Viral Guru Honorer Digaji Rp 414 Ribu, P2G Singgung MBG Gunakan Anggaran Pendidikan

Viralnya kisah guru honorer bernama Ijah yang berhenti mengajar setelah 40 tahun mengabdi dengan gaji terakhir Rp 414 ribu memicu sorotan terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai rendahnya kesejahteraan guru tidak lepas dari alokasi anggaran pendidikan yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan kasus yang dialami Ijah bukanlah kejadian tunggal. Menurutnya, banyak guru honorer, guru non-ASN, hingga PPPK paruh waktu yang masih menerima penghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan.

"Bagaimana guru bisa sejahtera kalau anggaran untuk kesejahteraan guru diambil untuk MBG," kata Satriwan kepada JawaPos.com, Jumat (26/6).

Oleh karena itu, Satriwan menyebut bahwa P2G telah menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 22 Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Satriwan, P2G memandang anggaran pendidikan semestinya digunakan untuk kepentingan pendidikan secara langsung, termasuk peningkatan kesejahteraan guru.

"P2G melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena kami memandang anggaran pendidikan itu tidak boleh dipakai untuk MBG," tegasnya.

P2G menyoroti besarnya alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang mencapai Rp 769 triliun. Dari jumlah tersebut, menurut Satriwan, hampir Rp 268 triliun atau mendekati 30 persen digunakan untuk program MBG.

Ia menilai, kondisi tersebut membuat persoalan kesejahteraan guru belum menjadi prioritas, padahal masih banyak tenaga pendidik yang menerima gaji sangat rendah.

Sebelumnya, publik di media sosial dihebohkan dengan video seorang guru honorer bernama Ijah yang memperlihatkan amplop berisi gaji terakhirnya sebesar Rp414 ribu. Guru tersebut memutuskan berhenti mengajar pada Juni 2026 setelah mengabdi selama 40 tahun.

Kasus itu, menurut P2G, menggambarkan realitas yang dialami banyak guru honorer di berbagai daerah. Organisasi tersebut mencatat masih terdapat guru PPPK paruh waktu yang menerima gaji Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan, bahkan ada yang hanya memperoleh Rp 139 ribu.

Satriwan mengatakan P2G berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan. Sidang putusan perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang.

"Nah, kami berharap kami bisa menang. Itu upaya yang kami lakukan sebagai organisasi guru," pungkasnya

Portal Andalas - Jumat, 26 Juni 2026

Viral Guru Honorer Digaji Rp 414 Ribu, P2G Singgung MBG Gunakan Anggaran Pendidikan

Viralnya kisah guru honorer bernama Ijah yang berhenti mengajar setelah 40 tahun mengabdi dengan gaji terakhir Rp 414 ribu memic...

Read more »

_____________

Fraksi Gerindra Bantah Budi Djiwandono Minta Awasi Pergerakan Gibran

Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah kabar ada rapat khusus yang isinya permintaan agar mengawasi pergerakan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Rapat khusus itu disebut dipimpin Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Budi Djiwandono.

Fraksi Gerindra di DPR menyebut kabar yang masif beredar di media sosial bahwa Budi memerintahkan hal tersebut tidaklah benar.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menegaskan dirinya selalu mengikuti rapat-rapat fraksi yang dipimpin Budi Djiwandono. Dan, klaimnya, tidak ada perintah awasi pergerakan Gibran.

"Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra. Dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut," kata Bambang, Selasa (23/6) dikutip dari detikcom.

Bambang mengungkapkan perintah yang disampaikan Pimpinan Fraksi Gerindra kepada seluruh anggotanya adalah memantau kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Juga, memastikan program pemerintah berjalan dan sampai di masyarakat.

"Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR, agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya" sebut dia.

Bambang pun menegaskan partainya mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Gerindra selalu men-support pemerintahan Prabowo-Gibran, dan hubungan kedua sangat baik. Ini gosip tidak benar, dan cenderung dan mengadu domba," tegas Bambang.

Sebagai informasi, Budi Djiwandono adalah keponakan Prabowo.

Portal Andalas - Kamis, 25 Juni 2026

Fraksi Gerindra Bantah Budi Djiwandono Minta Awasi Pergerakan Gibran

Fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah kabar ada rapat khusus yang isinya permintaan agar mengawasi pergerakan Wapres RI Gibran...

Read more »

_____________

Nyanyian Sony Sanjaya soal Dugaan Korupsi MBG Makin Panjang, 41 Nama Terseret, Begini Tanggapan BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait 41 nama yang disebut mantan Wakil Kepala BGN sekaligus tersangka Sony Sanjaya dalam pemeriksaan dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jubir BGN Dian Islamiati Fatwa mengatakan, BGN menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sehingga, BGN tidak inggin berkomentar banyak terkait proses penyidikan.

"BGN menghormati kewenangan Kejaksaan Agung dan tidak akan memberikan komentar atas materi yang menjadi bagian dari penyidikan," kata Dian kepada JawaPos.com, Selasa (23/6).

Dian menegaskan, apabila terdapat informasi, temuan, atau kebutuhan klarifikasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, BGN akan mendukung dan bekerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.

"Di luar itu, kami tidak dalam posisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai nama-nama yang disebut dalam proses hukum maupun langkah-langkah yang menjadi bagian dari penanganan perkara oleh aparat penegak hukum," ungkapnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Sony Sanjaya, Krisna Murni mengungkapkan penyidik Kejagung kembali menanyakan terkait daftar nama yang pernah disebut kliennya terkait pengajuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langganan koran digital

Di mana sebelumnya, Sony menyebut terdapat 26 nama. Namun, setelah serangkain pemeriksaan oleh penyidik, Krisna menyebut jumlah tersebut bertambah hingga 41 nama.

"Nah di situlah makanya berkembang menjadi 41 nama gitu loh. Berkembang menjadi 41 nama dari 26," ungkapnya

Portal Andalas - Rabu, 24 Juni 2026

Nyanyian Sony Sanjaya soal Dugaan Korupsi MBG Makin Panjang, 41 Nama Terseret, Begini Tanggapan BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait 41 nama yang disebut mantan Wakil Kepala BGN sekaligus tersangka Sony Sanjaya dalam...

Read more »

_____________

Gibran Doakan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Semoga Segera Sembuh

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendoakan agar Roy Suryo dan Dokter Tifa segera pulih setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Gibran juga mengajak masyarakat untuk mendoakan yang terbaik bagi keduanya.

“Karena kemarin saya dengan beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih," kata Gibran di Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026). 

