Dea Anak Pejabat Gayo Lues yang Viral Flexing Minta Maaf, Akui Salah dan Hapus Unggahan

Dea Arranoya anak mantan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues dr H Nevirizal minta maaf secara terbuka setelah sejumlah unggahannya viral di media sosial. 

Konten yang dipermasalahkan memperlihatkan gaya hidup mewah, perjalanan ke luar negeri hingga deretan jeriken yang disebut berisi bahan bakar minyak (BBM).

Permohonan maaf itu disampaikan melalui surat terbuka tertanggal 22 Juli 2026 yang ditandatangani di Banda Aceh. Dea mengakui tindakannya memamerkan gaya hidup di media sosial tidak bijak dan berpotensi melukai perasaan masyarakat.

“Melalui surat terbuka ini, saya Dea Arranoya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya atas tindakan serta konten yang pernah saya unggah di media sosial. Saya menyadari bahwa beberapa waktu lalu telah melakukan perbuatan flexing atau memamerkan gaya hidup yang tidak bijak,” tulis Dea dikutip Jumat (22/7/2026).

Dia menyadari unggahan tersebut muncul ketika banyak masyarakat sedang menghadapi situasi ekonomi sulit. Menurutnya, konten tersebut telah menciptakan persepsi keliru dan kegaduhan yang tidak memberikan dampak positif bagi publik.

Salah satu unggahan yang paling banyak dibicarakan memperlihatkan deretan jeriken berisi BBM. Dea menjelaskan bahwa konten tersebut diunggah pada 9 Desember 2025.

“Saya mengaku salah dan sama sekali tidak mencari pembenaran atas tindakan yang telah saya lakukan. Unggahan-unggahan tersebut adalah murni kelalaian, ketidakdewasaan, dan kurang bijaksananya saya dalam memanfaatkan media sosial,” tulisnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Dea mengaku telah menghapus konten yang dinilai tidak pantas dari seluruh platform media sosialnya. Dia juga berjanji melakukan introspeksi dan memperbaiki caranya berinteraksi di ruang publik.

“Dengan adanya kejadian ini, saya benar-benar terpukul dan sangat menyesal. Ke depannya, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan akan berusaha menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bijaksana, dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar,” tulisnya.

Dea berharap masyarakat membuka pintu maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dia menegaskan surat tersebut dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Polemik itu turut berdampak kepada ayah Dea, dr H Nevirizal. Dia mengajukan pengunduran diri dari jabatan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues terhitung sejak Kamis (23/7/2026).

Surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Wakil Bupati Gayo Lues H Maliki di Blangkejeren karena bupati sedang menjalankan tugas di luar daerah. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyatakan surat tersebut akan dipelajari dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Nevirizal juga meminta maaf kepada pimpinan, rekan kerja dan masyarakat Kabupaten Gayo Lues atas kegaduhan yang muncul akibat unggahan anggota keluarganya

Portal Andalas - Sabtu, 25 Juli 2026

Dea Anak Pejabat Gayo Lues yang Viral Flexing Minta Maaf, Akui Salah dan Hapus Unggahan

Dea Arranoya anak mantan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten I Sekretariat Daerah Kabu...

Read more »

_____________

Diduga Cemarkan Nama Baik Orang, Pegiat Medsos Babeh Aldo Ditahan dan Jadi Tersangka

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menahan penggiat media sosial (medsos) Ali Ridhok alias Babe Aldo terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan video yang diterima Inilah.com, Babe Aldo dijemput penyidik pada Rabu (22/7/2026) malam. Saat dibawa menuju Markas Polda Kalsel, ia tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye bertuliskan 'Tahanan' dengan kedua tangan terikat kabel ties.

Dalam rekaman tersebut, Babe Aldo tidak banyak berbicara. Ia hanya melempar senyum tipis sebelum masuk ke mobil penyidik untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan Direktur Utama PT Air Minum Sanggam (PDAM) Balangan Arie Widodo dan seorang aparatur sipil negara (ASN), Rizky Amalia.

Sebelum dilaporkan, Babe Aldo diketahui beberapa kali mengunggah konten yang mengkritisi pengelolaan PDAM Balangan. Ia mempertanyakan proses pengangkatan Arie Widodo sebagai direktur, penggunaan dana penyertaan modal, hingga berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan distribusi air bersih.

PDAM Balangan sendiri sebelumnya menjadi sorotan publik karena layanan distribusi air bersih dinilai belum optimal.

Selain isu PDAM, Babe Aldo juga mengangkat konten mengenai gaya hidup mewah seorang ASN bernama Rizky Amalia. Dalam unggahannya, ia turut menyinggung dugaan kunjungan ASN yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan tersebut ke Lapas Karang

Hingga berita ini ditulis, Polda Kalsel belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan maupun status hukum terbaru Babe Aldo setelah menjalani pemeriksaan lanjutan.

Hormati Proses Hukum

Di sisi lain, Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Selatan, Fery Setiadi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang tengah ditangani Polda Kalsel terkait dugaan kasus yang menyeret nama Babe Aldo.

Fery menegaskan, setiap perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum harus diberikan ruang untuk diproses sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya tekanan, intervensi, maupun penghakiman dari publik.

“Kita memahami bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlakuan yang adil. Karena itu, mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menghakimi siapa pun sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum,” tutur Fery.

Selanjutnya ia menyebukan penyidik memiliki kewenangan serta tahapan prosedural yang harus dijalankan dalam mengungkap suatu perkara. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tetap tenang, menjaga situasi yang kondusif, dan memberikan kepercayaan kepada penyidik agar dapat bekerja secara profesional, objektif, transparan, serta berlandaskan fakta hukum.

Lebih Bijak dalam Bermedia Sosial

Fery juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi derasnya arus informasi, khususnya di media sosial. Menurutnya, opini, asumsi, hingga informasi yang belum terverifikasi berpotensi menggiring persepsi publik dan dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum.

“Masyarakat jangan sampai ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Hal tersebut dapat merugikan semua pihak, baik pelapor maupun pihak yang sedang menjalani proses hukum. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem peradilan di Indonesia,” kata dia.

Lebih jauh Fery menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan semakin meningkat apabila setiap penanganan perkara dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, serta didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya percaya dan optimistis Polda Kalsel mampu menangani perkara ini secara independen berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan, bukan karena tekanan opini publik ataupun kepentingan pihak tertentu. Mari kita bersama-sama mengawal proses hukum ini dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan asas praduga tak bersalah,” ujarnya menambahkan.

Portal Andalas -

Diduga Cemarkan Nama Baik Orang, Pegiat Medsos Babeh Aldo Ditahan dan Jadi Tersangka

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menahan penggiat media sosial (med...

Read more »

_____________

Beredar Surat Petunjuk ke Anggota Polri Soal Penyidikan SPPG, Merasa Ada Ancaman, Kejaksaan Juga Edarkan Surat Konsolidasi

Penyidikan tiga kasus besar oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, semakin membuka tabir adanya perang tanding antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penyidikan kasus korupsi menyangkut tata kelola batu bara di PLN, dugaan korupsi asuransi Asabri dan Jiwasraya, serta dugaan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI seolah menjadi ajang "balas dendam" Polri atas penyidikan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret perwira tinggi Polri.

Rivalitas itu makin terasa kental, lantaran dari informasi yang diterima redaksi AFU.ID, Kamis (9/7/2026) telah beredar sebuah surat di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) yang berasal dari bidang profesi dan pengamanan (Propam). Isinya berupa petunjuk dari pimpinan agar tidak ada lagi personil/anggota polri yang menghadiri panggilan oleh Kejaksaan Negeri diwilayah hukumnya, tanpa prosedur pendampingan yang sah.

Isi surat itu juga menyinggung soal Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang dikelola pribadi oleh anggota Polri dan keluarganya baik yang berdinas di Polda Jateng maupun di Polda lainnya. Dalam surat itu ditegaskan, agar jika terkait pemeriksaan SPPG dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) agar dilaporkan juga kepada Kabidpropam termasuk materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kejaksaan.

Surat tersebut juga menekankan agar kepolisian di daerah sampai tingkat polsek memperketat pengamanan. Di situ disebutkan agar ruang pelayanan publik Polri di masing-masing satuan kerja (satker) agar wajib dijaga oleh Provost. "Pastikan tidak ada tempat pelayanan publik Polri yang dilakukan OTT oleh orang-orang yang tidak berkepentingan!" demikian dikutip dari surat tersebut.

Surat itu juga menegaskan, agar masyarakat yang ingin mendatangi pelayanan publik Polri wajib didata dan meninggalkan KTP serta diberikan tanda pengenal/tamu. Surat itu juga mengimbau agar di setiap tempat pelayanan publik diterapkan One Gate System dan lengkapi dengan CCTV.

