liputansembilan 
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2025 tercatat mencapai 433,3 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp7.002 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan 6,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun pertumbuhannya sedikit melambat dibanding triwulan I 2025 yang mencapai 6,4 persen (year on year/yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan ULN ini dipengaruhi oleh kontraksi yang masih terjadi pada utang luar negeri sektor swasta, meski lebih ringan dibanding triwulan sebelumnya.
Secara rinci, ULN pemerintah pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 210,1 miliar dolar AS, tumbuh 10,0 persen (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan 7,6 persen pada triwulan I 2025. Ramdan menuturkan, peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya arus modal asing yang masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik, di tengah ketidakpastian yang masih membayangi pasar keuangan global. "Kondisi ini menandakan investor masih memiliki kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Bank Indonesia menegaskan bahwa posisi ULN pemerintah tetap terkendali karena hampir seluruhnya berbentuk utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Struktur ini dianggap aman karena memberikan ruang pengelolaan keuangan negara yang lebih stabil dan mengurangi risiko jatuh tempo dalam jangka pendek.
Dilihat dari penggunaan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk mendukung berbagai program strategis. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menyerap porsi terbesar yakni 22,3 persen dari total ULN pemerintah. Disusul Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19 persen, sektor Jasa Pendidikan 16,4 persen, sektor Konstruksi 11,9 persen, serta sektor Transportasi dan Pergudangan 8,6 persen. Alokasi ini menunjukkan orientasi pembiayaan yang diarahkan untuk memperkuat infrastruktur sosial, layanan publik, dan pembangunan fasilitas umum.
Sementara itu, ULN swasta pada periode yang sama tercatat sebesar 194,9 miliar dolar AS, mengalami kontraksi 0,7 persen (yoy). Meski masih terkontraksi, angka ini membaik dibanding triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 1,0 persen. Penurunan utang swasta ini sebagian besar terjadi pada perusahaan non-lembaga keuangan, yang menyesuaikan pinjaman luar negerinya seiring dinamika permintaan dan pembiayaan domestik.
Ramdan mengungkapkan bahwa rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini berada di level 30,5 persen. Komposisi utang ini didominasi oleh utang jangka panjang yang mencapai 85 persen dari total ULN nasional, sehingga dinilai relatif aman dari risiko volatilitas pasar jangka pendek.
Pemerintah dan BI menyatakan akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk membiayai pembangunan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi pengelolaan utang diarahkan agar tetap produktif, sambil meminimalkan risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. "Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tegas Ramdan.
Pengamat ekonomi menilai, keberlanjutan ULN yang didominasi utang jangka panjang merupakan sinyal positif, namun tetap memerlukan pengawasan ketat. Jika pengelolaan tidak hati-hati, beban bunga dan cicilan pokok dapat menjadi tekanan bagi APBN di masa depan, apalagi dalam kondisi global yang rentan terhadap gejolak.
Selain itu, kondisi pasar keuangan global yang masih penuh ketidakpastian membuat pemerintah harus memastikan strategi pembiayaan tetap fleksibel. Ketergantungan terhadap investor asing melalui instrumen seperti SBN memang membantu pendanaan, namun juga membuka risiko arus modal keluar secara tiba-tiba (capital outflow) jika sentimen pasar berubah. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat basis pembiayaan dalam negeri dan meningkatkan kapasitas pendapatan negara.
Dengan posisi ULN yang cukup besar, tantangan ke depan adalah memastikan utang tersebut benar-benar digunakan untuk proyek-proyek produktif, terutama yang memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Transparansi dalam penggunaan dana juga menjadi kunci agar publik dapat melihat manfaat nyata dari pembiayaan yang bersumber dari utang luar negeri.
Saat ini, pemerintah berada pada persimpangan penting: menjaga kepercayaan investor internasional sembari mengamankan stabilitas fiskal domestik. Apabila strategi pengelolaan ULN dilakukan secara hati-hati dan terukur, utang luar negeri bisa menjadi instrumen yang mendukung kemajuan ekonomi nasional, bukan menjadi beban bagi generasi mendatang.
_____________