Ia pun mengajak masyarakat turut mendoakan Roy Suryo dan Dokter Tifa agar diberikan yang terbaik.

“Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa," sambung dia.

Sebelumnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap polisi pada Jumat (19/6/2026). Penangkapan tersebut terkait kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Saat ditangkap, keduanya menjalani cek kesehatan terlebih dahulu. Berdasarkan rekomendasi dokter, keduanya diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit.

Meski begitu, kuasa hukum Roy dan Tifa, Refly Harun menegaskan bahwa perawatan tersebut bukan permintaan pribadi, melainkan merupakan rekomendasi dokter.

"Bahwa baik Dokter Tifa maupun Mas Roy Suryo, atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri ya, rekomendasi dokter, itu dilakukan treatment rawat inap," ujar Refly di RS Polri

Portal Andalas - Senin, 22 Juni 2026

Gibran Doakan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Semoga Segera Sembuh

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendoakan agar Roy Suryo dan Dokter Tifa segera pulih setelah menjalani perawatan di Rumah...

Read more »

_____________

Demokrat Singgung Sikap Politik PDIP: Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Posisi Abu-Abu

Partai Demokrat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat berhak mengetahui secara jelas arah dan posisi politik setiap partai. Kejelasan sikap dinilai penting agar publik tidak mengalami kebingungan dalam menilai peran dan konsistensi sebuah partai politik.

Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, termasuk dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sejumlah partai lain terkait posisi politik PDI Perjuangan, Partai Demokrat menilai bahwa penegasan sikap politik perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut partai berlambang mercy tersebut, publik berhak mengetahui apakah PDIP memilih menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan tidak ada persoalan dengan pilihan politik apa pun yang diambil oleh PDIP. Baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, merupakan pilihan yang sah dan terhormat dalam kehidupan demokrasi.

“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (21/6).

Ia menilai, pengalaman politik menunjukkan bahwa sikap yang tegas dan konsisten akan membantu masyarakat memahami arah perjuangan sebuah partai. Selain itu, kejelasan posisi juga memudahkan publik menilai kesesuaian antara pernyataan dan tindakan politik yang dilakukan.

Sebagai contoh, Demokrat mengingatkan bahwa partainya pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka.

“Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” tegasnya.

Demokrat juga menyampaikan penghormatan terhadap pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya menyebut PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai.

Meski demikian, Demokrat berpandangan bahwa pernyataan tersebut perlu diwujudkan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi," ujarnya.

Menurutnya, demokrasi yang kuat membutuhkan pembagian peran yang tegas antara partai yang menjadi bagian dari pemerintahan dan partai yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai oposisi atau penyeimbang.

Herzaky menegaskan, tidak ada persoalan bagi partai politik untuk mendukung pemerintah maupun mengambil posisi di luar pemerintahan. Namun, masyarakat perlu mengetahui secara pasti posisi yang dipilih agar tidak terjadi kebingungan dalam menilai sikap politik yang ditunjukkan.

"Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," cetusnya.

Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat memperjelas sekaligus menjalankan sikap politiknya secara konsisten. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada publik dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: PDIP Kritik Gibran Ajak 5 Mahasiswa Keliling Indonesia Timur: Pecah Belah Gerakan Secara Sistematis

“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," pungkasnya

Portal Andalas -

Demokrat Singgung Sikap Politik PDIP: Rakyat Butuh Kejelasan, Bukan Posisi Abu-Abu

Partai Demokrat menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat berhak mengetahui secara jelas arah dan posisi po...

Read more »

_____________

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Ahmad Khozinudin: Perang Terbuka Melawan Jokowi!

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyatakan perang terbuka terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan setelah kliennya ditangkap penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah palsu.

Ahmad menilai penangkapan tersebut sarat kepentingan pelapor dan bukan semata-mata upaya penegakan hukum.

"Jadi sekali lagi, karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo," kata Ahmad Khozinudin di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Kuasa hukum menyebut penangkapan Roy Suryo merupakan tindakan yang tidak diperlukan karena kliennya selama ini dinilai kooperatif dalam menjalani proses hukum. Menurutnya, tim kuasa hukum sebenarnya telah bersiap menghadiri proses tahap dua apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap.

"Kalau targetnya adalah untuk menghadirkan klien kami untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan, mudah sekali. Ada dua mekanisme. Mekanisme pertama bisa menghubungi lewat kami. Mekanisme kedua bisa mengajukan surat panggilan langsung," kata Ahmad.

Ia pun menuding penangkapan Roy Suryo tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Ahmad lantas menyebut tindakan penyidik sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

"Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Notodiprojo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad mengaitkan penangkapan tersebut dengan Jokowi serta pihak pelapor dalam perkara tersebut. Ia bahkan menyampaikan pernyataan yang bernada konfrontatif kepada kubu Jokowi.

"Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan?" ujar Ahmad

Portal Andalas - Minggu, 21 Juni 2026

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Ahmad Khozinudin: Perang Terbuka Melawan Jokowi!

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menyatakan perang terbuka terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disamp...

Read more »

_____________

Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli usai Penangkapan Roy Suryo dan Dr Tifa

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa oleh Polda Metro Jaya, terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu yang menyeret namanya.

Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Jokowi menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kita ikuti proses hukumnya yang ada, sampai nanti di sidang pengadilan, nanti pengadilan yang putuskan," kata Jokowi di Solo, Jumat (19/6).

Ia juga memastikan akan hadir secara langsung apabila perkara tersebut memasuki tahap persidangan. Jokowi menyatakan, siap untuk menunjukkan dokumen ijzah asli yang selama ini menjadi perdebatan.

"Saya hadir langsung di persidangan, saya akan bawa ijazah aslinya, dan ijazah masih di Polda," tegasnya.

Sebelumnya, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma, pada Jumat pagi (19/6). Informasi itu disampaikan oleh penasihat hukum Roy Suryo Petrus Selestinus kepada awak media.

”Hari ini, Jum'at 19 Juni 2026, pada sekira pukul 07.00, klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat info Tifauzia Tyassuma juga turut ditangkap,” kata Petrus.

Atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Petrus menyatakan bahwa kliennya tidak seharusnya ditangkap lewat upaya paksa. Mengingat selama ini Roy Suryo telah bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik dan selalu melakukan wajib lapor.

”Kami menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap klien kami,” ujarnya.

Kalau pun penangkapan tersebut terkait dengan kasus Ijazah Jokowi yang sudah sampai tahap kedua dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Petrus memandang kliennya bisa dipanggil lewat surat seperti biasa.

