liputansembilan.com
"Kami berusaha tapi maaf belum sesuai harapan, belum ada yang berhasil, konkret belum. Saya apa adanya gitu," kata Maruarar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu, 30 April 2025.
Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor, seperti Ooredoo dari Qatar dan Standard Chartered dari Singapura. Dari semua pihak tersebut, kata dia, belum ada kesepakatan konkret soal investasi pada program 3 juta rumah.
Politikus Partai Gerindra ini mengakui bahwa keberhasilan program 3 juta rumah bergantung pada investor. Untuk mendorong masuknya investasi, Ara telah menetapkan target internal bagi jajarannya di Kementerian PKP.
Ia menyebutkan Dirjen Perumahan Perkotaan ditargetkan menarik investasi sebesar Rp 5 triliun, begitu pula Dirjen Perumahan Pedesaan. "Karena mungkin kementerian yang lama, tidak perlu mencari. Tapi kementerian ini, mohon maaf, kami enggak bisa, kami harus bekerja juga, mencari investasi," kata dia
Selain mengandalkan investasi, Kementerian PKP juga menggandeng pelaku usaha melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan dan renovasi rumah rakyat. Hingga kini, dukungan CSR yang terkumpul disebut telah mencapai Rp500 miliar.
"Misalnya kami sudah mungkin sekitar Rp 400 sampai Rp 500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha. Tapi kami tidak menerima uangnya, tidak menerima tanahnya, mereka bawa sendiri," kata politikus Partai Gerindra ini,
Ara juga menyampaikan bahwa ia belum menyerahkan peta jalan program 3 juta rumah kepada Komisi V DPR. Ia masih memerlukan waktu untuk menyusun rencana tersebut secara menyeluruh. "Karena ini peta jalan, terus terang saya membutuhkan pikiran," katanya.
Program tiga juta rumah per tahun merupakan janji Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye. Untuk mewujudkannya, Prabowo membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan menunjuk Maruarar Sirait sebagai menteri, serta Fahri Hamzah sebagai wakil menteri.
Di tahun 2025, Kementerian PKP mendapat anggaran sebesar Rp 5,27 triliun. Anggaran ini dinilai tidak bisa menutupi target yang dipatok oleh pemerintah. Karena itu, Maruarar menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pihak swasta, agar program ini bisa berjalan lewat semangat gotong royong.
Sumber: Tempo
