liputansembilan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, ia menyatakan tidak segan merumahkan seluruh pegawai bea cukai tanpa pembayaran gaji apabila kinerja lembaga tersebut tidak menunjukkan perbaikan signifikan dalam satu tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa pembenahan DJBC merupakan prioritas besar pemerintah untuk menutup celah praktik yang merugikan negara, termasuk penyelundupan dan pungutan liar. Purbaya menilai langkah tegas diperlukan agar DJBC benar-benar bertransformasi menjadi institusi modern dan bersih. Ia juga menyinggung praktik masa lalu pada era Orde Baru yang sempat menyerahkan fungsi kepabeanan kepada pihak swasta.
Menurut Purbaya, opsi pembekuan instansi DJBC terbuka apabila pembenahan tidak berjalan, termasuk mengalihkan tugas kepabeanan kepada perusahaan swasta yang dinilai lebih efisien. Konsekuensinya, pegawai bea cukai berpotensi dirumahkan hingga pensiun tanpa menerima gaji. Ia menyebut langkah ekstrem tersebut merupakan bentuk dorongan agar setiap pegawai memiliki kesadaran penuh bahwa era ketidakdisiplinan sudah berakhir. Dengan tekanan ini, ia berharap praktik permainan HS Code, penyelundupan barang mewah, hingga pungli di pelabuhan bisa ditekan tajam dalam satu tahun ke depan. Purbaya mengakui mustahil mencapai kondisi tanpa pelanggaran sama sekali, tetapi ia optimistis angka penyimpangan dapat ditekan signifikan melalui reformasi menyeluruh.
Terpisah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengakui perlunya pembaruan internal yang serius. Ia menegaskan bahwa DJBC tengah merancang langkah konkret, mulai dari perbaikan budaya organisasi, peningkatan integritas pegawai, hingga penguatan pengawasan di pelabuhan dan bandara. Djaka menyebut DJBC tidak ingin kembali mengulang "sejarah kelam" kepabeanan periode 1985–1995, ketika praktik negatif merebak luas. Karena itu, ia memastikan langkah berbenah dilakukan secara berkelanjutan, termasuk memperkuat monitoring digital, memperketat sistem layanan, dan menciptakan ekosistem kerja yang lebih transparan. Ia menambahkan bahwa DJBC terus bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan reformasi berjalan di seluruh lini.
Komitmen pembenahan ini diharapkan menciptakan layanan kepabeanan yang semakin kredibel, mampu mendukung iklim investasi, serta melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang ilegal. Selain itu, DJBC menargetkan terciptanya citra baru sebagai institusi modern yang berpihak pada kepentingan publik dan menjaga marwah fiskal negara. Baik Kemenkeu maupun DJBC meyakini momentum ini dapat menjadi awal perubahan besar dalam reformasi pelayanan kepabeanan di Indonesia.
_____________