"Bukan dengan upaya paksa (represif) melalui proses penangkapan," sesalnya.

Menurut Petrus, penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa menegaskan bahwa proses hukum terhadap kliennya tidak berjalan sesuai norma dan etika. Dia menyebut, polisi bertindak atas kepentingan politik Jokowi. Penangkapan tersebut juga dinilai telah menunjukkan ada kekuatan politik di balik kasus tersebut.

"Penangkapan ini, justru mengkonfirmasi ada kekuatan politik yang mengintervensi hukum sehingga cara-cara yang beradab dalam menegakkan hukum melalui pemanggilan ditinggalkan dan beralih menempuh cara tak beradab, represif dan intimidatif dengan melakukan penangkapan," pungkasnya

Portal Andalas -

Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli usai Penangkapan Roy Suryo dan Dr Tifa

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa oleh Polda Metro Jaya, ...

Read more »

_____________

Tolak Audiensi di Gedung DPR, Mahasiswa: Kami Tuan Mereka!

Massa aksi dari berbagai elemen kampus dan organisasi menegaskan tidak akan masuk ke dalam Gedung DPR untuk beraudiensi dengan anggota dewan. Sebaliknya, mereka menuntut pimpinan DPR turun langsung menemui demonstran di luar kompleks parlemen.

Sikap itu disampaikan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026.

"Bukan cara kita yang masuk ke dalam, tapi kewajiban mereka untuk menemui kami," tegas Putra.

Menurutnya, anggota DPR merupakan wakil rakyat yang seharusnya datang menemui masyarakat ketika menyampaikan aspirasi. Putra bahkan menegaskan bahwa rakyat adalah pihak yang memberikan mandat kepada para wakil rakyat yang kini duduk di parlemen.

"Kami adalah tuan mereka, mereka adalah pembantu kami. Berarti tuan tidak perlu menunggu pembantu, pembantu yang harus menemui tuannya," ujarnya.

Selain mahasiswa Trisakti, demo ini juga diikuti Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), mahasiswa Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta sejumlah elemen mahasiswa lainnya.

Pantauan i>RMOL hingga pukul 17.20 WIB, ribuan mahasiswa masih memadati Jalan Gatot Subroto tepat di depan kompleks parlemen.

Akibat membludaknya massa aksi, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi terpaksa ditutup dan dialihkan. Sejumlah personel kepolisian juga terlihat berjaga dan membentuk barikade pengamanan di sekitar lokasi demonstrasi. 

Portal Andalas - Sabtu, 20 Juni 2026

Tolak Audiensi di Gedung DPR, Mahasiswa: Kami Tuan Mereka!

Massa aksi dari berbagai elemen kampus dan organisasi menegaskan tidak akan masuk ke dalam Gedung DPR untuk beraudiensi dengan a...

Read more »

_____________

Narasi Tanpa Bukti Seret Kepala BIN dalam Kontroversi Konferensi Pers BEM Bersatu

Unggahan akun X @TheEagle_BEN menuduh Muhammad Herindra sebagai pihak di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Tuduhan tersebut disebarkan tanpa data, sumber, ataupun bukti yang dapat diverifikasi.

JAKARTA — Sebuah unggahan di media sosial X menyebarkan narasi hoaks dan bermuatan fitnah dengan menyeret nama Kepala Badan Intelijen Negara, Muhammad Herindra, dalam kontroversi konferensi pers yang mengatasnamakan Aliansi BEM Bersatu.

Unggahan tersebut disebarkan oleh akun bernama BEN IXEL dengan nama pengguna @TheEagle_BEN pada 17 Juni 2026. Akun itu menampilkan foto Muhammad Herindra disertai tulisan:

“ADA NAMA HERINDRA OTAK DIBALIK KONFERENSI PERS PALSU ALIANSI BEM BERSATU.”

Unggahan dapat dilihat melalui tautan berikut:

https://x.com/theeagle_ben/status/2067121640954339458

Dalam unggahannya, akun tersebut langsung menuduh Muhammad Herindra sebagai “otak” di balik kegiatan tersebut. Namun, tidak ada dokumen, rekaman komunikasi, keterangan saksi, kronologi, sumber informasi, ataupun bukti lain yang disertakan untuk mendukung tuduhan tersebut.

Narasi itu dapat dikategorikan sebagai informasi palsu atau hoaks karena menyajikan sebuah tuduhan serius seolah-olah merupakan fakta, padahal tidak didukung bukti yang dapat diperiksa secara terbuka. Unggahan tersebut juga bermuatan fitnah, dalam pengertian sebagai tuduhan tanpa dasar yang berpotensi merusak kehormatan, reputasi, dan nama baik pihak yang disebutkan. Penyebutan ini merupakan penilaian terhadap karakter isi unggahan, bukan kesimpulan hukum dari pengadilan.

Kontroversi mengenai Aliansi BEM Bersatu memang mencuat setelah kelompok tersebut menggelar konferensi pers pada 16 Juni 2026. Dalam kegiatan itu, mereka menyampaikan sejumlah tuduhan mengenai dugaan keterlibatan aktor politik dalam aksi mahasiswa terkait Program Makan Bergizi Gratis.

Setelah konferensi pers berlangsung, sejumlah organisasi mahasiswa dan pihak kampus menyampaikan klarifikasi. Beberapa di antaranya membantah pernah mengirimkan delegasi, memberikan mandat, atau memiliki pengurus dengan nama sebagaimana dicantumkan dalam daftar peserta konferensi pers tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan keterwakilan pihak yang mengatasnamakan Aliansi BEM Bersatu.

Namun, kontroversi mengenai identitas peserta ataupun keabsahan konferensi pers tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh Muhammad Herindra maupun BIN sebagai pihak yang mengatur kegiatan itu. Kecurigaan, asumsi, dan perdebatan di media sosial bukanlah bukti keterlibatan seseorang.

Berdasarkan penelusuran terhadap informasi terbuka hingga berita ini disusun, tidak ditemukan bukti kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Muhammad Herindra berada di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Dengan demikian, tuduhan akun @TheEagle_BEN merupakan klaim sepihak yang tidak terverifikasi dan tidak layak diperlakukan sebagai fakta.

Cara penyampaian narasi tersebut juga menunjukkan pola pembentukan opini yang menyesatkan. Foto seorang pejabat ditampilkan bersama kalimat tuduhan yang tegas, tetapi tidak disertai penjelasan mengenai asal informasi maupun proses verifikasinya. Pola semacam ini berpotensi membuat pengguna media sosial mempercayai tuduhan hanya karena disampaikan secara berulang dan menggunakan kalimat yang provokatif.

