Polhukam

RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, Pemerintah Bersama DPR Concern Membahas

# Polhukam

Portal Andalas -

RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, Pemerintah Bersama DPR Concern Membahas

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Ranca...

_____________

Febrie Mundur, Didik Farkhan Paling Layak dan Siap Diberi Amanah Sebagai Jampidsus Baru

# Polhukam

Portal Andalas -

Febrie Mundur, Didik Farkhan Paling Layak dan Siap Diberi Amanah Sebagai Jampidsus Baru

Liputansembilan.com, Tak lama setelah Febrie Ardiansyah telah mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampids...

_____________

Penyidikan tiga kasus besar oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, semakin membuka tabir adanya perang tanding antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penyidikan kasus korupsi menyangkut tata kelola batu bara di PLN, dugaan korupsi asuransi Asabri dan Jiwasraya, serta dugaan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI seolah menjadi ajang "balas dendam" Polri atas penyidikan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret perwira tinggi Polri.

Rivalitas itu makin terasa kental, lantaran dari informasi yang diterima redaksi AFU.ID, Kamis (9/7/2026) telah beredar sebuah surat di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) yang berasal dari bidang profesi dan pengamanan (Propam). Isinya berupa petunjuk dari pimpinan agar tidak ada lagi personil/anggota polri yang menghadiri panggilan oleh Kejaksaan Negeri diwilayah hukumnya, tanpa prosedur pendampingan yang sah.

Isi surat itu juga menyinggung soal Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang dikelola pribadi oleh anggota Polri dan keluarganya baik yang berdinas di Polda Jateng maupun di Polda lainnya. Dalam surat itu ditegaskan, agar jika terkait pemeriksaan SPPG dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) agar dilaporkan juga kepada Kabidpropam termasuk materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kejaksaan.

Surat tersebut juga menekankan agar kepolisian di daerah sampai tingkat polsek memperketat pengamanan. Di situ disebutkan agar ruang pelayanan publik Polri di masing-masing satuan kerja (satker) agar wajib dijaga oleh Provost. "Pastikan tidak ada tempat pelayanan publik Polri yang dilakukan OTT oleh orang-orang yang tidak berkepentingan!" demikian dikutip dari surat tersebut.

Surat itu juga menegaskan, agar masyarakat yang ingin mendatangi pelayanan publik Polri wajib didata dan meninggalkan KTP serta diberikan tanda pengenal/tamu. Surat itu juga mengimbau agar di setiap tempat pelayanan publik diterapkan One Gate System dan lengkapi dengan CCTV.

"Tekankan kepada personil/anggota yang bertugas diruang pelayanan publik Polri agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun!" demikian dikutip di akhir surat tersebut. Sebaliknya dari sisi Kejaksaan Agung, juga beredar surat yang ditandatangani Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sarjono Turin S.H., M.H. Isi suratnya juga mencerminkan adanya situasi darurat di internal Kejaksaan Agung.

Surat benomor: B-1699/D.1/Ds.2/07/2026 itu berisi agenda zoom meeting terkait mitigasi dan konsolidasi serta koordinasi potensi AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan). Surat tersebut ditujukan kepada para kepala kejaksaan tinggi dan jajarannya di seluruh Indonesia.

Surat itu sendiri diterbitkan menindaklanjuti petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen terkait adanya ancaman terhadap Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam surat tersebut, zoom meeting akan dilaksanakan pada Kamis (9/7/2026) dimulai pukul 10.00.

Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting pernah mengungkapkan, rivalitas Kejaksaan Agung dan Polri ini tak terlepas dari rivalitas politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Alasannya, kata Selamat Ginting, kedua lembaga hukum yang disebutkan terakhir itu, masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Jokowi. KPK dan Polri kini dipersepsikan sebagai kaki tangan Presiden ke-7 Jokowi, terutama karena seleksi pimpinan KPK terakhir dilakukan di era pemerintahan Jokowi.

"Publik menilai, KPK dan Polri masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan mantan presiden. Maka tak mengherankan jika Presiden Prabowo kini lebih memilih Kejaksaan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi," ujar Ginting beberapa waktu lalu.

Ketegangan antara dua lembaga penegak hukum ini sendiri memang banyak yang mengaitkan dengan "dendam" Polri akibat penetapan tersangka atas Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN periode 2025-2026. Kabarnya penetapan seorang perwira tinggi aktif Polri sebagai tersangka tepat di Hari Bhayangkara 1 Juli 2026 lalu ini dianggap sebagai "penghinaan" atas Polri.

