Ahmad Khozinudin Anggap Tindakan Hercules Pengecut dalam Kasus Ilma Sani

Aktivis hukum Ahmad Khozinudin mengomentari tindakan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal yang diduga melakukan penculikan hingga ancaman terhadap putri penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriani.

“Titik tertentu saya melihat, ini Hercules mengonfirmasi dia pengecut, menurut saya. Ini adalah konfirmasi, orang ketika di ruang publik begitu garang, tapi menghadapi wanita dengan cara seperti itu dan menurut saya itu pengecut,” kata Khozinudin dikutip dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin malam, 25 Mei 2026.

Atas peristiwa itu, ia menyebut negara telah gagal memberikan jaminan keamanan kepada warganya.

“Justru saya miris, berarti negara ini sudah lalai. Tidak ada jaminan keamanan bagi segenap anak bangsa, warga negara agar mereka terlepas dari ancaman, dari unsur manapun,” jelasnya.

Lanjut Khozinudin, apa yang dilakukan GRIB Jaya terhadap Ilma Sani ini merupakan bentuk bahwa negara kalah dengan premanisme.

“Dan menurut saya ini yang harusnya tersinggung pertama kali adalah negara. Kenapa? Fungsi negara yang menjadi mediator, jika ada sengketa antar pihak. Bahkan, fungsi negara yang jadi alat penegakan hukum jika ada perselisihan hukum di antar para pihak itu dihilangkan, diambil alih,” bebernya.

“Kalau bahasa hukum, ini kan Eigenrichting, main hakim sendiri. Asal jemput, introgasi paksa versinya, ancam pakai senjata, lalu tidak pernah mau mendengar, klarifikasi. Karena memang kronologisnya itu ada kesalahpahaman,” pungkas Khozinudin.

Terkait itu, Ilma membuat dua laporan di Polda Metro Jaya. Satu laporan dilayangkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/3678/V/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 22 Mei 2026. Sedangkan, satu laporan lagi diserahkan ke Direktorat Siber, terdaftar dengan nomor LP/B/3679/V/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 Mei 2026.

Namun di pihak lain, GRIB Jaya juga melaporkan balik Ilma. Laporan tersebut diterima dan teregister dengan nomor LP/B/3749/V/2026/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 25 Mei 2026. Ilma dipolisikan terkait Pasal 264 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana penyebaran berita bohong.

"Jadi laporan itu sebagai terlapornya saudari IF dan kawan-kawan. Laporannya menyebarkan berita dan informasi tidak lengkap, tidak pasti dan berlebihan," kata juru bicara tim kuasa hukum GRIB Jaya, Hika TA Putra kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

Portal Andalas - Kamis, 28 Mei 2026

Ahmad Khozinudin Anggap Tindakan Hercules Pengecut dalam Kasus Ilma Sani

Aktivis hukum Ahmad Khozinudin mengomentari tindakan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal yang...

Read more »

_____________

Pimpinan Ponpes di Pekalongan Ditangkap, Diduga Cabuli Sejumlah Santriwati

Jajaran Polres Pekalongan Kota menangkap pimpinan pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Pimpinan ponpes itu ditangkap terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati.

"Ya, hari ini tepatnya kita lakukan pengamanan terhadap pelaku, yang informasinya adalah salah satu pendiri pondok pesantren di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, pondoknya berada di Kabupaten Pekalongan," ujar Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, saat ditemui di Satreskrim Polres Pekalongan Kota dilansir detikJateng, Rabu (27/5/2026).

Riki menjelaskan pihaknya telah melakukan penanganan intensif setelah menerima laporan dari para korban yang diduga mengalami pelecehan seksual. Hingga hari ini, tercatat ada 6 korban yang melaporkan dari berbagai wilayah di Pantura termasuk Semarang

Menurutnya, kasus tersebut awalnya sulit terungkap lantaran para korban merasa takut dan diduga mendapat intimidasi sehingga enggan melapor. Polisi kemudian melakukan pendekatan kepada keluarga korban hingga akhirnya sejumlah korban mulai berani memberikan keterangan.

"Korban sebelumnya tidak berani melapor karena mungkin diancam oleh pelaku ataupun teman-teman santri yang lain. Akhirnya anggota kami melakukan pendekatan sehingga mereka berani speak up," katanya.