Penyebaran informasi palsu dengan mencatut nama pejabat negara bukan hanya berpotensi merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memperkeruh perdebatan publik.

Masyarakat perlu berhati-hati saat menerima ataupun menyebarluaskan tuduhan di media sosial. Setiap informasi yang menyebut seseorang sebagai dalang atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa harus didukung bukti, sumber yang jelas, serta konfirmasi dari pihak terkait.

Pemilik akun @TheEagle_BEN juga perlu menjelaskan dasar tuduhannya dan memberikan bukti yang dapat diuji secara terbuka. Tanpa bukti tersebut, unggahan itu tidak lebih dari narasi hoaks dan tuduhan bermuatan fitnah yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Portal Andalas - Jumat, 19 Juni 2026

Narasi Tanpa Bukti Seret Kepala BIN dalam Kontroversi Konferensi Pers BEM Bersatu

Unggahan akun X @TheEagle_BEN menuduh Muhammad Herindra sebagai pihak di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Tuduhan ters...

Read more »

_____________

Demo Mahasiswa di DPR Memanas: Mulai Lakukan Aksi Pembakaran

Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di pintu gerbang Pancasila DPR RI memanas, Senin (15/6) sore. Mahasiswa mulai melakukan aksi pembakaran di belakang gedung DPR/MPR ini.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, ratusan mahasiswa yang menggelar aksi berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cirendeu dan Universitas Pamulang (Unpam).

Mereka mulai melakukan pembakaran sejumlah atribut demo hingga cone jalan. Mahasiswa meminta agar anggota DPR menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka. Mahasiswa pun mulai mencoba merobohkan pagar gedung DPR/MPR RI.

"Jika mereka mau audiensi biarkan mereka keluar. Sepakat kawan-kawan. Kita tunggu agar perwakilan DPR segera menemui massa aksi," ujar salah seorang orator dengan pengeras suara.

Mahasiswa lainnya, juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi ladang korupsi. Saat ini sudah 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi MBG.

Yakni mantan kepala BGN Dadan Hindayana, mantan wakil kepala BGN Lodewyk Pusung, dan mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya. Selain itu, dua tersangka lain juga sudah ditetapkan. Yakni orang dekat Sony Sonjaya bernama Asep Yusuf Somantri dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.

"Korupsi dimana mana. Kepala BGN dan lainnya korupsi. Kita kembali hari ini bukan karena kita tidak ada aktivitas untuk dijalani. Tapi ada yang lebih penting yaitu keadilan sosial yang selalu dikhianati," ujar salah seorang mahasiswa.

Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Diketahui, puluham ribu anak-anak telah keracunan MBG di sejumlah daerah.

"Program makan bergizi gratis ini banyak anak-anak yang keracunan. Bagaimana adanya payung hukum yang bisa mengawasi SPPG atau dapur MBG ini," sambungnya.

Diketahui, ratusan mahasiswa datang mulai datang sekitar pukul 14.00 WIB sambil membawa spanduk dengan berbagai tuntutan.

Beberapa tulisan yang ditulis di antaranya:

"REFORMASI JILID II"

"Makan Bikin Goblok"

"INDONESIA DARURAT"

"Ibu Pertiwi Memanggil"

Seluruh mahasiswa tetap menyuarakan aksi aspirasi mereka di bawah kondisi cuaca yang tampak mendung, pasca hujan. Sesekali sejumlah mahasiswa mencoba merobohkan pagar dengan menggoyangkan dan menendangnya. Adapula yang mencoba melempari samoah botol minuman ke area dalam gedung DPR/MPR.

"Kita minta Prabowo Gibran mundur karena gagal memimpin Indonesia," ujar salah seorang mahasiswa.

Massa mahasiswa menegaskan akan tetap bertahan di lokasi dan melanjutkan orasi secara bergantian sampai ada perwakilan pihak berwenang yang menemui mereka untuk menanggapi tuntutan "Reformasi Jilid II" tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan pengawalan yang ketat. Di dalam area gedung terlihat polisi membuat barisan penjagaan.

Portal Andalas - Senin, 15 Juni 2026

Demo Mahasiswa di DPR Memanas: Mulai Lakukan Aksi Pembakaran

Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di pintu gerbang Pancasila DPR RI memanas, Senin (15/6) sore. Mahasiswa mulai melakukan aksi ...

Read more »

_____________

Saran Connie ke Prabowo: Suruh Teddy Libur Dulu, ke Kutub Kek, Dengarkan Pak Dasco - Pak Sjafrie

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie meminta Presiden Prabowo Subianto membuka ruang lebih luas untuk menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan tokoh-tokoh senior yang berpengalaman dalam pemerintahan. Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan kompleks yang membutuhkan pemikiran matang, sehingga Presiden tidak boleh hanya bergantung pada lingkaran sempit di sekitarnya.

Hal tersebut disampaikan Connie saat membahas arah pemerintahan Prabowo beberapa bulan setelah menjabat sebagai Presiden. Connie secara terbuka menyinggung posisi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dianggapnya terlalu dominan dalam lingkaran kekuasaan Presiden.

“Yang Pak Prabowo mesti denger sekarang, coba suruh Teddy libur dulu ke mana nggak tahu saya, ke kutub kek, ke Afrika ke mana gua nggak ngertilah suruh dia ngapain. Jangan ada dulu Teddy,” kata Connie, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun Podcast, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Connie, Presiden perlu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan orang-orang yang telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola negara.

“Dia duduk dengan semua orang-orang terdekat dia yang betul-betul sudah punya asam garam, yang matang,” ujarnya.

Connie kemudian menyebut beberapa tokoh yang menurutnya layak didengar oleh Presiden.

“Dengarkan Pak Dasco, dengarkan Pak Sjafrie, dengarkanlah semua orang, nggak cuma Pak Dasco sama Pak Sjafrie ya, yang lain-lain-lain. Tapi dengarkan orang-orang ini termasuk dengarkan akademisi,” katanya.

Ia menilai saat ini muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa akses terhadap Presiden semakin terbatas. Bahkan, menurut Connie, berkembang pandangan di media sosial yang menilai sosok Teddy memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemerintahan.

“Semua akses ke beliau tuh ditutup. Jadi the real president tuh adalah Teddy. Orang udah sampai... bukan saya nyimpulin nih, kalau saya baca sosial media kan udah kayak begitu,” ujarnya.