Terlebih, pada peringatan HUT Bhayangkara ke-80 itu, Presiden Prabowo Subianto justru memuji Polri terkait pengelolaan SPPG. Prabowo mengapresiasi peran Polri dalam mendukung program MBG lewat pembangunan lebih dari 1.000 SPPG.

Prabowo bahkan memuji, SPPG yang dibangun Polri adalah dapur MBG yang terbaik. "Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri," tegas Prabowo.

Nyatanya, saat bersamaan ada perwira tinggi Polri yang justru jadi tersangka dengan tuduhan "makelar" ompreng MBG. Terkait masalah itu, pihak Polri sendiri kepada publik menegaskan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. "Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Menurut dia, Polri senantiasa bersikap tegas sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku dan berkomitmen tidak ada impunitas terhadap setiap individu personel Polri yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Tetapi yang tersurat di publik memang tak menegaskan apa yang tersirat di internal kedua lembaga tersebut

Beredar Surat Petunjuk ke Anggota Polri Soal Penyidikan SPPG, Merasa Ada Ancaman, Kejaksaan Juga Edarkan Surat Konsolidasi

# Polhukam # Viral

Portal Andalas -

Beredar Surat Petunjuk ke Anggota Polri Soal Penyidikan SPPG, Merasa Ada Ancaman, Kejaksaan Juga Edarkan Surat Konsolidasi

Penyidikan tiga kasus besar oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda M...

_____________

Beredar kabar Febrie Adriansyah akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung).

Informasi yang berkembang, pengunduran diri tersebut diusulkan pejabat penting negara lantaran Jampidsus terseret dalam perkara dugaan korupsi di sektor batu bara dan beberapa kasus lain yang kini tengah disidik Polri.

Sebelum kabar pengunduran diri Jampidsus mencuat, redaksi juga menerima surat diduga dari Kejagung berisi undangan rapat konsolidasi melalui zoom meeting membahas potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).

Dalam surat tersebut, rapat konsolidasi dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB secara virtual, Kamis, 9 Juli 2026. Agenda tersebut wajib diikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, hingga para Kepala Seksi di seluruh Indonesia.

Surat ini beredar tak lama setelah penggeledahan bekas restoran diduga milik Jampidsus Febrie oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Sementara itu, pantauan di lapangan, kondisi terkini di Gedung Bundar Kejagung tampak sepi dari aktivitas krusial pejabat tinggi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada satupun petinggi Kejagung maupun pusat penerangan hukum yang buka suara memberikan klarifikasi, ataupun memberikan informasi resmi terkait rencana menggelar konferensi pers untuk menjawab kabar pengunduran diri Jampidsus tersebut.

Kabar permintaan mundur ini disebut-sebut bertalian erat dengan rentetan aksi penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kepolisian baru-baru ini. Guna mengusut dugaan rasuah yang menyeret sang Jampidsus, aparat kepolisian bergerak cepat menyisir sejumlah lokasi strategis.

Setidaknya ada 12 lokasi yang digeledah tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Rabu, 8 Juli 2026.

Hasilnya, sejumlah temuan berupa uang tunai dalam berbagai mata uang asing, brankas tersembunyi, hingga emas batangan turut diamankan.

Beredar Kabar Jampidsus Febrie Adriansyah Mundur, Petinggi Kejagung Tak Kunjung Muncul

# Polhukam

Portal Andalas -

Beredar Kabar Jampidsus Febrie Adriansyah Mundur, Petinggi Kejagung Tak Kunjung Muncul

Beredar kabar Febrie Adriansyah akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Keja...

_____________

Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak pernah mengganggu pemimpin yang terpilih meski empat kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden (pilpres).

Menurutnya, menghormati hasil demokrasi merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga stabilitas negara.

"Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat. Empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Prabowo mengatakan sikap tersebut diambil karena RI telah memilih demokrasi sebagai sistem bernegara. Karena itu, menurut dia, setiap hasil pemilihan umum harus dihormati meski tidak selalu sesuai dengan harapan semua pihak.

Ia menilai kegaduhan yang terus berulang setiap kali pemilu justru akan menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh, habis tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita?" ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa RI terdiri dari masyarakat dengan latar belakang suku, agama, profesi, pengalaman, hingga pandangan yang beragam.

Meski demikian, ia beranggapan seluruh anak bangsa yang mencintai Indonesia semestinya dapat mencari titik temu di tengah perbedaan tersebut.

Menurut Prabowo, pelajaran sejarah menunjukkan bangsa yang mampu bekerja sama cenderung lebih mudah bangkit dan berkembang. Sebaliknya, negara yang terus berkonflik akan sulit mencapai potensi terbaiknya.