Polisi menyebut sementara ini sudah ada sejumlah korban dan saksi yang diperiksa. Bahkan beberapa mantan santri dari luar daerah seperti Pemalang, Batang, Pekalongan hingga Semarang turut datang memberikan keterangan.

Portal Andalas -

Pimpinan Ponpes di Pekalongan Ditangkap, Diduga Cabuli Sejumlah Santriwati

Jajaran Polres Pekalongan Kota menangkap pimpinan pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Pimpinan pon...

Read more »

_____________

Sebut Sumbar Barbar di Amerika, Ini Pasal Ujaran Kebencian yang Menjerat Abu Janda

Pegiat media sosial Permadi Arya, atau yang populer disapa Abu Janda, resmi berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) atas dugaan kasus ujaran kebencian.

Laporan resmi ini buntut dari potongan video pidatonya yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Abu Janda diduga menghina masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) dengan label "barbar" saat berbicara di sebuah forum di Philadelphia, Amerika Serikat.

Pihak kepolisian telah menerima laporan tersebut dengan nomor LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim pada Selasa (26/5).

Alasan DPP IKM Laporkan Abu Janda

Pernyataan Abu Janda dinilai telah melukai hati masyarakat Minangkabau. Selain tidak bijak, ucapan tersebut dituding berpotensi memicu perpecahan sosial yang serius di tengah masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPP IKM Braditi Moulevey Rajo Mudo menegaskan, tindakan ini diambil demi kepastian hukum yang adil. Pria yang akrab disapa Levi ini juga menyinggung komitmen ketegasan hukum di era pemerintahan saat ini.

"Laporan terhadap dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara Permadi Arya alias Abu Janda. Beliau diduga menyampaikan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sumbar dengan menyebut ‘suku barbar’," ujarnya saat pelaporan.

"Dipastikan di pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak ada yang kebal hukum. Artinya, kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum," kata Levi.

Menilik Pasal Ujaran Kebencian yang Menjerat Abu Janda

Pidato kontroversial Abu Janda tersebut diduga kuat dilakukan di luar negeri. Karena alasan inilah, pihak IKM menjerat sang pegiat media sosial dengan pasal dalam KUHP Baru yang mengatur tentang ujaran kebencian lintas negara.

Wakil Ketua Bidang Hukum DPP IKM, Defrizal Djamaris, menjelaskan jeratan hukum yang disiapkan untuk Abu Janda.

"Kami laporkan dengan dugaan Pasal 242 Undang-undang (UU) nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru). Objeknya adalah pidato saudara Permadi Arya yang diduga dilakukan di luar negeri, kemungkinan di Philadelphia, Amerika Serikat," ujar Defrizal.

Sebagai informasi, Pasal 242 UU 1/2023 (KUHP Baru) mengatur sanksi bagi setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan berdasarkan ras, etnis, hingga asal-usul. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda kategori IV.

Arti Kata 'Barbar' yang Bikin Warga Minang Geram

Penggunaan istilah "barbar" dianggap memberikan stigma yang sangat negatif dan merendahkan martabat masyarakat daerah tertentu. Defrizal menyebut arti kata tersebut di KBBI sangatlah buruk.

"Di mana di situ disebutkan bahwa masyarakat yang daerah yang intoleran itu ya, Sumbar, Jabar, itu yang ada ‘bar’, ‘bar’ di belakangnya itu dianggap masyarakat barbar, seolah itu orang barbar di sana," ucap Defrizal.

"Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari barbar itu jelas ya bahwa tidak beradab, tidak beradab, kejam, dan manusia yang tidak berperadaban gitu ya," sambungnya.

Sebagai bukti otentik, DPP IKM telah menyerahkan rekaman video berdurasi sembilan menit yang diunduh dari akun TikTok “Pengharapan Kekal”.

"Kami berharap hukum juga tajam terhadap orang-orang seperti dia (Abu Janda). Selama ini sepertinya banyak laporan masyarakat yang dirasa kurang terlayani dengan baik terkait yang bersangkutan. Kami harap kali ini ada keadilan," katanya.

Isi Pidato Lengkap Abu Janda di Amerika Serikat

Sebelum kasus ini menggelinding ke ranah hukum, Abu Janda sempat berpidato membahas tren intoleransi beragama. Ia mengklaim sentimen anti-Kristen marak terjadi di wilayah Indonesia bagian barat dalam tiga tahun terakhir.