Lebih jauh, Connie menilai Presiden perlu kembali mengedepankan proses diskusi dan kajian dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Ia juga mengkritik pandangan yang menganggap kekuatan negara hanya ditentukan oleh militer dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Kekuatan tuh di pikiran. Ini udah hilang di Pak Prabowo sekarang. Seolah kekuatan tuh di besi, di senjata, di alutsista, di alpalhankam. No, kekuatan negara itu kekuatan bangsa itu di pikirannya. Makanya lahir peradaban kan,” kata Connie.

Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan bangsa lahir dari gagasan dan pemikiran yang kuat, bukan semata-mata dari kekuatan fisik. Karena itu, Connie berharap Presiden dapat lebih banyak menyerap pandangan dari berbagai elemen masyarakat sebelum menentukan arah kebijakan negara.

Portal Andalas - Minggu, 14 Juni 2026

Saran Connie ke Prabowo: Suruh Teddy Libur Dulu, ke Kutub Kek, Dengarkan Pak Dasco - Pak Sjafrie

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie meminta Presiden Prabowo Subianto membuka ruang lebih luas untuk menerima masukan dar...

Read more »

_____________

Sony Sonjaya Serang Nanik S Deyang: Dia Nggak Bersih-bersih Amat!

Ucapan terima kasih dari mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya kepada Nanik S Deyang yang kini menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana usai dijebloskan ke dalam sel Kejagung, mulai terkuak.

"Pak Sony merasa difitnah oleh ibu (Nanik S Deyang) itu dan Pak Sony bilang dia bukannya bersih-bersih amat, justru banyak permasalahan dari dirinya,” kata kuasa hukum Sony Sonjaya, Elza Syarief saat berbincang dengan wartawan senior Don Bosco Selamun dalam Youtube tutur tv, dikutip Sabtu 13 Juni 2026.

Diketahui, saat tiga pimpinan BGN berurusan dengan Kejagung terkait tata Kelola MBG, Nanik S Deyang yang juga petinggi BGN justru mendapat jabatan baru.

“Itu orang benar-benar deh, itu tukang fitnah. Padahal dia itu yang pemain, pemainnya dari bawah sampai itu. Kan yang main tuh dia orang,” kata Elza menirukan jawaban Sony Sonjaya saat ditanya alasan menulis surat kepada Nanik S Deyang.

Elza melanjutkan, dalam pengakuannya, Sony hanya berupaya melakukan percepatan perluasan SPPG sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto.

"Harusnya dia (Nanik S Deyang) nggak perlu menjelekkan orang lain, minta saja jabatan (ke Presiden Prabowo)," kata Elza.

Sony Sonjaya diketahui mengunggah foto secarik kertas berisi tulisan tangan melalui akun Instagram pribadinya

Melalui akun pribadinya @sonysonjayabd, Sonny mengunggah foto secarik kertas berisi tulisan tangan ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban Nanik serta ungkapan terima kasih atas “hadiah” yang disebut diberikan kepada Sony.

Foto itu diunggah bertepatan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung.

Portal Andalas - Sabtu, 13 Juni 2026

Sony Sonjaya Serang Nanik S Deyang: Dia Nggak Bersih-bersih Amat!

Ucapan terima kasih dari mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya kepada Nanik S Deyang yang kini menjabat seb...

Read more »

_____________

Sosok Patris Rumbayan Ibu Seskab Teddy Disebut Sony Sonjaya Terlibat Dugaan Korupsi MBG

Lebih dari 20 nama pejabat diisukan terseret kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis (MBG), termasuk Patris Rumbayan.

Isu tersebut beredar usai Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (GBN), Sony Sonjaya menyebut nama-nama pejabat hingga penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi program MBG.

Puluhan nama yang terserat dalam dugaan kasus itu bahkan telah disampaikan Sony Sonjaya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Sudah kita sampaikan ke penyidik, sudah ada di BAP" ujar kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti kepada media.

Krisna Murti juga menyampaikan tidak menutup kemungkinan daftar nama-nama tersebut akan bertambah pada pemeriksaan lanjutan.

"Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. legislatif. Ada 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," sambungnya.

Di tengah rumor ini, muncul daftar nama-nama yang diklaim berkaitan dengan dugaan korupsi MBG.

Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Patris Rumbayan, ibu kandung Sekertaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Patris Rumbayan diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBB bersama puluhan nama lainnya.

Lantas siapa sebenarnya Teddy Indra Wijaya? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Sosok Patris Rumbayan 

Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan merupakan ibunda Teddy Indra Wijaya, mantan ajudan Prabowo yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet atau Seskab.

Patris Rumbayan juga menjadi pendamping Mayor Teddy Indra Wijaya ketika dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih di Istana Negara, pada Senin 21 Oktober 2024.

Melansir dari berbagai sumber, Patris Rumbayan adalah seorang perempuan belatarbelakang militer dengan pangkat terakhirnya Letnan Kolonel. Diketahui, saat ini dirinya masih aktif dan belum pensiun dari dunia militer.

Sementara itu, suaminya bernama Kolonel Inf. (Purn) Giyono lebih dulu pensiun.

Ibu Patris seringkali terlihat dalam berbagai momen penting Mas Teddy. 

Mulai dari saat pelantikannya sebagai Sekretaris Kabinet, hingga saat menerima penghargaan Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo.

Portal Andalas - Jumat, 12 Juni 2026

Sosok Patris Rumbayan Ibu Seskab Teddy Disebut Sony Sonjaya Terlibat Dugaan Korupsi MBG

Lebih dari 20 nama pejabat diisukan terseret kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis (MBG), termasuk Patris Rumbayan. ...

Read more »

_____________

Penangkapan Ikan Ilegal Harus Diatasi Pengawasan Ketat Kapal Modern

Meski mengapresiasi berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri mengingatkan bahwa persoalan illegal fishing masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, penguatan kapal modern nasional dan pengawasan laut yang lebih intensif menjadi kunci untuk menghentikan pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia.


Menurut Rokhmin, berbagai program besar yang saat ini dijalankan KKP, seperti Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pengembangan tambak udang terintegrasi, perlu diimbangi dengan upaya yang lebih serius dalam menangani praktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.


“Permasalahan struktural di sektor kelautan dan perikanan yang belum begitu tersentuh adalah illegal fishing. Sampai sekarang ternyata masih marak,” ujarnya usai mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).


Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rokhmin mengusulkan penerapan dua strategi secara bersamaan. Pertama, memperkuat kehadiran nelayan nasional di wilayah-wilayah perairan yang selama ini rawan pencurian ikan oleh kapal asing, seperti Natuna, Laut Arafura, kawasan perbatasan dengan Filipina, hingga perairan Pasifik.


Ia menjelaskan, jumlah kapal perikanan modern Indonesia masih sangat terbatas. Dari sekitar 800 ribu kapal perikanan yang dimiliki Indonesia, kapal berukuran di atas 30 gross ton hanya sekitar 3.600 unit. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya aktivitas kapal asing di sejumlah wilayah perairan Indonesia.


Karena itu, Rokhmin meminta agar program pengadaan kapal modern yang didukung skema pinjaman lunak dari Inggris dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang selama ini menjadi sasaran pencurian ikan, bukan ke daerah yang sudah mengalami tekanan penangkapan berlebih (overfishing).


“Jangan lagi menggelontorkan kapal-kapal ikan modern ke daerah yang sudah overfishing. Justru harus dimanfaatkan untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini dicuri kapal asing,” tegasnya.


Strategi kedua, lanjut Rokhmin, adalah memperkuat penegakan hukum di laut melalui peningkatan kapasitas pengawasan. Ia menilai alokasi operasi pengawasan yang saat ini tersedia masih jauh dari memadai untuk mengawal luasnya wilayah perairan Indonesia.


Menurutnya, pengawasan laut harus berjalan beriringan dengan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan jumlah kapal modern, pelatihan nelayan, serta pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di wilayah perbatasan.


Selain menyoroti illegal fishing, Rokhmin juga mengingatkan pentingnya memastikan keberhasilan program tambak udang terintegrasi yang tengah dikembangkan pemerintah, termasuk di Kebumen dan Waingapu. Ia berharap program tersebut mampu meningkatkan produktivitas sektor budidaya tanpa mengabaikan kebutuhan tambak rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung produksi nasional.


Dalam kesempatan itu, Rokhmin turut menekankan besarnya potensi ekonomi biru Indonesia, khususnya melalui pemanfaatan blue carbon. Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang sangat besar karena menguasai sekitar 30 persen kawasan mangrove dunia, yang memiliki kemampuan menyerap karbon jauh lebih tinggi dibandingkan hutan daratan.


Selain mangrove, Indonesia juga memiliki potensi besar dari terumbu karang, padang lamun, hingga pengembangan rumput laut dan mikroalga yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan sekaligus mendukung upaya penyerapan karbon.


“Indonesia memiliki potensi blue carbon terbesar di dunia. Ini harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kelautan karena tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim,” pungkasnya

Portal Andalas -

Penangkapan Ikan Ilegal Harus Diatasi Pengawasan Ketat Kapal Modern

Meski mengapresiasi berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri mengingatk...

Read more »

_____________

Ketua Ombudsman Nonaktif Arahkan Jajarannya Agar tak 'Sentuh' Program MBG, Jimly: Ini Kan Kurang Ajar!

Majelis Etik Ombudsman RI mengungkapkan Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto sempat mengarahkan jajarannya untuk tidak 'menyentuh' program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie menyayangkan arahan tersebut. Menurut Jimly meskipun MBG merupakan program nasional yang sangat penting, namun tetap harus diawasi oleh ORI.

"Ini kan kurang ajar. Lah, buktinya ini sekarang pimpinan MBG ditangkap jadi tersangka, itu artinya ada masalah dalam tata kelola," ujar Jimly dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Maka dari itu, ia menegaskan ORI ke depannya tidak boleh lepas melakukan pengawasan hanya karena ada program unggulan pemerintah.

Jimly menjelaskan arahan Hery tersebut diungkapkan oleh beberapa staf Ombudsman kepada pihaknya dalam pemeriksaan.

Dia menekankan sebagai lembaga pengawas pelayanan publik independen, ORI harus tetap mengawasi seluruh program pemerintah, tak terkecuali program prioritas nasional.

Dirinya tak menampik bahwa MBG merupakan program mulia dan merupakan ide yang bagus, tetapi implementasinya harus tetap diawasi dan jangan sampai dibiarkan begitu saja.

"Itu lah ciri budaya kerja kita di birokrasi feodal. Gara-gara ada program nasional, tiba-tiba presiden kita sangat semangat, akhirnya nggak pada berani, mingkem semua, nggak berani mengawasi. Tidak boleh begitu," tuturnya.

Adapun Majelis Etik telah menjatuhkan sanksi kepada Hery berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) lantaran terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku Insan Ombudsman Republik Indonesia.

Pelanggaran dimaksud berupa keberpihakan, adanya motif atau kesengajaan, perbuatan berulang, serta memiliki dampak negatif terhadap unit kerja, lembaga/organisasi, negara, dan publik atas pelanggaran yang dilakukan.

Hal tersebut antara lain terkait dengan penetapan Hery Susanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Hery melakukan dugaan tindak pidana ini saat sedang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.

"Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan, dan lain-lain," katanya di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (16/4).

Dalam kasus itu, Hery diduga menerima uang suap senilai Rp1,5 miliar dari perusahaan PT TSHI, yang bermula ketika PT TSHI memiliki permasalahan penghitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) oleh Kementerian Kehutanan.

Kemudian, PT TSHI mencari jalan keluar dengan kongkalikong bersama Hery Susanto selaku Komisioner Ombudsman RI pada saat itu. Untuk melaksanakan hal tersebut, ujar dia, Hery menerima sejumlah uang dari LKM yang merupakan Direktur PT TSHI.

Portal Andalas - Selasa, 09 Juni 2026

Ketua Ombudsman Nonaktif Arahkan Jajarannya Agar tak 'Sentuh' Program MBG, Jimly: Ini Kan Kurang Ajar!

Majelis Etik Ombudsman RI mengungkapkan Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto sempat mengarahkan jajarannya untuk tidak '...

Read more »

_____________

Tak Ada Lagi Senyum Purbaya di DPR

Sabtu (6/6/2026) pagi, tak seperti biasanya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah berada di gedung DPR RI di Jakarta.

Di hari libur biasanya aktivitas resmi di gedung parlemen ditiadakan.

Namun pagi ini, Purbaya bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo diundang pimpinan DPR untuk melakukan konferensi pers.

Topiknya cuma satu menyampaikan kondisi perekonomian terkini di balik merosotnya nilai tukar rupiah dan indeks saham di bursa efek.

Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. 

