liputansembilan
Ads
"Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi," ujar Bonnie dengan nada tegas, Rabu (18/6/2025). Menurutnya, sejarah bangsa tidak boleh ditulis dari sudut pandang kekuasaan semata.
Bonnie: Jangan Tulis Sejarah Secara Parsial
Bonnie memperingatkan Kementerian Kebudayaan agar tidak melakukan penulisan sejarah dengan pendekatan selektif. Ia khawatir proyek ini malah menjadi alat pembenaran politik yang menghapus fakta-fakta penting tentang kekerasan masa lalu.
"Kalau hanya untuk kepentingan politis, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini," kata Bonnie. Ia menegaskan bahwa sejarah adalah milik rakyat, bukan milik penguasa. Terlebih jika sejarah itu menyangkut penderitaan masyarakat sipil.
Kasus Pemerkosaan Perempuan Tionghoa Tidak Bisa Dihapus
Bonnie menyoroti secara khusus kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998. Ia menilai, mempertanyakan istilah "massal" adalah bentuk pengaburan fakta dan tidak berempati pada para penyintas.
"Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya justru mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut? Laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban perkosaan," tegasnya.
Dengan nada prihatin, Bonnie mengingatkan bahwa menyangsikan peristiwa pemerkosaan hanya akan menambah luka lama yang belum sepenuhnya pulih. Trauma dan rasa tidak adil masih membekas dalam diri para korban dan keluarganya.
Komnas Perempuan: Penyangkalan Perpanjang Impunitas
Tak hanya Bonnie, Komnas Perempuan juga mengecam pernyataan Fadli Zon. Komisioner Dahlia Madanih menyatakan bahwa para penyintas telah memikul beban psikologis dalam diam selama bertahun-tahun. Maka dari itu, bentuk penyangkalan apa pun, apalagi dari pejabat negara, hanya akan memperpanjang impunitas.
"Ini bukan hanya menyakitkan, tapi memperpanjang impunitas," ujarnya, Minggu (15/6). Menurut Dahlia, negara seharusnya hadir untuk mendengar, bukan malah meragukan pengalaman pahit yang dialami para perempuan korban kekerasan seksual dalam tragedi 1998.
Pernyataan Fadli Zon yang Menuai Polemik
Polemik bermula dari pernyataan Fadli Zon dalam sebuah wawancara yang menyinggung soal tidak adanya data valid mengenai pemerkosaan massal dalam kerusuhan 13–14 Mei 1998. Ia menyebut laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kala itu tidak memiliki bukti kuat seperti nama korban, lokasi, dan waktu kejadian yang jelas.
"Laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid," kata Fadli dalam klarifikasi tertulisnya, Senin (16/6/2025). Ia juga menyebut bahwa bahkan media besar pun gagal mengungkap fakta yang mendalam soal ini.
Namun, Fadli menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menihilkan penderitaan korban. Ia justru mengaku mengecam segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, baik di masa lalu maupun saat ini.
Klarifikasi yang Tidak Meredakan Kekecewaan
Meski sudah menyampaikan klarifikasi, gelombang kritik terhadap Fadli belum juga surut. Banyak pihak menilai klarifikasi tersebut masih menyiratkan ketidakpercayaan terhadap korban. Bahkan dianggap sebagai bentuk delegitimasi terhadap kesaksian penyintas.
"Fadli bilang dia menghargai korban, tapi kok justru mempertanyakan validitas peristiwa yang dialami para perempuan itu? Ini membingungkan," kata salah satu aktivis HAM yang enggan disebutkan namanya.
Sejarah Tak Bisa Dihapus dari Luka Kolektif
Peristiwa Mei 1998 bukan hanya tentang kejatuhan rezim Soeharto. Ia juga menyimpan luka kolektif bangsa, terutama dari kalangan Tionghoa yang jadi sasaran kekerasan. Laporan investigatif, kesaksian korban, dan pengakuan aktivis HAM menunjukkan bahwa kekerasan seksual memang terjadi secara sistematis.
Namun, hingga kini, belum ada keadilan yang tuntas bagi para penyintas. Tak sedikit korban yang memilih bungkam karena trauma, tekanan sosial, hingga rasa malu. Proyek penulisan ulang sejarah dianggap sebagian kalangan sebagai ancaman terhadap ingatan kolektif dan pengaburan kebenaran.
Bonnie Serukan Transparansi dan Keterlibatan Publik
Untuk itu, Bonnie menekankan pentingnya transparansi dalam proyek penulisan sejarah nasional. Ia meminta agar penyusunan sejarah tidak hanya dilakukan oleh sekelompok kecil elit, tetapi harus melibatkan akademisi, sejarawan independen, aktivis HAM, serta suara korban.
"Sejarah harus ditulis secara inklusif, bukan versi penguasa. Kalau mau adil, semua pihak harus diundang bicara. Jangan sembunyi di balik kata 'persatuan', tapi malah menutup luka," jelasnya.
Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Polemik Ini?
Perdebatan seputar pemerkosaan massal 1998 bukan sekadar soal istilah, tapi soal pengakuan dan keadilan. Negara dituntut hadir, bukan hanya mencatat, tapi juga memastikan bahwa penderitaan korban diakui dan tidak dihapus dari narasi bangsa.
Proyek penulisan ulang sejarah harus mampu merangkul semua sisi realitas, meski itu menyakitkan. Karena sejarah bukan hanya tentang kejayaan, tapi juga tentang luka dan bagaimana kita belajar darinya.
_____________
