liputansembilan
Ads
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam program "Adisty on Point" yang tayang di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat (23/5/2025). Dalam tayangan itu, Roy secara gamblang mengungkapkan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim jauh dari kata terbuka dan layak untuk dipertanyakan publik.
Rencana Laporan ke Lembaga Pengawas Internal
Menurut Roy, proses penyelidikan tersebut tidak hanya perlu dipertanyakan, tapi juga layak untuk dibawa ke lembaga-lembaga pengawas internal seperti Wassidik (Pengawasan dan Penyidikan), Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), dan bahkan ke Kapolri langsung. Ia menegaskan bahwa walaupun laporan itu masuk ke ranah internal Polri, bukan berarti tidak penting.
"Ini penting agar publik tahu bahwa ada prosedur yang tidak benar dalam pengusutan kasus ini," ujarnya. Ia merasa harus melakukan hal ini karena publik berhak tahu proses apa yang sebenarnya terjadi, terutama terkait isu sensitif seperti keaslian ijazah Jokowi yang sudah lama jadi bahan perdebatan.
Tudingan Proses Penyelidikan yang Tertutup
Salah satu hal yang membuat Roy merasa perlu melapor adalah proses penyelidikan yang dianggapnya dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan pihak-pihak yang relevan. Ia mencontohkan bahwa hingga saat ini, pihak dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang dipimpin oleh Eggy Sudjana belum juga dimintai keterangan oleh penyidik.
"Ini sangat janggal. Kenapa prosesnya diam-diam? Kenapa tidak dilakukan secara terbuka? Harusnya gelar perkara ini dilakukan secara terbuka. Tampilkan ijazahnya, undang para ahli, biar semua pihak bisa menilai secara objektif," kata Roy dengan nada kesal. Ia menilai bahwa keterlibatan ahli dan transparansi dalam penyelidikan sangat penting, terutama jika menyangkut dokumen kenegaraan seperti ijazah Presiden.
Keraguan atas Dokumen Pembanding
Roy juga menyoroti soal tiga dokumen pembanding yang digunakan dalam analisa Bareskrim. Menurutnya, identitas dari pemilik tiga ijazah pembanding tersebut tidak pernah diungkap ke publik. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa dokumen pembanding itu bisa saja palsu atau direkayasa untuk kepentingan tertentu.
"Kalau identitas pemilik ijazah pembanding saja tidak dibuka, bagaimana kita bisa yakin itu bukan rekayasa? Bisa saja itu dicetak baru atau dari kelompok yang berpihak," ungkap Roy. Ia menambahkan, "Jangan-jangan itu gerombolan yang memang sudah punya niat menutupi kebenaran."
Kecurigaan ini pun mempertegas keinginannya untuk mendorong audit independen yang dilakukan secara terbuka. Menurutnya, hanya dengan melibatkan ahli forensik independen yang kredibel, kebenaran bisa terungkap secara adil dan tidak memihak siapa pun.
Penegasan Bareskrim soal Ijazah Jokowi
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, telah mengumumkan bahwa penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Joko Widodo resmi dihentikan. Menurutnya, setelah melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi dan membandingkannya dengan dokumen milik alumni seangkatannya di Fakultas Kehutanan UGM, hasilnya menunjukkan bahwa semua dokumen tersebut identik dan berasal dari satu sumber yang sama.
"Dari semua bukti dan pembanding, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur tindak pidana, sehingga kasus ini dihentikan penyelidikannya," tegas Djuhandhani saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta.
Namun bagi Roy dan pihak-pihak yang masih menyimpan keraguan, kesimpulan ini tidak cukup meyakinkan. Mereka meminta proses yang lebih transparan dan bisa diakses oleh publik.
Tuntutan Transparansi dan Audit Terbuka
Roy menegaskan bahwa dalam kasus sebesar ini, publik perlu mendapat informasi secara terbuka. Tidak hanya sekadar pengumuman dari pihak kepolisian, tapi juga dokumentasi lengkap proses penyelidikan, hasil uji laboratorium, dan detail identitas para pembanding.
"Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, buka saja semuanya. Kenapa takut?" tanya Roy. Ia menilai bahwa langkah ini penting agar masyarakat bisa kembali percaya kepada aparat penegak hukum.
Terlebih, dalam era digital seperti sekarang, transparansi bukan hanya kebutuhan, tapi juga tuntutan publik. Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi, ahli forensik, dan publik, Roy yakin bahwa kebenaran bisa ditegakkan.
Respons Publik dan Imbas Politik
Pernyataan Roy ini tentu memicu reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung langkah Roy karena merasa penyelidikan ini terlalu tertutup, namun tidak sedikit juga yang menganggap bahwa isu ini sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi.
Terlepas dari pro dan kontra, isu ini telah memperlihatkan bagaimana opini publik bisa sangat dipengaruhi oleh ketidakjelasan informasi dan minimnya transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan tokoh besar seperti Presiden.
Apakah langkah Roy akan mengubah arah kasus ini? Atau justru menambah polemik baru? Waktu yang akan menjawab, tapi satu hal yang pasti: publik kini semakin kritis dan tak segan menuntut kejelasan atas segala bentuk penyelidikan, apalagi yang menyangkut pemimpin negara.
_____________