"Tekankan kepada personil/anggota yang bertugas diruang pelayanan publik Polri agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun!" demikian dikutip di akhir surat tersebut. Sebaliknya dari sisi Kejaksaan Agung, juga beredar surat yang ditandatangani Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sarjono Turin S.H., M.H. Isi suratnya juga mencerminkan adanya situasi darurat di internal Kejaksaan Agung.

Surat benomor: B-1699/D.1/Ds.2/07/2026 itu berisi agenda zoom meeting terkait mitigasi dan konsolidasi serta koordinasi potensi AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan). Surat tersebut ditujukan kepada para kepala kejaksaan tinggi dan jajarannya di seluruh Indonesia.

Surat itu sendiri diterbitkan menindaklanjuti petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen terkait adanya ancaman terhadap Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam surat tersebut, zoom meeting akan dilaksanakan pada Kamis (9/7/2026) dimulai pukul 10.00.

Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting pernah mengungkapkan, rivalitas Kejaksaan Agung dan Polri ini tak terlepas dari rivalitas politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Alasannya, kata Selamat Ginting, kedua lembaga hukum yang disebutkan terakhir itu, masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Jokowi. KPK dan Polri kini dipersepsikan sebagai kaki tangan Presiden ke-7 Jokowi, terutama karena seleksi pimpinan KPK terakhir dilakukan di era pemerintahan Jokowi.

"Publik menilai, KPK dan Polri masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan mantan presiden. Maka tak mengherankan jika Presiden Prabowo kini lebih memilih Kejaksaan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi," ujar Ginting beberapa waktu lalu.

Ketegangan antara dua lembaga penegak hukum ini sendiri memang banyak yang mengaitkan dengan "dendam" Polri akibat penetapan tersangka atas Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN periode 2025-2026. Kabarnya penetapan seorang perwira tinggi aktif Polri sebagai tersangka tepat di Hari Bhayangkara 1 Juli 2026 lalu ini dianggap sebagai "penghinaan" atas Polri.

Terlebih, pada peringatan HUT Bhayangkara ke-80 itu, Presiden Prabowo Subianto justru memuji Polri terkait pengelolaan SPPG. Prabowo mengapresiasi peran Polri dalam mendukung program MBG lewat pembangunan lebih dari 1.000 SPPG.

Prabowo bahkan memuji, SPPG yang dibangun Polri adalah dapur MBG yang terbaik. "Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri," tegas Prabowo.

Nyatanya, saat bersamaan ada perwira tinggi Polri yang justru jadi tersangka dengan tuduhan "makelar" ompreng MBG. Terkait masalah itu, pihak Polri sendiri kepada publik menegaskan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. "Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Menurut dia, Polri senantiasa bersikap tegas sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku dan berkomitmen tidak ada impunitas terhadap setiap individu personel Polri yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Tetapi yang tersurat di publik memang tak menegaskan apa yang tersirat di internal kedua lembaga tersebut

Portal Andalas - Jumat, 10 Juli 2026

Beredar Surat Petunjuk ke Anggota Polri Soal Penyidikan SPPG, Merasa Ada Ancaman, Kejaksaan Juga Edarkan Surat Konsolidasi

Penyidikan tiga kasus besar oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda M...

Read more »

_____________

Diblokir Komdigi, Akun Cabinet Couture Makin Gencar Spill Barang Mewah Pejabat, Meutya Hafid Kena

Heboh di media sosial muncul kabar mengenai sebuah akun Instagram bernama Cabinet Couture yang kini diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Akun dengan username @cabinetcouture_idn tersebut sebelumnya dikenal cukup aktif mengunggah konten seputar gaya berpakaian dan barang mewah milik para pejabat.

Konten yang dibagikan akun ini banyak menyoroti penampilan sejumlah tokoh publik di Indonesia.

Beberapa di antaranya mencakup Menteri, anggota DPR RI, hingga anggota DPRD yang pernah menjadi sorotan.

Tidak hanya itu, akun tersebut juga sempat membahas gaya hidup istri pejabat dan bahkan Wakil Presiden.

Karena kontennya yang sensitif dan viral, akun ini berhasil menarik perhatian luas warganet di berbagai platform media sosial.

Perbincangan publik pun semakin ramai hingga membuat akun tersebut sering disebut dalam berbagai diskusi online.

Namun kini, keberadaan akun @cabinetcouture_idn sudah tidak lagi bisa diakses seperti sebelumnya.

Saat dilakukan penelusuran oleh TribunnewsBogor.com, akun tersebut tidak lagi muncul di pencarian Instagram.

Sebagai gantinya, muncul keterangan resmi terkait pembatasan akses akun tersebut.

"Account not available in Indonesia. This is because we complied with a legal request from KOMDIGI to restrict this content. Log in to continue. (Akun tidak tersedia di Indonesia. Hal ini karena kami mematuhi permintaan hukum dari Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) untuk membatasi akses terhadap konten ini. Masuk (login) untuk melanjutkan),"

Keterangan tersebut menandakan adanya tindakan pembatasan akses berdasarkan permintaan hukum dari otoritas terkait.

Meski sudah diblokir, perbincangan mengenai akun tersebut masih terus berlanjut di media sosial.

Kasus ini kembali memicu perhatian publik terkait isu transparansi dan konten yang beredar di platform digital.

Tanggapan pemilik akun

Sadar akunnya diblokir Komdigi, pemilik akun Cabinet Couture tak gentar.

Ia kembali membuat akun serupa bernama @cabinetcouture_season2.

Dalam unggahan terbarunya, akun tersebut mengaku tidak akan takut dengan pemblokiran yang dilakukan mendadak oleh Komdigi.

Hal itulah yang membuat pemilik akun Cabinet Couture membuat akun baru dengan gaya postingan yang sama.

"Kami ada dan berlipat ganda, shaay~~

Kemarin dibredel Komgigi dengan legal request-nya. Keren. Kami sudah lapor @safenetvoice juga, mudah-mudahan akun @cabinetcouture_idn kembali bisa diakses warga," tulis akun @cabinetcouture_season2.

Semenjak akunnya diblokir, akun Cabinet Couture tak hilang arah.

Ia pun membuat akun baru dan memosting terkait pejabat-pejabat bergaya hidup mewah.

Pejabat yang turut dibongkar kemewahannya oleh akun tersebut adalah Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid Ansyah.

Di unggahan pertamanya, akun tersebut membagikan informasi soal tas mewah yang dikenakan Meutya Hafid.

Ada tiga tas yang dipakai Meutya Hafid dalam berbagai momen, berikut adalah rinciannya:

    Tas Bottega Veneta Jodie seharga Rp56 juta

    Tas Hermes Lindy 30 in Noir (black) seharga Rp100 juta - Rp180 juta

    Tas Blue Gucci GG Marmont Matelasse Velvet Belt Bag seharga Rp10 juta - Rp13,5 juta

Akun tersebut juga membagikan barang mewah yang dikenakan Wakil Menteri Komdigi Nezar patria.

Yakni saat Nezar mengenakan sepatu seharga Rp3 juta dan jam tangan Apple Watch senilai Rp14,6 juta.

Selanjutnya, akun tersebut juga membocorkan perhiasan dan aksesoris yang dikenakan istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Selvi Ananda.

Dalam sebuah acara, Selvie tampak mengenakan dua gelang Cartier LOVE Bracelet Classic Model seharga Rp130 juta dan Cartier Juste unclou bracelet senilai Rp90 juta.

Selvi juga tampak mengenakan jam tangan Rolex Datejust 41 seharga Rp304 juta.

Dalam unggahan terbarunya, akun tersebut juga mengunggah jam tangan mewah yang dikenakan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Mukhtarudin yakni senilai Rp1,9 miliar.

Hingga kini belum ada klarifikasi dari Komdigi terkait alasannya memblokir akun @cabinetcouture_idn.

Portal Andalas - Sabtu, 04 Juli 2026

Diblokir Komdigi, Akun Cabinet Couture Makin Gencar Spill Barang Mewah Pejabat, Meutya Hafid Kena

Heboh di media sosial muncul kabar mengenai sebuah akun Instagram bernama Cabinet Couture yang kini diblokir oleh Kementerian Ko...

Read more »

_____________

Pentolan FPI Novel Bamukmin Jadi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour, Begini Rekam Jejaknya

Kabar mengenai aktivis Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang juga pentolan FPI, Novel Bamukmin, yang disebut-sebut menjadi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (HIN) ramai diperbincangkan di media sosial pada Selasa (30/6/2026). Informasi tersebut menarik perhatian publik setelah beredar luas melalui berbagai unggahan di platform digital. Namun, hingga informasi ini ditulis, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi kabar tersebut dari Kementerian BUMN maupun PT Hotel Indonesia Natour.

