Menkeu Purbaya: Rupiah Melemah Tak Masuk Akal

Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (28/5/2026). Mengutip data Bloomberg, rupiah sempat melemah ke level Rp 17.858 per dolar AS pada perdagangan pagi.

Di tengah tekanan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, pelemahan rupiah saat ini tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Menurut dia, ekonomi domestik masih cukup kuat sehingga tekanan terhadap rupiah dinilai tidak wajar.

"Ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini enggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi," kata Purbaya di Jakarta dikutip Kamis (28/5/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah bersama sejumlah pihak melakukan langkah di pasar surat berharga negara (SBN) agar imbal hasil atau yield obligasi tetap terkendali. Menurut dia, kondisi pasar obligasi yang stabil penting untuk menjaga kepercayaan investor.

"Walaupun rupiah melemah, bond yield-nya turun karena aksi dari pemerintah dan teman-teman kita untuk sedikit membeli supaya yield-nya agak terkendali," ujar Purbaya.

Dia mengatakan, pemerintah mulai melihat adanya aliran modal asing yang kembali masuk ke pasar keuangan domestik. Karena itu, menurut Purbaya, pelemahan rupiah tidak sejalan dengan kondisi ekonomi nasional.

"Kita sudah mulai melihat ada yang masuk modal asing ke pasar publikasi kita. Ini terjadi karena fundamentalnya sebetulnya enggak masuk akal," ujar mantan ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

Sementara menanggapi pelemahan rupiah, ekonom Yanuar Rizky menyebut, intervensi di pasar obligasi justru bisa memberi tekanan tambahan terhadap rupiah apabila ketergantungan terhadap dana asing masih tinggi. "Kalau intervensi SBN agar yield bertahan di saat global yield koreksi, teori likuiditas justru mengatakan rupiah bisa melemah," kata Yanuar.

Menurut dia, Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap aliran dana asing sehingga pergerakan investor global sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah. "Kalau mau melawan bandar tapi kalah terus, akhirnya yang tadinya menahan diri ikut bandar juga. Itu menambah berat tekanan terhadap rupiah," ucap Yanuar dalam pesan singkat.

Selain itu, Yanuar mengingatkan pejabat publik perlu berhati-hati dalam menyampaikan komentar terkait pasar keuangan. Hal itu karena dapat mempengaruhi persepsi pelaku pasar. "Saya heran pejabat pemerintah malah seperti influencer trading," tuturnya.

Tekanan terhadap rupiah dalam beberapa pekan terakhir terjadi di tengah ketidakpastian arah suku bunga AS dan sentimen global terhadap pasar negara berkembang. Selain rupiah, IHSG juga ikut tertekan sejak awal tahun, setelah menorehkan rekor tertinggi dari 9.000 ke 6.000.

Portal Andalas - Jumat, 29 Mei 2026

Menkeu Purbaya: Rupiah Melemah Tak Masuk Akal

Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (28/5/2026). Mengutip data Bloomberg, rupiah...

Read more »

_____________

Belanja Negara Melonjak, Defisit Awal Tahun Melebar Tajam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Januari 2026 mencatat defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan pelebaran dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat defisit Rp23 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa realisasi belanja negara pada bulan pertama tahun ini telah mencapai Rp227,3 triliun. Jumlah tersebut setara 25,7 persen dari outlook belanja tahun 2026 dan meningkat signifikan dibandingkan realisasi Januari 2025 yang sebesar Rp180,8 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau sekitar 9,5 persen dari target APBN tahun ini. Capaian tersebut juga mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp157,8 triliun, meskipun pertumbuhannya belum mampu mengimbangi lonjakan belanja negara.

Purbaya menyebut posisi defisit tersebut masih dalam batas yang terkendali meskipun terdapat dinamika fiskal yang cukup signifikan di awal tahun. Ia menegaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan memastikan pembiayaan defisit dilakukan secara terukur.

