liputansembilan
Ads
Roy Suryo, yang dikenal sebagai analis teknologi informasi, kembali menegaskan keraguannya terhadap keabsahan ijazah dan skripsi Jokowi yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, berdasarkan hasil analisis yang ia lakukan bersama timnya, ijazah serta skripsi yang bersangkutan tidak valid. "Saya bersama dokter Rizmon akan memaparkan hasil analisis teknis secara detail. Intinya nanti saya jelaskan bahwa ijazah dan skripsi itu 99,9 persen palsu," kata Roy Suryo tegas di hadapan media.
Ia menambahkan bahwa keyakinannya itu bukan tanpa dasar. Roy Suryo mengklaim memiliki sejumlah bukti pendukung yang kuat untuk membuktikan dugaan tersebut. Bukti-bukti itu akan ia paparkan dalam forum gelar perkara khusus ini. Salah satu bukti yang disebutkan adalah dokumentasi historis tentang kemunculan pertama kali fotokopi ijazah Jokowi yang dipublikasikan.
Roy merinci, pertama kali keberadaan fotokopi ijazah Jokowi muncul ketika Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, memberikan pernyataan resmi pada tanggal 24 Oktober 2022. Kala itu, menurut Roy, Dr. Sigit menerangkan soal ijazah Jokowi dan video pernyataan itu bisa ditonton di YouTube. "Saya nanti akan tunjukkan ringkasannya, jika waktunya memungkinkan kita putarkan juga video-nya. Ringkasan ini penting sebagai gambaran awal," ujar Roy lagi.
Sejatinya, gelar perkara ini semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 3 Juli 2025, namun atas pertimbangan tertentu, agenda tersebut dipercepat menjadi hari ini. Percepatan ini menambah kesan bahwa kasus dugaan pemalsuan ijazah Jokowi mendapatkan atensi khusus dari aparat penegak hukum.
Di sisi lain, penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi tidak hanya bergulir di Bareskrim. Polda Metro Jaya saat ini juga tengah menangani setidaknya enam laporan yang dilayangkan terkait isu serupa. Menariknya, satu dari enam laporan itu justru dilaporkan langsung oleh Presiden Jokowi sendiri, sebagai upaya membela diri dari tuduhan-tuduhan yang beredar.
Kasus ini telah menjadi perhatian luas masyarakat karena melibatkan figur nomor satu di Indonesia. Pro dan kontra mengiringi perkembangan penyelidikan, mengingat Jokowi adalah alumni UGM yang kiprah politiknya telah dikenal luas hingga ke level internasional. Sejumlah pihak menilai tuduhan ini merupakan upaya untuk menjatuhkan citra presiden yang selama dua periode memimpin Indonesia.
Meski demikian, kubu yang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi tetap bersikeras bahwa klarifikasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan terbuka. Roy Suryo sendiri dikenal sebagai salah satu kritikus vokal yang kerap mengangkat isu-isu terkait keaslian dokumen publik milik pejabat negara.
Dalam forum gelar perkara hari ini, Roy bersama dokter Rizmon berencana membeberkan analisis teknis terkait dokumen akademik Jokowi. Analisis tersebut kabarnya melibatkan metode digital forensic dan pemeriksaan metadata dokumen yang dipublikasikan.
Perdebatan soal ijazah Jokowi sebenarnya bukan hal baru. Isu ini sempat mencuat sejak 2019, namun kemudian mereda. Baru pada 2022, isu ini kembali mencuat setelah sejumlah pihak mempersoalkan tampilan ijazah Jokowi yang menurut mereka tidak sesuai dengan standar pada zamannya.
Masyarakat pun terbagi dua. Sebagian mendukung langkah Roy Suryo dan TPUA untuk membongkar kebenaran melalui jalur hukum, sebagian lagi menilai isu ini hanya sekadar sensasi politik yang berulang kali dimunculkan menjelang tahun-tahun politik.
Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari UGM terkait perkembangan terbaru kasus ini. Sebelumnya, UGM pernah menegaskan bahwa Jokowi adalah lulusan sah dari Fakultas Kehutanan, dan segala dokumen akademiknya telah terverifikasi secara internal. Namun, pihak-pihak yang mengajukan laporan menilai klarifikasi itu belum cukup meyakinkan secara publik.
Di sisi lain, kasus ini memicu diskusi lebih luas tentang pentingnya keterbukaan data akademik pejabat publik di Indonesia. Banyak pihak yang menginginkan ke depannya, dokumen akademik pejabat negara bisa diverifikasi secara terbuka untuk mencegah polemik serupa.
Meski proses hukum masih berlangsung, hasil gelar perkara khusus hari ini kemungkinan besar akan menjadi penentu langkah hukum berikutnya. Apakah kasus ini akan berlanjut ke penyidikan atau justru dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana.
Situasi ini menunjukkan bagaimana isu personal seperti ijazah bisa menjadi polemik nasional, apalagi jika menyangkut Presiden Indonesia. Masyarakat kini menanti transparansi dari hasil penyelidikan Bareskrim dan Polda Metro Jaya agar persoalan ini tidak berlarut-larut di ruang publik.
Kasus dugaan pemalsuan ijazah Jokowi seolah membuka kembali perdebatan lama tentang integritas pemimpin negeri ini. Apakah benar dokumen tersebut palsu, ataukah semua tuduhan hanya rekayasa politik? Waktu dan proses hukum yang akan menjawabnya.
_____________