"Tiga tahun terakhir ini bapak-bapak, ibu-ibu, kristen fobia itu atau sentimen anti kristen-lah itu lumayan parah di negara kita, tidak di semua wilayah, wilayah tengah dan timur lumayan kondusif, banyak kasus intoleransi itu terjadi di Waktu Indonesia Bagian Barat atau di WIB, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara sama yang paling ujung saya tidak usah sebut namanya lah," kata Abu Janda dalam video tersebut.

Ia kemudian menyambung argumennya dengan guyonan yang menyamakan singkatan nama daerah berakhiran "bar" dengan istilah barbar. Kalimat inilah yang memicu kemarahan besar organisasi Perantau Minang.

"Nah itu (kasus intoleran) yang satu di Jabar satu lagi di Sumbar, saya gak tahu nih yang ada barbar-nya ini. Saya juga aneh gitu yang ada barbar-nya kok banyak yang barbar gitu," ujar Abu Janda.

Langkah hukum dari DPP IKM ini diharapkan menjadi pelajaran keras bagi para figur publik agar lebih bijak berbicara demi menjaga keharmonisan antar-daerah

Portal Andalas -

Sebut Sumbar Barbar di Amerika, Ini Pasal Ujaran Kebencian yang Menjerat Abu Janda

Pegiat media sosial Permadi Arya, atau yang populer disapa Abu Janda, resmi berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh D...

Read more »

_____________

Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim gegara Sebut Orang Sumbar Barbar dan Intoleran

Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dengan dugaan ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Laporan itu diterima Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri, per tanggal 26 Mei 2026.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP IKM Defrizal Djamaris mengungkapkan, laporan ini terkait dengan pernyataan Abu Janda yang dianggap telah mengandung ujaran kebencian SARA terhadap keluarga besar Minangkabau.

"Pada hari ini kami dari DPP Ikatan Keluarga Minang mengajukan laporan polisi secara resmi kepada terduga yaitu saudara yang bernama Permadi Arya alias Abu Janda ya," kata Defrizal di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Defrizal mengungkapkan, apa yang disampaikan Abu Janda telah menimbulkan keresahan seluruh masyarakat Minangkabau.

Menurut Defrizal, pernyataan Abu Janda yang meresahkan adalah kalimat soal Sumatera Barat (Sumbar) merupakan wilayah yang intoleran dan masyarakatnya barbar.

"Di situ disebutkan bahwa masyarakat yang daerah yang intoleran itu ya, Sumbar, Jabar, itu yang ada 'bar-bar' di belakangnya itu dianggap masyarakat barbar, seolah itu orang barbar di sana. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari barbar itu jelas ya bahwa tidak beradab, tidak beradab, kejam, dan manusia yang tidak berperadaban gitu ya," ucap Defrizal.

Dalam laporannya, Abu Janda disangka melanggar Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang penyebaran informasi yang menimbulkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Pelapor membawa sejumlah barang bukti di antaranya video akun TikTok beserta potongan layar terkait dengan pernyataan Abu Janda.

Sebelumnya, dalam sebuah forum yang membahas isu intoleransi di Indonesia, Abu Janda menyoroti wilayah Indonesia bagian barat yang disebut memiliki sentimen anti-Kristen cukup tinggi. Abu Janda menyindir masyarakat di Jawa Barat dan Sumatera Barat dengan kata barbar.

"Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar, saya nggak tahu nih yang ada 'bar-barnya' ini. Saya juga aneh gitu, yang ada 'bar-barnya' kok banyak yang barbar gitu," kata Abu Janda, dikutip dari potongan video yang viral

Portal Andalas -

Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim gegara Sebut Orang Sumbar Barbar dan Intoleran

Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dengan dugaan ujaran kebencian bermuat...

Read more »

_____________

Kejati Lampung Diminta Hentikan Pengusutan Pabrik Gula PT PSMI, Karena Berdampak Rugikan Masyarakat Luas

Kejaksaan Tinggi Lampung diminta untuk menghentikan penyidikan kasus yang menimpa pabrik gula PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI), karena hal itu mengganggu penghasilan ribuan pegawai pabrik dan petani karyawan perkebunan tebu perusahaan penghasil gula tersebut serta para petani plasma.