Tak ada senyum, lain dari biasanya

Sepanjang mengikuti keterangan pers, Purbaya nyaris tanpa senyum.

Dia terlihat banyak menunduk ketika giliran Mensesneg berbicara.

Mengenakan batik biru kekuningan, kedua tangannya disilangkan di perut.

Sesekali dia mengangguk pelan saat Mensesneg berbicara.

"Fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam kondisi baik, amat baik malah. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat," kata Purbaya saat diberi kesempatan untuk berbicara.

"Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral. Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian," katanya.

"Kalau saya senyum rupiah bagus"

Senin 18 Mei 2026 lalu di gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Purbaya bicara soal senyumnya.

Maklum saja, Purbaya dikenal murah senyum terutama saat bersama wartawan.

Saat itu nilai tukar rupiah mulai mengalami pelemahan level Rp 17.600 per dollar Amerika Serikat (AS).

Di tengah tekanan terhadap mata uang domestik dan berbagai sentimen global, Purbaya justru menilai kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam situasi yang baik.

“Kalau saya senyum ekonominya bagus, rupiahnya juga bagus. Makanya saya senyum terus,” ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com.

Rupiah, IHSG dan Obligasi

Nilai tukar rupiah jatuh sekitar 14 persen sejak Prabowo menjabat presiden RI dan menjadi mata uang terlemah di Asia tahun ini.

Rupiah menembus level Rp 18.000 per dolar AS minggu ini.

Menurut Bloomberg, tekanan juga meluas ke pasar obligasi.

Investor asing telah mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah Indonesia sebesar Rp86 triliun (US$ 4,8 miliar), sekitar 9 persen, sejak Agustus lalu.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 30 persen tahun ini, dengan kekhawatiran akan penurunan peringkat kredit negara. 

Portal Andalas - Minggu, 07 Juni 2026

Tak Ada Lagi Senyum Purbaya di DPR

Sabtu (6/6/2026) pagi, tak seperti biasanya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah berada di gedung DPR RI di Jakarta. Di h...

Read more »

_____________

Rupiah Tembus Rp18.000, Rocky Gerung Sebut Chatib Basri Figur Ideal Gantikan Menkeu Purbaya

Wacana pergantian Menteri Keuangan kembali menjadi perbincangan hangat seiring melemahnya rupiah yang kini tembus Rp18.039 per Dolar AS.

Isu pergantian jabatan yang diduduki Purbaya itu, setelah muncul spekulasi mengenai kemungkinan masuknya ekonom senior Chatib Basri ke jajaran pemerintahan.

Dalam perbincangannya bersama jurnalis Hersubeno Arief di kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (5/6/2026) pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengaku mendengar berbagai keresahan terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini. 

Menurutnya, situasi tersebut membuat publik menaruh harapan besar pada sosok yang dinilai mampu mengembalikan kepercayaan pasar.

Rocky menyebut nama Chatib Basri sebagai salah satu figur yang memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut.

"Banyak orang yang cemas dengan ekonomi Indonesia dan menginginkan ada kepastian. Nama Chatib Basri sudah beredar cukup lama karena dianggap punya reputasi dan kemampuan yang dibutuhkan," kata Rocky.

Menurut Rocky, posisi Menteri Keuangan (Menkeu) memiliki peran yang sangat strategis karena tidak hanya mengelola arus kas negara, tetapi juga menjadi wajah ekonomi Indonesia di mata investor global.

Ia menilai seorang Menteri Keuangan harus mampu memberikan sinyal positif kepada pasar sekaligus menjaga agar kebijakan ekonomi tidak terlalu dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.

Chatib Basri Dinilai Punya Reputasi Internasional

Rocky menyoroti rekam jejak Chatib Basri yang pernah menjabat Menteri Keuangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, Chatib juga dikenal aktif di berbagai forum ekonomi internasional dan memiliki pengalaman akademik di lingkungan Harvard Kennedy School, AS.

Menurut Rocky, keunggulan Chatib bukan hanya terletak pada kemampuan teknis ekonomi, tetapi juga pemahamannya terhadap hubungan antara ekonomi, politik, dan keadilan sosial.

"Chatib Basri mengerti political economy analysis, bukan sekadar ekonomi moneter. Itu penting karena ekonomi tidak hanya soal angka dan model, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik," ujarnya.

Ia menambahkan, reputasi internasional Chatib dapat menjadi modal penting untuk mengembalikan keyakinan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Tantangan Besar Menteri Keuangan

Dalam kesempatan itu, Rocky juga menyinggung beratnya tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan saat ini.

Menurutnya, pelemahan kepercayaan pasar tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan moneter.

Ia menilai kondisi fiskal negara dan dinamika politik turut menjadi faktor yang sangat menentukan persepsi investor.

"Menjaga fiskal itu bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal politik. Investor melihat apakah kebijakan pemerintah konsisten dan mampu dijalankan dengan dukungan politik yang memadai," katanya.

Karena itu, Rocky menekankan bahwa siapa pun yang memimpin Kementerian Keuangan harus memiliki determinasi kuat dalam menghadapi realitas ekonomi yang penuh tekanan.

Dukungan Politik Jadi Faktor Kunci

Meski menilai Chatib Basri memiliki kapasitas yang mumpuni, Rocky mengingatkan bahwa tantangan terbesar seorang Menteri Keuangan bukan hanya soal kompetensi teknis, melainkan dukungan politik.

Menurutnya, Menteri Keuangan membutuhkan legitimasi yang kuat agar dapat bernegosiasi dengan kementerian lain, menghadapi dinamika DPR, sekaligus menjaga kredibilitas kebijakan pemerintah.

"Isu utama bukan hanya kemampuan membuat model ekonomi. Yang lebih penting adalah kepercayaan publik terhadap Menteri Keuangan secara personal dan kepercayaan investor terhadap konsistensi kebijakan pemerintah," ujarnya.

Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Rocky menilai Indonesia saat ini membutuhkan figur yang memiliki reputasi bersih, kemampuan teknokratis, serta keberanian mengambil keputusan untuk memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, publik sedang menunggu langkah-langkah yang mampu menjawab kegelisahan ekonomi sekaligus memberikan arah yang lebih jelas bagi masa depan Indonesia.

Portal Andalas - Sabtu, 06 Juni 2026

Rupiah Tembus Rp18.000, Rocky Gerung Sebut Chatib Basri Figur Ideal Gantikan Menkeu Purbaya

Wacana pergantian Menteri Keuangan kembali menjadi perbincangan hangat seiring melemahnya rupiah yang kini tembus Rp18.039 per D...

