liputansembilan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali jadi sorotan setelah kunjungannya ke Papua Barat Daya disambut aksi unjuk rasa oleh sekelompok aktivis lingkungan. Kedatangannya di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Sabtu pagi (7/6/2025), diwarnai protes keras terkait aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, salah satu surga wisata Indonesia yang kini terancam ekosistemnya.
Aksi tersebut menambah panjang kontroversi soal keberadaan industri tambang di wilayah konservasi dan pariwisata yang sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan.
Kedatangan Bahlil Disambut Demo
Bahlil tiba di Bandara DEO sekitar pukul 06.22 WIT bersama rombongan. Namun, sejak sebelum kedatangannya, sejumlah massa sudah berkumpul di pintu kedatangan bandara. Mereka membawa spanduk dan pamflet berisi kecaman terhadap kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang diduga akibat operasi tambang nikel.
Seruan massa cukup keras, mereka mendesak pemerintah agar segera mencabut semua izin konsesi tambang nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat. Mereka menyuarakan bahwa keberadaan tambang telah merusak keanekaragaman hayati dan ekosistem laut yang menjadi andalan wisata daerah tersebut.
Bahlil Pilih Keluar Lewat Pintu Belakang
Setelah sempat masuk ke ruang transit bandara, utusan dari pihak Bahlil mengajak perwakilan massa untuk melakukan dialog. Namun saat para pengunjuk rasa hendak masuk, ternyata Bahlil meninggalkan lokasi melalui pintu belakang sekitar pukul 07.02 WIT.
Peristiwa ini langsung memicu amarah dan kekecewaan para aktivis. Mereka merasa dibohongi dan tidak dihargai aspirasinya. "Bahlil Lahadalia hari ini menipu rakyat Indonesia dan sembunyi dari massa lewat pintu belakang Bandara DEO Sorong," ujar Uno Klawen, seorang pemuda adat Raja Ampat yang memimpin aksi di lokasi.
Empat Perusahaan Tambang Disorot
Uno Klawen juga mengungkap bahwa tidak hanya satu, tapi setidaknya ada empat perusahaan tambang nikel yang saat ini masih beroperasi di wilayah Raja Ampat. Ia menyebut nama-nama perusahaan tersebut, yakni PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.
Menurut Uno, pemerintah seolah hanya menyoroti PT Gag Nikel, padahal ketiga perusahaan lainnya juga masih aktif menambang. Hal ini memicu kecurigaan masyarakat adat akan adanya "permainan" di tingkat pusat yang hanya menargetkan satu pihak sebagai bentuk kompromi politik atau ekonomi.
Seruan Anak Adat untuk Lindungi Alam
Massa menyampaikan bahwa mereka bukan anti-pembangunan, namun menolak aktivitas yang merusak tanah leluhur mereka. Mereka menyebut bahwa atas nama pembangunan, alam Raja Ampat kini justru dirusak dan sumber daya alamnya dirampok.
"Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta agar jangan tutup mata dengan permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan oleh negara," tegas Uno dengan lantang di depan massa aksi.
Seruan ini memperlihatkan bagaimana kekecewaan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat sudah mencapai titik kritis. Bukan hanya kerusakan alam yang mereka soroti, tapi juga ketimpangan dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan komunitas setempat.
Pemerintah Diminta Tindak Tegas Semua Izin Tambang
Para pengunjuk rasa berharap pemerintah tidak lagi setengah hati dalam menanggapi isu pertambangan di kawasan konservasi. Mereka menuntut agar semua izin tambang di Raja Ampat ditinjau ulang atau bahkan dicabut demi kelangsungan ekosistem dan masa depan pariwisata daerah tersebut.
Kawasan ekowisata Raja Ampat selama ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat lokal, serta simbol pariwisata Indonesia yang dikenal dunia. Kerusakan akibat tambang bisa berdampak jangka panjang terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat sekitar.
Kontroversi Tambang di Kawasan Wisata
Sebelumnya, Bahlil menyatakan bahwa tidak semua wilayah Raja Ampat digunakan untuk pariwisata dan konservasi. Ia menjelaskan bahwa terdapat pulau-pulau tertentu yang memang masuk dalam zonasi pertambangan berdasarkan tata ruang dan perizinan resmi.
Namun, pernyataan ini mendapat banyak kritik karena dinilai tidak mempertimbangkan aspek ekologis secara menyeluruh. Menambang di wilayah dekat kawasan wisata, meski secara administratif legal, tetap berisiko tinggi secara ekologis dan sosial.
Perlu Transparansi dan Dialog Terbuka
Untuk menyelesaikan persoalan ini, banyak pihak menyarankan agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat adat, LSM, dan akademisi. Pendekatan partisipatif dinilai sebagai cara paling sehat untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang yang telah diberikan di wilayah Raja Ampat wajib dilakukan secara transparan. Jika memang ditemukan pelanggaran atau risiko tinggi terhadap lingkungan, maka pencabutan izin tambang harus menjadi opsi yang diambil.
Penutup: Saatnya Dengarkan Suara Akar Rumput
Protes di Bandara DEO Sorong menjadi cermin bahwa kebijakan pusat tidak bisa dipaksakan begitu saja di daerah yang punya karakteristik sosial dan ekologis khas seperti Raja Ampat. Pemerintah wajib mendengarkan suara masyarakat lokal yang telah lama menjaga alam mereka.
Tanpa partisipasi warga adat dan kepedulian terhadap ekosistem, pembangunan hanya akan menjadi bencana jangka panjang. Raja Ampat bukan hanya aset nasional, tapi juga warisan dunia yang harus dijaga dengan segala daya.
_____________