Selain defisit anggaran secara keseluruhan, keseimbangan primer juga mencatatkan angka negatif. Hingga akhir Januari 2026, keseimbangan primer mengalami defisit sebesar Rp4,2 triliun atau sekitar 4,7 persen terhadap APBN. Kondisi ini menunjukkan tekanan awal pada kas negara, terutama dari sisi pembiayaan bunga utang dan kewajiban lainnya.

Kinerja APBN pada awal tahun umumnya dipengaruhi pola belanja yang relatif lebih cepat, sementara penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya masih dalam fase awal pengumpulan. Pemerintah optimistis tren penerimaan akan meningkat seiring berjalannya aktivitas ekonomi dan siklus pembayaran pajak di bulan-bulan berikutnya.

Meski defisit melebar dibanding tahun lalu, pemerintah menilai ruang fiskal masih cukup memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung berbagai program prioritas nasional sepanjang 2026.

LPT9 - Senin, 23 Februari 2026

Belanja Negara Melonjak, Defisit Awal Tahun Melebar Tajam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Januari 2026 mencatat defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen ...

Read more »

_____________

Dolar Nyaris Rp17 Ribu, Purbaya Sebut 'Gampang Itu, Dua Malam Beres!'

Pernyataan mengejutkan disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat mendekati level Rp17.000 per dolar AS. Ia mengklaim mampu membuat rupiah kembali menguat hanya dalam waktu semalam.

Pernyataan tersebut langsung memicu kehebohan publik, terutama saat pasar keuangan tengah bergejolak akibat tekanan global dan isu independensi bank sentral. Di tengah situasi itu, muncul klaim dari pejabat tinggi negara yang menyebut mengetahui secara persis penyebab pelemahan rupiah sekaligus memiliki cara cepat untuk membalikkan keadaan.

"Saya tahu betul alasannya kenapa (rupiah melemah) dan memperbaikinya dua hari, semalam dua malam selesai itu. Tapi saya bukan bank sentral," kata Purbaya, dikutip pojoksatu.id dari CNN Indonesia, Selasa (20/1/2026).

Sebelumnya, Reuters melaporkan rupiah sempat menyentuh level terlemah akibat kekhawatiran pelaku pasar terhadap arah kebijakan fiskal serta dinamika internal di Bank Indonesia.

Menurut Purbaya, kondisi fundamental ekonomi Indonesia justru menunjukkan arah yang berlawanan dengan pelemahan nilai tukar yang terjadi saat ini. Ia menilai secara ekonomi makro, tidak ada alasan kuat bagi rupiah untuk tertekan sedalam itu.

"Yang penting adalah fondasi ekonomi kita arahnya berlawanan dengan nilai tukar pada saat ini. Jadi fondasi ekonomi membaik terus, sementara nilai tukar agak melemah," ujarnya.

LPT9 - Rabu, 21 Januari 2026

Dolar Nyaris Rp17 Ribu, Purbaya Sebut 'Gampang Itu, Dua Malam Beres!'

Pernyataan mengejutkan disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat mendekati le...

Read more »

_____________

Purbaya akan Legalkan Rokok Ilegal, Aturan Terbit Pekan Depan

Pemerintah mulai memanaskan mesin kebijakan baru di sektor cukai hasil tembakau di tengah maraknya peredaran rokok ilegal yang kian sulit dibendung. Kementerian Keuangan menyiapkan langkah penambahan lapisan tarif cukai atau layer baru yang ditujukan untuk menata ulang peta industri rokok sekaligus menutup celah yang selama ini dimanfaatkan produsen ilegal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyebut aturan baru itu hampir rampung dan bisa terbit dalam waktu dekat. Ia bahkan memberi sinyal keras bahwa negara tidak akan lagi memberi toleransi bagi pelaku yang terus bermain di area abu-abu. Pernyataan bernada ultimatum itu langsung menyedot perhatian, karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membersihkan pasar rokok dari praktik-praktik yang merugikan negara.

