Aceh

# Aceh # Daerah

Portal Andalas -

Kebakaran Kayu Sisa Banjir di Aceh Utara Meluas ke Tiga Desa, Warga Kian Cemas

Kebakaran tumpukan kayu sisa banjir di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Kamis (28/5/2026) sore mel...

_____________

Respons Kilat PBB Bikin Heboh, Koordinasi Pemerintah Disorot

# Aceh # Internasional

LPT9 -

Respons Kilat PBB Bikin Heboh, Koordinasi Pemerintah Disorot

Dalam waktu kurang dari 24 jam, surat permintaan bantuan dari Pemerintah Aceh kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa langsung menda...

_____________

Setelah Menteri ESDM Bahlil Minta Maaf Soal Pemulihan Listrik di Aceh, AHY Dapat Laporan: Mati Total

# Aceh # Daerah # Sosial

LPT9 -

Setelah Menteri ESDM Bahlil Minta Maaf Soal Pemulihan Listrik di Aceh, AHY Dapat Laporan: Mati Total

Pemerintah kembali menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir bandang Aceh yang berdampak besar terhadap masyarakat dan infrastrukt...

_____________

Kontroversi laporan kondisi listrik di Aceh memasuki babak baru setelah Teuku Abdul Khalid, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, menilai informasi yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo tidak sesuai fakta di lapangan. Ketegasan ini muncul setelah Bahlil melaporkan bahwa pemulihan listrik di Aceh telah mencapai 93 hingga 97 persen pada 7–8 Desember 2025. Kenyataannya, pasokan listrik di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor masih padam luas, sebagaimana juga disuarakan melalui berbagai kanal informasi seperti bencana Aceh.

Khalid menegaskan bahwa laporan yang tidak akurat dapat menghambat keputusan strategis Presiden dan memperlambat penanganan darurat di Aceh. Ia meminta semua menteri memastikan kejujuran data agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, baru sekitar 60 persen wilayah terdampak yang berhasil dipulihkan, sehingga klaim pemulihan hampir tuntas dianggap menyesatkan. Seruan ini juga diperkuat oleh pandangannya bahwa setiap informasi kepada Presiden harus berbasis fakta, demi memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan optimal, layaknya upaya kolaboratif yang kerap dibahas dalam isu penanganan bencana dan listrik Aceh.

Khalid, atau T. A. Khalid, dikenal sebagai politisi berpengalaman dengan rekam jejak panjang di Aceh. Lahir pada 25 Februari 1970, ia menempuh pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi di Tanah Rencong, sebelum melanjutkan studi S-2 di Jakarta. Ia aktif mengikuti sejumlah pelatihan kepemimpinan dan reformasi birokrasi, termasuk program di Lemhannas. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi daerah, mulai dari Majelis Permusyawaratan Ulama hingga kepengurusan Partai Gerindra Aceh, menjadikannya salah satu sosok berpengaruh dalam isu pembangunan daerah. Informasi lengkap mengenai profilnya sering menjadi sorotan pencari informasi terkait Komisi IV DPR dan Gerindra Aceh.

Di sisi lain, protes warga Aceh semakin menguat setelah banyak daerah melaporkan masih gelap gulita ketika klaim pemulihan listrik disampaikan. Warga dari Aceh Tamiang hingga Lhokseumawe menyebut hanya sebagian kecil wilayah yang menikmati listrik, itu pun tidak 24 jam penuh. Kondisi ini diperkuat data internal yang disampaikan PLN, yang menyebut pemulihan baru mencapai sekitar 65 persen akibat banyaknya tiang dan trafo rusak diterjang banjir. Situasi tersebut diharapkan segera membaik melalui kerja cepat berbagai pihak, sebagaimana semangat sinergi yang terus digaungkan lewat isu PLN Aceh dan pemulihan infrastruktur.

Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

# Aceh # Headline

LPT9 -

Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

Kontroversi laporan kondisi listrik di Aceh memasuki babak baru setelah Teuku Abdul Khalid , Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, menilai ...

_____________

Situasi di Aceh Tengah kini memasuki fase sangat genting setelah beredarnya surat resmi dari Bupati Haili Yoga yang menyatakan ketidakmampuan daerah menangani dampak bencana. Surat bernomor 360/565/BPBD/2025 itu mencantumkan bahwa bencana hidrometeorologi—mulai dari banjir luapan, banjir bandang hingga tanah longsor—yang terjadi pada 26 November 2025 telah menelan 15 korban jiwa dan memukul 3.123 kepala keluarga. Informasi tersebut viral di media sosial, termasuk di akun infobandaaceh, meski keabsahan surat masih menunggu klarifikasi lebih lanjut. Pemerintah kabupaten dinilai memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah provinsi dan pusat karena kapasitas lokal jelas sudah terlampaui.

Dalam surat yang ditandatangani 27 November 2025 itu, Bupati Haili menegaskan bahwa eskalasi bencana berkembang jauh melampaui kemampuan penanganan darurat Pemkab. Kondisi lapangan terus berubah cepat, terutama karena sebaran bencana yang melanda 14 kecamatan. Pemerintah daerah meminta intervensi lebih masif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk memperkuat logistik, evakuasi, dan aksesibilitas. Meski begitu, upaya komunikasi pemerintah tetap mengedepankan langkah kolaboratif agar pemulihan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif.

