liputansembilan
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengungkap detail lawatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Arab Saudi pada 2023 saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024. Dito mengaku dicecar pertanyaan seputar rangkaian agenda kunjungan kerja kenegaraan yang saat itu ia ikuti mendampingi Presiden.
Usai diperiksa sekitar empat jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Dito menyampaikan bahwa penyidik meminta penjelasan rinci mengenai konteks, agenda, dan substansi pertemuan selama kunjungan tersebut. Ia menegaskan telah memaparkan seluruh detail yang diketahuinya, termasuk latar pertemuan dan topik-topik yang dibahas pada kesempatan itu.
Menurut Dito, kunjungan ke Arab Saudi merupakan agenda resmi negara yang mencakup keikutsertaan dalam forum internasional serta pertemuan bilateral dengan pemerintah setempat. Dalam rangkaian pertemuan itu, kerja sama lintas sektor menjadi fokus, termasuk bidang olahraga. Ia menyebut adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta sejumlah kementerian dan lembaga lain. Dokumen MoU tersebut, kata Dito, turut ia bawa dan perlihatkan kepada penyidik sebagai bagian dari klarifikasi.
Dito juga membenarkan bahwa isu penyelenggaraan ibadah haji sempat disinggung dalam pertemuan antara Jokowi dan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman. Namun, ia menekankan pembahasan itu tidak secara spesifik menyinggung angka kuota. Topik yang dibicarakan lebih luas, mencakup pelayanan haji secara keseluruhan, mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia dan kompleksitas layanan yang dibutuhkan setiap musim haji.
Ia menjelaskan, pembicaraan mengenai haji tersebut terjadi dalam suasana santai, yakni saat jamuan makan siang antara Jokowi dan MBS. Selain isu haji, pertemuan itu juga membahas kerja sama investasi serta perkembangan proyek strategis Indonesia, termasuk rencana dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan demikian, menurut Dito, diskusi yang berlangsung bersifat komprehensif dan tidak terfokus pada satu isu semata.
Keterangan Dito menjadi bagian dari rangkaian pengusutan KPK terhadap dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan. Penyidik masih menelusuri alur keputusan dan komunikasi antarpejabat yang terlibat dalam proses tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi kunci, termasuk pejabat yang ikut dalam lawatan kenegaraan, dinilai penting untuk memetakan konteks kebijakan dan memastikan apakah ada pelanggaran hukum dalam pengambilan keputusan terkait kuota haji.
_____________