Konsep penambahan layer tarif ini bukan sekadar menaikkan beban cukai, melainkan menciptakan ruang baru bagi rokok ilegal agar bisa masuk ke sistem resmi. Dengan skema tersebut, rokok-rokok yang selama ini beredar tanpa pita cukai diharapkan terdorong untuk menjadi legal dan mulai menyetor pajak. Pemerintah melihat pendekatan ini sebagai cara pragmatis untuk mengubah pelanggar menjadi kontributor penerimaan negara.

Saat ini, struktur tarif cukai hasil tembakau diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024. Dalam aturan itu, lapisan tarif dibagi berdasarkan jenis dan golongan rokok, mulai dari sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin, hingga sigaret kretek tangan dan sigaret putih tangan. Dengan adanya rencana layer tambahan, peta tarif tersebut diperkirakan akan menjadi lebih kompleks, namun juga lebih fleksibel dalam mengakomodasi berbagai segmen industri.

Di sisi lain, data penindakan menunjukkan bahwa perang melawan rokok ilegal masih jauh dari selesai. Sepanjang dua ribu dua puluh lima, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyita lebih dari satu koma empat miliar batang rokok ilegal dari lebih dua puluh ribu operasi. Angka ini memang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi volumenya tetap sangat besar dan mencerminkan betapa menggiurkannya bisnis gelap tembakau.

Tekanan untuk menertibkan sektor ini juga berkaitan erat dengan target penerimaan negara. Pemerintah menargetkan pemasukan dari kepabeanan dan cukai mencapai tiga ratus tiga puluh enam triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh enam, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Target ambisius ini membuat setiap kebocoran penerimaan, termasuk dari rokok ilegal, menjadi semakin tidak bisa ditoleransi.

Dengan latar belakang itu, kebijakan penambahan layer tarif cukai bukan sekadar soal fiskal, tetapi juga tentang mengubah perilaku pasar. Pemerintah tampaknya ingin menarik pemain ilegal ke dalam sistem, sekaligus mempersempit ruang bagi mereka yang tetap nekat bermain di luar aturan. Jika berhasil, langkah ini bisa menjadi salah satu manuver paling berani dalam sejarah pengelolaan industri tembakau nasional.

LPT9 - Jumat, 16 Januari 2026

Purbaya akan Legalkan Rokok Ilegal, Aturan Terbit Pekan Depan

Pemerintah mulai memanaskan mesin kebijakan baru di sektor cukai hasil tembakau di tengah maraknya peredaran rokok ilegal yang kian suli...

Read more »

_____________

Influencer Kripto Timothy Ronald Dilaporkan atas Dugaan Penipuan Trading

Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan penipuan trading aset kripto yang menyeret nama influencer keuangan digital Timothy Ronald. Laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik kepolisian.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto membenarkan adanya laporan dari seorang warga berinisial Y terkait dugaan penipuan di bidang perdagangan kripto. Menurutnya, laporan itu telah diterima dan sedang diproses sesuai prosedur hukum.

"Benar, terdapat laporan terkait dugaan penipuan kripto. Saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan awal," ujar Budi saat dikonfirmasi pada Senin, 12 Januari 2026.

Budi menjelaskan, dalam waktu dekat penyidik akan memanggil pihak pelapor untuk dimintai keterangan tambahan. Selain itu, kepolisian juga akan melakukan klarifikasi terhadap terlapor serta menelaah barang bukti yang telah diserahkan.

Kasus ini mencuat ke publik setelah akun Instagram @cryptoholic.idn mengunggah informasi mengenai dugaan penipuan tersebut. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut Timothy Ronald yang dikenal sebagai pendiri Akademi Crypto bersama seorang trader kripto bernama Kalimasada telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Akun tersebut juga mengklaim bahwa sejumlah korban sebelumnya enggan melapor karena merasa mendapat tekanan dan ancaman. Namun, para korban akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dan melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian.

Unggahan @cryptoholic.idn turut menampilkan foto tanda bukti laporan polisi yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Berdasarkan dokumen tersebut, peristiwa bermula dari aktivitas trading kripto yang ditawarkan dalam grup Discord Akademi Crypto.