Data terbaru dari BPBD Aceh Tengah dan keterangan resmi Bupati Haili Yoga menunjukkan kondisi lebih berat dibanding laporan awal. Sebanyak 24 warga masih hilang dan 54.199 jiwa terpaksa mengungsi akibat terputusnya akses penting menuju pemukiman. Jumlah korban meninggal juga meningkat menjadi 21 orang. Menurut Haili, prioritas utama adalah pencarian warga hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat telah masuk dengan dukungan jalur udara untuk menjangkau desa-desa terisolasi, termasuk pengiriman beras, minyak, dan kebutuhan pokok. Namun jumlahnya masih jauh dari ideal karena kebutuhan pengungsi sangat besar.

Hambatan logistik menjadi tantangan terbesar. Minimnya BBM dan 59 ruas jalan yang sulit dilalui membuat mobilisasi relawan berjalan lambat. Sebanyak 779 rumah warga rusak berat, sementara listrik dan telekomunikasi lumpuh di 14 kecamatan. Sebagian jaringan mulai pulih berkat pemasangan internet satelit, meski kualitasnya terbatas. Di sisi lain, krisis sembako dan air bersih semakin memperburuk kondisi. Prioritas penggunaan BBM kini dipusatkan untuk evakuasi warga serta distribusi bantuan.

Layanan kesehatan bergerak baru mampu melayani 402 pengungsi, sementara di pusat-pusat penampungan terdapat 1.230 balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang memerlukan perawatan khusus. Stok obat-obatan berada pada titik kritis, dengan persediaan antibiotik dan analgesik tersisa hanya 300 unit. Perlengkapan medis untuk pasien cuci darah diperkirakan hanya cukup hingga 3 Desember. Bupati Haili menegaskan perlunya dukungan obat-obatan dan logistik medis standar sesegera mungkin untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih besar.

Surat Darurat Bupati Viral: Aceh Tengah Tak Mampu Atasi Bencana Sendiri

# Aceh # Nasional

LPT9 -

Surat Darurat Bupati Viral: Aceh Tengah Tak Mampu Atasi Bencana Sendiri

Situasi di Aceh Tengah kini memasuki fase sangat genting setelah beredarnya surat resmi dari Bupati Haili Yoga yang menyatakan ketidakm...

_____________

BNPB menegaskan bahwa banjir yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena situasinya masih dapat ditangani pemerintah daerah dengan dukungan penuh dari pusat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional selama ini hanya terjadi pada peristiwa luar biasa seperti Covid-19 dan Tsunami 2004 yang berdampak sangat luas dan menuntut intervensi darurat skala nasional. Ia menegaskan bahwa peristiwa gempa Palu, NTB, hingga Cianjur yang memiliki dampak besar pun tidak mendapat status tersebut, sehingga standar penetapan memang sangat ketat dan mempertimbangkan banyak aspek strategis.

Suharyanto menuturkan bahwa penilaian bencana nasional berkaitan dengan skala korban, hambatan akses, serta potensi gangguan besar pada fungsi pemerintahan. Situasi banjir di tiga provinsi saat ini dinilai lebih terkendali meski sempat terlihat mencekam di media sosial. Lapangan menunjukkan kondisi mulai membaik dengan cuaca relatif bersahabat dan akses ke banyak titik sudah terbuka kembali. Ia mengajak publik untuk melihat secara langsung perkembangan di daerah terdampak, di mana berbagai proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan perbaikan infrastruktur berjalan simultan. Keberadaan tim gabungan di lapangan—termasuk aparat TNI dan Polri—membantu percepatan pemulihan kondisi.

Ia menyoroti bahwa wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus saat ini adalah Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Meski begitu, banyak daerah lain sudah menunjukkan tanda pemulihan yang cukup positif. Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin tergesa-gesa mengeluarkan status darurat nasional, karena status daerah masih efektif untuk menjalankan operasi penanganan. Menurutnya, pemerintah daerah bekerja responsif, sementara dukungan logistik, personel, dan peralatan dari pusat terus digelontorkan. Pendekatan ini dianggap ideal agar penanganan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lokal yang terus diperbarui.

Pemerintah pusat memastikan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan instansi terkait bergerak cepat membantu pemulihan. BNPB menegaskan komitmen menghadirkan penanganan bencana yang terukur dan kolaboratif, demi memastikan masyarakat di tiga provinsi tersebut mendapatkan perlindungan maksimal. Langkah terpadu ini menggambarkan semangat gotong-royong nasional untuk mempercepat pemulihan dan memastikan kehidupan warga kembali stabil.

BNPB Tegaskan Banjir Sumatera Belum Perlu Status Nasional, Pemulihan Berjalan Cepat

# Aceh # Nasional # Sumbar # Sumut

LPT9 -

BNPB Tegaskan Banjir Sumatera Belum Perlu Status Nasional, Pemulihan Berjalan Cepat

BNPB menegaskan bahwa banjir yang melanda Sumatera Utara , Aceh , dan Sumatera Barat tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena s...