Apalagi, website Injourney kompak menghapus artikel atau informasi manajemen maupun direksinya. Ini juga yang membuat banyak pihak yang makin penasaran ada apa di balik itu semua?

Munculnya isu tersebut langsung memicu beragam respons masyarakat. Selain mempertanyakan kebenaran informasi yang beredar, publik juga menyoroti latar belakang Novel Bamukmin yang selama ini lebih dikenal sebagai tokoh organisasi kemasyarakatan dan aktivis dibandingkan sosok yang berkecimpung di dunia korporasi.

Apabila nantinya informasi tersebut benar, penunjukan itu dipandang akan menjadi salah satu isu yang menyita perhatian karena menyangkut susunan komisaris di salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di sektor perhotelan dan pariwisata. Namun untuk saat ini, status informasi tersebut masih menunggu kepastian dari pihak yang berwenang.

Dalam berbagai unggahan yang beredar, nama lengkap Novel Chaidir Hasan Bamukmin disebut sebagai sosok yang dikabarkan mengisi posisi komisaris PT Hotel Indonesia Natour. Meski demikian, hingga kini situs resmi perusahaan maupun kanal resmi InJourney belum memuat informasi mengenai perubahan susunan komisaris sebagaimana disebutkan dalam isu yang beredar.

Sosok Novel Bamukmin

Novel Bamukmin lahir di Jakarta pada 15 Desember 1972. Namanya dikenal luas melalui aktivitasnya dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan selama bertahun-tahun.

Di lingkungan Front Pembela Islam (FPI), Novel pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta. Jabatan tersebut berakhir setelah dirinya diberhentikan dari posisi tersebut pada 8 Februari 2017.

Setelah itu, ia tetap aktif dalam berbagai aktivitas organisasi. Novel kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh di Persaudaraan Alumni 212. Dalam organisasi tersebut, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum sekaligus Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas).

Keaktifannya di PA 212 membuat namanya kerap muncul dalam berbagai pemberitaan nasional, terutama terkait isu sosial, keagamaan, maupun berbagai agenda aksi massa.

Aktif di Bidang Advokasi

Selain aktif dalam organisasi kemasyarakatan, Novel juga tercatat sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis.

Dalam kapasitas tersebut, ia terlibat dalam berbagai kegiatan pendampingan hukum terhadap ulama maupun aktivis yang menghadapi persoalan hukum.

Keterlibatan di bidang advokasi tersebut menjadi salah satu aktivitas yang cukup melekat dengan dirinya selama beberapa tahun terakhir.

Pernah Menjadi Sorotan Saat Persidangan Ahok

Nama Novel Bamukmin juga sempat menjadi perhatian publik ketika hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pada persidangan tersebut sempat terjadi kesalahan administratif dalam penulisan tempat kerja lama Novel pada berita acara pemeriksaan (BAP). Nama Pizza Hut tertulis sebagai “Fitsa Hats”.

Kesalahan penulisan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di media sosial dan ramai dijadikan bahan candaan oleh warganet pada saat itu.

Latar Belakang Pekerjaan

Sebelum dikenal sebagai aktivis, Novel mengaku pernah bekerja di jaringan restoran cepat saji Pizza Hut.

Ia juga pernah bekerja di perusahaan milik seorang pengusaha keturunan Tionghoa non-Muslim.

Menurut kisah yang pernah disampaikannya, hubungan profesional tersebut berjalan baik. Bahkan pemilik perusahaan disebut pernah membantu membiayai keberangkatan ibadah hajinya ke Makkah.

Riwayat Pendidikan

Riwayat pendidikan Novel dimulai dari SD Negeri 05 Pagi Karet Tengsin yang diselesaikannya pada 1985.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP PGRI 17 Jakarta hingga lulus pada 1988.

Setelah itu, Novel menempuh pendidikan di STM Negeri 1 Jakarta dan lulus pada 1992.

Jenjang pendidikan tinggi ditempuh melalui Diploma III di Politeknik Trisula Darma Jakarta yang diselesaikan pada 1995.

Ia juga pernah menempuh pendidikan di Akademi Attahiriyah Jakarta sebelum akhirnya meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Attahiriyah Jakarta pada 2013.

Latar belakang pendidikan tersebut menjadi salah satu bekal yang mendukung aktivitasnya di bidang advokasi hukum keagamaan.

Pernah Bergabung dengan Partai Bulan Bintang

Di luar aktivitas organisasi, Novel juga sempat memasuki dunia politik praktis.

Ia tercatat pernah menjadi kader Partai Bulan Bintang (PBB) pada periode 2018 hingga 2019.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya membawa aspirasi yang selama ini diperjuangkannya ke dalam jalur politik formal.

Dalam perjalanan politiknya, Novel juga pernah menyampaikan bahwa Alumni 212 pada prinsipnya bersedia memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo pada Pemilu apabila sejumlah catatan yang mereka ajukan dipenuhi.

READ Jadi Komisaris Pertamina Retail, Ini Jejak Ginka BISON dan Dugaan Massa Bayaran Versi KPF

Pernyataan tersebut kala itu sempat menjadi perhatian publik karena dinilai berbeda dengan persepsi sebagian masyarakat terhadap posisi politik kelompok tersebut.

Hingga kini, kabar mengenai Novel Bamukmin yang disebut menjadi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour masih belum memperoleh konfirmasi resmi.

Belum ada pengumuman dari Kementerian BUMN, PT Hotel Indonesia Natour maupun InJourney yang memastikan perubahan susunan komisaris sebagaimana informasi yang beredar di media sosial.

Karena itu, status informasi tersebut masih perlu menunggu pernyataan resmi dari pihak yang berwenang. Publik diimbau mencermati perkembangan informasi melalui sumber resmi agar memperoleh kepastian mengenai kebenaran kabar tersebut.

Dengan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu pengangkatan pejabat di lingkungan BUMN, dinamika mengenai kabar ini diperkirakan masih akan terus menjadi perbincangan hingga terdapat pengumuman resmi yang menjelaskan apakah informasi tersebut benar atau tidak.

Portal Andalas - Kamis, 02 Juli 2026

Pentolan FPI Novel Bamukmin Jadi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour, Begini Rekam Jejaknya

Kabar mengenai aktivis Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang juga pentolan FPI, Novel Bamukmin, yang disebut-sebut menjadi Komisaris...

Read more »

_____________

Kemenhaj Ungkap Banyak Jamaah Haji yang Terjebak Utang

Kementerian Haji dan Umrah menemukan bahwa banyak jamaah haji yang terjerat utang.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak, Minggu (21/6).

Dahnil menceritakan hal itu usai berkunjung ke rumah salah satu Jamaah Haji 2026 di Serdang Bedagai.

"Nek Sania (72 thn) namanya. Beliau janda, dan tinggal menumpang di rumah anaknya di Serang Bedagai," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Dahnil, Nek Sania adalah jamaah haji yang berangkat haji tahun 2026, beliau adalah buruh cuci.

Pada 2014 lal, Nek Sania mendaftarkan diri menjadi jamaah haji dari uang pemberian anak-anaknya.

"2026 panggilan untuk berangkat pun datang, agar bisa berangkat Nek Sania berhutang ke banyak pihak, agar bisa tetap berangkat. Akhirnya, beliau berangkat haji tahun ini, dan hutangan tersebut," kata Dahnil.

"Kami, Kemenhaj mendata kondisi jamaah-jamaah haji kami, banyak seperti Nek Sania ini," imbuh Dahnil.

Lebih lanjut Dahnil mengatakan, Kemenhaj akan mendata jemaah-jemaah yang terjerat hutang seperti Nek Sania.

"Atas perintah Presiden Prabowo, kami mendata jamaah-jamaah haji seperti Nek Sania ini, agar bebannya diringankan," kata Dahnil.

Portal Andalas - Senin, 22 Juni 2026

Kemenhaj Ungkap Banyak Jamaah Haji yang Terjebak Utang

Kementerian Haji dan Umrah menemukan bahwa banyak jamaah haji yang terjerat utang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Haji d...

Read more »

_____________

Gibran Doakan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Semoga Segera Sembuh

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendoakan agar Roy Suryo dan Dokter Tifa segera pulih setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Gibran juga mengajak masyarakat untuk mendoakan yang terbaik bagi keduanya.

“Karena kemarin saya dengan beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih," kata Gibran di Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026). 

Ia pun mengajak masyarakat turut mendoakan Roy Suryo dan Dokter Tifa agar diberikan yang terbaik.

“Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa," sambung dia.

Sebelumnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap polisi pada Jumat (19/6/2026). Penangkapan tersebut terkait kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Saat ditangkap, keduanya menjalani cek kesehatan terlebih dahulu. Berdasarkan rekomendasi dokter, keduanya diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit.