Disebutkan, pada Januari 2024, para korban menerima sinyal untuk membeli koin Manta dengan iming-iming keuntungan besar, yakni mencapai 300 hingga 500 persen. Para korban kemudian menanamkan dana dengan nilai total sekitar Rp 3 miliar. Namun, alih-alih meraih keuntungan, harga koin tersebut justru mengalami penurunan tajam hingga menyebabkan kerugian portofolio mencapai sekitar 90 persen.

Atas kejadian tersebut, pelapor menjerat terlapor dengan sejumlah pasal, antara lain Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 80, 81, dan 82 Undang-Undang tentang Transfer Dana. Selain itu, laporan juga mencantumkan Pasal 492 KUHP serta Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik Polda Metro Jaya masih terus mendalami laporan tersebut dan belum menetapkan status hukum terhadap pihak terlapor.

LPT9 - Selasa, 13 Januari 2026

Influencer Kripto Timothy Ronald Dilaporkan atas Dugaan Penipuan Trading

Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan penipuan trading aset kripto yang menyeret nama influencer keuangan digital Timothy Ronald. Lap...

Read more »

_____________

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Hanya Koar-koar di Sosmed

Ekonom Yanuar Rizki menilai pergantian Menteri Keuangan tidak serta-merta membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, dinamika yang muncul di ruang publik lebih mencerminkan respons emosional jangka pendek dibandingkan transformasi kebijakan yang bersifat struktural. Ia menilai sentimen positif yang berkembang saat ini masih dipengaruhi oleh ekspektasi awal dan pengelolaan isu, bukan oleh perubahan nyata pada fondasi kebijakan_fiskal, Menteri_Keuangan, dan sentimen_pasar.

Melalui pernyataannya di sebuah kanal YouTube pada Sabtu, 27 Desember 2025, Yanuar mengingatkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan muncul isu-isu besar yang berpotensi menguji ketahanan optimisme tersebut. Ia menyebutkan bahwa periode awal pemerintahan biasanya diwarnai suasana "bulan madu" yang membuat kritik belum tersampaikan secara terbuka. Dalam pandangannya, publik perlu bersiap menghadapi fase penyesuaian kebijakan fiskal yang akan lebih terasa dampaknya pada ekonomi_nasional, anggaran_negara, dan isu_fiskal.

Ia juga menyoroti sikap kelompok pengusaha yang sebelumnya mulai merasa jenuh terhadap kebijakan penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun PNBP. Meski terjadi pergantian figur, Yanuar melihat pola kebijakan yang dijalankan masih relatif serupa. Namun demikian, ia menilai kondisi ini masih memberikan ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat kepercayaan serta menjaga stabilitas PNBP, kelompok_pengusaha, dan iklim_investasi.

Dalam analisisnya, Yanuar menyampaikan bahwa dukungan yang ada saat ini kemungkinan masih bertahan karena belum muncul resistensi terbuka. Ia memprediksi bahwa dalam tiga hingga enam bulan ke depan, dukungan tersebut bisa mengalami penyesuaian seiring kebijakan mulai dirasakan secara langsung. Meski demikian, proses ini dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan pengambilan kebijakan yang wajar dalam sistem ekonomi terbuka, terutama terkait defisit_anggaran, belanja_negara, dan stabilitas_fiskal.

Yanuar menilai optimisme yang dibangun pemerintah saat ini memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik, meski ia mengingatkan perlunya langkah konkret agar optimisme tersebut menyentuh sektor riil. Menurutnya, tantangan ke depan justru menjadi peluang untuk memperkuat komunikasi kebijakan dan mempercepat reformasi struktural. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat kebijakan secara langsung, seiring meningkatnya kualitas tata kelola sektor_riil, reformasi_ekonomi, dan kepercayaan_publik.