Hal ini disampaikan oleh Yulius Armani, ketua Solidaritas Petani Way Kanan pada Rabu (8/4/2026) terkait kegaduhan yang timbul akibat penyidikan terhadap PT PSMI.

“Kami akan mengerahkan ribuan massa yang terdiri dari karyawan, masyarakat dan petani untuk melakukan demo mendesak agar penyidikan masalah ini dihentikan, karena hanya akan merugikan kepentingan masyarakat banyak”, tegasnya

Menurut Yulius, pihak perusahaan juga sudah berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, lembaga bantuan hukum dan LSM di Waykanan tentang akibat negatif langkah Kejati Lampung terhadap perekonomian masyarakat, apalagi menurutnya setelah para tokoh masyarakat berkonsultasi dengan KasiPidsus Kejari Way Kanan, bahwa kasus ini sebenarnya bukanlah kasus korupsi, akan tetapi lebih condong hanya merupakan pelanggaran administrasi.

Oleh karenanya ribuan pegawai pabrik dan perkebunan serta petani plasma akan melakukan demo besar k e Kejati Lampung dan instansi terkait pada Kamis (9/4/2026)

Rencana demo besar-besaran para petani ini mendapat dukungan yang sangat luas dan sudah dimuat oleh berbagai media.

Seperti yang disampaikan advokat sekaligus aktivis asal Way Kanan, Gindha Ansori, menilai bahwa pengusutan terhadap perusahaan telah merugikan masyarakat luas.

“Keberadaan PSMI sangat dirasakan manfaatnya karena membangun kemitraan dengan masyarakat,” ujarnya, Minggu (5/4/2026)

Demikian juga ketua Partai PAN Way Kanan Dr. Resmen Kadapi, pada Sabtu (4/4/2026) menyampaikan bahwa ribuan keluarga akan terganggu kelangsungan hidupnya, karena mereka hidup dari pabrik dan perkebunan tebu seluas ribuan hektar tersebut

Dari kampus, Presiden BEM FH Universitas Bandar Lampung (UBL), Alfin Sanjaya, mengecam keras tindakan Kejati Lampung yang dianggap gegabah.

Sementara itu Ketua Aliansi Darurat Petani Tebu Mandiri PT PSMI, Tartono Pada Rabu (9/4/2026) menyatakan bahwa ribuan petani dari Way Kanan akan berangkat mala mini dan diperkirakan besok sudah sampai di Kejati lampung.

“Kita akan menginap 2 atau 3 hari jika tuntutan kita tidak dipenuhi”, katanya

Dukungan juga datang dari DPRD Lampung, dimana ketua Komisi I DPRD Lampung Garinca Reza Pahlevi menegaskan, persoalan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat.

Garinca juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Lampung agar tetap kondusif. Hal ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pertumbuhan investasi sebagai motor penggerak ekonomi nasional

Terkait rencana aksi unjuk rasa petani dan karyawan PT PSMI Way Kanan pada Kamis mendatang, pihaknya menyatakan siap menerima aspirasi warga

LPT9 - Rabu, 08 April 2026

Kejati Lampung Diminta Hentikan Pengusutan Pabrik Gula PT PSMI, Karena Berdampak Rugikan Masyarakat Luas

Kejaksaan Tinggi Lampung diminta untuk menghentikan penyidikan kasus yang menimpa pabrik gula PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI), karena h...

Read more »

_____________

Kritik MBG, PDIP Cemas Prabowo Berkuasa Dua Periode

Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belakangan mengkritik kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sarat kepentingan politik. Founder Citra Institute, Yusak Farchan, melihat protes PDIP terhadap masuknya anggaran MBG ke dalam pos pendidikan pada APBN 2026 sebagai bentuk inkonsistensi sikap politik.

Menurut Yusak, apabila sejak awal PDIP memang menolak program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, seharusnya penolakan dilakukan secara tegas sejak tahap perencanaan. Ia menilai posisi "oposisi setengah hati" justru memperlihatkan kebingungan strategi politik partai berlambang banteng tersebut.

Yusak menekankan bahwa pengesahan APBN 2026, termasuk alokasi anggaran pendidikan yang memuat program MBG, telah melalui pembahasan bersama pemerintah dan DPR. Proses tersebut juga melibatkan Badan Anggaran DPR sebelum akhirnya disepakati. Karena itu, ia mempertanyakan alasan PDIP baru menyuarakan keberatan ketika program mulai berjalan.