Meski begitu, kuasa hukum Roy dan Tifa, Refly Harun menegaskan bahwa perawatan tersebut bukan permintaan pribadi, melainkan merupakan rekomendasi dokter.

"Bahwa baik Dokter Tifa maupun Mas Roy Suryo, atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri ya, rekomendasi dokter, itu dilakukan treatment rawat inap," ujar Refly di RS Polri

Portal Andalas -

Gibran Doakan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Semoga Segera Sembuh

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendoakan agar Roy Suryo dan Dokter Tifa segera pulih setelah menjalani perawatan di Rumah...

Read more »

_____________

50 Tokoh Disebut Siap jadi Penjamin Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Termasuk Din Syamsuddin

Upaya penangguhan penahanan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terus diupayakan oleh tim kuasa hukum. Sebanyak 50 tokoh disebut siap memberikan jaminan untuk mendukung permohonan tersebut, dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, saat mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (20/6). Menurutnya, dukungan dari berbagai tokoh telah dikumpulkan sebagai bagian dari upaya hukum yang akan ditempuh.

"Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy," kata Khozinudin.

Khozinudin menjelaskan, pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Langkah tersebut direncanakan bersamaan dengan proses pelimpahan berkas perkara dan tersangka atau tahap dua.

Ia menegaskan, pengajuan penangguhan penahanan merupakan ikhtiar hukum yang sedang dipersiapkan oleh tim penasihat hukum.

"Kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan penahanan," tegasnya.

Meski demikian, Khozinudin tidak merinci seluruh nama yang telah memberikan dukungan. Namun, ia mengungkapkan beberapa tokoh yang telah menyatakan kesediaannya.

Terdapat nama mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno.

Terpisah, Din Syamsuddin membenarkan kesiapannya untuk menjadi penjamin bagi Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam proses pengajuan penangguhan penahanan.

"Saya bersedia menjadi penjamin mereka agar tak ditahan," ujarnya.

Din menilai, penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa terkesan dipaksakan. Ia menegaskan, perkara yang sedang berjalan seharusnya dapat diselesaikan melalui pembuktian terkait keaslian ijazah yang dipersoalkan.

Ia berpandangan, substansi persoalan seharusnya difokuskan pada pembuktian dokumen yang dipermasalahkan, bukan pada langkah penahanan terhadap pihak yang mengajukan gugatan atau mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut.

"Logikanya kasus tersebut diselesaikan dengan membuktikan bahwa ijazah tersebut benar-benar asli dan kedua penggugat dapat dipersalahkan. Bukan sebaliknya, kedua penggugat disalahkan dan mau ditahan," pungkasnya

Portal Andalas - Minggu, 21 Juni 2026

50 Tokoh Disebut Siap jadi Penjamin Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Termasuk Din Syamsuddin

Upaya penangguhan penahanan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terus diupayakan oleh tim...

Read more »

_____________

Narasi Tanpa Bukti Seret Kepala BIN dalam Kontroversi Konferensi Pers BEM Bersatu

Unggahan akun X @TheEagle_BEN menuduh Muhammad Herindra sebagai pihak di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Tuduhan tersebut disebarkan tanpa data, sumber, ataupun bukti yang dapat diverifikasi.

JAKARTA — Sebuah unggahan di media sosial X menyebarkan narasi hoaks dan bermuatan fitnah dengan menyeret nama Kepala Badan Intelijen Negara, Muhammad Herindra, dalam kontroversi konferensi pers yang mengatasnamakan Aliansi BEM Bersatu.

Unggahan tersebut disebarkan oleh akun bernama BEN IXEL dengan nama pengguna @TheEagle_BEN pada 17 Juni 2026. Akun itu menampilkan foto Muhammad Herindra disertai tulisan:

“ADA NAMA HERINDRA OTAK DIBALIK KONFERENSI PERS PALSU ALIANSI BEM BERSATU.”

Unggahan dapat dilihat melalui tautan berikut:

https://x.com/theeagle_ben/status/2067121640954339458

Dalam unggahannya, akun tersebut langsung menuduh Muhammad Herindra sebagai “otak” di balik kegiatan tersebut. Namun, tidak ada dokumen, rekaman komunikasi, keterangan saksi, kronologi, sumber informasi, ataupun bukti lain yang disertakan untuk mendukung tuduhan tersebut.

Narasi itu dapat dikategorikan sebagai informasi palsu atau hoaks karena menyajikan sebuah tuduhan serius seolah-olah merupakan fakta, padahal tidak didukung bukti yang dapat diperiksa secara terbuka. Unggahan tersebut juga bermuatan fitnah, dalam pengertian sebagai tuduhan tanpa dasar yang berpotensi merusak kehormatan, reputasi, dan nama baik pihak yang disebutkan. Penyebutan ini merupakan penilaian terhadap karakter isi unggahan, bukan kesimpulan hukum dari pengadilan.

Kontroversi mengenai Aliansi BEM Bersatu memang mencuat setelah kelompok tersebut menggelar konferensi pers pada 16 Juni 2026. Dalam kegiatan itu, mereka menyampaikan sejumlah tuduhan mengenai dugaan keterlibatan aktor politik dalam aksi mahasiswa terkait Program Makan Bergizi Gratis.

Setelah konferensi pers berlangsung, sejumlah organisasi mahasiswa dan pihak kampus menyampaikan klarifikasi. Beberapa di antaranya membantah pernah mengirimkan delegasi, memberikan mandat, atau memiliki pengurus dengan nama sebagaimana dicantumkan dalam daftar peserta konferensi pers tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan keterwakilan pihak yang mengatasnamakan Aliansi BEM Bersatu.

Namun, kontroversi mengenai identitas peserta ataupun keabsahan konferensi pers tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh Muhammad Herindra maupun BIN sebagai pihak yang mengatur kegiatan itu. Kecurigaan, asumsi, dan perdebatan di media sosial bukanlah bukti keterlibatan seseorang.

Berdasarkan penelusuran terhadap informasi terbuka hingga berita ini disusun, tidak ditemukan bukti kredibel maupun keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Muhammad Herindra berada di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Dengan demikian, tuduhan akun @TheEagle_BEN merupakan klaim sepihak yang tidak terverifikasi dan tidak layak diperlakukan sebagai fakta.

Cara penyampaian narasi tersebut juga menunjukkan pola pembentukan opini yang menyesatkan. Foto seorang pejabat ditampilkan bersama kalimat tuduhan yang tegas, tetapi tidak disertai penjelasan mengenai asal informasi maupun proses verifikasinya. Pola semacam ini berpotensi membuat pengguna media sosial mempercayai tuduhan hanya karena disampaikan secara berulang dan menggunakan kalimat yang provokatif.

Penyebaran informasi palsu dengan mencatut nama pejabat negara bukan hanya berpotensi merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memperkeruh perdebatan publik.

Masyarakat perlu berhati-hati saat menerima ataupun menyebarluaskan tuduhan di media sosial. Setiap informasi yang menyebut seseorang sebagai dalang atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa harus didukung bukti, sumber yang jelas, serta konfirmasi dari pihak terkait.

Pemilik akun @TheEagle_BEN juga perlu menjelaskan dasar tuduhannya dan memberikan bukti yang dapat diuji secara terbuka. Tanpa bukti tersebut, unggahan itu tidak lebih dari narasi hoaks dan tuduhan bermuatan fitnah yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Portal Andalas - Jumat, 19 Juni 2026

Narasi Tanpa Bukti Seret Kepala BIN dalam Kontroversi Konferensi Pers BEM Bersatu

Unggahan akun X @TheEagle_BEN menuduh Muhammad Herindra sebagai pihak di balik konferensi pers Aliansi BEM Bersatu. Tuduhan ters...

Read more »

_____________

Parah! 2 Lurah di Kendari Pesta Miras dan Open BO di Kantor Kelurahan

Tindakan tidak terpuji dilakukan dua oknum lurah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kedua pejabat pemerintah tersebut nyaris menjadi sasaran amukan massa setelah dipergoki warga sedang menggelar pesta minuman keras (miras) dan memesan wanita panggilan (open BO). Ironisnya, aksi itu dilakukan kedua lurah di dalam Kantor Kelurahan Poasia, Jumat (12/6/2026) malam.

Kedua oknum pejabat tersebut diketahui bernama Zakir Muhammadong (Lurah Poasia) dan Rachmat Aboe Kasim (Lurah Talia). Polisi yang menerima laporan segera tiba di lokasi kejadian untuk mengamankan kedua lurah dari kepungan warga yang telanjur emosi.

Peristiwa memalukan ini bermula saat Lurah Poasia, Zakir Muhammadong, meminta seorang pria untuk mencarikan dua wanita yang bisa menemani mereka minum miras sekaligus berhubungan badan. Dua wanita yang masing-masing berinisial CIS (21) dan ANI (18) kemudian datang ke lokasi setelah dipesan melalui aplikasi hijau, MiChat.