LPT9 - Minggu, 28 Desember 2025

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Hanya Koar-koar di Sosmed

Ekonom Yanuar Rizki menilai pergantian Menteri Keuangan tidak serta-merta membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan fiskal nasio...

Read more »

_____________

Pinjaman Tanpa Agunan Jadi Alternatif Akses Dana Cepat

Pinjaman tanpa agunan menjadi salah satu alternatif akses dana yang banyak diminati masyarakat. Jenis pinjaman ini tidak mensyaratkan jaminan aset, sehingga dianggap lebih praktis dibandingkan pinjaman konvensional yang memerlukan agunan seperti rumah atau kendaraan.

Kemudahan proses menjadi daya tarik utama pinjaman tanpa agunan. Pengajuan umumnya dapat dilakukan dengan persyaratan administrasi yang relatif sederhana. Hal ini membuat pinjaman jenis ini sering dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak atau modal usaha skala kecil.

Meski praktis, pinjaman tanpa agunan memiliki karakteristik yang perlu dipahami. Suku bunga biasanya lebih tinggi dibandingkan pinjaman dengan jaminan, karena risiko yang ditanggung pemberi pinjaman lebih besar. Oleh sebab itu, calon peminjam perlu memperhitungkan kemampuan pembayaran secara cermat.

Lembaga penyedia pinjaman tanpa agunan berasal dari berbagai sektor, termasuk perbankan dan perusahaan pembiayaan. Setiap penyedia memiliki kebijakan berbeda terkait limit pinjaman, tenor, dan biaya. Membandingkan beberapa penawaran menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan.

Pinjaman tanpa agunan dapat menjadi solusi keuangan jika digunakan secara bijak. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban peminjam membantu menghindari risiko gagal bayar. Dengan perencanaan yang matang, fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan finansial tanpa harus mengorbankan aset berharga.

LPT9 - Sabtu, 27 Desember 2025

Pinjaman Tanpa Agunan Jadi Alternatif Akses Dana Cepat

Pinjaman tanpa agunan menjadi salah satu alternatif akses dana yang banyak diminati masyarakat. Jenis pinjaman ini tidak mensyaratkan ja...

Read more »

_____________

Pinjam Uang Jadi Solusi Keuangan dengan Pertimbangan Matang

Pinjam uang sering menjadi pilihan bagi masyarakat saat menghadapi kebutuhan finansial mendesak. Kebutuhan tersebut bisa berasal dari berbagai kondisi, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan usaha. Dengan akses pinjaman, masyarakat dapat memperoleh dana dalam waktu relatif singkat.

Saat ini, pilihan pinjam uang tersedia melalui berbagai lembaga, mulai dari bank, koperasi, hingga layanan keuangan berbasis teknologi. Masing-masing memiliki ketentuan dan mekanisme yang berbeda. Oleh karena itu, calon peminjam perlu memahami syarat, bunga, serta jangka waktu pinjaman sebelum mengambil keputusan.

Salah satu hal penting dalam pinjam uang adalah kemampuan membayar kembali. Perencanaan keuangan yang baik membantu memastikan kewajiban cicilan dapat dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan lainnya. Pinjaman yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan masalah keuangan jangka panjang.

Transparansi informasi menjadi faktor penting dalam memilih layanan pinjaman. Calon peminjam disarankan membaca seluruh ketentuan dengan cermat, termasuk biaya tambahan yang mungkin dikenakan. Langkah ini membantu menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Pinjam uang dapat menjadi solusi jika digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan perhitungan yang matang dan pemilihan lembaga yang terpercaya, pinjaman dapat membantu memenuhi kebutuhan tanpa menimbulkan beban berlebihan. Kesadaran finansial menjadi kunci utama dalam memanfaatkan fasilitas ini secara sehat.

LPT9 -

Pinjam Uang Jadi Solusi Keuangan dengan Pertimbangan Matang

Pinjam uang sering menjadi pilihan bagi masyarakat saat menghadapi kebutuhan finansial mendesak. Kebutuhan tersebut bisa berasal dari be...