Bagi Yusak, dinamika ini tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi elektoral menuju Pemilu 2029. Ia menduga PDIP mulai membaca potensi penguatan posisi Prabowo apabila program MBG berjalan sukses dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Secara politik, keberhasilan program sosial berskala nasional berpotensi mendongkrak citra dan elektabilitas presiden petahana.

Ia bahkan menilai kekhawatiran atas kemungkinan Prabowo melanggengkan kekuasaan hingga dua periode bisa menjadi faktor di balik perubahan sikap tersebut. Jika elektabilitas Prabowo terus meningkat, peta persaingan menuju 2029 bisa semakin berat bagi PDIP.

Yusak menambahkan, dalam politik, persepsi publik terhadap konsistensi sangat menentukan. Ketika sebuah partai terlihat mendukung dalam proses legislasi tetapi kemudian mengkritik implementasi, publik bisa menilai ada agenda tersembunyi di balik sikap tersebut.

Program MBG sendiri sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan generasi muda. Dengan masuknya anggaran program ke dalam pos pendidikan, pemerintah berargumen bahwa kebijakan tersebut memiliki dimensi strategis jangka panjang.

Kontroversi ini memperlihatkan bahwa perdebatan kebijakan tidak semata soal teknis anggaran, tetapi juga pertarungan narasi dan positioning politik menjelang kontestasi berikutnya.

LPT9 - Rabu, 04 Maret 2026

Kritik MBG, PDIP Cemas Prabowo Berkuasa Dua Periode

Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belakangan mengkritik kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sarat kepentingan po...

Read more »

_____________

Guru Honorer Jadi Tersangka, Dugaan Rangkap Jabatan Rugikan Negara Rp118 Juta

Seorang guru honorer di Probolinggo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan rangkap jabatan. Aparat penegak hukum menyebut praktik tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp118 juta.

Penetapan tersangka ini bermula dari temuan adanya penerimaan gaji dari dua sumber jabatan yang dijalankan secara bersamaan. Yang bersangkutan diduga tetap menerima honor sebagai tenaga pendidik, sekaligus memperoleh penghasilan dari posisi lain di lingkungan pemerintahan atau lembaga terkait. Status rangkap jabatan inilah yang kemudian dipersoalkan karena dinilai melanggar aturan administrasi dan ketentuan penggajian.

Penyidik mengungkapkan, selama periode tertentu, tersangka tetap tercatat aktif dan menerima pembayaran dari dua pos anggaran berbeda. Dari hasil audit sementara, total kerugian negara ditaksir mencapai Rp118 juta. Nominal tersebut berasal dari akumulasi honorarium yang seharusnya tidak diterima apabila aturan dijalankan sesuai ketentuan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang guru honorer, profesi yang selama ini identik dengan penghasilan terbatas dan perjuangan kesejahteraan. Di sisi lain, aparat menegaskan bahwa penegakan hukum tetap harus berjalan tanpa melihat latar belakang profesi.

Pihak berwenang menyatakan proses hukum masih terus berjalan, termasuk pendalaman terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat atau mengetahui praktik tersebut. Dokumen administrasi, daftar hadir, serta alur pencairan dana tengah ditelusuri untuk memastikan mekanisme yang terjadi.

Sementara itu, sejumlah kalangan menilai kasus ini membuka kembali persoalan tata kelola kepegawaian dan pengawasan internal. Sistem administrasi yang lemah dinilai dapat membuka celah terjadinya rangkap jabatan atau pembayaran ganda tanpa terdeteksi dalam waktu lama.

Belum ada keterangan resmi dari pihak tersangka terkait penetapan status hukum tersebut. Aparat memastikan hak-hak tersangka tetap dipenuhi selama proses penyidikan berlangsung.

Perkara ini menambah daftar kasus dugaan penyimpangan anggaran di sektor pendidikan daerah. Publik kini menanti perkembangan sidang dan kemungkinan pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan.

LPT9 - Selasa, 24 Februari 2026

Guru Honorer Jadi Tersangka, Dugaan Rangkap Jabatan Rugikan Negara Rp118 Juta

Seorang guru honorer di Probolinggo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan rangkap ...