Namun, sesampainya di Kantor Kelurahan Poasia, situasi justru memanas. Kedua wanita tersebut terlibat adu mulut dan pertengkaran hebat dengan Lurah Poasia. Pemicunya, kedua wanita itu meminta uang bayaran di muka sebesar Rp700.000 per orang atau total Rp1,4 juta sebelum memberikan pelayanan.

Permintaan tersebut ditolak oleh Lurah Poasia yang saat itu hanya memberikan uang sebesar Rp200.000. Pertengkaran yang makin sengit dan berisik di dalam kantor kelurahan akhirnya memancing perhatian warga sekitar.

Mendengar adanya keributan di aset fasilitas negara pada malam hari, warga yang kesal langsung berbondong-bondong mendatangi dan mengepung Kantor Kelurahan Poasia. 

Emosi massa memuncak setelah mengetahui bahwa kantor pemerintah tersebut dijadikan tempat pesta miras dan prostitusi.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau, membenarkan adanya insiden penggerebekan tersebut. Pihaknya bergerak cepat meredam situasi di lapangan agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri oleh massa

Portal Andalas - Minggu, 14 Juni 2026

Parah! 2 Lurah di Kendari Pesta Miras dan Open BO di Kantor Kelurahan

Tindakan tidak terpuji dilakukan dua oknum lurah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kedua pejabat pemerintah tersebut ...

Read more »

_____________

Foto Donald Trump bersama Figur Misterius Viral, Picu Berbagai Teori Konspirasi

Sebuah foto yang menunjukkan Presiden AS Donald Trump sedang bertemu dan berbincang dengan tiga figur misterius berpenampilan mirip manusia tengah menjadi viral di media sosial. Netizen pun dibuat bingung dan bertanya-tanya.

Gambar tersebut memperlihatkan Trump berdiri bersama ketiga individu tersebut sambil membahas sesuatu yang tampak penting. Figur-figur itu terlihat tinggi, berambut pirang platinum, dan mengenakan seragam merah yang mirip dengan seragam Redcoat Inggris.

Tak lama setelah diunggah, foto ini langsung meledak di internet dan memicu berbagai pertanyaan serta teori konspirasi di kalangan pengguna media sosial.

Salah satu pengguna menulis: “Foto bocor Presiden Trump bertemu dengan figur tak dikenal sedang viral, orang-orang berusaha mencari tahu siapa mereka.”

Pengguna lain berkomentar: “Apakah ada yang punya informasi lebih lanjut tentang orang-orang kadal (lizard people) yang bertemu Donald Trump di Gedung Putih hari ini?”

Beberapa netizen berspekulasi bahwa figur-figur tersebut bukan manusia, melainkan berasal dari luar angkasa karena penampilan mereka yang tidak biasa. Satu komentar menyebutkan: “Intelijen AS & para whistleblower mengklaim AS telah memulihkan 4 jenis tubuh alien berbeda dari UFO yang jatuh, salah satunya adalah jenis Nordic yang mirip manusia ini.”

Foto lain yang juga viral menunjukkan figur-figur yang sama bersama Presiden China Xi Jinping, sehingga semakin memanaskan diskusi di dunia maya.

Sementara itu, sebagian pengguna menganggapnya sebagai hiburan dan mengubahnya menjadi meme viral. Ada yang mengatakan figur tersebut mirip Targaryen dari Game of Thrones atau vampir dari Twilight. Salah satu komentar lucu berbunyi: “Trump sedang menyegel kesepakatan dengan Volturi yang mengenakan jubah merah? Bahkan vampir Twilight tahu dia adalah dealmaker terbaik! Siapa yang akan berkilau selanjutnya?”

Peter Girnus di X (Twitter) menulis: “Versi resmi adalah mereka delegasi perdagangan Norwegia. Secara teknis benar, karena mereka Nordic dan ada perdagangan. Tapi mereka juga setinggi 2,1 meter, telepati, dan tiba di halaman selatan tanpa kendaraan.”

Apa Sebenarnya Kebenaran di Balik Foto Viral Ini?

Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan konfirmasi resmi mengenai keaslian foto yang beredar.

Banyak yang menduga foto ini dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI), karena di era sekarang sangat mudah membuat gambar aneh dan misterius seperti ini.

Menurut salah satu pengguna media sosial, figur-figur tersebut adalah anggota King's Guard Norwegia. Ia mengklaim foto tersebut pernah diterbitkan oleh banyak media pada 15 Mei 2018 saat kunjungan Raja Harald V dan Ratu Sonja dari Norwegia ke Gedung Putih.

Ketika ditanya kepada Grok, chatbot ini juga menyebutnya sebagai “klip hoax buatan AI”.

Portal Andalas - Sabtu, 13 Juni 2026

Foto Donald Trump bersama Figur Misterius Viral, Picu Berbagai Teori Konspirasi

Sebuah foto yang menunjukkan Presiden AS Donald Trump sedang bertemu dan berbincang dengan tiga figur misterius berpenampilan mi...

Read more »

_____________

Sosok Patris Rumbayan Ibu Seskab Teddy Disebut Sony Sonjaya Terlibat Dugaan Korupsi MBG

Lebih dari 20 nama pejabat diisukan terseret kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis (MBG), termasuk Patris Rumbayan.

Isu tersebut beredar usai Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (GBN), Sony Sonjaya menyebut nama-nama pejabat hingga penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi program MBG.

Puluhan nama yang terserat dalam dugaan kasus itu bahkan telah disampaikan Sony Sonjaya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Sudah kita sampaikan ke penyidik, sudah ada di BAP" ujar kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti kepada media.

Krisna Murti juga menyampaikan tidak menutup kemungkinan daftar nama-nama tersebut akan bertambah pada pemeriksaan lanjutan.

"Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. legislatif. Ada 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," sambungnya.

Di tengah rumor ini, muncul daftar nama-nama yang diklaim berkaitan dengan dugaan korupsi MBG.

Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Patris Rumbayan, ibu kandung Sekertaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Patris Rumbayan diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBB bersama puluhan nama lainnya.

Lantas siapa sebenarnya Teddy Indra Wijaya? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Sosok Patris Rumbayan 

Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan merupakan ibunda Teddy Indra Wijaya, mantan ajudan Prabowo yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet atau Seskab.

Patris Rumbayan juga menjadi pendamping Mayor Teddy Indra Wijaya ketika dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih di Istana Negara, pada Senin 21 Oktober 2024.

Melansir dari berbagai sumber, Patris Rumbayan adalah seorang perempuan belatarbelakang militer dengan pangkat terakhirnya Letnan Kolonel. Diketahui, saat ini dirinya masih aktif dan belum pensiun dari dunia militer.

Sementara itu, suaminya bernama Kolonel Inf. (Purn) Giyono lebih dulu pensiun.

Ibu Patris seringkali terlihat dalam berbagai momen penting Mas Teddy. 

Mulai dari saat pelantikannya sebagai Sekretaris Kabinet, hingga saat menerima penghargaan Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo.

Portal Andalas - Jumat, 12 Juni 2026

Sosok Patris Rumbayan Ibu Seskab Teddy Disebut Sony Sonjaya Terlibat Dugaan Korupsi MBG

Lebih dari 20 nama pejabat diisukan terseret kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis (MBG), termasuk Patris Rumbayan. ...

Read more »

_____________

Kontras dengan Isi Pidatonya, Klarifikasi Seskab Teddy Soal Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tuai Sorotan Tajam!

Publik tengah dihebohkan oleh kejelasan mengenai anggaran kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi berbagai spekulasi dan perbincangan hangat di media sosial, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait operasional lawatan kepala negara tersebut.

Langkah ini diambil guna memberikan transparansi dan meluruskan persepsi masyarakat mengenai efisiensi anggaran negara di era pemerintahan saat ini. Dalam pernyataan terbarunya yang disiarkan melalui kanal resmi Sekretariat Kabinet, Seskab Teddy menegaskan sebuah fakta mengejutkan mengenai sumber pendanaan kunjungan luar negeri Presiden.

Ia mengungkapkan bahwa seluruh biaya lawatan luar negeri Presiden Prabowo tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan ditanggung sepenuhnya oleh kantong pribadi Prabowo Subianto sendiri.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah tidak biasa yang diambil oleh seorang kepala negara demi menghemat kas negara.

Tidak hanya soal anggaran mandiri, Seskab Teddy juga memaparkan adanya pemangkasan besar-besaran terhadap jumlah delegasi atau rombongan yang ikut serta ke luar negeri. Jika pada periode pemerintahan sebelumnya (Presiden Joko Widodo) jumlah rombongan bisa mencapai hingga 120 orang, kini di era Presiden Prabowo angkanya dipangkas drastis lebih dari 50 persen. "Dulu bisa sampai 120 orang, sekarang cuma 52 orang yang ikut dalam rombongan," ujar pihak istana menjelaskan efisiensi tersebut.