Read more »

_____________

Kartu Kredit Masih Jadi Pilihan Transaksi Non Tunai Masyarakat

Kartu kredit masih menjadi salah satu alat pembayaran non tunai yang banyak digunakan masyarakat. Fungsinya yang memungkinkan transaksi tanpa pembayaran langsung menjadikan kartu kredit diminati, terutama untuk kebutuhan belanja, perjalanan, dan transaksi daring. Kemudahan ini menjadi alasan utama kartu kredit tetap relevan di tengah berkembangnya metode pembayaran digital lainnya.

Penggunaan kartu kredit memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan jangka pendek. Pengguna dapat melakukan pembayaran di kemudian hari sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Selain itu, berbagai program cicilan sering ditawarkan untuk transaksi tertentu, sehingga beban pembayaran dapat dibagi dalam beberapa periode.

Namun, penggunaan kartu kredit juga memerlukan pengelolaan yang bijak. Bunga dan denda keterlambatan dapat muncul apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan, limit, serta kewajiban pembayaran menjadi hal penting bagi setiap pemegang kartu.

Bank penerbit kartu kredit biasanya menawarkan berbagai manfaat tambahan. Program reward, cashback, dan diskon di merchant tertentu menjadi daya tarik tersendiri. Manfaat ini dapat memberikan nilai tambah apabila digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial pengguna.

Di sisi lain, proses pengajuan kartu kredit melibatkan penilaian kelayakan calon nasabah. Faktor seperti penghasilan, riwayat kredit, dan stabilitas pekerjaan menjadi pertimbangan utama. Dengan pemahaman yang tepat, kartu kredit dapat menjadi alat bantu keuangan yang efektif, bukan sumber masalah keuangan di kemudian hari.

LPT9 -

Kartu Kredit Masih Jadi Pilihan Transaksi Non Tunai Masyarakat

Kartu kredit masih menjadi salah satu alat pembayaran non tunai yang banyak digunakan masyarakat. Fungsinya yang memungkinkan transaksi ...

Read more »

_____________

Industri Tekstil Teriak! Lebih 20 Bank Tolak Kredit di Tengah Gempuran Impor Ilegal

Industri tekstil nasional kembali menghadapi tantangan berat di tengah tekanan ekonomi akibat maraknya produk impor ilegal yang membanjiri pasar domestik. Kondisi tersebut berdampak langsung pada sulitnya pelaku usaha tekstil mengakses pembiayaan perbankan, meski pemerintah telah menggelontorkan dana besar untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil, termasuk industri tekstil nasional.

Keluhan tersebut disampaikan oleh PT Mayer Indah Indonesia melalui kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Persoalan ini bahkan langsung disidangkan oleh Menteri Keuangan dalam forum resmi di Kantor Kementerian Keuangan. General Manager PT Mayer Indah Indonesia, Melisa Suria, mengungkapkan bahwa perusahaannya telah mendatangi lebih dari 20 bank untuk mengajukan kredit modal kerja sebesar Rp4 miliar, namun seluruh pengajuan tersebut ditolak dengan alasan sektor tekstil masuk kategori berisiko tinggi.

Menurut Melisa, kondisi keuangan perusahaan semakin tertekan sejak pandemi Covid-19 melanda. Selama lima tahun terakhir, tabungan perusahaan terkuras untuk bertahan hidup di tengah penurunan permintaan dan pembatasan aktivitas masyarakat. Tak hanya itu, perusahaan juga menanggung tunggakan BPJS Ketenagakerjaan hampir Rp1 miliar yang terus bertambah akibat denda bulanan, memperparah beban keuangan di tengah lemahnya arus kas.

Dampak pandemi juga membuat omzet perusahaan anjlok hingga 50 persen karena minimnya kegiatan hajatan dan pesta. Harapan bangkit pascapandemi pun belum terwujud akibat derasnya barang impor murah yang menekan industri konveksi dalam negeri. Banyak pelanggan lama, terutama di kawasan Tanah Abang, terpaksa menghentikan produksi dan memulangkan para penjahit karena tidak mampu bersaing dari sisi harga.

