liputansembilan
Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan bahwa seluruh pelayanan informasi publik telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur resmi, khususnya dalam sengketa informasi ijazah Presiden Joko Widodo yang disidangkan di Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. Melalui proses yang mengacu pada regulasi dan standar nasional, UGM menyatakan komitmennya menjaga transparansi dan integritas layanan. Penyampaian sikap ini sekaligus menunjukkan keseriusan kampus dalam memastikan tata kelola informasi berjalan sesuai amanat Undang-Undang. Penjelasan dan komitmen UGM ini sejalan dengan semangat keterbukaan, penguatan informasi publik, serta upaya menjunjung UU 14/2008.
Sekretaris Universitas, Andi Sandi Antonius, menuturkan bahwa UGM menghargai perhatian publik terhadap proses persidangan dan tetap optimistis bahwa tata kelola yang dilaksanakan telah sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, pejabat pengelola di kampus menerapkan prinsip akuntabilitas serta menghormati perlindungan data pribadi sesuai koridor hukum. Langkah ini dilakukan demi memastikan bahwa akses informasi tetap tersedia secara proporsional namun tetap menjaga kerahasiaan data sensitif. Penjelasan tersebut memperkuat komitmen UGM dalam penyelenggaraan layanan berbasis good governance, perlindungan data pribadi, dan peningkatan transparansi.
Andi juga menjelaskan bahwa sistem layanan yang digunakan UGM telah mengadopsi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 sebagai pedoman resmi. UGM menerapkan formulir digital yang memudahkan masyarakat mengajukan permohonan informasi tanpa harus menyertakan tanda tangan fisik, namun tetap mengharuskan pemohon mengunggah identitas resmi seperti KTP atau akta pendirian badan hukum. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertelusuran permohonan sekaligus memudahkan pelayanan berbasis teknologi. Sistem digital ini berjalan bersamaan dengan perkembangan layanan PPID, penggunaan platform online, serta implementasi standar pelayanan.
Tanggapan terhadap permohonan informasi diberikan melalui pos elektronik resmi PPID UGM yang hanya dapat diakses melalui sistem berjenjang sebagai bentuk pengamanan dokumen dan pengawasan internal. Setiap jawaban yang dikirim melalui akun surat resmi dianggap sah sebagai keputusan lembaga dan menjadi bagian dari arsip administratif layanan publik universitas. Jika ada pemohon yang tidak puas, mereka berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID, yakni Rektor UGM, yang akan memberikan balasan resmi dengan kop surat serta tanda tangan elektronik. Mekanisme ini memperlihatkan konsistensi UGM dalam menerapkan akuntabilitas, menjaga kualitas administrasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Dalam persidangan KIP Jakarta, Majelis Komisioner Rospita Vici Paulyn menanyakan sejumlah dokumen akademik, mulai dari salinan ijazah, transkrip nilai, Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil Studi, hingga laporan Kuliah Kerja Nyata. Pemohon informasi adalah Leony Lidya dengan termohon UGM dan sejumlah institusi lain seperti KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya. Di sisi lain, UGM menegaskan bahwa evaluasi internal terus dilakukan guna memastikan layanan informasi semakin mudah diakses, terpercaya, dan memenuhi standar nasional. Komitmen ini menjadi bagian dari konsistensi institusi dalam mengembangkan pelayanan kampus, memperkuat kualitas informasi, serta mendukung pencapaian standar pendidikan.
_____________