Read more »

_____________

Kapolri Murka! Brimob Ayunkan Helm, Pelajar 14 Tahun Tewas

Listyo Sigit Prabowo meluapkan kemarahan usai menerima laporan penganiayaan yang dilakukan oknum Brimob berinisial Bripda MS terhadap pelajar 14 tahun, Arianto Tawakal, hingga meninggal dunia di Tual, Maluku. Ia menyebut peristiwa itu tidak hanya melukai keluarga korban, tetapi juga mencoreng nama besar Korps Brimob yang seharusnya hadir sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Sigit, kemarahan yang dirasakannya sama dengan emosi keluarga korban dan publik yang mengikuti kasus tersebut. Ia menegaskan tindakan kekerasan itu jelas menodai marwah institusi. Ucapan belasungkawa pun disampaikan kepada keluarga korban dan masyarakat yang terdampak.

Kapolri memerintahkan jajarannya mengusut tuntas perkara tersebut dan memastikan pelaku menerima hukuman setimpal. Ia menekankan pentingnya keadilan ditegakkan tanpa kompromi.

Peristiwa tragis itu bermula saat Bripda MS bersama sejumlah anggota Brimob Batalyon C Pelopor melaksanakan patroli cipta kondisi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Kamis (19/2/2026) dini hari. Patroli menggunakan kendaraan taktis dilakukan sekitar pukul 02.00 WIT di kawasan Mangga Dua Langgur.

Tim kemudian menerima informasi dari warga terkait adanya keributan dan dugaan aksi balap liar di sekitar Tete Pancing. Saat tiba di lokasi, aparat turun dari kendaraan dan berupaya membubarkan aktivitas tersebut.

Sekitar 10 menit berselang, dua sepeda motor yang dikendarai Arianto Tawakal dan rekannya, NK (15), melaju dari arah Desa Ngadi menuju Tete Pancing dengan kecepatan tinggi. Dalam situasi itu, Bripda MS mengayunkan helm taktikal ke arah pengendara.

Helm tersebut mengenai pelipis Arianto hingga ia terjatuh dalam posisi telungkup. Sepeda motor yang dikendarainya turut menabrak kendaraan rekannya, menyebabkan NK terjatuh dan mengalami patah tulang di tangan kanan.

Arianto yang dalam kondisi kritis segera dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur. Namun sekitar pukul 13.00 WIT, nyawanya tak tertolong.

Kapolres Tual, Whansi Asmoro, menyatakan Bripda MS langsung diamankan usai insiden dan setelah gelar perkara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menyita helm taktikal milik tersangka serta dua unit sepeda motor dan kunci kendaraan milik korban sebagai barang bukti.

Setelah penetapan tersangka, Bripda MS diterbangkan ke Ambon untuk menjalani pemeriksaan etik dan profesi oleh Propam Polda Maluku. Proses hukum pidana dan kode etik kini berjalan bersamaan.

LPT9 -

Kapolri Murka! Brimob Ayunkan Helm, Pelajar 14 Tahun Tewas

Listyo Sigit Prabowo meluapkan kemarahan usai menerima laporan penganiayaan yang dilakukan oknum Brimob berinisial Bripda MS terhadap pe...

Read more »

_____________

Alasan Menag Pakai Jet Pribadi: Berangkat Jam 11 Malam, Tak Mungkin Ada Pesawat

Menteri Agama Nasaruddin Umar buka suara terkait penggunaan fasilitas jet pribadi saat menghadiri peresmian Balai Sarkiah di Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu, 15 Februari 2026. Ia menjelaskan, keputusan menggunakan pesawat khusus diambil karena keterbatasan jadwal penerbangan komersial.

Menurutnya, keberangkatan dilakukan sekitar pukul 23.00 malam, waktu di mana sudah tidak tersedia lagi penerbangan reguler menuju Makassar. Sementara agenda di Sulawesi Selatan tidak bisa ditunda, dan keesokan paginya ia harus kembali ke Jakarta untuk persiapan sidang isbat.