_____________

Gubernur Aceh Muzakkir Manaf, yang akrab disapa Mualem, mengumumkan rencana besar Pemerintah Aceh untuk membuka jalur laut internasional langsung menuju Malaysia. Setelah pengesahan APBD 2026, Pemerintah Aceh akan membeli kapal feri roro yang akan melayani rute Krueng Geukuh (Aceh Utara) – Penang (Malaysia). Langkah ini disebut sebagai strategi memperkuat konektivitas perdagangan langsung antara Aceh dan negeri jiran. Pernyataan tersebut disampaikan Mualem dalam sambutannya pada pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Malikussaleh (IKA Unimal) Kabupaten Aceh Utara, Minggu (2/10/2025).

"Kita bukan membelakangi Medan, tapi mereka yang memilih jalan sendiri," ujar Mualem disambut tepuk tangan hadirin. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk rivalitas, melainkan upaya memandirikan ekonomi Aceh agar tidak terus bergantung pada jalur perdagangan via Sumatera Utara. Mualem berharap masyarakat dapat bersabar menunggu beberapa hari lagi hingga seluruh persiapan rampung, karena proyek ini sudah memasuki tahap finalisasi administrasi dan teknis.

Menurut Gubernur Aceh, pembukaan jalur laut langsung Aceh–Malaysia akan menjadi tonggak baru dalam hubungan dagang regional. Ia optimistis bahwa rute Aceh–Malaysia akan membuka akses ekspor komoditas unggulan Aceh, seperti hasil perkebunan dan perikanan, ke pasar internasional dengan biaya logistik yang jauh lebih murah. "Kalau jalur laut ini aktif, ekonomi masyarakat pesisir Aceh Utara dan sekitarnya akan menggeliat," tegas Mualem. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memastikan keberlanjutan rute tersebut.

Selain memperkuat sektor perdagangan, Mualem juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor transportasi udara keagamaan. Ia memastikan bahwa penerbangan haji dan umrah akan dipusatkan dari Aceh. "Penerbangan haji dan umrah akan dipusatkan di Aceh. Kita ingin jamaah dari wilayah barat Indonesia tidak perlu transit jauh," ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini akan meningkatkan kenyamanan calon jamaah sekaligus memperkuat posisi Aceh sebagai gerbang utama ibadah haji di kawasan barat Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), Herman Fithra, menyerahkan gelar alumni kehormatan kepada Gubernur Aceh sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya bagi pembangunan daerah. Dengan penganugerahan ini, Mualem resmi menjadi bagian dari keluarga besar alumni Unimal. Acara pelantikan IKA Unimal itu juga menetapkan Azhari Cage, anggota DPD RI asal Aceh, sebagai ketua yang baru.

Langkah Pemerintah Aceh ini dinilai sebagai wujud nyata dari visi Mualem untuk menjadikan Aceh lebih mandiri secara ekonomi, transportasi, dan sosial keagamaan. Dengan terbukanya jalur laut langsung dan pusat penerbangan haji di Aceh, provinsi ujung barat Indonesia itu semakin memperkuat perannya sebagai simpul strategis dalam perdagangan dan perhubungan internasional.

Tak Lagi Bergantung Medan, Mualem Buka Rute Dagang Langsung ke Malaysia

# Aceh # Bisnis # Daerah

LPT9 -

Tak Lagi Bergantung Medan, Mualem Buka Rute Dagang Langsung ke Malaysia

Gubernur Aceh Muzakkir Manaf , yang akrab disapa Mualem, mengumumkan rencana besar Pemerintah Aceh untuk membuka jalur laut internasiona...

_____________

Kronologi Santri Kabur Dari Pesantren di Medan, Tak Kuat Dibully Senior

# Aceh # Daerah # Peristiwa

liputansembilan.com -

Kronologi Santri Kabur Dari Pesantren di Medan, Tak Kuat Dibully Senior

Seorang santri berusia 14 tahun yang berinisial ZAT asal Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dilaporkan melarikan diri dari pesan...

_____________

Menu Atas

Header Menu

Liputan Sembilan: Aceh

Kebakaran Kayu Sisa Banjir di Aceh Utara Meluas ke Tiga Desa, Warga Kian Cemas

Respons Kilat PBB Bikin Heboh, Koordinasi Pemerintah Disorot

Setelah Menteri ESDM Bahlil Minta Maaf Soal Pemulihan Listrik di Aceh, AHY Dapat Laporan: Mati Total

Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh

Surat Darurat Bupati Viral: Aceh Tengah Tak Mampu Atasi Bencana Sendiri

BNPB Tegaskan Banjir Sumatera Belum Perlu Status Nasional, Pemulihan Berjalan Cepat

Tak Lagi Bergantung Medan, Mualem Buka Rute Dagang Langsung ke Malaysia

Kronologi Santri Kabur Dari Pesantren di Medan, Tak Kuat Dibully Senior