liputansembilan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong agar bangunan sekolah atau fasilitas umum yang tidak lagi digunakan bisa dimanfaatkan untuk mempercepat program Koperasi Desa atau Kopdeskel Merah Putih. Menurut Tito, banyak aset milik pemerintah di daerah yang belum termanfaatkan secara optimal dan justru menjadi beban anggaran karena biaya perawatan terus berjalan tanpa memberi kontribusi ekonomi bagi masyarakat.
"Di desa banyak bangunan yang potensial untuk dijadikan koperasi Merah Putih. Misalnya, ada gedung sekolah dasar yang sudah tidak digunakan, atau balai latihan yang menganggur. Itu bisa kita manfaatkan," ujar Tito dalam rapat percepatan pendataan lahan Kopdeskel yang digelar secara hybrid pada Jumat (31/10/2025).
Ia menegaskan bahwa saat ini proses pendataan aset terus dilakukan secara masif dengan melibatkan kepala daerah di seluruh Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setiap kepala daerah diminta untuk memetakan aset milik pemerintah, mulai dari tingkat desa dan kelurahan hingga provinsi. Tujuannya agar seluruh aset yang tidak termanfaatkan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi rakyat melalui koperasi.
Menurut Tito, jika ditemukan bangunan yang tidak terpakai, lokasi tersebut sebaiknya segera didata sebagai aset yang berpotensi dimanfaatkan untuk program Kopdeskel Merah Putih. "Jangan biarkan bangunan itu hanya menjadi beban APBD. Justru dengan dihidupkan kembali lewat koperasi, bangunan itu bisa memberi nilai tambah bagi daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak aset pemerintah daerah, seperti gedung sekolah kosong atau balai pelatihan yang tak terpakai, masih membutuhkan biaya pemeliharaan, listrik, dan kebersihan. Dengan dijadikan pusat kegiatan koperasi, bangunan-bangunan itu tidak hanya hidup kembali, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
Tito menilai bahwa program Kopdeskel Merah Putih merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan aset menganggur menjadi sumber pendapatan baru. "Koperasi Merah Putih ini bukan sekadar wadah usaha, tapi juga penggerak ekonomi rakyat di desa. Dampaknya akan luar biasa, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, hingga nasional," jelasnya.
Menurutnya, keberadaan koperasi di tingkat desa akan membantu perputaran uang di daerah lebih cepat. Ketika masyarakat aktif berproduksi dan bertransaksi di koperasi, maka efek ekonomi yang ditimbulkan akan berantai dan memperkuat daya beli masyarakat. "Jika koperasi ini berkembang di setiap desa, maka ekonomi nasional juga akan ikut tumbuh," kata Tito dengan optimistis.
Selain fokus pada bangunan, Tito juga menginstruksikan agar pemerintah daerah mendata lahan-lahan potensial untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa ada empat kriteria lahan yang layak untuk dijadikan pusat kegiatan koperasi. Pertama, lahan harus memiliki alas hak atau sertifikat yang sah agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Kedua, lahan minimal seluas 1.000 meter persegi untuk menjamin ruang kegiatan ekonomi yang cukup luas.
Kriteria ketiga adalah lokasi lahan harus strategis dan mudah diakses masyarakat. Sementara keempat, kondisi lahan harus stabil dan siap untuk pembangunan. Dengan memenuhi empat kriteria tersebut, Tito berharap setiap koperasi yang dibangun bisa langsung beroperasi tanpa hambatan teknis. "Pendataan ini penting agar tidak ada tumpang tindih kepemilikan dan bisa langsung dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Dalam proses pendataan, Kemendagri akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI. Tito mengungkapkan bahwa kolaborasi ini memungkinkan proses verifikasi berjalan lebih cepat karena jejaring TNI menjangkau hingga ke tingkat Babinsa dan Kodim. "Kerja sama ini akan mempercepat pendataan, memastikan semua aset terpetakan dengan baik, dan siap dimanfaatkan," tandasnya.
Tito optimistis program Kopdeskel Merah Putih akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa. Dengan memanfaatkan aset yang ada, daerah bisa mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pusat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi. "Kalau koperasi ini hidup di setiap desa, maka tidak hanya ekonomi yang bangkit, tapi juga semangat gotong royong dan nasionalisme masyarakat akan tumbuh kembali," pungkasnya.
_____________
