Komisi IV DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Titiek Soeharto. Pertemuan tersebut difokuskan pada permintaan penjelasan terkait rangkaian bencana ekologis di kawasan Sumatera, khususnya banjir yang membawa kayu-kayu gelondongan dan memperparah kondisi di lapangan. Dalam forum itu, Komisi IV menyoroti pentingnya penanganan menyeluruh, mengingat bencana terjadi di wilayah yang terhubung secara ekologis. Diskusi mengenai kerusakan lingkungan pun menjadi perhatian utama.
Titiek menyampaikan bahwa banjir dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat tidak bisa hanya dipandang sebagai akibat anomali cuaca. Menurutnya, bencana hidrometeorologi yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya kerusakan alam yang tidak bisa lagi diabaikan. Ia menegaskan bahwa hujan deras akibat badai siklon tropis memang merupakan fenomena alam, namun kondisi tanah yang tak mampu menahan air menunjukkan adanya degradasi hutan di hulu. Titiek mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa terus menyalahkan faktor cuaca tetapi mengabaikan kerusakan yang sudah terjadi. Gagasannya mempertegas pentingnya konservasi hutan yang lebih serius.
Ia juga menyoroti keterhubungan Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai satu kesatuan ekologis dalam bentang Pegunungan Bukit Barisan. Menurutnya, ketika bencana terjadi bersamaan di tiga provinsi tersebut, itu menandakan adanya persoalan serius pada kondisi hutan dan area hulu yang berfungsi sebagai penyangga air. Titiek menegaskan bahwa banjir yang terjadi serentak merupakan indikator bahwa menara air di wilayah tersebut sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ia menilai perlu ada langkah terpadu dalam pemulihan kawasan hulu agar siklus hidrologi dapat berjalan normal kembali. Pembenahan ini, katanya, membutuhkan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, termasuk pemetaan ulang kawasan rawan. Komisi IV mendorong agar mitigasi bencana diperkuat secara strategis.
Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli Antoni membuka paparannya dengan menyatakan bahwa kejadian tersebut menjadi pemicu bagi kementeriannya untuk mengevaluasi menyeluruh penataan kelola hutan. Ia menegaskan bahwa peristiwa banjir dan longsor di Sumatera menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola hutan (forest governance), agar kejadian serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang. Raja Juli menekankan perlunya peningkatan pengawasan di lapangan, pembenahan regulasi, hingga penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, penanganan hutan tidak hanya sebatas regulasi, tetapi harus menyentuh pengelolaan konkret yang dapat mencegah degradasi ekosistem. Kementerian, ujarnya, berkomitmen menghadirkan langkah-langkah perbaikan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan kondisi geografis.
_____________
liputansembilan