liputansembilan
Ads
Dalam pernyataannya, Hasanuddin menyampaikan bahwa seorang Panglima TNI seharusnya mampu mempertahankan integritas keputusan organisasi dan tidak tunduk pada tekanan dari luar. Ia menilai bahwa jika mutasi yang direncanakan sejak awal memang tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan organisasi militer, maka seharusnya Panglima TNI menolaknya sejak awal, bukan malah membatalkannya setelah keputusan diambil dan diumumkan ke publik. Baginya, pembatalan di tengah jalan justru menimbulkan kesan bahwa proses mutasi tersebut tidak solid dan rentan intervensi.
"Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi," ujar TB Hasanuddin saat memberikan tanggapannya kepada media. Ia menyayangkan bahwa seorang pemimpin sekelas Panglima TNI dapat bersikap inkonsisten terhadap keputusan yang menyangkut pergeseran posisi penting dalam struktur TNI. Dalam pandangan Hasanuddin, ketegasan dan keberanian untuk bersikap adalah kunci utama dalam menjalankan komando tertinggi di institusi militer. Ia menegaskan, "Kalau memang sejak awal tidak berdasar pada kepentingan organisasi, seharusnya ditolak. Jangan setelah diputuskan lalu dibatalkan, itu menunjukkan ketidakpastian dalam kepemimpinan."
Hasanuddin juga menyuarakan keprihatinannya terhadap dampak yang lebih luas dari pembatalan mutasi ini. Ia menganggap bahwa langkah ini bukan hanya mengganggu kestabilan internal di tubuh TNI, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalitas institusi militer. Menurutnya, keputusan tersebut membuka ruang spekulasi bahwa TNI bisa saja terpengaruh oleh tekanan politik atau kekuatan eksternal yang tidak seharusnya mencampuri urusan internal pertahanan negara.
"TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Ia harus berdiri netral dan bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kelompok tertentu," tegas Hasanuddin. Ia menyampaikan bahwa mutasi dalam lingkungan TNI adalah bagian dari strategi pembinaan karier dan manajemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap mutasi harus melalui pertimbangan objektif, profesional, dan didasarkan pada kepentingan institusi, bukan sekadar akomodasi terhadap kehendak pihak luar atau tekanan politik yang muncul dari dinamika kekuasaan.
Lebih lanjut, Hasanuddin menjelaskan bahwa kegagalan Panglima TNI dalam menjaga konsistensi keputusan dan menjaga marwah institusi dapat menyebabkan ketidakpastian di kalangan prajurit. Dalam kondisi seperti ini, munculnya ketegangan atau kebingungan dalam rantai komando tidak bisa dihindari. Ia memperingatkan bahwa situasi seperti ini berbahaya karena bisa menurunkan moral prajurit, memperlemah kohesi organisasi, dan pada akhirnya mengganggu efektivitas TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutuskan untuk membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi yang sempat diumumkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 pada 29 April 2025. Salah satu nama yang termasuk dalam daftar mutasi tersebut adalah Letjen Kunto Arief Wibowo, yang tak lain adalah anak dari Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Namun, pada 30 April 2025, Panglima TNI kembali menerbitkan surat baru dengan Nomor Kep/554.a/IV/2025 yang secara resmi membatalkan mutasi tersebut.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa pembatalan mutasi itu dilakukan murni berdasarkan pertimbangan teknis dan kebutuhan organisasi. Ia menyebut bahwa beberapa perwira tinggi yang direncanakan untuk dimutasi ternyata masih harus melaksanakan tugas-tugas strategis di posisi mereka saat ini, sehingga perpindahan mereka tidak memungkinkan dalam waktu dekat. "Kalau satu tidak bisa bergeser, maka yang lain juga tidak bisa bergeser, karena semua saling berkaitan dalam satu rangkaian jabatan," kata Kristomei.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan untuk membatalkan mutasi tidak ada kaitannya dengan dinamika politik atau faktor eksternal lainnya. Menurut Kristomei, keputusan ini murni hasil evaluasi ulang dari pimpinan TNI terhadap kebutuhan operasional di lapangan dan tidak dipengaruhi oleh hubungan personal atau afiliasi politik seseorang. "Mutasi ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal lain di luar organisasi TNI," tegasnya.
Namun, meskipun pernyataan resmi dari TNI telah berulang kali membantah adanya motif politik di balik pembatalan mutasi tersebut, publik dan sejumlah pengamat tetap menaruh curiga. Keterlibatan nama Letjen Kunto yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan salah satu tokoh penting dalam forum purnawirawan TNI-Polri, serta rencana penggantinya yang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi, memperkuat dugaan bahwa ada pertimbangan non-organisasi dalam keputusan ini. Dalam konteks politik nasional yang tengah memanas, keputusan mendadak seperti ini semakin sulit dilepaskan dari persepsi publik mengenai campur tangan kekuasaan dalam institusi militer.
Bagi TB Hasanuddin, situasi ini harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi kembali arah kepemimpinan TNI ke depan. Ia menekankan bahwa lembaga sekelas TNI tidak boleh dipimpin secara gamang dan reaktif terhadap tekanan eksternal. Pemimpin militer harus menunjukkan komitmen penuh pada prinsip profesionalisme, integritas, dan keberanian dalam mempertahankan independensi institusi.
"Saya mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap keputusan-keputusan strategis di tubuh TNI agar ke depan tidak terjadi kebijakan yang bersifat plin-plan. Keputusan yang berubah-ubah hanya akan merusak kredibilitas TNI di mata publik dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan internal," kata Hasanuddin.
Secara keseluruhan, isu pembatalan mutasi tujuh perwira tinggi TNI telah membuka perdebatan luas di ruang publik mengenai arah dan netralitas TNI di bawah kepemimpinan saat ini. Sebagian melihat hal ini sebagai bentuk intervensi politik terhadap institusi pertahanan, sementara pihak lain mencoba meyakinkan bahwa keputusan tersebut adalah hasil dari evaluasi rasional terhadap dinamika organisasi. Namun, bagaimanapun juga, TNI sebagai alat negara diharapkan dapat menjaga wibawa, netralitas, dan profesionalismenya demi tetap menjadi benteng pertahanan yang dapat dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia.
_____________
