liputansembilan
Ads
Tentu saja, klaim ini langsung memicu reaksi beragam. Banyak yang bertanya-tanya soal kebenaran informasi tersebut, sementara sebagian lain malah mengaitkannya dengan dugaan pemalsuan yang pernah dibahas sebelumnya oleh pakar digital forensik Rismon Sianipar dan pakar telematika Roy Suryo. Komentar pun mengalir deras dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik yang sering tampil dengan gaya blak-blakan, Rocky Gerung. Ia menyebut bahwa kubu Jokowi mulai gugup karena makin banyak pihak yang menyuarakan pendapat mereka dan memperkuat dugaan adanya kejanggalan terkait ijazah tersebut.
Ijazah Jokowi kembali menjadi topik hangat setelah disebut terkait Pasar Pramuka, tempat yang memang dikenal sejak dulu sebagai "pusat" jasa pembuatan berbagai dokumen, termasuk skripsi dan ijazah. Rocky menyebutkan bahwa siapa pun yang tumbuh besar di Jakarta pasti paham reputasi tempat tersebut. Menurutnya, papan reklame kecil bertuliskan "Menerima Pesanan Skripsi dan Cetak Ijazah" dulu sempat terpampang jelas di sekitar trotoar. Oleh sebab itu, Rocky menilai masuk akal kalau lokasi tersebut dianggap sebagai titik penting dalam menguak asal-usul ijazah yang kini jadi kontroversi.
Ia bahkan menyarankan agar Pasar Pramuka dijadikan sebagai lokasi penelitian, karena menurutnya, tempat itu punya nilai sejarah dalam praktik pemalsuan dokumen secara terang-terangan sejak tahun 80-an. Rocky juga menduga bahwa Beathor Suryadi tahu betul seluk-beluk tempat tersebut, karena dulunya merupakan aktivis Jakarta yang akrab dengan jaringan LSM dan komunitas lokal.
Menurut Rocky, kasus ini bukan hanya soal dokumen, tetapi soal etika dan kejujuran publik. Ia menilai masyarakat berhak mempertanyakan keaslian ijazah seorang kepala negara, bukan karena dendam politik, melainkan sebagai bagian dari hak warga negara untuk menagih integritas dari pemimpinnya. Ia bahkan menegaskan bahwa ini tak bisa hanya dijawab dengan prinsip hukum pidana, di mana yang menuduh harus membuktikan, tapi juga menyangkut kepercayaan rakyat.
Di sisi lain, pihak kubu Jokowi pun tak tinggal diam. Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyebut tudingan tersebut tidak lebih dari sekadar informasi liar yang tidak memiliki kekuatan pembuktian. Ia menyebut bahwa logika klaim ini tidak masuk akal, karena Jokowi sudah terlebih dahulu menjadi Wali Kota Solo sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Artinya, ijazah yang dimiliki Jokowi jelas sudah digunakan dan tercatat di KPUD jauh sebelum tahun 2012.
Dalam pernyataannya, Rivai juga menyampaikan keraguannya terhadap narasi yang menyebutkan keterlibatan sejumlah tokoh PDIP dalam pembuatan atau pengesahan ijazah palsu. Menurutnya, kecil kemungkinan partai besar seperti PDIP berani mengambil risiko sebesar itu untuk mengusung calon yang tidak jelas latar belakang pendidikannya, apalagi untuk jabatan strategis seperti gubernur dan presiden.
Rivai juga menekankan bahwa tidak ada motif logis bagi Jokowi untuk memalsukan ijazah S1. Pasalnya, syarat minimum untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun presiden sebenarnya cukup dengan ijazah SMA. Jadi, menurutnya, apa untungnya Jokowi sampai harus memalsukan ijazah perguruan tinggi?
Menanggapi keraguan publik, Rivai pun mengingatkan bahwa pihak Universitas Gadjah Mada sendiri telah mengonfirmasi bahwa Jokowi adalah alumni sah dari Fakultas Kehutanan. Bahkan Bareskrim Polri dan Pusat Laboratorium Forensik juga sudah menyatakan bahwa dokumen ijazah Jokowi itu asli.
Pasar Pramuka yang disebut-sebut sebagai tempat percetakan ijazah pun sebenarnya sudah lama dikenal masyarakat, tetapi menjadikan tempat itu sebagai bukti dugaan tanpa fakta konkret jelas sulit diterima secara hukum. Maka dari itu, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa informasi yang beredar hanyalah opini liar yang tidak bisa dijadikan dasar hukum apapun.
Sementara itu, perbincangan publik soal isu ini terus berlanjut di media sosial, dengan banyak warganet yang membelah menjadi dua kubu: yang percaya bahwa ini hanya akal-akalan politis jelang tahun politik, dan yang merasa bahwa ini adalah celah penting untuk menggugat keaslian narasi elite. Tak sedikit pula yang memandang bahwa drama ijazah ini cuma distraksi dari isu yang lebih substansial, seperti pengentasan kemiskinan atau perbaikan tata kelola negara.
Situasi ini juga kembali menghidupkan perdebatan klasik soal penting tidaknya latar pendidikan formal bagi seorang pemimpin. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa kejujuran dan kepemimpinan tak bisa dinilai hanya dari ijazah, sementara yang lain melihat bahwa pemalsuan dokumen apapun adalah masalah serius yang harus dituntaskan, apalagi kalau menyangkut jabatan publik.
Menariknya, dalam beberapa hari terakhir, narasi ini juga mulai dikaitkan dengan berbagai teori konspirasi yang mengaitkan keterlibatan elite, partai, hingga jaringan intelijen. Namun hingga saat ini, belum ada bukti yang benar-benar menguatkan dugaan tersebut. Semua masih berada di level spekulasi.
Ijazah presiden seolah kini lebih dari sekadar dokumen pendidikan, tapi juga simbol kepercayaan publik terhadap integritas dan keaslian pemimpin bangsa. Maka bukan hal aneh jika publik menaruh perhatian besar pada kasus ini, meski sebagian besar klaim belum diverifikasi secara hukum.
Apapun hasil akhirnya nanti, yang jelas isu ini menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi, setiap jejak masa lalu publik figur bisa sewaktu-waktu muncul ke permukaan. Yang membedakan adalah bagaimana pihak terkait menanggapinya—dengan keterbukaan dan bukti konkret, atau justru menutupinya dengan narasi defensif.
Dan buat rakyat biasa seperti kita, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa besar dampak langsung dari drama ijazah ini terhadap hidup kita sehari-hari?
_____________
