liputansembilan
Ads
Pariwisata Jadi Daya Tarik Utama
Menurut Luhut, pemerintah tertarik justru karena potensi pariwisata yang dimiliki oleh pulau-pulau tersebut. Ia bahkan menyebut bahwa ketertarikan ini bukan hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari luar, khususnya Uni Emirat Arab (UEA).
Presiden UEA, Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), dikabarkan sempat menunjukkan minat besar untuk membangun resort di kawasan kepulauan Singkil. Luhut menjelaskan bahwa kawasan ini memang memiliki keindahan alam yang luar biasa, termasuk keberadaan rawa-rawa yang eksotis dan keanekaragaman hayati yang masih alami.
Rencana Resort Sempat Tertunda
Sayangnya, rencana pembangunan resort dari pihak UEA sempat terganjal oleh beberapa kendala. Meski tidak dijelaskan secara rinci, Luhut menyebut bahwa urusan administratif dan teknis di lapangan menjadi salah satu penyebabnya. Namun demikian, komunikasi pemerintah pusat dengan Pemda Aceh terkait rencana tersebut sudah dilakukan sejak lama.
"Tempatnya indah sekali. Ada rawa-rawa tapi tetap indah, banyak hewan liar juga. Itulah kenapa dulu pemerintah Arab tertarik membangun resort," kata Luhut seperti dikutip Kompas TV pada Minggu, 15 Juni 2025.
Sengketa 4 Pulau: Dari Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah
Empat pulau yang jadi perbincangan ini meliputi Pulau Mangkir Besar (alias Mangkir Gadang), Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Secara historis, keempatnya masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil. Namun kini, berdasarkan keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), status administratifnya dipindahkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Keputusan ini tentu menimbulkan reaksi keras dari Pemerintah Provinsi Aceh. Mereka menilai keputusan tersebut tidak memperhatikan aspek historis dan sosial masyarakat setempat, yang merasa lebih dekat secara budaya dan sejarah dengan Aceh.
Tito Karnavian: Batas Wilayah Berdasarkan Tarikan Darat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi polemik ini dengan menjelaskan dasar pengambilan keputusan. Menurut Tito, penetapan keempat pulau masuk ke Sumatera Utara dilakukan melalui rapat tingkat pusat, dengan mempertimbangkan letak geografis dan batas wilayah darat yang telah disepakati sebelumnya.
"Penarikan batas dilakukan berdasarkan kesepakatan antara empat pemda, baik dari Aceh maupun Sumatera Utara. Secara geografis, pulau-pulau itu lebih dekat ke wilayah Sumut," ujar Tito.
Penjelasan ini tampaknya tak cukup meredakan kegeraman masyarakat dan Pemerintah Aceh, terutama setelah mereka menyatakan memiliki bukti historis dan dokumen administratif yang menunjukkan bahwa keempat pulau itu adalah milik mereka.
Aceh Tak Mau Kerja Sama Kelola Pulau
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sempat menyampaikan keinginannya untuk mengelola keempat pulau tersebut secara bersama-sama dengan Pemerintah Aceh. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
Menurut Mualem, tidak ada alasan untuk duduk bersama membicarakan pengelolaan, karena pulau-pulau itu secara sah merupakan milik Aceh. Ia menegaskan bahwa Aceh akan memperjuangkan kepemilikan wilayah ini hingga ke Kementerian Dalam Negeri dan mengambil pendekatan administratif serta politik.
Potensi Investasi dan Kepentingan Nasional
Meskipun banyak pihak menyebut bahwa keempat pulau ini memiliki potensi sumber daya alam, terutama minyak dan gas, Luhut menekankan bahwa aspek pariwisatalah yang sebenarnya menjadi magnet utama bagi pemerintah pusat dan investor asing.
Ia bahkan menyebut bahwa kawasan ini berpotensi menjadi destinasi unggulan baru di Sumatera, jika dikembangkan secara berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat mengambil alih wilayah, melainkan ingin mengembangkan kawasan itu demi kepentingan nasional dan masyarakat lokal.
Polemik Harus Diselesaikan Bijak
Kini, persoalan status administratif empat pulau ini menjadi persoalan serius yang tidak hanya menyangkut batas wilayah, tapi juga menyangkut harga diri dan identitas daerah. Pemerintah pusat diminta untuk menengahi dengan cara bijak, mengedepankan dialog dan bukti-bukti yang ada.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu sendiri optimistis bahwa masalah ini bisa diselesaikan tanpa menimbulkan konflik lebih jauh. Ia berharap pendekatan win-win solution bisa diterapkan, asalkan semua pihak mau duduk bersama tanpa membawa ego sektoral.
Masa Depan Kepulauan Singkil: Investasi atau Ketegangan?
Dengan potensi wisata yang luar biasa dan letaknya yang strategis, kepulauan Singkil bisa menjadi aset besar bagi Indonesia. Namun, jika konflik terus dibiarkan berlarut-larut, potensi tersebut bisa hilang, digantikan dengan ketegangan antardaerah yang tidak menguntungkan siapa pun.
Apakah investasi akan datang? Atau justru kepulauan ini akan menjadi simbol konflik batas wilayah yang tak kunjung usai? Hanya waktu dan kebijaksanaan para pemimpin yang akan menjawabnya.
_____________