Mengenai tingginya frekuensi perjalanan internasional Presiden Prabowo, Seskab menjelaskan bahwa agenda tersebut terbagi ke dalam dua kategori, yakni jadwal tahunan yang bersifat reguler serta jadwal mendesak yang menyesuaikan dengan kondisi geopolitik global.

Tujuan utama dari rangkaian kunjungan intensif ini difokuskan pada misi diplomasi tingkat tinggi, termasuk melakukan 'lobby-lobby' bantuan internasional. Strategi ini dipersiapkan agar jika sewaktu-waktu Indonesia membutuhkan sokongan darurat dalam kondisi krisis, negara-negara sahabat yang dikunjungi siap memberikan bantuan cepat.

Namun, klarifikasi dari Sekretariat Kabinet ini juga memicu diskusi kritis di kalangan netizen. Pasalnya, sebagian masyarakat mengaitkan pernyataan Seskab mengenai "misi mencari bantuan luar negeri" dengan isi pidato Presiden Prabowo sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Prabowo sempat menegaskan kalimat pemantik bahwa "tidak ada bangsa lain yang benar-benar peduli dengan rakyat Indonesia" selain bangsa Indonesia sendiri, sehingga muncul pertanyaan publik mengenai sinkronisasi narasi antara kemandirian bangsa dan diplomasi bantuan tersebut.

Portal Andalas - Selasa, 02 Juni 2026

Kontras dengan Isi Pidatonya, Klarifikasi Seskab Teddy Soal Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tuai Sorotan Tajam!

Publik tengah dihebohkan oleh kejelasan mengenai anggaran kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi berb...

Read more »

_____________

Check-in dengan Mantan Pacar, Ibu Muda Tewas Dicekek Gegara Minta iPhone

Ibu muda berinisial APS (23) di tangan mantan pacarnya, MAP (33), setelah menjalin hubungan terlarang di hotel setempat. 

Diketahui APS telah menikah dan mempunyai suami. Sementara korban dan pelaku pernah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun sebelum korban menikah.

Meski telah putus, keduanya masih berkomunikasi hingga akhirnya sepakat bertemu di sebuah hotel di Muara Enim pada 24 Mei 2026.

Hal tersebut diungkap dalam press release yang dipimpin langsung Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syaputra pada Jumat (29/5/2026).

“Korban terlebih dahulu memesan kamar hotel karena pelaku tidak dapat datang tepat waktu. Sekitar pukul 04.00 WIB, korban kembali menghubungi pelaku untuk datang ke hotel tersebut. Pelaku datang sekitar setengah jam kemudian. Selama berada di hotel, keduanya sempat melakukan hubungan badan sebanyak empat kali dari pagi hingga sore hari,” jelas Kapolres dikutip dari TribunSumsel.

Namun pada sore hari terjadi percekcokan antara korban dan pelaku. Korban sempat meminta dibelikan telepon genggam baru jenis iPhone, namun pelaku menyatakan belum memiliki uang dan mengingatkan korban masih berstatus memiliki suami.

Karena permintaannya tidak dipenuhi, korban diduga mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hingga membuat pelaku emosi dan nekat mencekik korban hingga tewas di atas kasur kamar hotel.

“Pelaku emosi dan sakit hati, kemudian tangan kiri mencekik dan tangan kanan menutup mulut korban sambil tubuh pelaku menindih tubuh korban agar tidak berteriak dan berontak selama sekitar 10 menit hingga korban meninggal dunia di tempat,” ungkapnya.

Usai memastikan korban meninggal dunia, pelaku sempat kebingungan dan meninggalkan hotel untuk pulang ke rumahnya.

Keesokan harinya, 25 Mei 2026 sekitar pukul 03.00 WIB, pelaku kembali ke hotel untuk membuang jasad korban karena mulai mengeluarkan bau tidak sedap.

Pelaku kemudian menekuk tubuh korban, membungkus jasad dengan selimut milik hotel, lalu memasukkannya ke dalam ember kamar mandi berwarna merah berukuran besar. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobil Honda Brio miliknya menuju kawasan Jembatan Enim III.

“Sebelum menurunkan jasad korban, pelaku sempat mengecek kondisi sekitar dan memastikan tidak ada satpam penjagaan. Setelah dipastikan aman, pelaku menurunkan jasad korban dari lantai dua hotel ke dalam mobil,” kata Kapolres.

Dalam perjalanan menuju lokasi pembuangan, pelaku sempat membeli satu botol pertalite seharga Rp15 ribu di sebuah warung Pertamini.

Setibanya di pinggir Sungai Enim, jasad korban yang masih berada di dalam ember dan terbungkus selimut ditumpuk dengan kayu, kemudian disiram pertalite dan dibakar untuk menghilangkan jejak.

Setelah tubuh korban hangus terbakar, jasad korban dibuang ke bawah jembatan hingga jatuh ke sungai sebelum pelaku meninggalkan lokasi.

“Ketika membakar jasad, mobil sengaja diparkir mepet ke pinggir sungai agar aktivitas pelaku tidak terlihat oleh orang yang melintas,” jelasnya.

Penemuan Jasad Korban  

Menurut Kapolres, terungkapnya kasus ini bermula dari penemuan jasad korban oleh warga yang hendak nongkrong di pagar beton pembatas Jalan Baru di kawasan pinggiran Sungai Enim, Jembatan Enim III, Desa Karang Raja, Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.

Penemuan tersebut langsung menghebohkan warga dan viral di media sosial.

“Atas penemuan jasad ini, personel Satreskrim Polres Muara Enim bersama Tim Identifikasi bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP,” ujarnya.

Dari lokasi kejadian, lanjut Kapolres, petugas menemukan bekas pembakaran yang menguatkan dugaan bahwa korban sengaja dibunuh sebelum jasadnya dibuang ke sungai. Polisi kemudian melakukan penyelidikan mendalam.

Berdasarkan hasil identifikasi medis di RSUD Dr HM Rabain Muara Enim, keterangan pihak keluarga, serta kecocokan dengan laporan orang hilang, identitas korban akhirnya dipastikan sebagai APS, warga Muara Enim yang sebelumnya dilaporkan hilang selama empat hari.

“Korban dikenali pihak keluarga melalui ciri khas pada bagian gigi, yakni adanya tambalan di antara dua gigi atas dan susunan gigi bawah kanan yang tidak rata,” terang Kapolres.

Tim Rajawali Satreskrim Polres Muara Enim kemudian melakukan penyelidikan intensif dengan memeriksa sejumlah saksi, menelusuri aktivitas terakhir korban, serta mengumpulkan berbagai alat bukti hingga akhirnya mengarah kepada mantan pacar korban berinisial MAP.

Polisi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di kawasan Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kamis (28/5/2026) sore.

Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP M Andrian menambahkan, sebelum mayat ditemukan, suami korban sempat melaporkan istrinya hilang ke Polres Lahat karena tidak pulang selama lebih dari tiga hari.

“Dari hasil penyelidikan, laporan orang hilang tersebut mengarah kepada korban yang ditemukan di Sungai Enim. Dari situlah tim bergerak cepat mengumpulkan saksi dan barang bukti hingga akhirnya pelaku berhasil diungkap,” ujarnya.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil Honda Brio warna merah yang digunakan untuk mengangkut jasad korban, dua unit handphone milik korban, kunci kamar hotel, bukti pembayaran hotel, pakaian pelaku, kayu bekas terbakar, kain hangus terbakar, serta sisa ember yang digunakan saat membakar jasad korban.

Atas perbuatannya, pelaku kini diamankan di Polres Muara Enim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Portal Andalas - Senin, 01 Juni 2026

Check-in dengan Mantan Pacar, Ibu Muda Tewas Dicekek Gegara Minta iPhone

Ibu muda berinisial APS (23) di tangan mantan pacarnya, MAP (33), setelah menjalin hubungan terlarang di hotel setempat.  Diketa...

Read more »

_____________

Kasus Dugaan Penipuan Umrah, Direktur Hanania Group Jadi Tersangka dan Ditahan

Polda Metro Jaya menahan Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional (Hanania Group) berinisial ASF.

Penahanan setelah ASF ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan perjalanan umrah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menuturkan saat ini ada dua laporan polisi yang diterima berkaitan perkara tersebut.


Satu laporan dibuat oleh pelapor berinisial JSP dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang dan total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp12,145 miliar.

“Untuk laporan dengan pelapor JSP, perkara sudah naik ke tahap penyidikan, penyidik telah memeriksa 33 orang saksi dari para pelapor maupun korban yang terdata,” kata Kombes Budi kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).