Ironisnya, penolakan pembiayaan juga datang dari bank yang telah menjadi mitra lebih dari 15 tahun. Perbankan menilai industri tekstil sedang mengalami kondisi "bleeding" sehingga dianggap tidak layak dibiayai. Padahal, sekitar 80 persen penjualan perusahaan masih mengandalkan pasar domestik dan sisanya ekspor, meski kinerja ekspor ikut tertekan oleh konflik global dan lonjakan biaya kontainer.

Menjelang Lebaran, sinyal pemulihan mulai terlihat. Sejumlah konveksi kembali berproduksi dan memanggil para penjahit karena pesanan meningkat. Namun keterbatasan modal membuat pabrik hanya mampu memenuhi sebagian kecil permintaan. Kondisi ini dinilai berbahaya bagi keberlangsungan usaha tekstil jika tidak segera direspons melalui kebijakan pembiayaan yang lebih berpihak pada industri padat karya.

LPT9 - Rabu, 24 Desember 2025

Industri Tekstil Teriak! Lebih 20 Bank Tolak Kredit di Tengah Gempuran Impor Ilegal

Industri tekstil nasional kembali menghadapi tantangan berat di tengah tekanan ekonomi akibat maraknya produk impor ilegal yang membanj...

Read more »

_____________

Purbaya Akui Menkeu “Lumayan Berkuasa”: Bisa Sikat Danantara Kalau Nakal!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru menyadari betapa besar kekuasaan yang dimilikinya dalam jabatan sebagai Menkeu. Dengan nada bercanda, Purbaya mengatakan bahwa dirinya kini memiliki wewenang untuk menindak tegas berbagai pihak, termasuk Danantara, jika mereka kedapatan melanggar aturan pajak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025). "Saya baru tahu juga, Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya. Senang-senang juga sih," ujarnya sambil tertawa ringan.

Purbaya menegaskan, kekuasaannya tidak hanya terbatas pada sektor fiskal, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan strategis. Sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan lembaga tersebut tetap transparan dan taat aturan. "Kalau Danantara tidak bayar pajak atau melindungi praktik yang jelek, ya kita sikat juga. Kita beri masukan yang kencang," tegasnya. Ucapan Purbaya itu mendapat perhatian luas karena menunjukkan sikap tegas pemerintah terhadap lembaga besar yang mencoba bermain-main dengan kewajiban pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung soal kinerja perbankan nasional. Ia menjelaskan bahwa banyak bank nasional yang masih belum optimal dalam menyalurkan dana ke sektor produktif. "Begitu ada deposito masuk, uangnya sering disimpan saja, atau malah dipakai beli dolar dan surat berharga negara. Padahal itu tidak boleh," ujar Purbaya. Ia menekankan pentingnya kreativitas perbankan dalam mengelola dana masyarakat agar ekonomi bergerak lebih cepat dan inklusif.

Menurutnya, perbankan harus mampu menyalurkan kredit ke sektor riil dengan keterampilan yang mereka miliki, bukan hanya mencari keuntungan dari instrumen keuangan jangka pendek. "Saya tahu orang bank itu pintar, tapi sering malas. Mereka lebih suka taruh uang di SBN atau di BI. Saya minta mereka menyalurkan uang dengan kemampuan mendeteksi kredit yang baik," papar Purbaya. Ia mengingatkan agar bank tidak hanya berorientasi pada kenyamanan, tetapi juga berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai bentuk pengawasan langsung, Purbaya mengaku kerap melakukan inspeksi mendadak ke beberapa bank untuk memeriksa kondisi keuangan dan aliran dana mereka. Ia tak segan bertanya langsung tentang bagaimana uang disalurkan dan siapa penerimanya. "Kadang saya datang tiba-tiba, tanya uangnya dipakai buat apa. Itu bagian dari tanggung jawab saya," ungkapnya. Langkah ini disebut sebagai upaya memastikan sistem keuangan berjalan sehat tanpa penyimpangan.

