liputansembilan
Sebuah video yang beredar luas di media sosial memicu kemarahan publik setelah memuat dugaan praktik pungutan tak pantas oleh oknum aparat wilayah. Dalam video tersebut, seorang perempuan pemilik warung terlihat menangis dan meluapkan kekecewaannya karena tempat usahanya tetap dibongkar meski diduga sudah memenuhi permintaan tertentu.
Narasi yang menyertai video menyebutkan adanya dugaan permintaan "jatah" atau setoran oleh oknum lurah agar warung tersebut tidak ditertibkan. Namun, meski permintaan itu disebut telah dipenuhi, bangunan warung tetap dibongkar. Video singkat berdurasi sekitar 10 detik itu langsung viral dan menuai berbagai reaksi keras dari warganet.
Dalam rekaman yang beredar, perempuan tersebut tampak berdiri di depan warungnya sambil menangis dan berbicara dengan nada emosi. Situasi di lokasi terlihat tegang, dengan kondisi bangunan yang sudah dalam proses pembongkaran. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai kronologi lengkap kejadian tersebut.
Isu dugaan pungutan liar ini langsung menjadi sorotan publik karena menyangkut penyalahgunaan kewenangan. Jika benar terjadi, praktik tersebut dapat masuk dalam kategori pelanggaran hukum dan penyalahgunaan jabatan. Namun, kebenaran narasi yang beredar masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Di sisi lain, penertiban bangunan biasanya dilakukan atas dasar aturan tata ruang, izin usaha, atau pelanggaran administrasi. Belum diketahui apakah warung tersebut memang berdiri di atas lahan yang melanggar ketentuan atau ada persoalan izin yang menjadi dasar tindakan pembongkaran.
Warganet ramai-ramai mempertanyakan transparansi dan prosedur penertiban yang dilakukan. Banyak yang meminta pemerintah daerah setempat segera memberikan klarifikasi agar tidak muncul spekulasi liar. Ada pula yang mendesak aparat pengawas internal turun tangan menyelidiki dugaan permintaan setoran tersebut.
Kasus ini kembali membuka perbincangan soal praktik pungutan liar di tingkat pemerintahan lokal yang kerap dikeluhkan masyarakat kecil. Publik kini menunggu langkah resmi dari pemerintah daerah maupun aparat hukum untuk memastikan fakta sebenarnya.
_____________
