liputansembilan
Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melarang angkutan batu bara melintas di jalan umum mulai menimbulkan efek berantai ke wilayah sekitar. Dampak paling terasa kini dirasakan Provinsi Bengkulu, yang dilaporkan mengalami penurunan signifikan stok batu bara untuk pembangkit listrik. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terkait pasokan energi dan potensi gangguan listrik dalam waktu dekat.
Larangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menertibkan lalu lintas dan menekan kerusakan jalan akibat truk batu bara. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru menyeret provinsi tetangga ke dalam pusaran masalah. Bengkulu yang selama ini mengandalkan suplai batu bara melalui jalur darat dari wilayah Sumatera Selatan, kini menghadapi situasi genting karena pasokan tak lagi lancar.
Informasi yang beredar menyebutkan, stok batu bara di sejumlah pembangkit listrik di Bengkulu kian menipis. Kondisi ini membuat perusahaan pemasok mengambil langkah cepat dengan mengajukan permohonan diskresi atau keringanan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya, truk-truk pengangkut batu bara dapat kembali diizinkan melintas demi menjaga keberlangsungan pasokan energi.
Permohonan tersebut menandakan bahwa situasi tidak lagi berada di tahap wajar. Ketergantungan antarwilayah dalam rantai distribusi energi membuat satu kebijakan di suatu daerah bisa berdampak luas. Bengkulu bukan satu-satunya daerah yang terdampak. Jambi juga ikut terseret dalam imbas kebijakan ini, mengingat jalur distribusi batu bara kerap melintasi beberapa provinsi sekaligus.
Di tengah situasi ini, muncul kekhawatiran akan potensi krisis listrik jika pasokan batu bara terus tersendat. Wacana pemadaman bergilir mulai ramai dibicarakan di kalangan masyarakat, meski belum ada pernyataan resmi dari otoritas kelistrikan. Ketidakpastian ini memicu spekulasi publik, terutama soal sejauh mana pemerintah daerah siap mengantisipasi dampak lanjutan.
Isu ini pun berkembang menjadi perbincangan politik. Kebijakan larangan angkutan batu bara dinilai tidak hanya menyentuh soal infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyangkut stabilitas energi dan hubungan antarpemerintah daerah. Sejumlah pihak menilai, tanpa koordinasi lintas provinsi yang matang, kebijakan semacam ini berpotensi menimbulkan masalah baru yang lebih besar.
Di sisi lain, tekanan terhadap Pemprov Sumsel kian menguat. Di satu sisi dituntut konsisten menegakkan aturan, di sisi lain diminta mempertimbangkan dampak ekonomi dan energi bagi daerah lain. Publik kini menanti, apakah larangan ini akan dilonggarkan demi kepentingan pasokan listrik, atau justru tetap dipertahankan dengan segala konsekuensinya.
_____________