Purbaya juga mengingatkan bahwa meski perbankan kini berada di bawah naungan Danantara, bukan berarti pengawasan menjadi lemah. Dengan posisinya sebagai Menkeu sekaligus anggota Dewan Pengawas, ia tetap memiliki ruang gerak untuk menindak jika ditemukan penyimpangan. "Saya masih bisa turun tangan kalau ada yang tidak beres, baik di bank maupun di Danantara," tegasnya. Pernyataan ini memperlihatkan komitmen Purbaya untuk menjaga integritas sistem keuangan dan memastikan setiap lembaga patuh terhadap aturan pajak serta tata kelola yang baik.

LPT9 - Senin, 03 November 2025

Purbaya Akui Menkeu “Lumayan Berkuasa”: Bisa Sikat Danantara Kalau Nakal!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru menyadari betapa besar kekuasaan yang dimilikinya dalam jabatan sebagai Menkeu. Deng...

Read more »

_____________

Utang RI Tembus Rp 9.138 Triliun, Purbaya: Enggak Usah Terlalu Panik...

Posisi utang pemerintah mencapai sekitar Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan level tersebut masih aman

Menurutnya, kondisi utang Indonesia masih berada di level aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap besarnya nominal utang.

Sebab indikator utama yang dinilai lembaga internasional bukan semata jumlahnya, melainkan kemampuan dan kemauan pemerintah untuk membayar.

"Kenapa Anda khawatir tentang utang? Kata siapa (Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk bayar utang)? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio atau ukuran-ukuran suatu negara bisa bayar utang seperti apa," ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia menjelaskan, secara internasional terdapat dua rasio penting untuk menilai kemampuan fiskal suatu negara, yaitu defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) dan utang terhadap PDB. Dalam kedua rasio tersebut, posisi utang Indonesia dinilai masih sangat aman.

Berdasarkan standar internasional, batas defisit anggaran negara terhadap PDB sebesar 3 persen dan rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen untuk dikatakan aman.

Sementara saat ini, kondisi fiskal Indonesia masih di bawah batas tersebut dimana defisit APBN 2025 hingga akhir Kuartal III masih sebesar 1,56 persen dari PDB sedangkan rasio utang terhadap PDB masih 39,86 persen per Juni 2025.

"Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent," kata Purbaya.

Purbaya menambahkan, jika dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia relatif lebih sehat. Sejumlah negara maju bahkan mencatat rasio utang yang jauh melampaui standar internasional.

"Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100 persen sekarang. Amerika ada 100 persen debt to GDP ratio-nya. Jepang 275 persen. Singapura ada 90 persen ya, gede banget. Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi Anda enggak usah terlalu panik," tambahnya.

Dia memastikan, pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal agar defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap PDB. Dia menegaskan komitmennya untuk tidak mengubah batas tersebut dalam waktu dekat.

"Saya gak akan tembus 3 persen deficit to GDP ratio. Anytime soon gak akan berubah, gak akan saya ubah itu, saya akan jaga terus tahun ini, tahun depan, tahun depan," tegasnya.

Meski demikian, Bendahara Negara itu membuka peluang untuk menyesuaikan strategi fiskal ketika pertumbuhan ekonomi mencapai level yang lebih tinggi.

"Nanti kalau tumbuh kita sudah misalnya 7 persen, kita pertimbangkan perlu gak kita kurangin pajak? Atau perlu gak kita kurangin debt-nya? Atau perlu gak kita tambahin debt-nya untuk nembus 8 persen? Tapi kan hitungannya clear di atas kertas. Kalau sudah 7 persen saya naikin sedikit, orang juga happy," tukasnya.

LPT9 - Rabu, 29 Oktober 2025

Utang RI Tembus Rp 9.138 Triliun, Purbaya: Enggak Usah Terlalu Panik...

Posisi utang pemerintah mencapai sekitar Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan level te...

Read more »

_____________