"Dari apa yang saya pelajari dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitenya bisa kerja sama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitenya selalu tidak bisa kerja sama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya," kata dia.

Untuk menggambarkan pandangannya, Prabowo menyinggung sejumlah konflik yang masih berlangsung di berbagai kawasan dunia, mulai dari Ukraina, Gaza, Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Afghanistan, Myanmar, hingga konflik antara Thailand dan Kamboja.

Menurut dia, berbagai konflik tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan para elite untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas sebuah negara.

"Di tengah ini semua kuncinya adalah antara lain elite yang tidak bisa kerja sama," ujarnya.

Prabowo juga mengatakan seluruh kemampuan dan kepemimpinan yang dimiliki para elite seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling lemah.

"Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah?" kata Prabowo.

Ia menambahkan setiap orang berhak memiliki pandangan yang berbeda.

Namun, menurutnya, permusuhan, anarki, dan saling mencaci bukan jalan yang produktif ketika negara lain terus berupaya mengejar kesejahteraan dan kemajuan ekonomi.

Prabowo: Empat Kali Kalah Pilpres, Saya Tak Ganggu Pemimpin Terpilih

# Nasional # Polhukam

Portal Andalas -

Prabowo: Empat Kali Kalah Pilpres, Saya Tak Ganggu Pemimpin Terpilih

Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak pernah mengganggu pemimpin yang terpilih meski empat kali mengalami kekalahan dalam pemi...

_____________

Jokowi Mulai Blusukan Keliling Indonesia, Kunjungi Lampung Hari Ini

# Polhukam

Portal Andalas -

Jokowi Mulai Blusukan Keliling Indonesia, Kunjungi Lampung Hari Ini

Sosok Joko Widodo (Jokowi) menjadi tokoh utama di dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) makin kentara. Kali ini presiden ke-7...

_____________

Fraksi Gerindra Bantah Budi Djiwandono Minta Awasi Pergerakan Gibran

# Nasional # Polhukam

Portal Andalas -

Fraksi Gerindra Bantah Budi Djiwandono Minta Awasi Pergerakan Gibran

Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah kabar ada rapat khusus yang isinya permintaan agar mengawasi pergerakan Wapres RI Gibran...

_____________

Nyanyian Sony Sanjaya soal Dugaan Korupsi MBG Makin Panjang, 41 Nama Terseret, Begini Tanggapan BGN

# Nasional # Polhukam

Portal Andalas -

Nyanyian Sony Sanjaya soal Dugaan Korupsi MBG Makin Panjang, 41 Nama Terseret, Begini Tanggapan BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait 41 nama yang disebut mantan Wakil Kepala BGN sekaligus tersangka Sony Sanjaya dalam...

_____________

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

# Polhukam

Portal Andalas -

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

PDIP mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan pemberian uang kepada s...

_____________

Partai Demokrat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat berhak mengetahui secara jelas arah dan posisi politik setiap partai. Kejelasan sikap dinilai penting agar publik tidak mengalami kebingungan dalam menilai peran dan konsistensi sebuah partai politik.

Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, termasuk dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sejumlah partai lain terkait posisi politik PDI Perjuangan, Partai Demokrat menilai bahwa penegasan sikap politik perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut partai berlambang mercy tersebut, publik berhak mengetahui apakah PDIP memilih menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan tidak ada persoalan dengan pilihan politik apa pun yang diambil oleh PDIP. Baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, merupakan pilihan yang sah dan terhormat dalam kehidupan demokrasi.

“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (21/6).

Ia menilai, pengalaman politik menunjukkan bahwa sikap yang tegas dan konsisten akan membantu masyarakat memahami arah perjuangan sebuah partai. Selain itu, kejelasan posisi juga memudahkan publik menilai kesesuaian antara pernyataan dan tindakan politik yang dilakukan.

Sebagai contoh, Demokrat mengingatkan bahwa partainya pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka.

“Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” tegasnya.

Demokrat juga menyampaikan penghormatan terhadap pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya menyebut PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai.

Meski demikian, Demokrat berpandangan bahwa pernyataan tersebut perlu diwujudkan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi," ujarnya.

Menurutnya, demokrasi yang kuat membutuhkan pembagian peran yang tegas antara partai yang menjadi bagian dari pemerintahan dan partai yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai oposisi atau penyeimbang.

Herzaky menegaskan, tidak ada persoalan bagi partai politik untuk mendukung pemerintah maupun mengambil posisi di luar pemerintahan. Namun, masyarakat perlu mengetahui secara pasti posisi yang dipilih agar tidak terjadi kebingungan dalam menilai sikap politik yang ditunjukkan.

"Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," cetusnya.

Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat memperjelas sekaligus menjalankan sikap politiknya secara konsisten. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada publik dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: PDIP Kritik Gibran Ajak 5 Mahasiswa Keliling Indonesia Timur: Pecah Belah Gerakan Secara Sistematis

“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," pungkasnya

Demokrat Singgung Sikap Politik PDIP: Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Posisi Abu-Abu

# Nasional # Polhukam

Portal Andalas -

Demokrat Singgung Sikap Politik PDIP: Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Posisi Abu-Abu

Partai Demokrat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat berhak mengetahui secara jelas arah dan posisi po...

_____________

Upaya penangguhan penahanan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terus diupayakan oleh tim kuasa hukum. Sebanyak 50 tokoh disebut siap memberikan jaminan untuk mendukung permohonan tersebut, dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, saat mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (20/6). Menurutnya, dukungan dari berbagai tokoh telah dikumpulkan sebagai bagian dari upaya hukum yang akan ditempuh.

"Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy," kata Khozinudin.

Khozinudin menjelaskan, pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Langkah tersebut direncanakan bersamaan dengan proses pelimpahan berkas perkara dan tersangka atau tahap dua.

Ia menegaskan, pengajuan penangguhan penahanan merupakan ikhtiar hukum yang sedang dipersiapkan oleh tim penasihat hukum.

"Kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan penahanan," tegasnya.

Meski demikian, Khozinudin tidak merinci seluruh nama yang telah memberikan dukungan. Namun, ia mengungkapkan beberapa tokoh yang telah menyatakan kesediaannya.

Terdapat nama mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno.

Terpisah, Din Syamsuddin membenarkan kesiapannya untuk menjadi penjamin bagi Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam proses pengajuan penangguhan penahanan.

"Saya bersedia menjadi penjamin mereka agar tak ditahan," ujarnya.

Din menilai, penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa terkesan dipaksakan. Ia menegaskan, perkara yang sedang berjalan seharusnya dapat diselesaikan melalui pembuktian terkait keaslian ijazah yang dipersoalkan.

Ia berpandangan, substansi persoalan seharusnya difokuskan pada pembuktian dokumen yang dipermasalahkan, bukan pada langkah penahanan terhadap pihak yang mengajukan gugatan atau mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut.

"Logikanya kasus tersebut diselesaikan dengan membuktikan bahwa ijazah tersebut benar-benar asli dan kedua penggugat dapat dipersalahkan. Bukan sebaliknya, kedua penggugat disalahkan dan mau ditahan," pungkasnya

50 Tokoh Disebut Siap jadi Penjamin Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Termasuk Din Syamsuddin

# Peristiwa # Polhukam # Viral

Portal Andalas -

50 Tokoh Disebut Siap jadi Penjamin Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Termasuk Din Syamsuddin

Upaya penangguhan penahanan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terus diupayakan oleh tim...

_____________

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Ahmad Khozinudin: Perang Terbuka Melawan Jokowi!

# Nasional # Polhukam

Portal Andalas -

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Ahmad Khozinudin: Perang Terbuka Melawan Jokowi!

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyatakan perang terbuka terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disamp...

_____________

Menu Atas

Header Menu

Liputan Sembilan: Polhukam

RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, Pemerintah Bersama DPR Concern Membahas

Febrie Mundur, Didik Farkhan Paling Layak dan Siap Diberi Amanah Sebagai Jampidsus Baru

Beredar Surat Petunjuk ke Anggota Polri Soal Penyidikan SPPG, Merasa Ada Ancaman, Kejaksaan Juga Edarkan Surat Konsolidasi

Beredar Kabar Jampidsus Febrie Adriansyah Mundur, Petinggi Kejagung Tak Kunjung Muncul

Prabowo: Empat Kali Kalah Pilpres, Saya Tak Ganggu Pemimpin Terpilih

Jokowi Mulai Blusukan Keliling Indonesia, Kunjungi Lampung Hari Ini

Fraksi Gerindra Bantah Budi Djiwandono Minta Awasi Pergerakan Gibran

Nyanyian Sony Sanjaya soal Dugaan Korupsi MBG Makin Panjang, 41 Nama Terseret, Begini Tanggapan BGN

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Demokrat Singgung Sikap Politik PDIP: Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Posisi Abu-Abu

50 Tokoh Disebut Siap jadi Penjamin Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Termasuk Din Syamsuddin

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Ahmad Khozinudin: Perang Terbuka Melawan Jokowi!