Terkait persoalan yang dialami korban dalam laporannya bahwa para korban telah melakukan pembayaran paket umrah kepada pihak Hanania Group.

Namun para korban tidak diberangkatkan sesuai jadwal.

Dari hasil penyidikan, ASF ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Mei 2026.


“Yang bersangkutan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya,” jelas Kabid.


Rencana tindak lanjut penyidik masih melengkapi berkas perkara, termasuk keterangan saksi, keterangan tersangka, dan alat bukti pendukung lainnya.

Selain itu, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang diduga turut terlibat dalam perkara tersebut.


Kombes Budi menuturkan laporan kedua oleh pelapor NN terkait keberangkatan umrah untuk dua orang.

Keterangan korban bahwa pihaknya sudah membayar paket umrah senilai sekitar Rp78,8 juta.

Namun tidak diberangkatkan sesuai jadwal yang dijanjikan oleh pihak terlapor.

Laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan.


Adapun pasal yang diterapkan yaitu dugaan penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP.


Posko Pengaduan Korban

Menindaklanjuti banyak korban atas perkara tersebut, Polda Metro Jaya juga membuka Posko Pengaduan Korban Dugaan Penipuan Biro Umrah PT Khazanah Tamma Internasional/Hanania Group.

Diimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban dapat datang langsung ke Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan membawa data dan bukti pendukung.

Masyarakat yang dirugikan juga dapat menghubungi nomor pengaduan melalui WhatsApp 0813-1400-141.

Posko pengaduan beroperasi mulai pukul 09.00 sampai 17.00 WIB di Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Portal Andalas - Minggu, 31 Mei 2026

Kasus Dugaan Penipuan Umrah, Direktur Hanania Group Jadi Tersangka dan Ditahan

Polda Metro Jaya menahan Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional (Hanania Group) berinisial ASF. Penahanan setelah ASF ditetapkan s...

Read more »

_____________

Mengamuk saat Hendak Disembelih, Dua Kerbau di Kudus Ditembak Polisi

Momentum penyembelihan hewan kurban setiap tahun selalu diwarnai kejadian unik. Kali ini, Kepolisian Resor (Polres) Kudus, Jawa Tengah, melumpuhkan, dua dari empat ekor kerbau kurban yang terlepas dan mengamuk saat hendak disembelih pada Idul Adha tahun ini.

"Dua ekor kerbau terpaksa dilumpuhkan menggunakan timah panas karena berpotensi membahayakan warga," ujar Wakapolres Kudus Kompol Rendi Johan Prasetyo di Kudus, Kamis (28/5/2026).

Rendi menyebutkan, dua ekor kerbau tersebut berada di Klaling dan Tanjungrejo (Kecamatan Jekulo) yakni satu di Purwosari (Kecamatan Kota) dan satu di Sempalan (Kecamatan Jati).

Menurut dia, selama pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada 10 dan 11 Dzulhijjah, pihaknya bersiaga untuk menerima laporan masyarakat melalui layanan pusat panggilan (call center) 110, jika terdapat hewan kurban yang lepas kendali.

"Dari empat kejadian yang dilaporkan, dua berhasil dilumpuhkan menggunakan senjata organik Polri atas permintaan warga. Sedangkan dua lainnya, masih bisa dikendalikan dan ditangkap panitia kurban," ujarnya.

Salah satunya, kata dia, kerbau kurban milik Masjid Purwosari yang terlepas pada Rabu (27/5) sekitar pukul 16.30 WIB saat diturunkan dari mobil pikap. Tali pegangan terlepas hingga kerbau langsung berlari liar, namun akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan karena membahayakan warga.

Menurut dia, insiden tersebut bersifat insidental mengingat ratusan masjid dan mushalla di sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

"Kalau kami boleh memberi masukan, mungkin tahun depan panitia bisa lebih baik lagi dalam mempersiapkan proses pemotongan hewan kurban agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya.

Selain menangani kerbau lepas, Wakapolres juga mengimbau warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

Seruduk Motor

Sementara itu, seekor kerbau kurban yang lepas dan mengamuk di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Rabu (27/5/2026), sempat menyeruduk dua pengendara sepeda motor sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan petugas.

Kapolsek Jati AKP Hadi Noor Cahyo mengungkapkan peristiwa bermula ketika kerbau kurban tiba di Masjid Purwosari pada Rabu (27/5/2026) pukul 16.30 WIB menggunakan mobil pikap.

Saat hendak diturunkan, tali pegangan terlepas sehingga hewan tersebut langsung berlari liar.

"Kerbau berlari melewati sejumlah wilayah mulai Desa Pasuruan Lor, Pasuruan Kidul hingga kawasan Jalan Lingkar Kudus," ujarnya.

Selain menyeruduk dua pengendara motor, satu panitia kurban juga luka lecet saat berupaya mengamankan hewan tersebut.

Petugas gabungan bersama panitia kemudian melakukan pengejaran guna mencegah kerbau masuk ke kawasan permukiman maupun jalan raya yang ramai kendaraan.

Kerbau akhirnya ditemukan di area semak-semak menuju Desa Goleng, Kecamatan Jati. Karena kondisi hewan agresif dan sulit dikendalikan, petugas memutuskan melakukan tindakan pelumpuhan demi keselamatan warga.

Setelah kondisi kerbau melemah, petugas bersama panitia langsung mengikat hewan tersebut. Penyembelihan kemudian dilakukan di lokasi dan dievakuasi ke Masjid Purwosari sekitar pukul 20.00 WIB.

Portal Andalas - Jumat, 29 Mei 2026

Mengamuk saat Hendak Disembelih, Dua Kerbau di Kudus Ditembak Polisi

Momentum penyembelihan hewan kurban setiap tahun selalu diwarnai kejadian unik. Kali ini, Kepolisian Resor (Polres) Kudus, Jawa Tengah, mel...

Read more »

_____________

Lagu "MBG Mas Bahlil Ganteng" Viral, Golkar Sebut Penghargaan Netizen Atas Kerja Keras Bahlil

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji mengatakan, partainya merasa diapresiasi atas lagu "MBG Mas Bahlil Ganteng" yang viral di media sosial.

Dia menilai, lagu yang menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu adalah bentuk kreativitas dan penghargaan atas kerja keras Bahlil.

"Itu, kan, justru berasal dari kreativitas netizen sebagai salah satu bentuk penghargaan netizen atas kerja keras Pak Bahlil. Kalau ada akun Golkar yang ikut meramaikan, ya wajar saja, mereka bagian dari netizen juga," kata Sarmuji dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/5/2026).

Sarmuji mengatakan, partainya tak ambil pusing atas lagu yang viral tersebut.

Lagu ini disebut terkesan menghibur dan tidak perlu dipandang secara berlebihan.

"Ya nggak masalah. Silakan saja. Lagunya terkesan menghibur juga," ujar Sarmuji.

Meme “Mas Bahlil Ganteng” viral mengepung warganet di pelbagai platform media sosial.

Apakah menguntungkan Golkar dan Bahlil? Netizen mengenal meme berupa jingle itu dengan judul “My Little Bolu Ketan”, lagunya bisa disematkan oleh akun-akun yang membuat video di akun masing-masing.

Begini penggalan liriknya:

MBG, Mas Bahlil ganteng.
Buah apa yang paling manis?
Buahlil.
Tambah ganteng aja
My little bolu ketan.

Akun TikTok VOKALIZ_NETIZEN (@vokaliz_netizen) dengan 1,2 juta follower mengunggah lagu soal Ketua Umum Partai Golkar itu pada 29 April 2026 dan kini disukai 1,1 juta akun.

Akun tersebut rajin mengunggah lagu-lagu olahan artificial intelligence (AI) dengan jenaka.

Portal Andalas -

Lagu "MBG Mas Bahlil Ganteng" Viral, Golkar Sebut Penghargaan Netizen Atas Kerja Keras Bahlil

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji mengatakan, partainya merasa diapresiasi atas lagu "MBG Mas Bahlil Ganteng" yang vi...

Read more »

_____________

Pimpinan Ponpes di Pekalongan Ditangkap, Diduga Cabuli Sejumlah Santriwati

Jajaran Polres Pekalongan Kota menangkap pimpinan pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Pimpinan ponpes itu ditangkap terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati.

"Ya, hari ini tepatnya kita lakukan pengamanan terhadap pelaku, yang informasinya adalah salah satu pendiri pondok pesantren di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, pondoknya berada di Kabupaten Pekalongan," ujar Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, saat ditemui di Satreskrim Polres Pekalongan Kota dilansir detikJateng, Rabu (27/5/2026).