Read more »

_____________

Baru Ditunjuk Jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang Disentil Ratna Sarumpaet: Masalah Dia Soal Kejujuran!

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang (Nanik Daeng) sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru langsung memicu tensi panas.

Aktivis senior, Ratna Sarumpaet, blak-blakan menyuarakan kritiknya dan menyoroti track record serta integritas sang pejabat baru yang bakal mengomandoi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.

Saat dimintai tanggapan, Ratna mengaku gak heran dengan keputusan sepihak pemerintah. Meski begitu, dia menggarisbawahi kalau tantangan terbesar Nanik di kursi strategis ini adalah masalah public trust alias kepercayaan masyarakat dan kejujuran.

“Setahu saya masalah dia soal kejujuran,” sentil Ratna Sarumpaet kepada media, Rabu 3 Juni 2026.

Ungkit Masa Lalu, Sebut Pemerintah Gemar Bikin Masalah

Kritik Ratna gak main-main. Seniman senior ini bahkan mengungkit memori kelam masa lalu yang melibatkan hubungan personal mereka. Dia merasa pernah dirugikan secara langsung oleh tindakan Nanik di masa lampau.

“Dan kelakuannya itu pernah mengorbankan aku,” ketus Ratna tanpa ragu.

Nggak cuma menyerang personal Nanik, Ratna juga melempar sindiran menohok ke pihak istana. Menurutnya, rezim saat ini seolah sengaja memicu polemik baru di tengah masyarakat lewat penunjukan figur-figur yang kontroversial.

“Pemerintahan kita kan gemar ciptakan masalah,” tambahnya lagi.

Netizen Ingatkan Pepatah Lama Soal Integritas

Sentilan keras Ratna ternyata seirama dengan gejolak di jagat maya. Platform media sosial langsung ramai membahas isu ini, di mana banyak netizen meragukan kemampuan Nanik dalam membangun kembali reputasi bersih di mata publik karena riwayat kontroversinya.

Seorang warganet bahkan mengingatkan sebuah peribahasa kuno di KBBI yang sangat relate dengan situasi politik sekarang, guna menggambarkan betapa mahalnya harga sebuah komitmen dan kejujuran bagi seorang pemimpin negara.

“Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya,” tulis salah satu netizen di media sosial.

Artinya, sekali seseorang berbohong atau berkhianat dalam ujian hidup, selamanya masyarakat bakal sulit percaya lagi.

Hingga artikel ini dipublikasikan, pihak Nanik S Deyang belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi terkait kritik pedas dari Ratna Sarumpaet maupun gelombang keraguan dari publik.

Portal Andalas - Kamis, 04 Juni 2026

Baru Ditunjuk Jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang Disentil Ratna Sarumpaet: Masalah Dia Soal Kejujuran!

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang (Nanik Daeng) sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru la...

Read more »

_____________

Turun Gunung Jokowi Dalam Rangka Cari Keselamatan

Wacana Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang akan berkeliling ke berbagai daerah bukan semata untuk kepentingan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semata.

Menurut Pengamat politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa, langkah tersebut justru berkaitan dengan upaya menjaga posisi dan keamanan politik dirinya beserta keluarga di masa depan.

“Jadi Jokowi itu turun gunung, bukan semata-mata mempromosikan Gibran, PSI atau Kaesang. Tapi dia sedang dalam misi mencari selamat, misi keselamatan untuk siapa? Untuk dirinya dan keluarganya,” ujar Hensa, Rabu, 3 Juni 2026.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini menjelaskan, faktor ketidakpastian politik pada Pemilu 2029 menjadi alasan utama di balik langkah Jokowi tersebut.

Oleh karena itu, Hensa menilai Jokowi perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk jika kepemimpinan nasional ke depan tidak sejalan dengan dirinya.

“Dia harus jaga-jaga kalau 2029 Presidennya bukan Prabowo dan anaknya tidak berhasil menjadi Wakil Presiden Prabowo atau anaknya tidak berhasil menjadi Presiden, maka keselamatan dia dan keluarganya bisa terancam,” kata dia.

Lebih lanjut, Hensa menilai bahwa potensi tekanan politik dapat muncul apabila pemerintahan berikutnya mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi.

Bahkan, menurutnya, tidak ada jaminan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tetap berada dalam garis politik yang sama dengan Jokowi di masa mendatang.

“Jokowi perlu cari selamat karena bisa jadi dikutak-atik oleh Presiden yang bisa jadi oposisi dirinya jika ia tak melakukan ini, bahkan tidak ada yang bisa menjamin bahwa Prabowo tidak akan menjadi oposisi Jokowi nantinya di 2029,” ujarnya.

Hensa berpendapat, langkah Jokowi saat ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pengaruh politik sekaligus menjaga stabilitas bagi dirinya dan keluarga.

Ia mencontohkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi berhasil mengamankan posisi politik keluarga melalui dukungannya kepada Prabowo Subianto serta mendorong putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden.

“Dia sudah berhasil di 2024 menyelamatkan keluarganya melalui dukungan kepada Prabowo dan mendorong Gibran sebagai wakil presiden. Tetapi 2029 bisa saja berubah, sehingga dia harus kembali mencari langkah aman,” pungkas Hensa. 

Portal Andalas - Rabu, 03 Juni 2026

Turun Gunung Jokowi Dalam Rangka Cari Keselamatan

Wacana Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang akan berkeliling ke berbagai daerah bukan semata untuk kepentingan putranya, Wakil Pres...

Read more »

_____________

Kantor BGN Dikabarkan Digeledah, Karyawan Tak Diizinkan Masuk

Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dikabarkan digeledah pada Rabu (3/6/2026). Karyawan BGN pun tak diizinkan masuk lokasi tersebut.

Berdasarkan pantauan tim iNews.id di lokasi, terlihat para karyawan BGN berada di luar gedung. Mereka terpantau duduk di halaman depan hingga lobi kantor.


Namun, belum diketahui apa yang terjadi di dalam. Hingga saat ini belum ada konfirmasi pasti terkait kabar tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Kabar pencopotan ini langsung diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah saudara Dadan Hinayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ungkap Prasetyo saat konferensi pers

Portal Andalas -

Kantor BGN Dikabarkan Digeledah, Karyawan Tak Diizinkan Masuk

Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dikabarkan digeledah pada Rabu (3/6/2026). Karyawan BGN pun tak diizinkan masuk lokasi tersebut. Berdasar...

Read more »

_____________