Nasaruddin menyebut penggunaan jet tersebut murni untuk menunjang pelaksanaan tugas negara di tengah jadwal yang padat. Meski demikian, ia menyadari pentingnya transparansi. Karena itu, penerimaan fasilitas tersebut langsung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mendatangi Gedung ACLC KPK di Jakarta untuk menyampaikan laporan gratifikasi secara resmi. Nasaruddin menegaskan ingin memberi contoh kepada jajarannya agar setiap penerimaan fasilitas yang berpotensi menjadi gratifikasi segera dilaporkan sesuai aturan.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo, membenarkan laporan tersebut telah diterima. Ia menjelaskan bahwa KPK akan melakukan verifikasi atas dokumen dan kelengkapan administrasi sebelum menentukan status fasilitas jet pribadi itu.

Proses verifikasi akan berlangsung dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak laporan diterima. Dalam kurun waktu tersebut, KPK akan memutuskan apakah fasilitas itu menjadi milik negara atau dapat tetap menjadi milik penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari keterangan Kementerian Agama, Nasaruddin menghadiri peresmian Balai Sarkiah atas undangan Oesman Sapta Odang (OSO). Pihak penyelenggara disebut secara khusus menyiapkan jet pribadi agar Menteri Agama dapat hadir di sela agenda yang padat. Seluruh moda transportasi disebut disiapkan oleh panitia acara.

Balai Sarkiah yang berlokasi di Kelurahan Sabintang, Takalar, dirancang sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di Sulawesi Selatan. Gedung tersebut diproyeksikan menjadi pusat pemberdayaan umat dan ruang aktivitas masyarakat.

LPT9 - Senin, 23 Februari 2026

Alasan Menag Pakai Jet Pribadi: Berangkat Jam 11 Malam, Tak Mungkin Ada Pesawat

Menteri Agama Nasaruddin Umar buka suara terkait penggunaan fasilitas jet pribadi saat menghadiri peresmian Balai Sarkiah di Takalar, Su...

Read more »

_____________

Sempat Dicopot, Ahmad Sahroni Kini Kembali Duduki Kursi Wakil Ketua Komisi III

Ahmad Sahroni resmi kembali menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem dalam rapat pleno pelantikan pimpinan Komisi III DPR RI yang digelar Kamis, 19 Februari. Penetapan itu dilakukan setelah Rusdi Masse mengundurkan diri dari Partai NasDem.

Dalam forum rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota Komisi III terkait penunjukan Sahroni sebagai pengganti. Pertanyaan tersebut langsung dijawab serempak dengan persetujuan peserta rapat, menandai kembalinya Sahroni ke posisi strategis di komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan tersebut.

Sahroni sejatinya bukan wajah baru di kursi pimpinan Komisi III. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III sebelum akhirnya dicopot pada Agustus tahun lalu. Pencopotan itu terjadi setelah sejumlah pernyataannya terkait aksi demonstrasi di DPR viral dan menuai kontroversi publik. Tak lama berselang, ia dipindahkan menjadi anggota Komisi I DPR RI.

Posisi yang ditinggalkannya kala itu kemudian diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu. Namun dinamika politik kembali berubah. Rusdi memutuskan mundur dari Partai NasDem dan belakangan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Kepindahan tersebut diumumkan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 29 Januari lalu.

Kursi Wakil Ketua Komisi III yang kosong akibat hengkangnya Rusdi pun kembali menjadi milik Sahroni. Kembalinya politisi NasDem itu dinilai sebagai langkah konsolidasi internal fraksi di tengah dinamika politik parlemen yang terus bergerak.

Penunjukan ini sekaligus menandai babak baru perjalanan Sahroni di Komisi III setelah sebelumnya sempat tersingkir dari kursi pimpinan. Publik pun menyoroti apakah kembalinya Sahroni akan membawa perubahan gaya komunikasi maupun sikap politiknya, mengingat pengalaman kontroversi yang pernah terjadi.

Dengan komposisi pimpinan yang kembali diisi nama lama, Komisi III DPR RI kini menghadapi tantangan agenda legislasi dan pengawasan yang semakin kompleks, mulai dari isu penegakan hukum hingga reformasi kelembagaan. Sorotan terhadap Sahroni dipastikan belum akan mereda, terlebih riwayat dinamika politik yang mengiringi posisinya kali ini masih segar dalam ingatan publik.

LPT9 - Kamis, 19 Februari 2026

Sempat Dicopot, Ahmad Sahroni Kini Kembali Duduki Kursi Wakil Ketua Komisi III

Ahmad Sahroni resmi kembali menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem dalam rapat pleno pelantikan pimpinan Komis...

