubernur Jambi Al Haris ikut diseret-seret oleh warganet, yang menilai harus ada pertanggungjawaban soal transparansi dana publik. Nggak cuma itu, beberapa kepala dinas juga ikut disebut sebagai pihak yang seharusnya diaudit secara menyeluruh, karena dianggap terlibat dalam berbagai proyek fiktif atau mangkrak.
Salah satu postingan yang viral memperlihatkan foto Islamic Center yang hingga kini belum rampung juga, padahal dana yang digelontorkan sudah besar. “Kami sudah lapor, kami sudah keluhkan berkali-kali. Jangan sampai kami harus nunggu viral dulu baru KPK turun ke sini,” tulis salah satu akun yang ikut menandai akun resmi KPK di Instagram.
Desakan ini jadi menarik karena muncul dari masyarakat sipil, bukan elite politik. Mereka merasa geram melihat bagaimana kasus di Medan bisa direspons cepat, sementara di Jambi keluhan demi keluhan hanya jadi headline media lokal tanpa tindak lanjut. Warga pun mulai ramai-ramai mendokumentasikan jalan rusak, proyek mangkrak, dan fasilitas umum yang tak terurus, sebagai bentuk tekanan agar pihak berwenang bertindak.
Ada juga yang menyindir bahwa seharusnya warga Jambi mulai "nge-prank" dengan membuat laporan jalan rusak disertai video viral, seperti yang terjadi di Medan. “Mungkin kalau jalan rusaknya ditaruh karpet merah dulu baru dilihat KPK,” canda seorang warga di kolom komentar.
KPK sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi soal desakan warga Jambi ini. Namun kalau berkaca dari kasus di Medan, bukan tidak mungkin suara warga ini bakal jadi bahan pertimbangan serius. Apalagi kalau laporan masyarakat disertai bukti-bukti konkret dan tekanan publik semakin kuat.
Satu hal yang pasti, warga kini sadar bahwa suara mereka bisa berdampak besar. Medan sudah membuktikannya. Sekarang, giliran Jambi menunggu giliran.
_____________
