liputansembilan
Ketidakhadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada 2 Juni 2025 terus menjadi perbincangan publik. Jika sebelumnya publik diberi tahu bahwa Jokowi absen karena alasan kesehatan, kini muncul suara berbeda dari Buni Yani, seorang peneliti media dan politik yang dikenal aktif bersuara di media sosial.
Buni Yani: Alergi Kulit atau Alasan Lain?
Dalam unggahan akun Facebook pribadinya pada Selasa, 3 Juni 2025, Buni Yani menanggapi kabar ketidakhadiran Jokowi. Ia mengutip pernyataan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah, yang menyatakan bahwa Jokowi tengah mengalami masalah kesehatan berupa alergi kulit sehingga tidak bisa menghadiri acara resmi kenegaraan di Gedung Pancasila.
"Terkonfirmasi Jokowi memang sedang menghadapi masalah kesehatan," tulis Buni, mengutip keterangan resmi dari ajudan presiden ke-7 itu. Namun, ia kemudian mengaitkan ketidakhadiran tersebut dengan alasan lain yang lebih politis dan kontroversial.
Dugaan: Karena "Pelanggar Pancasila" Tak Layak Hadir?
Buni Yani dalam unggahannya menyampaikan dugaan bahwa sesungguhnya bukan karena sakit Jokowi tak hadir, melainkan karena Gedung Pancasila sendiri enggan dikunjungi oleh sosok yang menurutnya kerap melanggar nilai-nilai Pancasila selama 10 tahun menjabat sebagai presiden.
"Gedung Pancasila tidak mau didatangi orang yang selama 10 tahun selalu melanggar Pancasila," tulisnya. Ia menyebut berbagai tudingan terhadap pemerintahan Jokowi di masa lalu, mulai dari dugaan memenjarakan aktivis tanpa kesalahan, adu domba antar kelompok, hingga sikap anti-Islam dan pemeliharaan buzzer.
Tuduhan Berat: Bengis, Anti-Islam, dan Buzzer Politik
Pernyataan Buni Yani memang cukup keras. Ia menggambarkan pemerintahan Jokowi sebagai rezim bengis, menuding adanya tindakan represif terhadap aktivis serta penggunaan narasi polarisasi dalam masyarakat. Tak hanya itu, ia juga menyebut mantan presiden itu "anti-Islam" dan sengaja memelihara buzzer politik untuk mempengaruhi opini publik.
"Banyak perbuatan anti Pancasila dilakukan oleh Jokowi," lanjutnya. Pernyataan ini langsung menimbulkan reaksi beragam di ruang publik. Ada yang menganggapnya sebagai kebebasan berekspresi, namun banyak pula yang menilai tudingan itu tidak berdasar dan berpotensi memperkeruh suasana pasca-transisi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo.
"Azab Sedang Berjalan", Ucapan Kontroversial dari Buni
Puncak dari narasi Buni Yani adalah ketika ia menyebut bahwa sakit yang dialami Jokowi adalah "azab" dari Tuhan bagi segala kesalahan yang pernah dilakukan selama menjabat. "Bagi para korban kekejaman Jokowi, sakit Jokowi adalah azab yang sedang berjalan kepadanya," tulis Buni dalam kalimat yang menuai respons luas, baik dari pendukung maupun penentang mantan presiden tersebut.
Kalimat itu langsung viral dan menjadi perbincangan netizen, terutama di kalangan pengguna media sosial seperti Facebook dan X (Twitter). Banyak yang menyayangkan pernyataan tersebut dinilai terlalu tajam, tidak berempati, dan memicu sentimen negatif terhadap pemimpin yang pernah memimpin selama dua periode.
Upacara Tetap Khidmat, Hadirkan Banyak Tokoh Bangsa
Meski tanpa kehadiran Jokowi, upacara Hari Lahir Pancasila 2025 tetap berlangsung khidmat dan meriah. Presiden Prabowo Subianto hadir secara langsung sebagai kepala negara, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya memimpin jalannya peringatan yang diselenggarakan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.
Sejumlah tokoh bangsa lainnya juga turut hadir, seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, serta Wapres ke-6 Try Sutrisno. Hadirnya tokoh-tokoh ini menandai kekompakan lintas generasi dalam memperingati hari penting bagi bangsa Indonesia, meski tidak semua tokoh nasional bisa hadir.
Respons Publik: Antara Simpati dan Kritik Balik
Pernyataan Buni Yani menuai pro dan kontra di kalangan publik. Sebagian pengguna media sosial mendukung pendapatnya, menganggapnya sebagai refleksi dari perasaan masyarakat yang kecewa terhadap pemerintahan sebelumnya. Namun tidak sedikit pula yang mengecam pernyataannya karena dianggap tidak etis dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada mantan kepala negara yang sedang sakit.
"Kita bisa berbeda pendapat, tapi tetap harus punya adab," tulis seorang warganet dalam komentarnya. Yang lain menyebut, "Kritik boleh, tapi mendoakan sakit orang sebagai azab itu keterlaluan." Dalam iklim politik pasca-Jokowi, sensitivitas terhadap narasi seperti ini memang masih cukup tinggi.
Jokowi Belum Memberi Tanggapan
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Jokowi terkait pernyataan Buni Yani. Namun mengingat gaya komunikasi mantan presiden yang cenderung tenang dan tidak reaktif, besar kemungkinan ia tidak akan menanggapi secara langsung. Ajudan pribadi Jokowi juga tidak memberikan komentar lanjutan pasca pernyataan awal tentang kondisi kesehatan beliau.
Meski begitu, publik tentu berharap agar polemik semacam ini tidak memperkeruh suasana nasional, apalagi di tengah upaya pemerintah membangun persatuan usai pergantian kepemimpinan nasional.
Menghargai Perbedaan Pandangan dengan Bijak
Di negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah, bahkan dijamin oleh konstitusi. Namun kebebasan berekspresi tetap harus disertai tanggung jawab moral dan etika. Menyampaikan kritik bisa dilakukan dengan santun dan bermartabat tanpa harus menjatuhkan martabat orang lain, apalagi tokoh yang sedang menjalani masa pemulihan kesehatan.
Ketidakhadiran Jokowi dalam upacara Hari Lahir Pancasila memang memunculkan berbagai spekulasi. Namun alangkah baiknya jika kita sebagai bangsa mengedepankan empati, bukan prasangka. Karena pada akhirnya, Pancasila bukan sekadar simbol yang dirayakan, tapi nilai yang diamalkan — termasuk soal saling menghormati dan menjaga adab dalam bersuara.
_____________