Riki menjelaskan pihaknya telah melakukan penanganan intensif setelah menerima laporan dari para korban yang diduga mengalami pelecehan seksual. Hingga hari ini, tercatat ada 6 korban yang melaporkan dari berbagai wilayah di Pantura termasuk Semarang

Menurutnya, kasus tersebut awalnya sulit terungkap lantaran para korban merasa takut dan diduga mendapat intimidasi sehingga enggan melapor. Polisi kemudian melakukan pendekatan kepada keluarga korban hingga akhirnya sejumlah korban mulai berani memberikan keterangan.

"Korban sebelumnya tidak berani melapor karena mungkin diancam oleh pelaku ataupun teman-teman santri yang lain. Akhirnya anggota kami melakukan pendekatan sehingga mereka berani speak up," katanya.

Polisi menyebut sementara ini sudah ada sejumlah korban dan saksi yang diperiksa. Bahkan beberapa mantan santri dari luar daerah seperti Pemalang, Batang, Pekalongan hingga Semarang turut datang memberikan keterangan.

Portal Andalas - Kamis, 28 Mei 2026

Pimpinan Ponpes di Pekalongan Ditangkap, Diduga Cabuli Sejumlah Santriwati

Jajaran Polres Pekalongan Kota menangkap pimpinan pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Pimpinan pon...

Read more »

_____________

Sebut Sumbar Barbar di Amerika, Ini Pasal Ujaran Kebencian yang Menjerat Abu Janda

Pegiat media sosial Permadi Arya, atau yang populer disapa Abu Janda, resmi berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) atas dugaan kasus ujaran kebencian.

Laporan resmi ini buntut dari potongan video pidatonya yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Abu Janda diduga menghina masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) dengan label "barbar" saat berbicara di sebuah forum di Philadelphia, Amerika Serikat.

Pihak kepolisian telah menerima laporan tersebut dengan nomor LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim pada Selasa (26/5).

Alasan DPP IKM Laporkan Abu Janda

Pernyataan Abu Janda dinilai telah melukai hati masyarakat Minangkabau. Selain tidak bijak, ucapan tersebut dituding berpotensi memicu perpecahan sosial yang serius di tengah masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPP IKM Braditi Moulevey Rajo Mudo menegaskan, tindakan ini diambil demi kepastian hukum yang adil. Pria yang akrab disapa Levi ini juga menyinggung komitmen ketegasan hukum di era pemerintahan saat ini.

"Laporan terhadap dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara Permadi Arya alias Abu Janda. Beliau diduga menyampaikan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sumbar dengan menyebut ‘suku barbar’," ujarnya saat pelaporan.

"Dipastikan di pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak ada yang kebal hukum. Artinya, kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum," kata Levi.

Menilik Pasal Ujaran Kebencian yang Menjerat Abu Janda

Pidato kontroversial Abu Janda tersebut diduga kuat dilakukan di luar negeri. Karena alasan inilah, pihak IKM menjerat sang pegiat media sosial dengan pasal dalam KUHP Baru yang mengatur tentang ujaran kebencian lintas negara.

Wakil Ketua Bidang Hukum DPP IKM, Defrizal Djamaris, menjelaskan jeratan hukum yang disiapkan untuk Abu Janda.

"Kami laporkan dengan dugaan Pasal 242 Undang-undang (UU) nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru). Objeknya adalah pidato saudara Permadi Arya yang diduga dilakukan di luar negeri, kemungkinan di Philadelphia, Amerika Serikat," ujar Defrizal.

Sebagai informasi, Pasal 242 UU 1/2023 (KUHP Baru) mengatur sanksi bagi setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan berdasarkan ras, etnis, hingga asal-usul. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda kategori IV.

Arti Kata 'Barbar' yang Bikin Warga Minang Geram

Penggunaan istilah "barbar" dianggap memberikan stigma yang sangat negatif dan merendahkan martabat masyarakat daerah tertentu. Defrizal menyebut arti kata tersebut di KBBI sangatlah buruk.

"Di mana di situ disebutkan bahwa masyarakat yang daerah yang intoleran itu ya, Sumbar, Jabar, itu yang ada ‘bar’, ‘bar’ di belakangnya itu dianggap masyarakat barbar, seolah itu orang barbar di sana," ucap Defrizal.

"Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari barbar itu jelas ya bahwa tidak beradab, tidak beradab, kejam, dan manusia yang tidak berperadaban gitu ya," sambungnya.

Sebagai bukti otentik, DPP IKM telah menyerahkan rekaman video berdurasi sembilan menit yang diunduh dari akun TikTok “Pengharapan Kekal”.

"Kami berharap hukum juga tajam terhadap orang-orang seperti dia (Abu Janda). Selama ini sepertinya banyak laporan masyarakat yang dirasa kurang terlayani dengan baik terkait yang bersangkutan. Kami harap kali ini ada keadilan," katanya.

Isi Pidato Lengkap Abu Janda di Amerika Serikat

Sebelum kasus ini menggelinding ke ranah hukum, Abu Janda sempat berpidato membahas tren intoleransi beragama. Ia mengklaim sentimen anti-Kristen marak terjadi di wilayah Indonesia bagian barat dalam tiga tahun terakhir.

"Tiga tahun terakhir ini bapak-bapak, ibu-ibu, kristen fobia itu atau sentimen anti kristen-lah itu lumayan parah di negara kita, tidak di semua wilayah, wilayah tengah dan timur lumayan kondusif, banyak kasus intoleransi itu terjadi di Waktu Indonesia Bagian Barat atau di WIB, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara sama yang paling ujung saya tidak usah sebut namanya lah," kata Abu Janda dalam video tersebut.

Ia kemudian menyambung argumennya dengan guyonan yang menyamakan singkatan nama daerah berakhiran "bar" dengan istilah barbar. Kalimat inilah yang memicu kemarahan besar organisasi Perantau Minang.

"Nah itu (kasus intoleran) yang satu di Jabar satu lagi di Sumbar, saya gak tahu nih yang ada barbar-nya ini. Saya juga aneh gitu yang ada barbar-nya kok banyak yang barbar gitu," ujar Abu Janda.

Langkah hukum dari DPP IKM ini diharapkan menjadi pelajaran keras bagi para figur publik agar lebih bijak berbicara demi menjaga keharmonisan antar-daerah

Portal Andalas -

Sebut Sumbar Barbar di Amerika, Ini Pasal Ujaran Kebencian yang Menjerat Abu Janda

Pegiat media sosial Permadi Arya, atau yang populer disapa Abu Janda, resmi berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh D...

Read more »

_____________

Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim gegara Sebut Orang Sumbar Barbar dan Intoleran

Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dengan dugaan ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Laporan itu diterima Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri, per tanggal 26 Mei 2026.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP IKM Defrizal Djamaris mengungkapkan, laporan ini terkait dengan pernyataan Abu Janda yang dianggap telah mengandung ujaran kebencian SARA terhadap keluarga besar Minangkabau.

"Pada hari ini kami dari DPP Ikatan Keluarga Minang mengajukan laporan polisi secara resmi kepada terduga yaitu saudara yang bernama Permadi Arya alias Abu Janda ya," kata Defrizal di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Defrizal mengungkapkan, apa yang disampaikan Abu Janda telah menimbulkan keresahan seluruh masyarakat Minangkabau.

Menurut Defrizal, pernyataan Abu Janda yang meresahkan adalah kalimat soal Sumatera Barat (Sumbar) merupakan wilayah yang intoleran dan masyarakatnya barbar.

"Di situ disebutkan bahwa masyarakat yang daerah yang intoleran itu ya, Sumbar, Jabar, itu yang ada 'bar-bar' di belakangnya itu dianggap masyarakat barbar, seolah itu orang barbar di sana. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari barbar itu jelas ya bahwa tidak beradab, tidak beradab, kejam, dan manusia yang tidak berperadaban gitu ya," ucap Defrizal.

Dalam laporannya, Abu Janda disangka melanggar Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang penyebaran informasi yang menimbulkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Pelapor membawa sejumlah barang bukti di antaranya video akun TikTok beserta potongan layar terkait dengan pernyataan Abu Janda.

Sebelumnya, dalam sebuah forum yang membahas isu intoleransi di Indonesia, Abu Janda menyoroti wilayah Indonesia bagian barat yang disebut memiliki sentimen anti-Kristen cukup tinggi. Abu Janda menyindir masyarakat di Jawa Barat dan Sumatera Barat dengan kata barbar.

"Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar, saya nggak tahu nih yang ada 'bar-barnya' ini. Saya juga aneh gitu, yang ada 'bar-barnya' kok banyak yang barbar gitu," kata Abu Janda, dikutip dari potongan video yang viral

Portal Andalas -

Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim gegara Sebut Orang Sumbar Barbar dan Intoleran

Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dengan dugaan ujaran kebencian bermuat...

Read more »

_____________