Read more »

_____________

Bupati Batanghari Gugat Sekda ke PN Muara Bulian, Ada Konflik Besar di Balik Layar?

Langkah hukum yang diambil Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari mengejutkan banyak pihak. Gugatan tersebut resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Selasa, 10 Februari 2026, dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2026/PN MBN dan masuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

Situasi ini langsung memicu tanda tanya besar. Dalam struktur pemerintahan daerah, bupati dan sekda berada dalam satu garis koordinasi. Sekda berperan sebagai pejabat tertinggi birokrasi yang membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan seluruh perangkat daerah. Karena itu, gugatan dari bupati terhadap sekda dinilai sebagai langkah yang tidak lazim dan jarang terjadi.

Tak hanya Sekda, dua organisasi perangkat daerah strategis juga ikut terseret dalam perkara ini, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari. Keterlibatan OPD yang mengurusi keuangan dan pengawasan internal ini semakin memancing spekulasi publik tentang kemungkinan adanya persoalan serius di balik gugatan tersebut.

Hingga saat ini, pokok perkara dan tuntutan yang diajukan belum bisa diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Muara Bulian. Minimnya informasi resmi membuat ruang publik dipenuhi berbagai dugaan, mulai dari persoalan administrasi, tata kelola keuangan, hingga potensi konflik kebijakan di internal pemerintahan daerah.

Pengamat menilai, jika benar berkaitan dengan tata kelola atau kewenangan administratif, gugatan perdata dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum menunjukkan adanya perbedaan tajam yang tidak lagi bisa diselesaikan secara internal. Biasanya, konflik di lingkup pemda diselesaikan melalui mekanisme pembinaan atau klarifikasi internal, bukan langsung dibawa ke ranah pengadilan.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari 2026. Agenda tersebut diperkirakan akan membuka secara lebih terang duduk persoalan yang melatarbelakangi gugatan ini. Publik menanti apakah fakta yang terungkap nantinya bersifat administratif semata atau menyentuh aspek yang lebih sensitif.

Hingga berita ini berkembang, baik pihak Sekda maupun kuasa hukum Bupati belum memberikan keterangan resmi kepada media. Sikap bungkam tersebut justru semakin menambah rasa penasaran masyarakat mengenai dinamika yang terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Kini perhatian tertuju pada jalannya persidangan. Apakah konflik ini akan berlanjut ke proses hukum terbuka, atau justru berakhir damai sebelum masuk ke pokok perkara, masih menjadi tanda tanya besar yang menunggu jawaban.

LPT9 - Selasa, 17 Februari 2026

Bupati Batanghari Gugat Sekda ke PN Muara Bulian, Ada Konflik Besar di Balik Layar?

Langkah hukum yang diambil Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari mengejutkan banya...

Read more »

_____________

Tim Kejaksaan Tinggi Jatim Turun ke Kota Blitar, Ada Apa?

Pada Selasa, (10/2/2026) tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, telah turun ke kota Blitar, untuk melakukan kegiatan klarifikasi kepada sejumlah pihak di kantor dinas pendidikan kota Blitar

Pada Rabu (11/2/2026) sore, ada info bahwa kepala Kejaksaan Negeri kota Blitar dan sejumlah orang ( Syaiful Maarif, Thoat Masruki, M Mukson dan Jainul Ichwan) yang dikenal sebagai tim STMJ dari Walkota Blitar dibawa ke Kejaksaan Tinggi.

Sampai Minggu (15/2/2026) belum ada info sama sekali sebenarnya apa yang sedang terjadi, karena ketika para wartawan menanyakan kepada para pegawai di kejaksaan negeri kota Blitar, sama sekali belum ada jawaban dan disarankan untuk menunggu info lebih lanjut saja.

Demkian juga ketika menghubungi Kasi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim bapak Windu melalui ponselnya 082118777878 juga belum mendapat respon

LPT9 - Minggu, 15 Februari 2026

Tim Kejaksaan Tinggi Jatim Turun ke Kota Blitar, Ada Apa?

Pada Selasa, (10/2/2026) tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, telah turun ke kota Blitar, untuk melakukan kegiatan klarifikasi kepada sejuml...

Read more »

_____________