liputansembilan
Ads
Menurutnya, kemiskinan sulit diberantas karena kekayaan negeri ini hanya berputar di antara segelintir elite. Ia menyebut kelompok elite ini terdiri dari konglomerat besar, pejabat tinggi negara, dan elite politik yang saling berkolusi. “Ada bahaya di negara-negara berkembang seperti Indonesia dari apa yang kita anggap sebagai bahaya penguasaan negara,” ujarnya lantang.
Kolusi antara pemilik modal besar dan pengambil kebijakan membuat sistem jadi tidak adil. Masyarakat kecil yang ingin naik kelas justru terhalang oleh tembok kekuasaan dan pengaruh uang. Kekayaan nasional yang seharusnya bisa dinikmati banyak orang, justru terkonsentrasi pada sekelompok kecil saja yang posisinya sulit digoyang.
Prabowo pun mengkritik dua sistem ekonomi dunia yang paling dominan: kapitalisme dan sosialisme. Menurutnya, kapitalisme murni hanya menguntungkan sebagian kecil orang. Sementara sosialisme murni menciptakan ketergantungan, utopia yang tidak realistis. Ia memilih pendekatan tengah: menggunakan semangat kreativitas dan inovasi dari kapitalisme, namun tetap menghadirkan peran negara yang kuat untuk melindungi rakyat kecil.
“Kita ingin menggunakan kreativitas kapitalisme, inovasi, inisiatif. Ya, kita membutuhkan itu,” katanya. “Tetapi kita juga membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, untuk campur tangan dan melindungi yang lemah,” sambungnya.
Pidato Prabowo ini disampaikan di saat yang bersamaan dengan perubahan besar dalam cara dunia melihat angka kemiskinan. Pada bulan Juni 2025, Bank Dunia resmi mengganti metode penghitungan kemiskinan global. Mereka beralih dari standar purchasing power parities (PPP) 2017 ke PPP 2021. Pergantian ini membuat data kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia, melonjak tajam.
Berdasarkan dokumen “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)”, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen dari total populasi. Jika dihitung, itu setara dengan sekitar 194,67 juta jiwa dari 285 juta penduduk Indonesia pada pertengahan 2024. Sebelumnya, dengan metode lama, angka kemiskinan Indonesia tercatat 60,25 persen atau sekitar 171 juta orang. Artinya, ada selisih sekitar 23 juta jiwa yang kini masuk kategori miskin hanya karena perubahan standar hitung global.
Situasi ini tentu memperkuat argumen Prabowo bahwa sistem yang ada saat ini masih gagal membuat kesejahteraan merata. Banyak pihak merasa sudah bekerja keras, tapi tetap terjebak dalam kemiskinan. Harga kebutuhan pokok naik, pekerjaan makin sulit, sementara peluang usaha sering hanya dinikmati mereka yang punya modal dan koneksi kuat.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan pentingnya kehadiran negara yang aktif, bukan pasif. Negara harus jadi pelindung dan pengayom masyarakat bawah, bukan sekadar penonton yang membiarkan sistem berjalan sesuka hati. Negara perlu hadir dalam kebijakan yang berpihak, anggaran yang jelas, dan distribusi kekayaan yang adil. Tidak bisa hanya berharap dari pasar bebas atau program bantuan kecil-kecilan yang tidak menyentuh akar persoalan.
Kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, menurut Prabowo, harus menyeimbangkan inovasi dan keadilan. Ia tidak menolak sektor swasta untuk berkembang, tetapi jangan sampai kelompok miskin hanya jadi penonton atau bahkan korban. Dalam praktiknya, ini berarti dukungan UMKM harus nyata, harga kebutuhan pokok dikendalikan, dan akses pendidikan serta kesehatan yang adil dan terjangkau bagi semua.
Sementara itu, perubahan data kemiskinan versi Bank Dunia ini menimbulkan perdebatan besar di dalam negeri. Sebagian pihak menyambutnya sebagai momentum refleksi dan perbaikan, tapi ada juga yang menganggap metode baru ini membuat pemerintah terlihat gagal. Namun faktanya, angka 194 juta penduduk miskin ini bukan hanya angka statistik—ini realitas yang dirasakan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
Di media sosial, banyak netizen menyuarakan keresahan mereka. “Gaji naiknya lambat, harga naiknya cepat,” tulis salah satu pengguna X. Yang lain menyebut, “Jangan-jangan kita miskin bukan karena malas, tapi karena sistem yang nggak adil.” Beberapa bahkan menyarankan agar pemerintah lebih serius mendorong transparansi dalam kebijakan dan alokasi anggaran, terutama di sektor pendidikan, pertanian, dan pangan.
Di tengah isu ini, publik juga menyoroti keputusan pemerintah yang mengizinkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA (work from anywhere), seperti tertulis dalam kebijakan terbaru. Banyak yang mendukung fleksibilitas itu, tapi tak sedikit juga yang mengkhawatirkan potensi ketimpangan, terutama bagi ASN di daerah yang masih kesulitan akses internet.
Sementara Prabowo bicara soal peran negara dan kolusi elite, masyarakat akar rumput berharap wacana ini tak berhenti jadi pidato semata. Rakyat butuh tindakan konkret. Apakah praktik *bagi-bagi proyek* kepada kroni akan dihentikan? Apakah transparansi belanja publik akan ditingkatkan? Apakah kekuasaan akan digunakan untuk membuka akses dan bukan mempersempit ruang gerak rakyat?
Tantangan ke depan tidak ringan. Indonesia harus mengatasi kemiskinan struktural, memperbaiki pemerataan akses ekonomi, dan memastikan semua warga punya peluang untuk hidup layak. Tanpa komitmen nyata dari pemerintah pusat dan daerah, semua rencana tinggal janji.
Namun di tengah pesimisme, masih ada harapan. Banyak komunitas lokal, gerakan anak muda, dan UMKM yang terus tumbuh dengan semangat gotong royong. Rakyat Indonesia tidak kekurangan semangat, hanya butuh sistem yang memberi ruang bagi mereka untuk berkembang.
Dengan data kemiskinan terbaru ini, tekanan publik terhadap elite politik juga meningkat. Ini momentum penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir di tengah rakyat, bukan hanya hadir di atas podium.
Akhir kata, di dunia yang makin kompleks ini, kemiskinan bukan sekadar soal angka, tapi soal keadilan. Dan keadilan hanya bisa terwujud jika semua pihak, dari pengusaha, pejabat, hingga warga biasa, mau berjalan bersama. Tidak ada negara yang benar-benar maju jika sebagian besar rakyatnya masih tertinggal.
Kemiskinan bukan takdir. Tapi membiarkannya terus terjadi, itu pilihan.
_____________
