liputansembilan 
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas aktivitas tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025, ia menyatakan tidak akan pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terlibat, tak peduli jabatan atau latar belakang mereka.
Prabowo memaparkan bahwa dirinya telah menerima laporan terkait 1.063 tambang ilegal yang saat ini masih beroperasi di Tanah Air. Menurutnya, jumlah tersebut bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kerugian besar yang harus ditanggung negara. Ia menyebut potensi kerugian negara akibat tambang ilegal itu mencapai sekitar Rp300 triliun.
"Ini bukan masalah kecil. Kerugian ini berarti hilangnya pemasukan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Karena itu, saya minta dukungan penuh dari seluruh anggota MPR dan partai politik untuk bertindak tegas terhadap tambang ilegal," ujarnya dengan nada tegas.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan bahwa peringatannya berlaku bagi siapa pun, termasuk tokoh berpengaruh maupun pejabat tinggi. "Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah dari TNI atau kepolisian, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.
Ia bahkan memberi instruksi khusus kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain bila melakukan penindakan di daerah tertentu. Langkah ini, menurutnya, dilakukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan jika aparat lokal terlibat atau memiliki hubungan dengan aktivitas tambang ilegal di wilayahnya.
Tidak hanya mengarahkan peringatan kepada aparat, Prabowo juga menyasar para kader partai politik. Ia meminta seluruh pimpinan dan anggota parpol, termasuk kader Partai Gerindra yang dipimpinnya, agar segera melapor kepada aparat penegak hukum apabila menemukan adanya tambang ilegal. "Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau ada yang terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi," tegasnya lagi.
Pesan ini memperlihatkan bahwa Prabowo ingin membangun komitmen kolektif dalam pemberantasan tambang ilegal, yang sering kali melibatkan jaringan kuat di berbagai tingkatan. Ia menilai bahwa keberhasilan penindakan membutuhkan dukungan lintas sektor — mulai dari pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, hingga partai politik.
Tambang ilegal selama ini menjadi masalah besar di Indonesia, tidak hanya karena merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan masalah sosial di daerah sekitarnya. Laporan yang diterima pemerintah menyebutkan bahwa banyak tambang ilegal dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki akses dan kekuatan, sehingga sulit disentuh hukum.
Prabowo menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan terukur. Ia juga mengingatkan bahwa upaya pemberantasan tambang ilegal bukan hanya soal penindakan, tetapi juga soal membangun kesadaran hukum dan menutup celah regulasi yang selama ini dimanfaatkan para pelaku.
Dalam konteks politik, pernyataan Prabowo ini juga menjadi sinyal kepada para elite bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan negara. Ia ingin memastikan bahwa pemerintahan yang ia pimpin tidak memberikan ruang bagi kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Instruksi untuk mengerahkan pasukan dari luar daerah saat melakukan penindakan di wilayah rawan keterlibatan aparat lokal menjadi salah satu langkah taktis yang jarang diambil oleh pemerintahan sebelumnya. Strategi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai perlindungan terhadap tambang ilegal.
"Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu," pungkas Prabowo, menutup pernyataannya di forum tersebut.
Pernyataan keras ini mendapat beragam respons. Sebagian kalangan memuji ketegasan Prabowo sebagai bentuk komitmen melindungi aset negara dan lingkungan, sementara sebagian lainnya menilai keberhasilan janji tersebut akan sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum di lapangan. Bagi banyak pihak, inilah momentum penting untuk membuktikan bahwa pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar retorika politik, tetapi akan diwujudkan dalam tindakan nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
_____________
