liputansembilan.com
Dalam surat tersebut, salah satu poin utama yang ditekankan adalah larangan bagi siswa untuk berada di luar rumah melewati pukul 22.00 WIB. Dengan kata lain, para siswa di Aceh diminta untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah setelah jam 10 malam. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan belajar dan kehidupan sosial yang lebih kondusif bagi para siswa, serta membatasi kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang atau hal-hal negatif lainnya yang kerap terjadi di malam hari.
Surat Edaran ini telah mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari Plt. Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Aceh Tengah, Isma Hendra, M.Pd. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah langsung menindaklanjuti Surat Edaran tersebut dengan menginstruksikan seluruh kepala sekolah di wilayah kerjanya untuk mensosialisasikan isi surat tersebut kepada para orang tua siswa. Langkah ini diambil agar kebijakan pembatasan jam malam ini dapat diimplementasikan secara maksimal dan didukung oleh seluruh elemen pendidikan, terutama pihak keluarga siswa.
"Sudah kita instruksikan dan meminta Kepala Sekolah untuk menyampaikan kepada wali murid agar dijalankan dengan baik," ungkap Isma Hendra. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di daerah berjalan dengan cepat dan responsif dalam menyikapi arahan dari pemerintah.
Isma Hendra juga menyambut positif kebijakan ini, karena menurutnya kebijakan ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan karakter dan sikap para siswa. Dengan adanya pembatasan jam malam, para siswa akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, beristirahat, atau mengerjakan tugas sekolah, daripada berkeliaran di luar tanpa pengawasan yang jelas. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk pembentukan kedisiplinan dan penguatan nilai-nilai moral di kalangan pelajar.
Menurutnya, "Tentunya ini untuk kebaikan anak didik kita ke depan. Hal positif yang harus didukung dengan baik oleh semua pihak." Dengan pernyataan ini, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dukungan kolektif menjadi kunci utama agar kebijakan tidak hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan dan dirasakan manfaatnya.
Kebijakan ini juga mencerminkan perhatian serius Pemerintah Aceh terhadap kondisi sosial dan mental generasi muda, terutama siswa sekolah. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan yang dihadapi siswa tidak hanya terbatas pada akademik, tetapi juga gangguan eksternal seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi, dan minimnya waktu istirahat karena aktivitas malam yang tidak terkontrol.
Pembatasan jam malam ini diharapkan menjadi langkah preventif untuk menjaga anak-anak dari potensi negatif tersebut. Apalagi di era digital seperti saat ini, berbagai bentuk gangguan dan pengaruh buruk bisa datang dengan mudah melalui media sosial atau pergaulan yang tidak sehat. Dengan membatasi aktivitas malam hari, setidaknya orang tua dapat lebih mudah memantau anak-anak mereka dan menciptakan rutinitas malam yang lebih produktif.
Dari perspektif pendidikan, kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan karakter siswa. Dalam dunia pendidikan modern, aspek karakter dianggap sama pentingnya dengan pencapaian akademik. Karakter seperti tanggung jawab, disiplin, dan pengendalian diri bisa mulai dilatih dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti tidur tepat waktu dan tidak keluyuran malam hari.
Pihak sekolah pun diharapkan untuk tidak hanya mensosialisasikan kebijakan ini, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan kedisiplinan. Guru dan tenaga pendidik memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang alasan di balik pembatasan jam malam ini, bukan hanya menyampaikannya sebagai aturan tanpa makna. Pembelajaran yang bersifat edukatif dan komunikatif sangat dibutuhkan agar siswa bisa menerima dan menjalankan kebijakan ini dengan kesadaran penuh.
Tak kalah penting, orang tua juga memiliki peran sentral. Tanpa dukungan dan pengawasan dari rumah, kebijakan ini akan sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, sekolah-sekolah diharapkan menjalin komunikasi aktif dengan orang tua atau wali murid. Sosialisasi melalui rapat orang tua murid, penyebaran informasi melalui grup media sosial sekolah, maupun pendekatan personal harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam konteks sosial yang lebih luas, kebijakan pembatasan jam malam juga memiliki potensi untuk menekan angka kenakalan remaja. Banyak kasus pelanggaran hukum, seperti balap liar, tawuran, hingga penggunaan narkoba, terjadi di malam hari ketika pengawasan dari keluarga dan masyarakat mulai melemah. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan ruang gerak untuk melakukan tindakan menyimpang menjadi lebih sempit, sekaligus memberi pesan tegas bahwa masyarakat dan pemerintah peduli terhadap masa depan generasi muda.
Di sisi lain, tentu saja kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Perlu dilakukan evaluasi berkala untuk mengetahui efektivitas dari implementasinya. Mungkin di beberapa daerah akan ditemui kendala dalam pengawasan atau kepatuhan siswa terhadap aturan ini. Oleh sebab itu, pendekatan yang humanis dan dialogis sangat penting agar tidak menimbulkan resistensi dari siswa atau bahkan orang tua.
Secara umum, kebijakan pembatasan jam malam bagi siswa di Aceh merupakan langkah strategis yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Ini bukan sekadar larangan, tetapi bentuk perhatian terhadap masa depan pendidikan dan karakter generasi muda. Bila diterapkan dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi model bagi daerah-daerah lain dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membangun mentalitas dan etika siswa sejak dini.
Sumber: Lintasgayo
_____________
